Rabu, 17 Oktober 2018 | 11.17 WIB
KiniNEWS>Nasional>Ekonomi>Konsorsium industri fotovoltaik didorong perkuat komponen PLTS

Konsorsium industri fotovoltaik didorong perkuat komponen PLTS

Reporter : Sindi Violinda | Selasa, 31 Oktober 2017 - 19:38 WIB

IMG-27584

Kepala BPPI Kementerian Perindustrian Ngakan Timur Antara bersama Sekjen KKIFN Nandang Suhendra, Staf Ahli Menteri Perindustrian Bidang Sumber Daya Industri Dyah Winarni Poedjiwati, Kepala Balai Besar Teknologi Konversi Energi BPPT Andhika Prastawa, kepada Kasubdit Investasi dan Kerjasama Energi Baru Terbarukan EBTKE Kementerian ESDM, Abdi harma Saragih, serta Wakil Ketua Umum KKIFN Didi Apriadi di Kementerian Perindustrian, Jakarta, Selasa (31/10). KiniNews/Humas Kemenperin.

Jakarta, kini.co.id – Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Industri (BPPI) Kementerian Perindustrian Ngakan Timur Antara mengatakan , Konsorsium Kemandirian Industri Fotovoltaik Nasional (KKIFN) di dorong untuk penguatan struktur industri komponen Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS).

Menurutnya fotovoltaik merupakan sektor energi dan penelitian yang berhubungan dengan aplikasi panel surya untuk energi dengan mengubah sinar matahari menjadi listrik.

“Industri fotovoltaik merupakan salah satu sektor yang diharapkan berkontribusi dalam pengembangan sistem ketenaga listrikan nasional sebagai alternatif dari penggunaan energi fosil,” kata Ngakan, yang juga sebagai Ketua Umum KKIFN dalam keterangan tertulisnya di Jakarta, Selasa (31/10).

Ia mengatakan, konsorsium tersebut akan menyuarakan betapa pentingnya penggunaan energi surya, serta mendorong tumbuhnya industri komponen pendukung PLTS di Indonesia.

Menurut Ngakan, untuk membangun PLTS, yang dibutuhkan bukan hanya modul surya saja, namun juga baterai, kabel, inverter (pengubah daya) dan beberapa komponen pendukung lainnya.

“Kalau modul surya kita bisa bikin dengan kapasitas 500 megawatt per tahun. Kalau inverter kita belum punya,” ungkap Ngakan.

Untuk itu, lanjutnya, KKIFN mengundang para investor terkait komponen yang mendukung PLTS berinvestasi di Indonesia dan mengkonsultasikan rencana investasinya bersama KKIFN.

“Kami juga akan memberikan insentif yang disesuaikan dengan sektor industri berupa tax holiday dan tax allowance tergantung investasi itu menjadi pionir di daerah mana,” pungkasnya.

Diketahui, KKIFN dibentuk pada 27 Juni 2016 dengan anggota dari berbagai kementerian dan lembaga, di antaranya BPPI Kemenperin, Kementerian ESDM, Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), Institut Teknologi Bandung (ITB), serta Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT). []

Editor: Rakisa

KOMENTAR ANDA
Berita Nasional Terkini Lainnya
Peristiwa - Rabu, 17 Oktober 2018 - 11:12 WIB

Polisi Sebut Tersangka Tak Bermaksud Tembak Kaca DPR

Peristiwa penembakan kaca kantor DPR RI sempat menghebohkan publik. Netizen pun bertanya apakah ada maksud pembunuhan atau penembakan misterius di ...
Nasional - Rabu, 17 Oktober 2018 - 09:52 WIB

Sidang IPU 139 Jenewa, Jazuli: 36 Negara Tolak Pelegalan LGBT

Anggota Komisi I DPR RI, Jazuli Juwaini menyebut dalam sidang Inter-Parliamentary Union (IPU) 139 di Jenewa sebanyak 36 negara yang ...
Hukum - Rabu, 17 Oktober 2018 - 09:15 WIB

Berkasus Lagi, KPK Pertimbangkan Tuntutan Hukuman Maksimal terhadap Billy Sindoro

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) akan mempertimbangkan tuntutan hukuman maksimal kepada Bos Lippo Group, Billy Sindoro. Hal ini ...
- Selasa, 16 Oktober 2018 - 20:05 WIB

KPK sebut Bupati Bekasi tak sampaikan sedang hamil

Bicara Komisi Pemberantasan Korupsi (Jubir KPK), Febri Diansyah mengatakan bahwa selama menjalani pemeriksaan Bupati Bekasi non-aktif, Neneng Hasnah Yasin tidak ...
Peristiwa - Selasa, 16 Oktober 2018 - 19:59 WIB

Ternyata penembak gedung DPR lulus sertifikasi menembak

KETUA Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Bambang Soesatyo menuturkan bahwa terduga penembak peluru nyasar yang mengenai ruang kerja anggota DPR pada ...
Hukum - Selasa, 16 Oktober 2018 - 19:24 WIB

Meikarta, mengejar mimpi beralas upeti

OPERASI tangkap tangan (OTT) yang dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terhadap sejumlah pejabat di Kabupaten Bekasi, berbuntut pada penetapan tersangka ...