Sabtu, 18 November 2017 | 07.51 WIB
KiniNEWS>Nasional>Politik>Hanura Anggap Perppu Ormas Tak Urgent Direvisi

Hanura Anggap Perppu Ormas Tak Urgent Direvisi

Reporter : Bayu Putra | Selasa, 31 Oktober 2017 - 14:20 WIB

IMG-27566

Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo menerima draf pengesahan Perppu ormas jadi UU usai paripurna DPR, Selasa (24/10). KiniNews/Wahyu.

Jakarta, kini.co.id – Sejumlah fraksi di DPR meminta agar UU Ormas yang baru disahkan segera direvisi.

Bahkan, Partai Demokrat telah menyiapkan naskah akademik revisi UU tersebut. Namun, Partai Hanura tidak setuju dengan revisi UU tersebut.

“Kami melihat saat ini belum ada hal yang perlu kita perbaiki,” kata Sekretaris Fraksi Partai Hanura Dadang Rusdiana di gedung Parlemen DPR RI Senayan, Jakarta, (31/10).

Pada dasarnya, kata Dadang, perbaikan itu diperlukan jika dalam pelaksanaan UU Ormas ada masalah.

“Ini kan Perppu baru beberapa bulan, dan ditetapkan sebagai UU baru 10 harian, terlalu pagi kalau kita membicarakan tentang revisi,” katanya.

Meski begitu, Dadang menghormati sejumlah pihak yang ingin merevisi UU Ormas itu.

“Kalau fraksi lain menyampaikan itu silakan saja. Hak politik masing-masing. Namun tentu perlu diingat bahwa revisi UU harus berdasarkan kesepakatan bersama antara DPR dan Pemerintah. Dalam hal ini tentu kita harus tunggu bagaimana sikap pemerintah. Karena Fraksi Hanura sendiri tidak mengagendakan usulan revisi,” tandasnya.

Editor: Fatimah

KOMENTAR ANDA
Berita Nasional Terkini Lainnya
Buka Munas KAHMI, Jokowi singgung tantangan Negara
Politik - Jumat, 17 November 2017 - 21:59 WIB

Buka Munas KAHMI, Jokowi singgung tantangan Negara

Presiden Jokowi mengaku berbahagia hadir di tengah anggota KAHMI yang terkenal dengan orang-orang yang memiliki kehandalan di segala bidang."KAHMI ...
Mahfud MD tegaskan sikap politik KAHMI independen
Politik - Jumat, 17 November 2017 - 21:06 WIB

Mahfud MD tegaskan sikap politik KAHMI independen

Ketua Umum Korps Alumni Himpunan Mahasiswa Islam (KAHMI), Prof Mahfud MD menegaskan sikap politik organisasinya yang independen dan netral kepada ...
Agar tak kabur lagi, IPW sarankan KPK borgol Setnov
Hukum - Jumat, 17 November 2017 - 19:59 WIB

Agar tak kabur lagi, IPW sarankan KPK borgol Setnov

Indonesia Police Watch (IPW) menilai kasus kecelakaan tunggal yang menimpa Ketua DPR Setya Novanto menjadi blessing in disguise (berkah tersembunyi) bagi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).Pasalnya, PK ...
14 Parpol calon peserta Pemilu 2019 harus perbaiki pendaftaran
Politik - Jumat, 17 November 2017 - 19:39 WIB

14 Parpol calon peserta Pemilu 2019 harus perbaiki pendaftaran

Komisi Pemilihan Umum (KPU) menyampaikan hasil penelitian administrasi terhadap dokumen 14 partai politik (parpol) calon peserta pemilu 2019.Adapun, 14 ...
Warga Diminta Tidak Bertransaksi dengan Valuta Asing
Ekonomi - Jumat, 17 November 2017 - 17:10 WIB

Warga Diminta Tidak Bertransaksi dengan Valuta Asing

Gubernur Bank Indonesia (BI) Agus Martowardojo mengimbau masyarakat menggunakan transaksi di dalam negeri menggunakan Rupiah bukan valuta asing.Hal ini mengingat ...
Ini penjelasan Pemred Metro TV soal Hilman Mattauch
Peristiwa - Jumat, 17 November 2017 - 15:46 WIB

Ini penjelasan Pemred Metro TV soal Hilman Mattauch

Pihak Metro TV memberikan klarifikasinya terkait status Hilman Mattauch yang menyupiri Setya Novanto menggunakan mobil Toyota Fortuner B 1732 ZLO ...