Tuesday, 17 July 2018 | 18.48 WIB
KiniNEWS>Nasional>Hukum>Revisi UU Ormas, Kemendagri akan pertimbangkan usulan Partai Demokrat

Revisi UU Ormas, Kemendagri akan pertimbangkan usulan Partai Demokrat

Reporter : Yudi Andriansyah | Tuesday, 31 October 2017 - 19:28 WIB

IMG-27582

enyerahan draft usulan dari Partai Demokrat diberikan oleh Sekjen Hinca Panjaitan (batik biru) kepada Dirjen Polpum Kemendagri Soedarmo (kemeja abu-abu) di Kantor Kemendagri, Jakarta Pusat, Selasa (31/10). KiniNews/Wahyu.

Jakarta, kini.co.id – Dirjen Polpum Kemendagri, Soedarmo mengungkapkan, usulan revisi yang disampaikan oleh Partai Demokrat terkait UU Ormas akan menjadi bahan pertimbangan oleh pihaknya.

Menurut Soedarmo, pihaknya akan melakukan diskusi dan kajian bersama para pihak terkait seperti Kemenkopolhukam dan Kemenkumham. Adapun diskusi dan kajian tersebut seputar pasal-pasal yang perlu direvisi.

“Kami akan berdiskusi dengan tim, diskusi dengan kementerian dan lembaga terkait untuk membahas pasal mana yang bisa direvisi dan mana yang tidak. Tapi masukkan dari Demokrat tetap kita tampung,” ungkapnya di Kantor Kemendagri, Jakarta Pusat, Selasa (31/10).

Dalam Perppu Ormas yang kini telah disahkan menjadi UU oleh DPR RI beberapa waktu lalu, pemerintah memiliki wewenang untuk membubarkan ormas yang dianggap bertentangan dengan Pancasila secara langsung tanpa perlu melalui pengadilan.

Sementara itu, Partai Demokrat menginginkan tetap ada mekanisme hukum melalui pengadilan dalam membubarkan suatu ormas yang dianggap bertentangan dengan Pancasila.

Menanggapi hal itu, Soedarmo mengatakan, Kemendagri tidak bisa memutuskan secara mandiri dan akan mempelajari serta mendalaminya bersama pihak terkait lainnya.

“Makanya perlu didiskusikan dengan kementerian terkait. Kan nggak bisa memutuskan tentang oh pasal ini, nggak bisa. Tapi tetap akan bahas dulu. Usulan (Partai Demokrat) akan kami pelajari,” ujarnya.

Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Demokrat juga menyerahkan draf revisi undang-undang no 2 tahun 2017 tentang organisasi masyarakat kepada pimpinan DPR di Gedung Nusantara III, Kompleks Perlmen, Senayan, Jakarta, Selasa (31/10).

Draf tersebut diserahkan langsung oleh Ketua Fraksi Partai Demokrat (F-PD) Edhie Baskoro Yudhoyono (Ibas) kepada Wakil Ketua DPR, Agus Hermanto. Fraksi Partai Demokrat mengusulkan beberapa poin untuk revisi pada Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang No 2 Tahun 2017 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Perppu Ormas) yang baru disetujui menjadi undang-undang. []

Editor: Rakisa

KOMENTAR ANDA
Berita Nasional Terkini Lainnya
Hukum - Tuesday, 27 March 2018 - 18:22 WIB

KPK Tahan Tujuh Tersangka Kasus Suap DPRD Malang

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) langsung menahan tujuh tersangka kasus dugaan korupsi Malang, Jawa Timur.Ketujuh orang yang dimaksud antara lain enam ...
Peristiwa - Tuesday, 27 March 2018 - 17:47 WIB

Arief Hidayat kembali dilantik jadi hakim MK

Presiden Jokowi kembali melantik Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Arief Hidayat sebagai hakim konstitusi untuk periode kedua, masa bakti 2018-2023. Arief mengucapkan sumpahnya ...
Politik - Tuesday, 27 March 2018 - 17:28 WIB

Bahas RKP 2019, DPD berharap program pemerintah tepat sasaran

Dewan Perwakilan Daerah (DPD) melihat masih banyak kebijakan pembangunan di daerah yang tidak tepat sasaran. Untuk itu, diharapkan pemerintah dapat ...
Politik - Tuesday, 27 March 2018 - 17:18 WIB

PKS siapkan sembilan nama untuk kalahkan Jokowi di Pilpres 2019

Ketua DPP PKS Mardani Ali Sera menyatakan ada sembilan nama yang siap ditawarkan untuk posisi calon presiden atau calon ...
Politik - Tuesday, 27 March 2018 - 16:56 WIB

Awasi Pemilu 2019, Bawaslu Mulai Buka Pendaftaran Pemantau

Tahapan pelaksaan Pemilu legislatif (Pileg) dan Pemilihan Presiden (Pilpres) 2019 sudah mulai berjalan. Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) pun mulai membuka ...
Hukum - Tuesday, 27 March 2018 - 16:48 WIB

Tiga Kandidat Deputi Penindakan Jalani Tes Akhir

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah mengantongi nama-nama calon Deputi Penindakan usai ditinggal Inspektur Heru Winarko yang diangkat Presiden Joko Widodo ...
Place your ads here...