Sabtu, 18 November 2017 | 08.04 WIB
KiniNEWS>Nasional>Peristiwa>Registrasi prabayar, pemerintah harus jamin data tak disalahgunakan

Registrasi prabayar, pemerintah harus jamin data tak disalahgunakan

Reporter : Bayu Putra | Jumat, 3 November 2017 - 07:13 WIB

IMG-27632

Kartu Simcard prabayar. KiniNews/Istimewa.

Jakarta, kini.co.id – Program registrasi prabayar secara Nasional yang mewajibkan pengguna telepon seluler melakukan registrasi ulang kartu SIM dengan menggunakan NIK dan Nomor KK yang dikeluarkan Kementerian Komunikasi dan Informasi (Kominfo) diharapkan ada jaminan.

Jaminan tersebut terkait data agar tidak disalahgunakan.

Demikian hal itu disampaikan Anggota Komisi I DPR Sukamta dalam keterangannya di Jakarta, Kamis (2/11).

“Harus dong, harus ada jaminan bahwa data masyarakat tersebut aman dan tak bakal disalahgunakan.” ujarnya.

Untuk itu, Sekretaris Fraksi PKS DPR itu mengingatkan Kementerian Kominfo agar mematuhi ketentuan di dalam Undang-Undang yang mewajibkan pemerintah untuk menjaga dan melindungi kerahasiaan data pribadi.

Hal itu, kata dia sebagaimana tertuang dalam UU Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE).

Pada Pasal 26 ayat 1 disebutkan “Kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan, penggunaan setiap informasi melalui media elektronik yang menyangkut data pribadi seseorang harus dilakukan atas persetujuan orang yang bersangkutan.

Di bab penjelasan pasal 26 ayat 1 juga ditegaskan, dalam pemanfaatan teknologi Informasi, perlindungan data pribadi merupakan salah satu bagian dari hak pribadi (privacy rights).

Hak pribadi mengandung pengertian sebagai hak untuk menikmati kehidupan pribadi dan bebas dari segala macam gangguan, hak untuk dapat berkomunikasi dengan orang lain tanpa tindakan memata-matai, dan hak untuk mengawasi akses informasi tentang kehidupan pribadi dan data seseorang.

“Kita memahami dan mendukung motif pemerintah dengan program rergistrasi kartu prabayar nasional, jika tujuannya untuk menangkal dan mencegah tindak kejahatan,” kata Sukamta.

Tidak dipungkiri bahwa para pelaku tindak kejahatan menggunakan gadget untuk berkomunikasi dalam rangka menjalankan misinya, baik itu tindak terorisme, bisnis hoax dan seterusnya.

Namun, kata Sukatma jumlah itu segelintir dibanding pengguna gadget lainnya yang mayoritas memang menggunakan gadget untuk berkomunikasi dalam urusan-urusan kehidupan yang normal, bukan kejahatan.

“Jadi, jangan sampai pemerintah ingin memberangus yang segelintir dengan mengorbankan kepentingan dan hak pribadi yang mayoritas. Jangan juga terjadi pembungkaman masyarakat yang kritis terhadap kebijakan pemerintah,” paparnya.

“Ini adalah demokrasi dan negara Pancasila dimana di dalamnya hak masyarakat untuk berpendapat yang juga merupakan hak pribadi dijamin selama tidak melanggar hukum,” demikian ungkap Sukamta.[]

Editor: Rakisa

KOMENTAR ANDA
Berita Nasional Terkini Lainnya
Buka Munas KAHMI, Jokowi singgung tantangan Negara
Politik - Jumat, 17 November 2017 - 21:59 WIB

Buka Munas KAHMI, Jokowi singgung tantangan Negara

Presiden Jokowi mengaku berbahagia hadir di tengah anggota KAHMI yang terkenal dengan orang-orang yang memiliki kehandalan di segala bidang."KAHMI ...
Mahfud MD tegaskan sikap politik KAHMI independen
Politik - Jumat, 17 November 2017 - 21:06 WIB

Mahfud MD tegaskan sikap politik KAHMI independen

Ketua Umum Korps Alumni Himpunan Mahasiswa Islam (KAHMI), Prof Mahfud MD menegaskan sikap politik organisasinya yang independen dan netral kepada ...
Agar tak kabur lagi, IPW sarankan KPK borgol Setnov
Hukum - Jumat, 17 November 2017 - 19:59 WIB

Agar tak kabur lagi, IPW sarankan KPK borgol Setnov

Indonesia Police Watch (IPW) menilai kasus kecelakaan tunggal yang menimpa Ketua DPR Setya Novanto menjadi blessing in disguise (berkah tersembunyi) bagi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).Pasalnya, PK ...
14 Parpol calon peserta Pemilu 2019 harus perbaiki pendaftaran
Politik - Jumat, 17 November 2017 - 19:39 WIB

14 Parpol calon peserta Pemilu 2019 harus perbaiki pendaftaran

Komisi Pemilihan Umum (KPU) menyampaikan hasil penelitian administrasi terhadap dokumen 14 partai politik (parpol) calon peserta pemilu 2019.Adapun, 14 ...
Warga Diminta Tidak Bertransaksi dengan Valuta Asing
Ekonomi - Jumat, 17 November 2017 - 17:10 WIB

Warga Diminta Tidak Bertransaksi dengan Valuta Asing

Gubernur Bank Indonesia (BI) Agus Martowardojo mengimbau masyarakat menggunakan transaksi di dalam negeri menggunakan Rupiah bukan valuta asing.Hal ini mengingat ...
Ini penjelasan Pemred Metro TV soal Hilman Mattauch
Peristiwa - Jumat, 17 November 2017 - 15:46 WIB

Ini penjelasan Pemred Metro TV soal Hilman Mattauch

Pihak Metro TV memberikan klarifikasinya terkait status Hilman Mattauch yang menyupiri Setya Novanto menggunakan mobil Toyota Fortuner B 1732 ZLO ...