Jumat, 19 Oktober 2018 | 17.13 WIB
KiniNEWS>Nasional>Peristiwa>Ratusan perempuan asing di Alexis dipertanyakan pekerjaannya

Ratusan perempuan asing di Alexis dipertanyakan pekerjaannya

Jumat, 3 November 2017 - 11:57 WIB

IMG-27638

Politisi PPP, Okky Asokawati.Istimewa

Jakarta, kini.co.id – Sebanyak 104 perempuan asing yang bekerja di hotel dan griya pijat Alexis, Jakarta Utara dipertanyakan posisinya, apakah sebagai pekerja terampil yang mengantongi izin TKA atau justru pelancong yang kemudian bekerja ditempat tersebut.

Sebelumnya, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta tidak mengeluarkan kembali izin operasional Hotel, dan Griya Pijat Alexis, yang mana salah satunya soal keberadaan TKA di hotel tersebut.

Anggota DPR dari Fraksi PPP Okky Asokawati mempertanyakan apa jenis pekerjaan ratusan perempuan asing yang bekerja di Alexis Hotel, Jakarta.

Pasalnya, menurut dia jika merujuk UU Nomor 13 Tahun 2013 tentang Ketenagakerjaan dan Permenaker 16/2015 tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing (TKA), penggunaan TKA diperkenankan dalam posisi manajer, dan memiliki fungsi untuk melakukan transfer pengetahuan terhadap tenaga kerja domestik.

“Pertanyaannya, apa konteks TKA yang bekerja di Alexis tersebut?” tanyanya dalam keterangan persnya yang diterima di Jakarta, Jumat (3/11).

Sebelumnya, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta tidak mengeluarkan kembali izin operasional Hotel, dan Griya Pijat Alexis yang mana soal keberadaan TKA di hotel tersebut.

Sedikitnya, ada 104 TKA dari beberapa negara yang bekerja di lantai 7 hotel tersebut.

“Saya mendesak kepada Kementerian Ketenagakerjaan dan Kementerian Hukum dan HAM dalam hal ini Ditjen Keimigrasian untuk mengaudit TKA yang bekerja di Hotel dan tempat hiburan terkait dengan izin mereka ke Indonesia,” paparnya.

Menurutnya, jika mereka mengantongi izin bekerja, pihak terkait harus mencari tahu apakah memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam UU Ketenagakerjaan, atau tidak. 

“Jika mereka hanya mengantongi izin berkunjung, namun dalam praktiknya mereka bekerja, berarti ada penyalahgunaan izin,” ujarnya.

Ia pun meminta pemerintah tegas dalam menerapkan aturan terkait keberadaan warga asing, termasuk soal TKA. Apalagi, keberadaan mereka disinyalir melakukan praktik asusila.

“Langkah Pemprov DKI Jakarta ini harus menjadi momentum seluruh pihak untuk menertibkan dan menegakkan aturan, termasuk dalam aspek ketenagakerjaan asing tersebut,” tandasnya. []

Editor: Rakisa

KOMENTAR ANDA
Berita Nasional Terkini Lainnya
Peristiwa - Jumat, 19 Oktober 2018 - 14:29 WIB

Ketua DPR Pastikan Insiden Peluru Nyasar Bukan Ulah Teroris

Ketua DPR RI, Bambang Soesatyo (Bamsoet) memastikan insiden peluru nyasar di beberapa ruang kerja anggota dewan tidak terkait dengan aksi ...
Hukum - Jumat, 19 Oktober 2018 - 13:51 WIB

Masa Tahanan Eks Dirut Pertamina Diperpanjang 40 Hari

Masa tahanan Eks Dirut PT Pertamina (Persero), Karen Galaila Agustiawan diperpanjang sampai 22 November 2018. Kejaksaan Agung melakukan perpanjangan masa ...
Politik - Jumat, 19 Oktober 2018 - 13:39 WIB

DPR Sebut Pemasangan Kaca Anti Peluru Bisa Batal

Ketua Badan Urusan Rumah Tangga (BURT) DPR Anton Sihombing mengatakan, wacana pemasangan kaca antipeluru di Gedung Nusantara I DPR bisa ...
Politik - Jumat, 19 Oktober 2018 - 13:30 WIB

Awas, Libatkan Anak Kampanye Politik Bisa Dipidana

Anak-anak tidak diperkenankan untuk terlibat dalam kegiatan politik. Jika para orangtua melibatkan anaknya dalam kegiatan politik seperti kampanye atau apapun, ...
Politik - Jumat, 19 Oktober 2018 - 12:06 WIB

Incar Kursi Wagub DKI, Gerindra-PKS Yakin Tetap Mesra

Sepeninggal Sandiaga Uno, kursi Wakil Gubernur DKI kini menjadi incaran. Adalah dua partai yakni PKS dan Gerindra yang kini masih ...
Politik - Jumat, 19 Oktober 2018 - 11:30 WIB

Resolusi Dunia Yang Lebih Aman, Damai, dan Berkeadilan di IPU 139

Delegasi Indonesia yang dipimpin Wakil Ketua DPR Agus Hermanto dan Fadli Zon, Ketua BKSAP Nurhayati Ali Assegaf dan Wakil Ketua ...