Rabu, 17 Oktober 2018 | 11.17 WIB
KiniNEWS>Nasional>Politik>Rugikan nelayan, Irma minta Menteri Susi cabut larangan penggunaan Cantrang

Rugikan nelayan, Irma minta Menteri Susi cabut larangan penggunaan Cantrang

Reporter : Bayu Putra | Jumat, 3 November 2017 - 16:53 WIB

IMG-27657

Nelayan gunakan Cantrang. Istimewa

Jakarta, kini.co.id – Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti belum lama menerbitkan Surat Edaran Nomor: 72/MEN-KP/II/2016, tentang Pembatasan Penggunaan Alat Penangkapan Ikan Cantrang di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Indonesia (WPPNRI).


Di sisi lain, KKP telah mengundangkan Peraturan Menteri Nomor 2/PERMEN-KP/2015 tentang Larangan Penggunaan Alat Penangkapan Ikan Pukat Hela (Trawls) dan Pukat Tarik (Seine Nets) di WPPNRI.

Alasan dari penerapan aturan ini adalah alat tangkap tersebut termasuk dalam alat tangkap yang dapat merusak habitat ikan. 
 Dalam surat itu disebutkan, nelayan wajib mengganti cantrang dengan alat tangkap ikan yang ramah lingkungan demi kelangsungan sumberdaya ikan.


Wakil Ketua Fraksi Nasdem DPR Irma Suryani Chaniago meminta Menteri Susi mencabut larangan cantrang karena berdampak pada para nelayan yang tak bisa melaut. 


Atau minimal, Menteri Susi menunda keputusan larangan penggunaan cantrang sampai proses alih teknologinya berjalan lancar dengan mencarikan jalan keluarnya.


“Hal ini dilakukan dengan memberikan program padat karyawan kepada nelayan agar kondisi sosial ekonomi mereka tidak terganggu akibat program alih teknologi penangkapan ikan tersebut,” kata Irma di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Jumat (3/11).


Irma mengatakan, di satu sisi,  Menteri Susi ingin menjaga habitat laut Indonesia agar kasus laut Arab yang dieksploitasi secara besar-besaran dan berdampak terhadap habitat dan habisnya ikan di laut tersebut tidak terjadi di Indonesia.

Namun, kasus tersebut tidak bisa serta merta dijadikan pijakan pengambilan keputusan tanpa lebih dulu melalukan mitigasi yang komprehensif, baik terhadap dampak lingkungan jangka panjang maupun dampak sosial ekonomi nelayan Indonesia. 


“Bahwa program pemerintah jangka panjang harus juga mengedepankan solusi jangka pendeknya. Tidak boleh menafikan resiko jangka pendek terhadap kondisi sosial ekonomi nelayan Indonesia yang berjumlah lebih dari 5 juta jiwa,” kata Irma. 
Irma pun mewanti-wanti Menteri Susi aga melakukan tiga hal terkait penerapan program jangka panjang menjaga habitat laut dengan melarang nelayan menggunakan cantrang.

Pertama, nelayan harus diberikan pendampingan dan bantuan modal ringan ke untuk mengganti alat tangkap cantrang ke alat tangkap yang ramah lingkungan.

Kedua, nelayan harus diberikan waktu untuk tahap peralihan langkah demi langkah sehingga tidak mengganggu kesejahteraan mereka.

Dan ketiga, pemerintah harus memberikan program bantuan teknologi budidaya agar mereka tetap bisa mendapatkan penghasilan layak tanpa harus merusak habitat laut.


“Selama ini yang merusak dan mengeksploitasi laut Indonesia itu kapal-kapal asing pencuri ikan, kalau nelayan kita yang melaut dengan kapal sederhana, saya kira jauh dari mengeksploitasi laut Indonesia,” tukasnya.[]

Editor: Rakisa

KOMENTAR ANDA
Berita Nasional Terkini Lainnya
Peristiwa - Rabu, 17 Oktober 2018 - 11:12 WIB

Polisi Sebut Tersangka Tak Bermaksud Tembak Kaca DPR

Peristiwa penembakan kaca kantor DPR RI sempat menghebohkan publik. Netizen pun bertanya apakah ada maksud pembunuhan atau penembakan misterius di ...
Nasional - Rabu, 17 Oktober 2018 - 09:52 WIB

Sidang IPU 139 Jenewa, Jazuli: 36 Negara Tolak Pelegalan LGBT

Anggota Komisi I DPR RI, Jazuli Juwaini menyebut dalam sidang Inter-Parliamentary Union (IPU) 139 di Jenewa sebanyak 36 negara yang ...
Hukum - Rabu, 17 Oktober 2018 - 09:15 WIB

Berkasus Lagi, KPK Pertimbangkan Tuntutan Hukuman Maksimal terhadap Billy Sindoro

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) akan mempertimbangkan tuntutan hukuman maksimal kepada Bos Lippo Group, Billy Sindoro. Hal ini ...
- Selasa, 16 Oktober 2018 - 20:05 WIB

KPK sebut Bupati Bekasi tak sampaikan sedang hamil

Bicara Komisi Pemberantasan Korupsi (Jubir KPK), Febri Diansyah mengatakan bahwa selama menjalani pemeriksaan Bupati Bekasi non-aktif, Neneng Hasnah Yasin tidak ...
Peristiwa - Selasa, 16 Oktober 2018 - 19:59 WIB

Ternyata penembak gedung DPR lulus sertifikasi menembak

KETUA Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Bambang Soesatyo menuturkan bahwa terduga penembak peluru nyasar yang mengenai ruang kerja anggota DPR pada ...
Hukum - Selasa, 16 Oktober 2018 - 19:24 WIB

Meikarta, mengejar mimpi beralas upeti

OPERASI tangkap tangan (OTT) yang dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terhadap sejumlah pejabat di Kabupaten Bekasi, berbuntut pada penetapan tersangka ...