Sabtu, 18 November 2017 | 07.54 WIB
KiniNEWS>Nasional>Hukum>KPK Periksa 62 Saksi Rampungkan Berkas Penyidikan Nur Alam

KPK Periksa 62 Saksi Rampungkan Berkas Penyidikan Nur Alam

Reporter : Fadilah | Rabu, 1 November 2017 - 09:40 WIB

IMG-27601

Gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). KiniNews/Rakisa.

Jakarta, kini.co.id – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah memeriksa 62 saksi untuk merampungkan berkas penyidikan terhadap Gubernur Sulawesi Tenggara (Sultra) nonaktif, Nur Alam selama setahun terakhir.

“Sejak penetapan tersangka dan dimulainya pemeriksaan saksi pada 1 September 2016 hingga 26 Oktober 2017 total 62 orang saksi telah diperiksa,” tutur Jubir KPK, Febri Diansyah di Jakarta, Rabu, (1/11/2017).

Kata Febri, unsur saksi yang diperiksa terdiri atas advokat, auditor kantor akuntan publik, notaris, PPAT notaris, PPAT, mantan Direktur Jenderal Mineral dan Batubara Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, kepala Dinas dan PNS pada Dinas ESDM Provinsi Sulawesi Tenggara.

Kemudian, Sekretaris Daerah dan PNS pada Kabupaten Konawe Kepulauan, Head of Legal and Compliance dan Karyawan pada PT AXA MANDIRI. Pemilik, Direktur dan Pegawai pada PT Billy Indonesia, Karyawan PT Vale Indonesia, dan swasta lainnya.

Untuk diketahui, pada Selasa, (31/10/2017) kemarin, telah dilakukan pelimpahan berkas, barang bukti, serta tersangka dalam tindak pidana korupsi penyalahgunaan wewenang dalam menerbitkan surat persetujuan dan IUP di wilayah Provinsi Sultra selama tahun 2008-2014 oleh Nur Alam.

Setelah pelimpahan berkas, sambung Febri, Jaksa Penuntut Umum KPK mempunyai waktu 14 hari kerja untuk menyusun dakwaan yang akan dibacakan dalam persidangan perdana di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi.

Namun, Febri mengaku, sampai saat ini KPK belum dapat memastikan di mana Nur Alam akan menjalani persidangan.

KPK masih mengupayakan agar persidangan Gubernur Sultra non-aktif tersebut digelar di Pengadilan Tipikor Jakarta.

“Rencana persidangan masih kami pertimbangkan apakah di Jakarta atau Sultra. Jika akan dilakukan di Jakarta, KPK akan proses lebih lanjut ke Mahkamah Agung (MA),” pungkasnya.

Editor: Fatimah

KOMENTAR ANDA
Berita Nasional Terkini Lainnya
Buka Munas KAHMI, Jokowi singgung tantangan Negara
Politik - Jumat, 17 November 2017 - 21:59 WIB

Buka Munas KAHMI, Jokowi singgung tantangan Negara

Presiden Jokowi mengaku berbahagia hadir di tengah anggota KAHMI yang terkenal dengan orang-orang yang memiliki kehandalan di segala bidang."KAHMI ...
Mahfud MD tegaskan sikap politik KAHMI independen
Politik - Jumat, 17 November 2017 - 21:06 WIB

Mahfud MD tegaskan sikap politik KAHMI independen

Ketua Umum Korps Alumni Himpunan Mahasiswa Islam (KAHMI), Prof Mahfud MD menegaskan sikap politik organisasinya yang independen dan netral kepada ...
Agar tak kabur lagi, IPW sarankan KPK borgol Setnov
Hukum - Jumat, 17 November 2017 - 19:59 WIB

Agar tak kabur lagi, IPW sarankan KPK borgol Setnov

Indonesia Police Watch (IPW) menilai kasus kecelakaan tunggal yang menimpa Ketua DPR Setya Novanto menjadi blessing in disguise (berkah tersembunyi) bagi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).Pasalnya, PK ...
14 Parpol calon peserta Pemilu 2019 harus perbaiki pendaftaran
Politik - Jumat, 17 November 2017 - 19:39 WIB

14 Parpol calon peserta Pemilu 2019 harus perbaiki pendaftaran

Komisi Pemilihan Umum (KPU) menyampaikan hasil penelitian administrasi terhadap dokumen 14 partai politik (parpol) calon peserta pemilu 2019.Adapun, 14 ...
Warga Diminta Tidak Bertransaksi dengan Valuta Asing
Ekonomi - Jumat, 17 November 2017 - 17:10 WIB

Warga Diminta Tidak Bertransaksi dengan Valuta Asing

Gubernur Bank Indonesia (BI) Agus Martowardojo mengimbau masyarakat menggunakan transaksi di dalam negeri menggunakan Rupiah bukan valuta asing.Hal ini mengingat ...
Ini penjelasan Pemred Metro TV soal Hilman Mattauch
Peristiwa - Jumat, 17 November 2017 - 15:46 WIB

Ini penjelasan Pemred Metro TV soal Hilman Mattauch

Pihak Metro TV memberikan klarifikasinya terkait status Hilman Mattauch yang menyupiri Setya Novanto menggunakan mobil Toyota Fortuner B 1732 ZLO ...