Jumat, 19 Oktober 2018 | 17.11 WIB
KiniNEWS>Nasional>Hukum>Rudi Alfonso Penuhi Panggilan KPK

Rudi Alfonso Penuhi Panggilan KPK

Reporter : Restu Fadilah | Rabu, 1 November 2017 - 12:12 WIB

IMG-27603

Gedung KPK baru (KiniNews/doc)

Jakarta, kini.co.id – Pengacara Rudi Alfonso mendadak menyambangi Gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Padahal namanya tidak tercantum dalam jadwal pemeriksaan yang dirilis oleh tim Biro Humas KPK, Rabu, (1/11/2017) ini.

Jubir KPK, Febri Diansyah mengatakan pemeriksaan Rudi hari ini merupakan penjadwalan ulang dari panggilan pada Jumat (27/10/2017). Rudi ketika itu tak bisa memenuhi panggilan penyidik KPK lantaran tengah berada di luar kota.

“Rudi Alfonso Penjadwalan ulang dari agenda pemeriksaan tanggal 27 oktober 2017,” katanya saat dikonfirmasi.

Kata Febri, Rudi akan diperiksa dalam pengusutan kasus dugaan merintangi proses penyidikan, persidangan, dan memberikan keterangan palsu pada persidang perkara e-KTP dengan terdakwa Irman dan Sugiharto.

“Rudi diperiksa untuk tersangka MN (Markus Nari),” katanya.

Rudi disinyalir tahu banyak soal tindakan Markus yang disebut-sebut meminta agar sejumlah saksi mencabut keterangannya.

Sebelum memeriksa Rudi, penyidik KPK kemarin memanggil mantan Ketua Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan Golkar Yorrys Raweyai dalam kasus ini. Yorrys merupakan bekas atasan langsung Rudi di struktur organisasi partai berlambang beringin tersebut.

Usai pemeriksaan pada Selasa, (31/10/2017) kemarin, Yorrys mengaku penyidik menanyakan soal hubungan antara Ketua Umum Partai Golkar, Setya Novanto dan pengacara Rudi Alfonso.

Kepada penyidik KPK, Yorrys kemudian menjelaskan bahwa Rudi Alfonso merupakan Ketua Bidang Hukum dan HAM DPP Partai Golkar dan Ketua Mahkamah Partai Golkar.

Selain itu, Rudi juga memiliki kantor pengacara, yang berada di kawasan Kuningan, Jakarta Selatan.

Menurut Yorrys, Rudi sudah lama menangani persoalan-persoalan hukum yang dihadapi Golkar.

“Sejak lama (Rudi) menangani masalah-masalah advokasi terhadap Golkar,” tutur Yorrys saat itu.

Dikatakannya, keterlibatan Rudi dalam advokasi Partai Golkar ini lantaran hubungan persahabatan dan pekerjaan yang sudah lama dijalinnya dengan Novanto.

Hal inilah yang membuat Rudi menjadi koordinator advokasi segala permasalahan hukum yang menjerat kader Golkar, baik di tingkat pusat maupun daerah.

Masih kata Yorrys, tim penyidik juga sempat mencecarnya mengenai hubungan kerja dengan Rudi di dalam kerja-kerja internal partai. Termasuk mengenai kasus dugaan korupsi e-KTP yang sempat menjerat Setnov, sapaan Novanto sebagai tersangka.

Meski Bidang Hukum dan HAM yang dipimpin Rudi secara struktur organisasi berada di bawah Bidang Politik, Hukum dan Keamanan, Yorrys mengaku tak pernah berkomunikasi dengan Rudi mengenai kasus dugaan korupsi e-KTP yang merugikan keuangan negara hingga Rp 2,3 triliun.

Yorrys mengklaim tak tahu menahu soal dugaan Rudi dan Markus merancang rencana untuk meminta sejumlah pihak mencabut keterangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP), termasuk anggota DPR dari Fraksi Hanura Miryam S Haryani yang telah menjadi terdakwa perkara dugaan memberikan keterangan tidak benar di persidangan perkara e-KTP.

Yorrys mengaku tak tahu mengenai hal tersebut lantaran bertentangan dengan sejumlah pengurus DPP Partai Golkar dalam menyikapi kasus e-KTP.

Nama Rudi sendiri sempat mencuat dalam persidangan Miryam S Haryani. Rudi disebut-sebut mengatur dan memengaruhi saksi-saksi dalam kasus korupsi e-KTP.

Editor: Fatimah

KOMENTAR ANDA
Berita Nasional Terkini Lainnya
Peristiwa - Jumat, 19 Oktober 2018 - 14:29 WIB

Ketua DPR Pastikan Insiden Peluru Nyasar Bukan Ulah Teroris

Ketua DPR RI, Bambang Soesatyo (Bamsoet) memastikan insiden peluru nyasar di beberapa ruang kerja anggota dewan tidak terkait dengan aksi ...
Hukum - Jumat, 19 Oktober 2018 - 13:51 WIB

Masa Tahanan Eks Dirut Pertamina Diperpanjang 40 Hari

Masa tahanan Eks Dirut PT Pertamina (Persero), Karen Galaila Agustiawan diperpanjang sampai 22 November 2018. Kejaksaan Agung melakukan perpanjangan masa ...
Politik - Jumat, 19 Oktober 2018 - 13:39 WIB

DPR Sebut Pemasangan Kaca Anti Peluru Bisa Batal

Ketua Badan Urusan Rumah Tangga (BURT) DPR Anton Sihombing mengatakan, wacana pemasangan kaca antipeluru di Gedung Nusantara I DPR bisa ...
Politik - Jumat, 19 Oktober 2018 - 13:30 WIB

Awas, Libatkan Anak Kampanye Politik Bisa Dipidana

Anak-anak tidak diperkenankan untuk terlibat dalam kegiatan politik. Jika para orangtua melibatkan anaknya dalam kegiatan politik seperti kampanye atau apapun, ...
Politik - Jumat, 19 Oktober 2018 - 12:06 WIB

Incar Kursi Wagub DKI, Gerindra-PKS Yakin Tetap Mesra

Sepeninggal Sandiaga Uno, kursi Wakil Gubernur DKI kini menjadi incaran. Adalah dua partai yakni PKS dan Gerindra yang kini masih ...
Politik - Jumat, 19 Oktober 2018 - 11:30 WIB

Resolusi Dunia Yang Lebih Aman, Damai, dan Berkeadilan di IPU 139

Delegasi Indonesia yang dipimpin Wakil Ketua DPR Agus Hermanto dan Fadli Zon, Ketua BKSAP Nurhayati Ali Assegaf dan Wakil Ketua ...