Rabu, 17 Oktober 2018 | 11.17 WIB
KiniNEWS>Nasional>Peristiwa>Alexis ‘Surga Dunia’ belum tamat

Alexis ‘Surga Dunia’ belum tamat

Reporter : Zainal Bakri | Selasa, 31 Oktober 2017 - 19:52 WIB

IMG-27586

Suasana lantai 7 Hotel Alexis, Jakarta Utara, Selasa (31/10). KiniNews/Wahyu.

Jakarta, kini.co.id – Pihak pengelola hotel dan griya pijat Alexis, PT Grand Ancol Hotel, masih dapat menjalankan bisnis, meski Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMDPTSP) Provinsi DKI menunda penerbitan Tanda Daftar Usaha Pariwisata (TDUP).

Permohonan TDUP yang diajukan PT Grand Ancol Hotel, belum diproses berdasarkan surat Nomor 6866/-1.858.8 tanggal 27 Oktober oleh Kepala DPMDPTSP, Edy Junaedi.

Berdasarkan Pasal 18 ayat (4) Peraturan Gubernur Nomor 133 Tahun 2012 tentang Pendaftaran Usaha Pariwisata, pengelola selaku pemohon diminta menyelesaikan hasil pemeriksaan sesuai ketentuan penyelenggaraan usaha selama tujuh hari kerja.

Yang dapat diperpanjang 7 (tujuh) hari kerja disertai surat pernyataan kesanggupan dari pemohon.

Selain itu, pemohon tak dapat menyelesaikan sesuai jangka waktu yang ditentukan, Pasal 18 ayat (5) menyatakan, permohonan dinyatakan ditolak dan dikembalikan.

TDUP, menurut Pasal 1 ayat (29), merupakan dokumen resmi yang diterbitkan Dinas/Suku Dinas sebagai bukti usaha dicatat dalam Daftar Usaha Pariwisata (DUP) dan dapat menyelenggarakan kegiatannya.

Merujuk Pasal 40 ayat (1), TDUP dibekukan sementara, karena beberapa pelanggaran. Misalnya, tak melakukan her-registrasi tiap tahun (Pasal 14 ayat (2) dan Pasal 21 ayat (1)), usaha pariwisata berlokasi dan bagian dari fasilitas hotel serta merima tamu yang tak menginap dan/atau pengelolanya di luar manajemen hotel tiada TDUP (Pasal 14 ayat 4)).

Lalu, usaha pariwisata tak melakukan standar usaha dan kompetensi yang diterbitkan lembaga berwenang sesuai ketentuan peraturan berlaku selambat-lambatnya satu tahun setelah TDUP-nya diterbitkan (Pasal 20 ayat (3) dan (4)) serta tidak memutakhirkan DUP kala mengalami perubahan kondisi (Pasal 25 ayat (1)).

Pembekukan pun dilakukan saat pengelola melanggar ketentuan penyelenggaraan usaha pariwisata dan tak menyelenggarakan kegiatan usaha terus-menerus selama enam bulan atau lebih.

Ketika TDUP dibekukan sementara, sesuai Pasal 41 ayat (1), kegiatan usaha pariwisata dihentikan untuk beberapa waktu. Pasal 41 ayat (2) menjelaskan, penghentian sementara kegiatan diumumkan secara tertulis dan ditempatkan di pintu masuk usaha pariwisata tersebut.

TDUP bisa diaktifkan kembali ketika memenuhi amanat Pasal 42 ayat (1). Yakni, pengelola mengajukan pengaktifan kembali bila sudah memenuhi sejumlah persyaratan, seperti mematuhi Pasal 14 ayat (2) dan ayat (4), Pasal 20 ayat (3) dan ayat (4), Pasal 21 ayat (1), serta Pasal 25 ayat (1). Kemudian, memenuhi ketentuan-ketentuan berlaku dan mampu menyelenggarakan kembali kegiatan usaha pariwisatanya.

Meski usahanya belum sepenuhnya dibekukan, pengelola Alexis memilih mentaati keputusan Pemprov DKI. Sehingga, akan menghentikan operasional untuk sementara waktu.

Manajemen PT Grand Ancol Hotel pun berjanji tidak akan menggugat keputusan tersebut ke “meja hijau”.

