Sabtu, 18 November 2017 | 08.00 WIB
KiniNEWS>Nasional>Hukum>Revisi UU Ormas, Kemendagri akan pertimbangkan usulan Partai Demokrat

Revisi UU Ormas, Kemendagri akan pertimbangkan usulan Partai Demokrat

Reporter : Yudi Andriansyah | Selasa, 31 Oktober 2017 - 19:28 WIB

IMG-27582

enyerahan draft usulan dari Partai Demokrat diberikan oleh Sekjen Hinca Panjaitan (batik biru) kepada Dirjen Polpum Kemendagri Soedarmo (kemeja abu-abu) di Kantor Kemendagri, Jakarta Pusat, Selasa (31/10). KiniNews/Wahyu.

Jakarta, kini.co.id – Dirjen Polpum Kemendagri, Soedarmo mengungkapkan, usulan revisi yang disampaikan oleh Partai Demokrat terkait UU Ormas akan menjadi bahan pertimbangan oleh pihaknya.

Menurut Soedarmo, pihaknya akan melakukan diskusi dan kajian bersama para pihak terkait seperti Kemenkopolhukam dan Kemenkumham. Adapun diskusi dan kajian tersebut seputar pasal-pasal yang perlu direvisi.

“Kami akan berdiskusi dengan tim, diskusi dengan kementerian dan lembaga terkait untuk membahas pasal mana yang bisa direvisi dan mana yang tidak. Tapi masukkan dari Demokrat tetap kita tampung,” ungkapnya di Kantor Kemendagri, Jakarta Pusat, Selasa (31/10).

Dalam Perppu Ormas yang kini telah disahkan menjadi UU oleh DPR RI beberapa waktu lalu, pemerintah memiliki wewenang untuk membubarkan ormas yang dianggap bertentangan dengan Pancasila secara langsung tanpa perlu melalui pengadilan.

Sementara itu, Partai Demokrat menginginkan tetap ada mekanisme hukum melalui pengadilan dalam membubarkan suatu ormas yang dianggap bertentangan dengan Pancasila.

Menanggapi hal itu, Soedarmo mengatakan, Kemendagri tidak bisa memutuskan secara mandiri dan akan mempelajari serta mendalaminya bersama pihak terkait lainnya.

“Makanya perlu didiskusikan dengan kementerian terkait. Kan nggak bisa memutuskan tentang oh pasal ini, nggak bisa. Tapi tetap akan bahas dulu. Usulan (Partai Demokrat) akan kami pelajari,” ujarnya.

Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Demokrat juga menyerahkan draf revisi undang-undang no 2 tahun 2017 tentang organisasi masyarakat kepada pimpinan DPR di Gedung Nusantara III, Kompleks Perlmen, Senayan, Jakarta, Selasa (31/10).

Draf tersebut diserahkan langsung oleh Ketua Fraksi Partai Demokrat (F-PD) Edhie Baskoro Yudhoyono (Ibas) kepada Wakil Ketua DPR, Agus Hermanto. Fraksi Partai Demokrat mengusulkan beberapa poin untuk revisi pada Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang No 2 Tahun 2017 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Perppu Ormas) yang baru disetujui menjadi undang-undang. []

Editor: Rakisa

KOMENTAR ANDA
Berita Nasional Terkini Lainnya
Buka Munas KAHMI, Jokowi singgung tantangan Negara
Politik - Jumat, 17 November 2017 - 21:59 WIB

Buka Munas KAHMI, Jokowi singgung tantangan Negara

Presiden Jokowi mengaku berbahagia hadir di tengah anggota KAHMI yang terkenal dengan orang-orang yang memiliki kehandalan di segala bidang."KAHMI ...
Mahfud MD tegaskan sikap politik KAHMI independen
Politik - Jumat, 17 November 2017 - 21:06 WIB

Mahfud MD tegaskan sikap politik KAHMI independen

Ketua Umum Korps Alumni Himpunan Mahasiswa Islam (KAHMI), Prof Mahfud MD menegaskan sikap politik organisasinya yang independen dan netral kepada ...
Agar tak kabur lagi, IPW sarankan KPK borgol Setnov
Hukum - Jumat, 17 November 2017 - 19:59 WIB

Agar tak kabur lagi, IPW sarankan KPK borgol Setnov

Indonesia Police Watch (IPW) menilai kasus kecelakaan tunggal yang menimpa Ketua DPR Setya Novanto menjadi blessing in disguise (berkah tersembunyi) bagi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).Pasalnya, PK ...
14 Parpol calon peserta Pemilu 2019 harus perbaiki pendaftaran
Politik - Jumat, 17 November 2017 - 19:39 WIB

14 Parpol calon peserta Pemilu 2019 harus perbaiki pendaftaran

Komisi Pemilihan Umum (KPU) menyampaikan hasil penelitian administrasi terhadap dokumen 14 partai politik (parpol) calon peserta pemilu 2019.Adapun, 14 ...
Warga Diminta Tidak Bertransaksi dengan Valuta Asing
Ekonomi - Jumat, 17 November 2017 - 17:10 WIB

Warga Diminta Tidak Bertransaksi dengan Valuta Asing

Gubernur Bank Indonesia (BI) Agus Martowardojo mengimbau masyarakat menggunakan transaksi di dalam negeri menggunakan Rupiah bukan valuta asing.Hal ini mengingat ...
Ini penjelasan Pemred Metro TV soal Hilman Mattauch
Peristiwa - Jumat, 17 November 2017 - 15:46 WIB

Ini penjelasan Pemred Metro TV soal Hilman Mattauch

Pihak Metro TV memberikan klarifikasinya terkait status Hilman Mattauch yang menyupiri Setya Novanto menggunakan mobil Toyota Fortuner B 1732 ZLO ...