Rabu, 17 Oktober 2018 | 11.18 WIB
KiniNEWS>Nasional>Hukum>Revisi UU Ormas, Kemendagri akan pertimbangkan usulan Partai Demokrat

Revisi UU Ormas, Kemendagri akan pertimbangkan usulan Partai Demokrat

Reporter : Yudi Andriansyah | Selasa, 31 Oktober 2017 - 19:28 WIB

IMG-27582

enyerahan draft usulan dari Partai Demokrat diberikan oleh Sekjen Hinca Panjaitan (batik biru) kepada Dirjen Polpum Kemendagri Soedarmo (kemeja abu-abu) di Kantor Kemendagri, Jakarta Pusat, Selasa (31/10). KiniNews/Wahyu.

Jakarta, kini.co.id – Dirjen Polpum Kemendagri, Soedarmo mengungkapkan, usulan revisi yang disampaikan oleh Partai Demokrat terkait UU Ormas akan menjadi bahan pertimbangan oleh pihaknya.

Menurut Soedarmo, pihaknya akan melakukan diskusi dan kajian bersama para pihak terkait seperti Kemenkopolhukam dan Kemenkumham. Adapun diskusi dan kajian tersebut seputar pasal-pasal yang perlu direvisi.

“Kami akan berdiskusi dengan tim, diskusi dengan kementerian dan lembaga terkait untuk membahas pasal mana yang bisa direvisi dan mana yang tidak. Tapi masukkan dari Demokrat tetap kita tampung,” ungkapnya di Kantor Kemendagri, Jakarta Pusat, Selasa (31/10).

Dalam Perppu Ormas yang kini telah disahkan menjadi UU oleh DPR RI beberapa waktu lalu, pemerintah memiliki wewenang untuk membubarkan ormas yang dianggap bertentangan dengan Pancasila secara langsung tanpa perlu melalui pengadilan.

Sementara itu, Partai Demokrat menginginkan tetap ada mekanisme hukum melalui pengadilan dalam membubarkan suatu ormas yang dianggap bertentangan dengan Pancasila.

Menanggapi hal itu, Soedarmo mengatakan, Kemendagri tidak bisa memutuskan secara mandiri dan akan mempelajari serta mendalaminya bersama pihak terkait lainnya.

“Makanya perlu didiskusikan dengan kementerian terkait. Kan nggak bisa memutuskan tentang oh pasal ini, nggak bisa. Tapi tetap akan bahas dulu. Usulan (Partai Demokrat) akan kami pelajari,” ujarnya.

Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Demokrat juga menyerahkan draf revisi undang-undang no 2 tahun 2017 tentang organisasi masyarakat kepada pimpinan DPR di Gedung Nusantara III, Kompleks Perlmen, Senayan, Jakarta, Selasa (31/10).

Draf tersebut diserahkan langsung oleh Ketua Fraksi Partai Demokrat (F-PD) Edhie Baskoro Yudhoyono (Ibas) kepada Wakil Ketua DPR, Agus Hermanto. Fraksi Partai Demokrat mengusulkan beberapa poin untuk revisi pada Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang No 2 Tahun 2017 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Perppu Ormas) yang baru disetujui menjadi undang-undang. []

Editor: Rakisa

KOMENTAR ANDA
Berita Nasional Terkini Lainnya
Peristiwa - Rabu, 17 Oktober 2018 - 11:12 WIB

Polisi Sebut Tersangka Tak Bermaksud Tembak Kaca DPR

Peristiwa penembakan kaca kantor DPR RI sempat menghebohkan publik. Netizen pun bertanya apakah ada maksud pembunuhan atau penembakan misterius di ...
Nasional - Rabu, 17 Oktober 2018 - 09:52 WIB

Sidang IPU 139 Jenewa, Jazuli: 36 Negara Tolak Pelegalan LGBT

Anggota Komisi I DPR RI, Jazuli Juwaini menyebut dalam sidang Inter-Parliamentary Union (IPU) 139 di Jenewa sebanyak 36 negara yang ...
Hukum - Rabu, 17 Oktober 2018 - 09:15 WIB

Berkasus Lagi, KPK Pertimbangkan Tuntutan Hukuman Maksimal terhadap Billy Sindoro

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) akan mempertimbangkan tuntutan hukuman maksimal kepada Bos Lippo Group, Billy Sindoro. Hal ini ...
- Selasa, 16 Oktober 2018 - 20:05 WIB

KPK sebut Bupati Bekasi tak sampaikan sedang hamil

Bicara Komisi Pemberantasan Korupsi (Jubir KPK), Febri Diansyah mengatakan bahwa selama menjalani pemeriksaan Bupati Bekasi non-aktif, Neneng Hasnah Yasin tidak ...
Peristiwa - Selasa, 16 Oktober 2018 - 19:59 WIB

Ternyata penembak gedung DPR lulus sertifikasi menembak

KETUA Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Bambang Soesatyo menuturkan bahwa terduga penembak peluru nyasar yang mengenai ruang kerja anggota DPR pada ...
Hukum - Selasa, 16 Oktober 2018 - 19:24 WIB

Meikarta, mengejar mimpi beralas upeti

OPERASI tangkap tangan (OTT) yang dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terhadap sejumlah pejabat di Kabupaten Bekasi, berbuntut pada penetapan tersangka ...