Senin, 26 Februari 2018 | 06.11 WIB
KiniNEWS>Nasional>Politik>Pemda Diminta Kontrol Setiap Pabrik Yang Bermasalah

Pemda Diminta Kontrol Setiap Pabrik Yang Bermasalah

Reporter : Bayu Putra | Senin, 30 Oktober 2017 - 13:50 WIB

IMG-27551

Olah TKP kebakaran pabrik kembang api di Kosambi, Tangerang, Banten. Antara/Sigid Kurniawan.

Jakarta, kini.co.id – Terkait ledakan dipabrik petasan Tangerang mantan politisi Partai Golkar yang juga adik dari Gubernur Banten Abdul Syukur merasa prihatin dengan kejadian tersebut.

“Pertama prihatin dan turut berduka cita yg sedalam dalamnya, semoga dikemudian hari tidak terjadi lagi kejadian seperti itu”, ujarnya melalui pesan singkatnya kepada Kini.co.id di Jakarta (30/10).

Menurut Syukur perijinan pabrik petasan tersebut sudah menyalahi ijin yang telah dibuat yang awalnya pabrik tersebut menggunakan ijin pengepakan tetapi yang terjadi adalah pabrik juga memproduksi petasan.

Syukurpun meminta Pemerintah daerah untuk melakukan kontrol terhadap setiap pabrik-pabrik agar tidak terjadi lagi hal yang serupa.

“Makanya kejar ijin nya untuk apa?, kalau ijin nya pengepakan tapi prakteknya pabrik produksi petasan itukan nama nya menyalahgunakan ijin. Tinggal dilihat kontrol dan pengawasan dari pemdanya seperti apa”, Pungkasnya .

Kemudian terkait juga dengan tenaga kerjanya kabarnya ada yg masih dibawah umur calon Walikota Tangerang ini mengatakan kebobrokan pabrik petasan di kosambi tersebut sudah terlihat diawal.

“Saya sih lihatnya kalau sudah rusak diawal akan diikuti oleh kerusakan kerusakan yang lainnya”, Tegasnya.

Seperti diketahui, Pemda Tangerang dinilai banyak kalangan telah melakukan kesalahan fatal terkait pemberian izin PT Panca Buana Cahaya Sukses (PBCS) yang memproduksi mercon. Padahal perusahaan tersebut saat ini belum memperoleh izin penggunaan bahan berbahaya dari Mabes Polri.

Selain itu dinas tenaga kerja setempat juga melakukan kelalaian dengan membiarkan tenaga kerja dibawah umur, bekerja di industri dengan bahan berbahaya.

Untuk kesalahan kesalahan fatal tersebut Menteri tenaga kerja diminta harus memberikan sanksi tegas pada pengawas ketenagakerjaan yang tidak bekerja sesuai dengan tanggung jawabnya.

Editor: Fatimah

KOMENTAR ANDA
Berita Nasional Terkini Lainnya
Bawaslu berhentikan sementara Ketua Panwaslu Garut
Hukum - Minggu, 25 Februari 2018 - 19:26 WIB

Bawaslu berhentikan sementara Ketua Panwaslu Garut

Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) memberhentikan sementara Ketua Panwaslu Kabupaten Garut, Heri Hasan Basri yang terjerat OTT Satgas Anti Money Politik ...
Banjir landa sejumlah wilayah di pulau Jawa
Peristiwa - Sabtu, 24 Februari 2018 - 20:58 WIB

Banjir landa sejumlah wilayah di pulau Jawa

Kepala Pusat Data, Informasi, dan Hubungan Masyarakat Badan Nasional Penanggulangan Bencana Sutopo Purwo Nugroho mengatakan banjir melanda sejumlah daerah di ...
Jalur kereta Cirebon-Tegal sudah bisa dilintasi
Peristiwa - Sabtu, 24 Februari 2018 - 20:51 WIB

Jalur kereta Cirebon-Tegal sudah bisa dilintasi

Petak jalan rel kereta api di kilometer 185 + 500 sampai dengan 186 + 600 (Stasiun Tanjung - Stasiun Losari  ...
Puan sebut PDI-P kantongi cawapres pendamping Jokowi
Politik - Sabtu, 24 Februari 2018 - 17:25 WIB

Puan sebut PDI-P kantongi cawapres pendamping Jokowi

Ketua Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrasi Indonesia (PDI) Perjuangan Puan Maharani mengatakan partainya telah mengantongi kriteria dan nama-nama calon wakil ...
Bangun infrastruktur, Angkasa Pura I gelontorkan Rp18,8 triliun
Ekonomi - Sabtu, 24 Februari 2018 - 17:19 WIB

Bangun infrastruktur, Angkasa Pura I gelontorkan Rp18,8 triliun

PT Angkasa Pura I (Persero) di 2018 akan menginvestasikan Rp18,8 triliun untuk membangun sejumlah infrastruktur bandar udara untuk perbaikan dan ...
PBB Tak Lolos, Yusril Kekeuh Polisikan Komisioner KPU
Hukum - Sabtu, 24 Februari 2018 - 14:17 WIB

PBB Tak Lolos, Yusril Kekeuh Polisikan Komisioner KPU

Tak terima partainya tak lolos verifikasi, Ketua Umum DPP Partai Bulan Bintang (PBB) Yusril Izha Mahendra kekeuh akan menyeret seluruh ...