Rabu, 17 Oktober 2018 | 11.19 WIB
KiniNEWS>Nasional>Politik>Ini poin usulan Fraksi Demokrat revisi UU Ormas

Ini poin usulan Fraksi Demokrat revisi UU Ormas

Reporter : Bayu Putra | Selasa, 31 Oktober 2017 - 19:20 WIB

IMG-27580

Edhie Baskoro Yudhoyono sebelum menyerahkan draf revisi UU Ormas ke Pimpinan DPR RI, Jakarta, Selasa (31/10). KiniNews/Wahyu.

Jakarta, kini.co.id – Fraksi Partai Demokrat mengusulkan beberapa poin untuk revisi pada Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang No 2 Tahun 2017 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Perppu Ormas) yang baru disetujui menjadi undang-undang.

Sebelumnya Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Demokrat menyerahkan draf revisi undang-undang no 2 tahun 2017 tentang organisasi masyarakat kepada pimpinan DPR di Gedung Nusantara III, Kompleks Perlmen, Senayan, Jakarta, Selasa (31/10).

Draf tersebut diserahkan langsung oleh Ketua Fraksi Partai Demokrat (F-PD) Edhie Baskoro Yudhoyono (Ibas) kepada Wakil Ketua DPR, Agus Hermanto.

Anggota Fraksi Partai Demokrat, Fandi Utomo menyatakan raksi Partai Demokrat DPR RI melihat, aturan dalam Perppu Ormas yang baru disetujui menjadi undang-undang kurang demokratis dan berpotensi menjadi aturan yang represif.

“Beberapa poin yang kami usulkan untuk revisi antara lain, soal cek dan balance, prinsip pemidanaan, serta paradigma pemerintah memandang Ormas,” kata Fandi Utomo usai diskusi “RUU Ormas: Revisi Total atau Terbatas” di Gedung DPR, Senayan.

Fandi Utomo menjelaskan, Fraksi Partai Demokrat DPR RI melihat, aturan dalam Perppu Ormas yang baru disetujui menjadi undang-undang kurang demokratis dan berpotensi menjadi aturan yang represif.

Fraksi Partai Demokrat, kata dia, juga melihat, pemberian sanksi dan hukuman terhadap Ormas yang dinilai melanggar, hanya melalui penilaian sepihak dari Pemerintah melalui Menteri.

“Ada pasal dalam Perppu Ormas yang memberi kuasa kepada Menteri untuk menafsir Pancasila secara sepihak,” katanya.

Karena itu, kata dia, Fraksi Partai Demokrat DPR RI mengusulkan agar Pemerintah dan DPR RI segera melakukan revisi terhadap Perppu Ormas yang baru disetujui menjadi undang-undang.

Menurut dia, Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono sudah berbicara dengan Presiden Joko Widodo, meminta agar Pemerintah dan DPR segera merevisi Perppu Ormas.

“Soal revisi Perppu Ormas ini sebaiknya diselesaikan sebelum pelaksanaan pilkada 2018,” katanya.

Partai Demokrat yang memiliki sikap relatif sama dengan Partai Persatuan Pembangunan (PPP) serta Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), menurut Fandi, akan berbicara dengan kedua partai yang juga mengusulkan agar Perppu Ormas yang baru disetujui menjadi undang-undang, segera direvisi. []

Editor: Rakisa

KOMENTAR ANDA
Berita Nasional Terkini Lainnya
Peristiwa - Rabu, 17 Oktober 2018 - 11:12 WIB

Polisi Sebut Tersangka Tak Bermaksud Tembak Kaca DPR

Peristiwa penembakan kaca kantor DPR RI sempat menghebohkan publik. Netizen pun bertanya apakah ada maksud pembunuhan atau penembakan misterius di ...
Nasional - Rabu, 17 Oktober 2018 - 09:52 WIB

Sidang IPU 139 Jenewa, Jazuli: 36 Negara Tolak Pelegalan LGBT

Anggota Komisi I DPR RI, Jazuli Juwaini menyebut dalam sidang Inter-Parliamentary Union (IPU) 139 di Jenewa sebanyak 36 negara yang ...
Hukum - Rabu, 17 Oktober 2018 - 09:15 WIB

Berkasus Lagi, KPK Pertimbangkan Tuntutan Hukuman Maksimal terhadap Billy Sindoro

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) akan mempertimbangkan tuntutan hukuman maksimal kepada Bos Lippo Group, Billy Sindoro. Hal ini ...
- Selasa, 16 Oktober 2018 - 20:05 WIB

KPK sebut Bupati Bekasi tak sampaikan sedang hamil

Bicara Komisi Pemberantasan Korupsi (Jubir KPK), Febri Diansyah mengatakan bahwa selama menjalani pemeriksaan Bupati Bekasi non-aktif, Neneng Hasnah Yasin tidak ...
Peristiwa - Selasa, 16 Oktober 2018 - 19:59 WIB

Ternyata penembak gedung DPR lulus sertifikasi menembak

KETUA Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Bambang Soesatyo menuturkan bahwa terduga penembak peluru nyasar yang mengenai ruang kerja anggota DPR pada ...
Hukum - Selasa, 16 Oktober 2018 - 19:24 WIB

Meikarta, mengejar mimpi beralas upeti

OPERASI tangkap tangan (OTT) yang dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terhadap sejumlah pejabat di Kabupaten Bekasi, berbuntut pada penetapan tersangka ...