Rabu, 17 Oktober 2018 | 11.17 WIB
KiniNEWS>Nasional>Peristiwa>Registrasi prabayar, pemerintah harus jamin data tak disalahgunakan

Registrasi prabayar, pemerintah harus jamin data tak disalahgunakan

Reporter : Bayu Putra | Jumat, 3 November 2017 - 07:13 WIB

IMG-27632

Kartu Simcard prabayar. KiniNews/Istimewa.

Jakarta, kini.co.id – Program registrasi prabayar secara Nasional yang mewajibkan pengguna telepon seluler melakukan registrasi ulang kartu SIM dengan menggunakan NIK dan Nomor KK yang dikeluarkan Kementerian Komunikasi dan Informasi (Kominfo) diharapkan ada jaminan.

Jaminan tersebut terkait data agar tidak disalahgunakan.

Demikian hal itu disampaikan Anggota Komisi I DPR Sukamta dalam keterangannya di Jakarta, Kamis (2/11).

“Harus dong, harus ada jaminan bahwa data masyarakat tersebut aman dan tak bakal disalahgunakan.” ujarnya.

Untuk itu, Sekretaris Fraksi PKS DPR itu mengingatkan Kementerian Kominfo agar mematuhi ketentuan di dalam Undang-Undang yang mewajibkan pemerintah untuk menjaga dan melindungi kerahasiaan data pribadi.

Hal itu, kata dia sebagaimana tertuang dalam UU Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE).

Pada Pasal 26 ayat 1 disebutkan “Kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan, penggunaan setiap informasi melalui media elektronik yang menyangkut data pribadi seseorang harus dilakukan atas persetujuan orang yang bersangkutan.

Di bab penjelasan pasal 26 ayat 1 juga ditegaskan, dalam pemanfaatan teknologi Informasi, perlindungan data pribadi merupakan salah satu bagian dari hak pribadi (privacy rights).

Hak pribadi mengandung pengertian sebagai hak untuk menikmati kehidupan pribadi dan bebas dari segala macam gangguan, hak untuk dapat berkomunikasi dengan orang lain tanpa tindakan memata-matai, dan hak untuk mengawasi akses informasi tentang kehidupan pribadi dan data seseorang.

“Kita memahami dan mendukung motif pemerintah dengan program rergistrasi kartu prabayar nasional, jika tujuannya untuk menangkal dan mencegah tindak kejahatan,” kata Sukamta.

Tidak dipungkiri bahwa para pelaku tindak kejahatan menggunakan gadget untuk berkomunikasi dalam rangka menjalankan misinya, baik itu tindak terorisme, bisnis hoax dan seterusnya.

Namun, kata Sukatma jumlah itu segelintir dibanding pengguna gadget lainnya yang mayoritas memang menggunakan gadget untuk berkomunikasi dalam urusan-urusan kehidupan yang normal, bukan kejahatan.

“Jadi, jangan sampai pemerintah ingin memberangus yang segelintir dengan mengorbankan kepentingan dan hak pribadi yang mayoritas. Jangan juga terjadi pembungkaman masyarakat yang kritis terhadap kebijakan pemerintah,” paparnya.

“Ini adalah demokrasi dan negara Pancasila dimana di dalamnya hak masyarakat untuk berpendapat yang juga merupakan hak pribadi dijamin selama tidak melanggar hukum,” demikian ungkap Sukamta.[]

Editor: Rakisa

KOMENTAR ANDA
Berita Nasional Terkini Lainnya
Peristiwa - Rabu, 17 Oktober 2018 - 11:12 WIB

Polisi Sebut Tersangka Tak Bermaksud Tembak Kaca DPR

Peristiwa penembakan kaca kantor DPR RI sempat menghebohkan publik. Netizen pun bertanya apakah ada maksud pembunuhan atau penembakan misterius di ...
Nasional - Rabu, 17 Oktober 2018 - 09:52 WIB

Sidang IPU 139 Jenewa, Jazuli: 36 Negara Tolak Pelegalan LGBT

Anggota Komisi I DPR RI, Jazuli Juwaini menyebut dalam sidang Inter-Parliamentary Union (IPU) 139 di Jenewa sebanyak 36 negara yang ...
Hukum - Rabu, 17 Oktober 2018 - 09:15 WIB

Berkasus Lagi, KPK Pertimbangkan Tuntutan Hukuman Maksimal terhadap Billy Sindoro

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) akan mempertimbangkan tuntutan hukuman maksimal kepada Bos Lippo Group, Billy Sindoro. Hal ini ...
- Selasa, 16 Oktober 2018 - 20:05 WIB

KPK sebut Bupati Bekasi tak sampaikan sedang hamil

Bicara Komisi Pemberantasan Korupsi (Jubir KPK), Febri Diansyah mengatakan bahwa selama menjalani pemeriksaan Bupati Bekasi non-aktif, Neneng Hasnah Yasin tidak ...
Peristiwa - Selasa, 16 Oktober 2018 - 19:59 WIB

Ternyata penembak gedung DPR lulus sertifikasi menembak

KETUA Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Bambang Soesatyo menuturkan bahwa terduga penembak peluru nyasar yang mengenai ruang kerja anggota DPR pada ...
Hukum - Selasa, 16 Oktober 2018 - 19:24 WIB

Meikarta, mengejar mimpi beralas upeti

OPERASI tangkap tangan (OTT) yang dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terhadap sejumlah pejabat di Kabupaten Bekasi, berbuntut pada penetapan tersangka ...