Rabu, 17 Januari 2018 | 17.34 WIB
KiniNEWS>Nasional>Peristiwa>Registrasi prabayar, pemerintah harus jamin data tak disalahgunakan

Registrasi prabayar, pemerintah harus jamin data tak disalahgunakan

Reporter : Bayu Putra | Jumat, 3 November 2017 - 07:13 WIB

IMG-27632

Kartu Simcard prabayar. KiniNews/Istimewa.

Jakarta, kini.co.id – Program registrasi prabayar secara Nasional yang mewajibkan pengguna telepon seluler melakukan registrasi ulang kartu SIM dengan menggunakan NIK dan Nomor KK yang dikeluarkan Kementerian Komunikasi dan Informasi (Kominfo) diharapkan ada jaminan.

Jaminan tersebut terkait data agar tidak disalahgunakan.

Demikian hal itu disampaikan Anggota Komisi I DPR Sukamta dalam keterangannya di Jakarta, Kamis (2/11).

“Harus dong, harus ada jaminan bahwa data masyarakat tersebut aman dan tak bakal disalahgunakan.” ujarnya.

Untuk itu, Sekretaris Fraksi PKS DPR itu mengingatkan Kementerian Kominfo agar mematuhi ketentuan di dalam Undang-Undang yang mewajibkan pemerintah untuk menjaga dan melindungi kerahasiaan data pribadi.

Hal itu, kata dia sebagaimana tertuang dalam UU Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE).

Pada Pasal 26 ayat 1 disebutkan “Kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan, penggunaan setiap informasi melalui media elektronik yang menyangkut data pribadi seseorang harus dilakukan atas persetujuan orang yang bersangkutan.

Di bab penjelasan pasal 26 ayat 1 juga ditegaskan, dalam pemanfaatan teknologi Informasi, perlindungan data pribadi merupakan salah satu bagian dari hak pribadi (privacy rights).

Hak pribadi mengandung pengertian sebagai hak untuk menikmati kehidupan pribadi dan bebas dari segala macam gangguan, hak untuk dapat berkomunikasi dengan orang lain tanpa tindakan memata-matai, dan hak untuk mengawasi akses informasi tentang kehidupan pribadi dan data seseorang.

“Kita memahami dan mendukung motif pemerintah dengan program rergistrasi kartu prabayar nasional, jika tujuannya untuk menangkal dan mencegah tindak kejahatan,” kata Sukamta.

Tidak dipungkiri bahwa para pelaku tindak kejahatan menggunakan gadget untuk berkomunikasi dalam rangka menjalankan misinya, baik itu tindak terorisme, bisnis hoax dan seterusnya.

Namun, kata Sukatma jumlah itu segelintir dibanding pengguna gadget lainnya yang mayoritas memang menggunakan gadget untuk berkomunikasi dalam urusan-urusan kehidupan yang normal, bukan kejahatan.

“Jadi, jangan sampai pemerintah ingin memberangus yang segelintir dengan mengorbankan kepentingan dan hak pribadi yang mayoritas. Jangan juga terjadi pembungkaman masyarakat yang kritis terhadap kebijakan pemerintah,” paparnya.

“Ini adalah demokrasi dan negara Pancasila dimana di dalamnya hak masyarakat untuk berpendapat yang juga merupakan hak pribadi dijamin selama tidak melanggar hukum,” demikian ungkap Sukamta.[]

Editor: Rakisa

KOMENTAR ANDA
Berita Nasional Terkini Lainnya
Urgensi impor beras dipertanyakan
Politik - Rabu, 17 Januari 2018 - 17:09 WIB

Urgensi impor beras dipertanyakan

Anggota DPR Sukamta menyatakan pemerintah harus mengkaji betul sebelum sebuah kebijakan yang diambil terkait impor beras.Dia mempertanyakan urgensi harus ...
DPR Minta Tidak Ada Kebijakan Asing Untuk Miliki Pulau
Politik - Rabu, 17 Januari 2018 - 16:56 WIB

DPR Minta Tidak Ada Kebijakan Asing Untuk Miliki Pulau

Menanggapi adanya penawaran kepemilikan Pulau Ajab melalui situs privateislandsonline.com, Wakil Ketua Komisi II DPR RI, Lukman Edy menyatakan perlunya ketegasan ...
Ustadz ‘akhir zaman’ Zulkifli M  Ali jadi tersangka
Peristiwa - Rabu, 17 Januari 2018 - 16:45 WIB

Ustadz ‘akhir zaman’ Zulkifli M Ali jadi tersangka

Ustadz Zulkifli Muhammad Ali ditetapkan sebagai tersangka atas tuduhan sengaja menunjukkan kebencian atau ras benci kepada orang lain berdasarkan ras ...
Pemerintah Mau Impor Beras 500 Ribu Ton, DPR Panggil Mendag
Ekonomi - Rabu, 17 Januari 2018 - 14:44 WIB

Pemerintah Mau Impor Beras 500 Ribu Ton, DPR Panggil Mendag

Mengatasi mahalnya beras di tengah masyarakat, Pemerintah Indonesia memutuskan untuk melakukan impor.Kementerian Perdagangan (Kemendag) RI memutuskan akan mengimpor beras sebanyak ...
Rangkap jabatan Menteri, JK: Partai bisa diurus malam
Politik - Rabu, 17 Januari 2018 - 14:38 WIB

Rangkap jabatan Menteri, JK: Partai bisa diurus malam

Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) mengatakan menteri yang rangkap jabatan sebagai ketua partai bisa mengurus partai pada malam hari, ...
Resmi Menjabat Sebagai KSAU, Ini Harta Kekayaan Yuyu Sutisna
Nasional - Rabu, 17 Januari 2018 - 13:57 WIB

Resmi Menjabat Sebagai KSAU, Ini Harta Kekayaan Yuyu Sutisna

Marsekal Madya Yuyu Sutisna resmi menjabat sebagai Kepala Staf Angkatan Udara (KSAU) menggantikan posisi Marsekal Hadi Tjahjanto yang kini menjabat ...