Jumat, 19 Oktober 2018 | 17.12 WIB
KiniNEWS>Nasional>Politik>Pemda Diminta Kontrol Setiap Pabrik Yang Bermasalah

Pemda Diminta Kontrol Setiap Pabrik Yang Bermasalah

Reporter : Bayu Putra | Senin, 30 Oktober 2017 - 13:50 WIB

IMG-27551

Olah TKP kebakaran pabrik kembang api di Kosambi, Tangerang, Banten. Antara/Sigid Kurniawan.

Jakarta, kini.co.id – Terkait ledakan dipabrik petasan Tangerang mantan politisi Partai Golkar yang juga adik dari Gubernur Banten Abdul Syukur merasa prihatin dengan kejadian tersebut.

“Pertama prihatin dan turut berduka cita yg sedalam dalamnya, semoga dikemudian hari tidak terjadi lagi kejadian seperti itu”, ujarnya melalui pesan singkatnya kepada Kini.co.id di Jakarta (30/10).

Menurut Syukur perijinan pabrik petasan tersebut sudah menyalahi ijin yang telah dibuat yang awalnya pabrik tersebut menggunakan ijin pengepakan tetapi yang terjadi adalah pabrik juga memproduksi petasan.

Syukurpun meminta Pemerintah daerah untuk melakukan kontrol terhadap setiap pabrik-pabrik agar tidak terjadi lagi hal yang serupa.

“Makanya kejar ijin nya untuk apa?, kalau ijin nya pengepakan tapi prakteknya pabrik produksi petasan itukan nama nya menyalahgunakan ijin. Tinggal dilihat kontrol dan pengawasan dari pemdanya seperti apa”, Pungkasnya .

Kemudian terkait juga dengan tenaga kerjanya kabarnya ada yg masih dibawah umur calon Walikota Tangerang ini mengatakan kebobrokan pabrik petasan di kosambi tersebut sudah terlihat diawal.

“Saya sih lihatnya kalau sudah rusak diawal akan diikuti oleh kerusakan kerusakan yang lainnya”, Tegasnya.

Seperti diketahui, Pemda Tangerang dinilai banyak kalangan telah melakukan kesalahan fatal terkait pemberian izin PT Panca Buana Cahaya Sukses (PBCS) yang memproduksi mercon. Padahal perusahaan tersebut saat ini belum memperoleh izin penggunaan bahan berbahaya dari Mabes Polri.

Selain itu dinas tenaga kerja setempat juga melakukan kelalaian dengan membiarkan tenaga kerja dibawah umur, bekerja di industri dengan bahan berbahaya.

Untuk kesalahan kesalahan fatal tersebut Menteri tenaga kerja diminta harus memberikan sanksi tegas pada pengawas ketenagakerjaan yang tidak bekerja sesuai dengan tanggung jawabnya.

Editor: Fatimah

KOMENTAR ANDA
Berita Nasional Terkini Lainnya
Peristiwa - Jumat, 19 Oktober 2018 - 14:29 WIB

Ketua DPR Pastikan Insiden Peluru Nyasar Bukan Ulah Teroris

Ketua DPR RI, Bambang Soesatyo (Bamsoet) memastikan insiden peluru nyasar di beberapa ruang kerja anggota dewan tidak terkait dengan aksi ...
Hukum - Jumat, 19 Oktober 2018 - 13:51 WIB

Masa Tahanan Eks Dirut Pertamina Diperpanjang 40 Hari

Masa tahanan Eks Dirut PT Pertamina (Persero), Karen Galaila Agustiawan diperpanjang sampai 22 November 2018. Kejaksaan Agung melakukan perpanjangan masa ...
Politik - Jumat, 19 Oktober 2018 - 13:39 WIB

DPR Sebut Pemasangan Kaca Anti Peluru Bisa Batal

Ketua Badan Urusan Rumah Tangga (BURT) DPR Anton Sihombing mengatakan, wacana pemasangan kaca antipeluru di Gedung Nusantara I DPR bisa ...
Politik - Jumat, 19 Oktober 2018 - 13:30 WIB

Awas, Libatkan Anak Kampanye Politik Bisa Dipidana

Anak-anak tidak diperkenankan untuk terlibat dalam kegiatan politik. Jika para orangtua melibatkan anaknya dalam kegiatan politik seperti kampanye atau apapun, ...
Politik - Jumat, 19 Oktober 2018 - 12:06 WIB

Incar Kursi Wagub DKI, Gerindra-PKS Yakin Tetap Mesra

Sepeninggal Sandiaga Uno, kursi Wakil Gubernur DKI kini menjadi incaran. Adalah dua partai yakni PKS dan Gerindra yang kini masih ...
Politik - Jumat, 19 Oktober 2018 - 11:30 WIB

Resolusi Dunia Yang Lebih Aman, Damai, dan Berkeadilan di IPU 139

Delegasi Indonesia yang dipimpin Wakil Ketua DPR Agus Hermanto dan Fadli Zon, Ketua BKSAP Nurhayati Ali Assegaf dan Wakil Ketua ...