Sabtu, 18 November 2017 | 08.04 WIB
KiniNEWS>Nasional>Politik>Ini poin usulan Fraksi Demokrat revisi UU Ormas

Ini poin usulan Fraksi Demokrat revisi UU Ormas

Reporter : Bayu Putra | Selasa, 31 Oktober 2017 - 19:20 WIB

IMG-27580

Edhie Baskoro Yudhoyono sebelum menyerahkan draf revisi UU Ormas ke Pimpinan DPR RI, Jakarta, Selasa (31/10). KiniNews/Wahyu.

Jakarta, kini.co.id – Fraksi Partai Demokrat mengusulkan beberapa poin untuk revisi pada Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang No 2 Tahun 2017 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Perppu Ormas) yang baru disetujui menjadi undang-undang.

Sebelumnya Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Demokrat menyerahkan draf revisi undang-undang no 2 tahun 2017 tentang organisasi masyarakat kepada pimpinan DPR di Gedung Nusantara III, Kompleks Perlmen, Senayan, Jakarta, Selasa (31/10).

Draf tersebut diserahkan langsung oleh Ketua Fraksi Partai Demokrat (F-PD) Edhie Baskoro Yudhoyono (Ibas) kepada Wakil Ketua DPR, Agus Hermanto.

Anggota Fraksi Partai Demokrat, Fandi Utomo menyatakan raksi Partai Demokrat DPR RI melihat, aturan dalam Perppu Ormas yang baru disetujui menjadi undang-undang kurang demokratis dan berpotensi menjadi aturan yang represif.

“Beberapa poin yang kami usulkan untuk revisi antara lain, soal cek dan balance, prinsip pemidanaan, serta paradigma pemerintah memandang Ormas,” kata Fandi Utomo usai diskusi “RUU Ormas: Revisi Total atau Terbatas” di Gedung DPR, Senayan.

Fandi Utomo menjelaskan, Fraksi Partai Demokrat DPR RI melihat, aturan dalam Perppu Ormas yang baru disetujui menjadi undang-undang kurang demokratis dan berpotensi menjadi aturan yang represif.

Fraksi Partai Demokrat, kata dia, juga melihat, pemberian sanksi dan hukuman terhadap Ormas yang dinilai melanggar, hanya melalui penilaian sepihak dari Pemerintah melalui Menteri.

“Ada pasal dalam Perppu Ormas yang memberi kuasa kepada Menteri untuk menafsir Pancasila secara sepihak,” katanya.

Karena itu, kata dia, Fraksi Partai Demokrat DPR RI mengusulkan agar Pemerintah dan DPR RI segera melakukan revisi terhadap Perppu Ormas yang baru disetujui menjadi undang-undang.

Menurut dia, Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono sudah berbicara dengan Presiden Joko Widodo, meminta agar Pemerintah dan DPR segera merevisi Perppu Ormas.

“Soal revisi Perppu Ormas ini sebaiknya diselesaikan sebelum pelaksanaan pilkada 2018,” katanya.

Partai Demokrat yang memiliki sikap relatif sama dengan Partai Persatuan Pembangunan (PPP) serta Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), menurut Fandi, akan berbicara dengan kedua partai yang juga mengusulkan agar Perppu Ormas yang baru disetujui menjadi undang-undang, segera direvisi. []

Editor: Rakisa

KOMENTAR ANDA
Berita Nasional Terkini Lainnya
Buka Munas KAHMI, Jokowi singgung tantangan Negara
Politik - Jumat, 17 November 2017 - 21:59 WIB

Buka Munas KAHMI, Jokowi singgung tantangan Negara

Presiden Jokowi mengaku berbahagia hadir di tengah anggota KAHMI yang terkenal dengan orang-orang yang memiliki kehandalan di segala bidang."KAHMI ...
Mahfud MD tegaskan sikap politik KAHMI independen
Politik - Jumat, 17 November 2017 - 21:06 WIB

Mahfud MD tegaskan sikap politik KAHMI independen

Ketua Umum Korps Alumni Himpunan Mahasiswa Islam (KAHMI), Prof Mahfud MD menegaskan sikap politik organisasinya yang independen dan netral kepada ...
Agar tak kabur lagi, IPW sarankan KPK borgol Setnov
Hukum - Jumat, 17 November 2017 - 19:59 WIB

Agar tak kabur lagi, IPW sarankan KPK borgol Setnov

Indonesia Police Watch (IPW) menilai kasus kecelakaan tunggal yang menimpa Ketua DPR Setya Novanto menjadi blessing in disguise (berkah tersembunyi) bagi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).Pasalnya, PK ...
14 Parpol calon peserta Pemilu 2019 harus perbaiki pendaftaran
Politik - Jumat, 17 November 2017 - 19:39 WIB

14 Parpol calon peserta Pemilu 2019 harus perbaiki pendaftaran

Komisi Pemilihan Umum (KPU) menyampaikan hasil penelitian administrasi terhadap dokumen 14 partai politik (parpol) calon peserta pemilu 2019.Adapun, 14 ...
Warga Diminta Tidak Bertransaksi dengan Valuta Asing
Ekonomi - Jumat, 17 November 2017 - 17:10 WIB

Warga Diminta Tidak Bertransaksi dengan Valuta Asing

Gubernur Bank Indonesia (BI) Agus Martowardojo mengimbau masyarakat menggunakan transaksi di dalam negeri menggunakan Rupiah bukan valuta asing.Hal ini mengingat ...
Ini penjelasan Pemred Metro TV soal Hilman Mattauch
Peristiwa - Jumat, 17 November 2017 - 15:46 WIB

Ini penjelasan Pemred Metro TV soal Hilman Mattauch

Pihak Metro TV memberikan klarifikasinya terkait status Hilman Mattauch yang menyupiri Setya Novanto menggunakan mobil Toyota Fortuner B 1732 ZLO ...