Hal itu seperti disampaikan Juru bicara dan juga Staff Legal & Corporate Affairs Alexis Group, Lina Novita, dalam keterangan persnya di Hotel Alexis, Selasa (31/10).

Mengingat cap negatif kadung dialamatkan kepada Alexis, pengelola berencana mengubahnya.

“Untuk menghilangkan stigma itu, kami akan berbenah dan melakukan penataan manajemen,” ungkapnya.

Pihak Alexis masih menginginkan bertemu pihak Pemprov DKI untuk mengetahui alasan pasti permohonan perpanjangan TDUP tak disetujui.

Ia berasalan Alexis taat pajak, banyak yang menggantungkan hidup dengan bekerja di sana, serta menganggap tidak melakukan pelanggaran.

Dia berharap agar Pemprov DKI Jakarta bisa membuka ruang audensi bagi Alexis menjelaskan langsung perihal izin dan jalannya usaha selama ini.

Dengan tujuan, agar usaha Alexis bisa berjalan seperti usaha lainnya. Lina juga menegaskan bahwa dalam melaksanakan tugas, pihaknya sangat taat hukum.

Menurutnya Alexis sudah melakukan prosedur administrasi sesuai dengan aturan yang berlaku.

“Kami akan menjelaskan bahwa di Alexis narkoba tidak ada, akses gelap tidak ada dan kami taat hukum, kami taat pajak,” tegasnya.

Dikatakannya jika sebuah usaha taat pada peraturan maka tidak ada alasan bagi pemerintah untuk menghentikan usaha tersebut.

Untuk itu Lina pun berharap agar Gubernur DKI Jakarta mempertimbangkan dokumen yang akan dipersiapkannya jika beraudiensi nanti.

“Kalau taat hukum saya rasa Pemprov DKI Jakarta akan mempertimbangkan, ya gak mungkin Pemprov kita sendiri tidak suka dengan anak bangsa yang punyai usaha sendiri. Kalau Memang ada indikasi kesalahan mari kita melihat secara bijak,” ujarnya.[]

Editor: Rakisa

KOMENTAR ANDA
Berita Nasional Terkini Lainnya
Peristiwa - Rabu, 17 Oktober 2018 - 11:12 WIB

Polisi Sebut Tersangka Tak Bermaksud Tembak Kaca DPR

Peristiwa penembakan kaca kantor DPR RI sempat menghebohkan publik. Netizen pun bertanya apakah ada maksud pembunuhan atau penembakan misterius di ...
Nasional - Rabu, 17 Oktober 2018 - 09:52 WIB

Sidang IPU 139 Jenewa, Jazuli: 36 Negara Tolak Pelegalan LGBT

Anggota Komisi I DPR RI, Jazuli Juwaini menyebut dalam sidang Inter-Parliamentary Union (IPU) 139 di Jenewa sebanyak 36 negara yang ...
Hukum - Rabu, 17 Oktober 2018 - 09:15 WIB

Berkasus Lagi, KPK Pertimbangkan Tuntutan Hukuman Maksimal terhadap Billy Sindoro

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) akan mempertimbangkan tuntutan hukuman maksimal kepada Bos Lippo Group, Billy Sindoro. Hal ini ...
- Selasa, 16 Oktober 2018 - 20:05 WIB

KPK sebut Bupati Bekasi tak sampaikan sedang hamil

Bicara Komisi Pemberantasan Korupsi (Jubir KPK), Febri Diansyah mengatakan bahwa selama menjalani pemeriksaan Bupati Bekasi non-aktif, Neneng Hasnah Yasin tidak ...
Peristiwa - Selasa, 16 Oktober 2018 - 19:59 WIB

Ternyata penembak gedung DPR lulus sertifikasi menembak

KETUA Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Bambang Soesatyo menuturkan bahwa terduga penembak peluru nyasar yang mengenai ruang kerja anggota DPR pada ...
Hukum - Selasa, 16 Oktober 2018 - 19:24 WIB

Meikarta, mengejar mimpi beralas upeti

OPERASI tangkap tangan (OTT) yang dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terhadap sejumlah pejabat di Kabupaten Bekasi, berbuntut pada penetapan tersangka ...