Tuesday, 17 July 2018 | 18.53 WIB
KiniNEWS>Nasional>Politik>Tujuh fraksi mendukung, tiga menolak Perppu ormas

Tujuh fraksi mendukung, tiga menolak Perppu ormas

Monday, 23 October 2017 - 16:46 WIB

IMG-27454

Menkominfo Rudiantara, Mendagri Tjahjo Kumolo dan Menkumham Yasonna Laoly mengikuti rapat kerja di Kompleks Parlemen, Senayan, Jumat (20/10). Antara/Wahyu Putro A.

Jakarta , kini.co.id – Sebanyak tujuh fraksi atau mayoritas yang ada di Komisi II DPR menyepakati peraturan pemerintan pengganti undang-undang (Perppu) tentang organisasi kemasyarakatan diajukan ke sidang paripurna untuk disahkan menjadi undang-undang.

Dalam rapat kerja dengan Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Yasona Laoly serta Menteri Komunikasi dan Informatika Rudiantara yang mewakili pemerintah di Gedung MPR/DPR/DPD di Senayan Jakarta, Senin (23/10) ada tujuh fraksi yang menyepakati hal tersebut.

Tujuh fraksi itu ialah fraksi Partai Golkar, Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) , Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Partai Nasdem dan Hanura.

Namun demikian, dari fraksi yang menyetujui itu, beberapa di antaranya memberikan catatan yaitu meminta setelah disahkan menjadi Undang-Undang perlu ada revisi terkait beberapa hal.

Juru bicara Fraksi PKB Yaqut Cholil Qaumas, mengatakan PKB setuju Perppu tersebut menjadi Undang-Undang, namun perlu revisi yaitu tentang pasal yang mengatur pembubaran ormas dan pasal yang mengatur tentang penistaan agama.

“Pasal 59, ormas dilarang melakukan penyelahgunaan dan penistaan agama di Indonesia, bisa menjadi pasal karet karena tidak ada mekanisme yang jelas apakah melakukan penodaan agama atau tidak,” kata dia.

Senada dengan PKB, Fraksi PPP juga memberikan persetujuannya dengan catatan pemerintah dan DPR RI segera melakukan revisi terhadap undang-undang ormas yang akan dibawa ke sidang paripurna tersebut.

“Dalam implementasinya juga pemerintah perlu cermat dan prudent,” kata juru bicara Fraksi PPP Firmansyah Mardanoes dilansir Antara.

Selain fraksi yang mendukung perppu menjadi Undang-Undang, adapula fraksi yang menolak yaitu Partai Amanat Nasional, Partai Keadilan Sejahtera dan Gerindra.

Sementara Fraksi Partai Demokrat menyampaikan pandangan akan menyetujui perppu menjadi Undang-Undang bila pemerintah sepakat untuk segera melakukan revisi saat telah ditetapkan menjadi undang-undang dan menolak perppu menjadi undang-undang bila pemerintah menolak melakukan revisi.

Dalam rapat kerja yang dipimpin oleh Ketua Komisi II Zainudin Amali tersebut, Mendagri Tjahjo Kumolo mewakili pemerintah menyampaikan apresiasinya atas pandanga, saran dan kritikan seluruh fraksi yang ada.

“Pemerintah pahami aspirasi yang disampaikan oleh seluruh anggota Komisi II, bahwa hal berserikat dan berkumpul dijamin oleh konstitusi. Ormas yang banyak, saya kira prinsip yang ingin dipegang adalah silahkan berekspresi tetapi secara prinsip ormas, kelompok dan parpol selalu punya komitman bersama (terhadap bangsa-red),” tuturnya.

Rapat kerja tersebut diakhir dengan penandatangan kesepakatan rapat dan hasil rapat akan dibawa ke Sidang Paripurna DPR RI mendatang sebagai proses pengambilan keputusan tingkat II apakah Perppu nomor 2 tahun 2017 tentang organisasi masyarakat itu disetujui menjadi undang-undang.[]

Editor: Rakisa

KOMENTAR ANDA
Berita Nasional Terkini Lainnya
Hukum - Tuesday, 27 March 2018 - 18:22 WIB

KPK Tahan Tujuh Tersangka Kasus Suap DPRD Malang

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) langsung menahan tujuh tersangka kasus dugaan korupsi Malang, Jawa Timur.Ketujuh orang yang dimaksud antara lain enam ...
Peristiwa - Tuesday, 27 March 2018 - 17:47 WIB

Arief Hidayat kembali dilantik jadi hakim MK

Presiden Jokowi kembali melantik Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Arief Hidayat sebagai hakim konstitusi untuk periode kedua, masa bakti 2018-2023. Arief mengucapkan sumpahnya ...
Politik - Tuesday, 27 March 2018 - 17:28 WIB

Bahas RKP 2019, DPD berharap program pemerintah tepat sasaran

Dewan Perwakilan Daerah (DPD) melihat masih banyak kebijakan pembangunan di daerah yang tidak tepat sasaran. Untuk itu, diharapkan pemerintah dapat ...
Politik - Tuesday, 27 March 2018 - 17:18 WIB

PKS siapkan sembilan nama untuk kalahkan Jokowi di Pilpres 2019

Ketua DPP PKS Mardani Ali Sera menyatakan ada sembilan nama yang siap ditawarkan untuk posisi calon presiden atau calon ...
Politik - Tuesday, 27 March 2018 - 16:56 WIB

Awasi Pemilu 2019, Bawaslu Mulai Buka Pendaftaran Pemantau

Tahapan pelaksaan Pemilu legislatif (Pileg) dan Pemilihan Presiden (Pilpres) 2019 sudah mulai berjalan. Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) pun mulai membuka ...
Hukum - Tuesday, 27 March 2018 - 16:48 WIB

Tiga Kandidat Deputi Penindakan Jalani Tes Akhir

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah mengantongi nama-nama calon Deputi Penindakan usai ditinggal Inspektur Heru Winarko yang diangkat Presiden Joko Widodo ...
Place your ads here...