Rabu, 17 Oktober 2018 | 11.18 WIB
KiniNEWS>Nasional>Politik>Hanura Anggap Perppu Ormas Tak Urgent Direvisi

Hanura Anggap Perppu Ormas Tak Urgent Direvisi

Reporter : Bayu Putra | Selasa, 31 Oktober 2017 - 14:20 WIB

IMG-27566

Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo menerima draf pengesahan Perppu ormas jadi UU usai paripurna DPR, Selasa (24/10). KiniNews/Wahyu.

Jakarta, kini.co.id – Sejumlah fraksi di DPR meminta agar UU Ormas yang baru disahkan segera direvisi.

Bahkan, Partai Demokrat telah menyiapkan naskah akademik revisi UU tersebut. Namun, Partai Hanura tidak setuju dengan revisi UU tersebut.

“Kami melihat saat ini belum ada hal yang perlu kita perbaiki,” kata Sekretaris Fraksi Partai Hanura Dadang Rusdiana di gedung Parlemen DPR RI Senayan, Jakarta, (31/10).

Pada dasarnya, kata Dadang, perbaikan itu diperlukan jika dalam pelaksanaan UU Ormas ada masalah.

“Ini kan Perppu baru beberapa bulan, dan ditetapkan sebagai UU baru 10 harian, terlalu pagi kalau kita membicarakan tentang revisi,” katanya.

Meski begitu, Dadang menghormati sejumlah pihak yang ingin merevisi UU Ormas itu.

“Kalau fraksi lain menyampaikan itu silakan saja. Hak politik masing-masing. Namun tentu perlu diingat bahwa revisi UU harus berdasarkan kesepakatan bersama antara DPR dan Pemerintah. Dalam hal ini tentu kita harus tunggu bagaimana sikap pemerintah. Karena Fraksi Hanura sendiri tidak mengagendakan usulan revisi,” tandasnya.

Editor: Fatimah

KOMENTAR ANDA
Berita Nasional Terkini Lainnya
Peristiwa - Rabu, 17 Oktober 2018 - 11:12 WIB

Polisi Sebut Tersangka Tak Bermaksud Tembak Kaca DPR

Peristiwa penembakan kaca kantor DPR RI sempat menghebohkan publik. Netizen pun bertanya apakah ada maksud pembunuhan atau penembakan misterius di ...
Nasional - Rabu, 17 Oktober 2018 - 09:52 WIB

Sidang IPU 139 Jenewa, Jazuli: 36 Negara Tolak Pelegalan LGBT

Anggota Komisi I DPR RI, Jazuli Juwaini menyebut dalam sidang Inter-Parliamentary Union (IPU) 139 di Jenewa sebanyak 36 negara yang ...
Hukum - Rabu, 17 Oktober 2018 - 09:15 WIB

Berkasus Lagi, KPK Pertimbangkan Tuntutan Hukuman Maksimal terhadap Billy Sindoro

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) akan mempertimbangkan tuntutan hukuman maksimal kepada Bos Lippo Group, Billy Sindoro. Hal ini ...
- Selasa, 16 Oktober 2018 - 20:05 WIB

KPK sebut Bupati Bekasi tak sampaikan sedang hamil

Bicara Komisi Pemberantasan Korupsi (Jubir KPK), Febri Diansyah mengatakan bahwa selama menjalani pemeriksaan Bupati Bekasi non-aktif, Neneng Hasnah Yasin tidak ...
Peristiwa - Selasa, 16 Oktober 2018 - 19:59 WIB

Ternyata penembak gedung DPR lulus sertifikasi menembak

KETUA Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Bambang Soesatyo menuturkan bahwa terduga penembak peluru nyasar yang mengenai ruang kerja anggota DPR pada ...
Hukum - Selasa, 16 Oktober 2018 - 19:24 WIB

Meikarta, mengejar mimpi beralas upeti

OPERASI tangkap tangan (OTT) yang dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terhadap sejumlah pejabat di Kabupaten Bekasi, berbuntut pada penetapan tersangka ...