Tuesday, 17 July 2018 | 18.33 WIB
KiniNEWS>Nasional>Peristiwa>Kebijakan GTO, Ketua MPR minta Jasa Marga hindari PHK

Kebijakan GTO, Ketua MPR minta Jasa Marga hindari PHK

Reporter : Bayu Putra | Friday, 3 November 2017 - 15:47 WIB

IMG-27651

Ketua MPR Zulkifli Hasan menerima pengaduan Asosiasi Serikat Pekerja (ASPEK) Indonesia. Kehadiran ASPEK adalah mengadukan terancamnya 20 ribu lebih pekerja tol akibat kebijakan Gerbang Tol Otomatis (GTO). KiniNews/Istimewa.

Jakarta, kini.co.id – Ketua MPR Zulkifli Hasan menerima pengaduan Asosiasi Serikat Pekerja (Aspek) Indonesia. Kehadiran Aspek adalah mengadukan terancamnya 20 ribu lebih pekerja tol akibat kebijakan Gerbang Tol Otomatis (GTO). 

Menurut Presiden Aspek Mirah Sumirat mereka memilih mendatangi MPR karena dianggap yang paling representatif dan masih terjaga.

“Kami mengikuti kegiatan Pak Zul ketemu rakyat dan rasanya pas aspirasi ini disampaikan ke MPR. Ada nasib 20 ribu pekerja tol yang gelisah karena ancaman PHK (Pemutusan Hubungan Kerja),” kata Mirah di ruangan Ketua MPR di Kompleks Gedung Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (2/11).

Menanggapi aspirasi pekerja tol, Ketua MPR meminta Jasa Marga untuk menghindari kebijakan PHK karyawan. Ia menegaskan bersedia menjadi penyambung aspirasi.

“Saya minta Jasa Marga hindari kebijakan PHK karyawan. Kemajuan teknologi itu kebutuhan tapi jangan mengorbankan kemanusiaan,” tegasnya.

Ia juga meminta Jasa Marga untuk membuka kesempatan bagi pekerja tol untuk berkiprah di sektor yang dikelola perusahaan maupun anak perusahaan.

“Pekerja tol ini punya keluarga, punya beban yang harus ditanggung setiap harinya. Kebijakan GTO kan sudah direncananakan lama, seharusnya solusi sudah disiapkan,” kata Zulkifli.

Presiden Asosiasi Serikat Pekerja Mirah Sumirat mengaku akan menyampaikan sikap Ketua MPR ini kepada pekerja tol yang menunggu kepastian.

Ia mengaku optimistis setelah pertemuan ini pekerja mendapat solusi terbaik. []

Editor: Rakisa

KOMENTAR ANDA
Berita Nasional Terkini Lainnya
Hukum - Tuesday, 27 March 2018 - 18:22 WIB

KPK Tahan Tujuh Tersangka Kasus Suap DPRD Malang

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) langsung menahan tujuh tersangka kasus dugaan korupsi Malang, Jawa Timur.Ketujuh orang yang dimaksud antara lain enam ...
Peristiwa - Tuesday, 27 March 2018 - 17:47 WIB

Arief Hidayat kembali dilantik jadi hakim MK

Presiden Jokowi kembali melantik Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Arief Hidayat sebagai hakim konstitusi untuk periode kedua, masa bakti 2018-2023. Arief mengucapkan sumpahnya ...
Politik - Tuesday, 27 March 2018 - 17:28 WIB

Bahas RKP 2019, DPD berharap program pemerintah tepat sasaran

Dewan Perwakilan Daerah (DPD) melihat masih banyak kebijakan pembangunan di daerah yang tidak tepat sasaran. Untuk itu, diharapkan pemerintah dapat ...
Politik - Tuesday, 27 March 2018 - 17:18 WIB

PKS siapkan sembilan nama untuk kalahkan Jokowi di Pilpres 2019

Ketua DPP PKS Mardani Ali Sera menyatakan ada sembilan nama yang siap ditawarkan untuk posisi calon presiden atau calon ...
Politik - Tuesday, 27 March 2018 - 16:56 WIB

Awasi Pemilu 2019, Bawaslu Mulai Buka Pendaftaran Pemantau

Tahapan pelaksaan Pemilu legislatif (Pileg) dan Pemilihan Presiden (Pilpres) 2019 sudah mulai berjalan. Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) pun mulai membuka ...
Hukum - Tuesday, 27 March 2018 - 16:48 WIB

Tiga Kandidat Deputi Penindakan Jalani Tes Akhir

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah mengantongi nama-nama calon Deputi Penindakan usai ditinggal Inspektur Heru Winarko yang diangkat Presiden Joko Widodo ...
Place your ads here...