Rabu, 17 Oktober 2018 | 11.15 WIB
KiniNEWS>Nasional>Hukum>KPK Periksa 62 Saksi Rampungkan Berkas Penyidikan Nur Alam

KPK Periksa 62 Saksi Rampungkan Berkas Penyidikan Nur Alam

Reporter : Restu Fadilah | Rabu, 1 November 2017 - 09:40 WIB

IMG-27601

Gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). KiniNews/Rakisa.

Jakarta, kini.co.id – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah memeriksa 62 saksi untuk merampungkan berkas penyidikan terhadap Gubernur Sulawesi Tenggara (Sultra) nonaktif, Nur Alam selama setahun terakhir.

“Sejak penetapan tersangka dan dimulainya pemeriksaan saksi pada 1 September 2016 hingga 26 Oktober 2017 total 62 orang saksi telah diperiksa,” tutur Jubir KPK, Febri Diansyah di Jakarta, Rabu, (1/11/2017).

Kata Febri, unsur saksi yang diperiksa terdiri atas advokat, auditor kantor akuntan publik, notaris, PPAT notaris, PPAT, mantan Direktur Jenderal Mineral dan Batubara Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, kepala Dinas dan PNS pada Dinas ESDM Provinsi Sulawesi Tenggara.

Kemudian, Sekretaris Daerah dan PNS pada Kabupaten Konawe Kepulauan, Head of Legal and Compliance dan Karyawan pada PT AXA MANDIRI. Pemilik, Direktur dan Pegawai pada PT Billy Indonesia, Karyawan PT Vale Indonesia, dan swasta lainnya.

Untuk diketahui, pada Selasa, (31/10/2017) kemarin, telah dilakukan pelimpahan berkas, barang bukti, serta tersangka dalam tindak pidana korupsi penyalahgunaan wewenang dalam menerbitkan surat persetujuan dan IUP di wilayah Provinsi Sultra selama tahun 2008-2014 oleh Nur Alam.

Setelah pelimpahan berkas, sambung Febri, Jaksa Penuntut Umum KPK mempunyai waktu 14 hari kerja untuk menyusun dakwaan yang akan dibacakan dalam persidangan perdana di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi.

Namun, Febri mengaku, sampai saat ini KPK belum dapat memastikan di mana Nur Alam akan menjalani persidangan.

KPK masih mengupayakan agar persidangan Gubernur Sultra non-aktif tersebut digelar di Pengadilan Tipikor Jakarta.

“Rencana persidangan masih kami pertimbangkan apakah di Jakarta atau Sultra. Jika akan dilakukan di Jakarta, KPK akan proses lebih lanjut ke Mahkamah Agung (MA),” pungkasnya.

Editor: Fatimah

KOMENTAR ANDA
Berita Nasional Terkini Lainnya
Peristiwa - Rabu, 17 Oktober 2018 - 11:12 WIB

Polisi Sebut Tersangka Tak Bermaksud Tembak Kaca DPR

Peristiwa penembakan kaca kantor DPR RI sempat menghebohkan publik. Netizen pun bertanya apakah ada maksud pembunuhan atau penembakan misterius di ...
Nasional - Rabu, 17 Oktober 2018 - 09:52 WIB

Sidang IPU 139 Jenewa, Jazuli: 36 Negara Tolak Pelegalan LGBT

Anggota Komisi I DPR RI, Jazuli Juwaini menyebut dalam sidang Inter-Parliamentary Union (IPU) 139 di Jenewa sebanyak 36 negara yang ...
Hukum - Rabu, 17 Oktober 2018 - 09:15 WIB

Berkasus Lagi, KPK Pertimbangkan Tuntutan Hukuman Maksimal terhadap Billy Sindoro

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) akan mempertimbangkan tuntutan hukuman maksimal kepada Bos Lippo Group, Billy Sindoro. Hal ini ...
- Selasa, 16 Oktober 2018 - 20:05 WIB

KPK sebut Bupati Bekasi tak sampaikan sedang hamil

Bicara Komisi Pemberantasan Korupsi (Jubir KPK), Febri Diansyah mengatakan bahwa selama menjalani pemeriksaan Bupati Bekasi non-aktif, Neneng Hasnah Yasin tidak ...
Peristiwa - Selasa, 16 Oktober 2018 - 19:59 WIB

Ternyata penembak gedung DPR lulus sertifikasi menembak

KETUA Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Bambang Soesatyo menuturkan bahwa terduga penembak peluru nyasar yang mengenai ruang kerja anggota DPR pada ...
Hukum - Selasa, 16 Oktober 2018 - 19:24 WIB

Meikarta, mengejar mimpi beralas upeti

OPERASI tangkap tangan (OTT) yang dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terhadap sejumlah pejabat di Kabupaten Bekasi, berbuntut pada penetapan tersangka ...