Sabtu, 18 November 2017 | 07.58 WIB
KiniNEWS>Nasional>Politik>Rugikan nelayan, Irma minta Menteri Susi cabut larangan penggunaan Cantrang

Rugikan nelayan, Irma minta Menteri Susi cabut larangan penggunaan Cantrang

Reporter : Bayu Putra | Jumat, 3 November 2017 - 16:53 WIB

IMG-27657

Nelayan gunakan Cantrang. Istimewa

Jakarta, kini.co.id – Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti belum lama menerbitkan Surat Edaran Nomor: 72/MEN-KP/II/2016, tentang Pembatasan Penggunaan Alat Penangkapan Ikan Cantrang di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Indonesia (WPPNRI).


Di sisi lain, KKP telah mengundangkan Peraturan Menteri Nomor 2/PERMEN-KP/2015 tentang Larangan Penggunaan Alat Penangkapan Ikan Pukat Hela (Trawls) dan Pukat Tarik (Seine Nets) di WPPNRI.

Alasan dari penerapan aturan ini adalah alat tangkap tersebut termasuk dalam alat tangkap yang dapat merusak habitat ikan. 
 Dalam surat itu disebutkan, nelayan wajib mengganti cantrang dengan alat tangkap ikan yang ramah lingkungan demi kelangsungan sumberdaya ikan.


Wakil Ketua Fraksi Nasdem DPR Irma Suryani Chaniago meminta Menteri Susi mencabut larangan cantrang karena berdampak pada para nelayan yang tak bisa melaut. 


Atau minimal, Menteri Susi menunda keputusan larangan penggunaan cantrang sampai proses alih teknologinya berjalan lancar dengan mencarikan jalan keluarnya.


“Hal ini dilakukan dengan memberikan program padat karyawan kepada nelayan agar kondisi sosial ekonomi mereka tidak terganggu akibat program alih teknologi penangkapan ikan tersebut,” kata Irma di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Jumat (3/11).


Irma mengatakan, di satu sisi,  Menteri Susi ingin menjaga habitat laut Indonesia agar kasus laut Arab yang dieksploitasi secara besar-besaran dan berdampak terhadap habitat dan habisnya ikan di laut tersebut tidak terjadi di Indonesia.

Namun, kasus tersebut tidak bisa serta merta dijadikan pijakan pengambilan keputusan tanpa lebih dulu melalukan mitigasi yang komprehensif, baik terhadap dampak lingkungan jangka panjang maupun dampak sosial ekonomi nelayan Indonesia. 


“Bahwa program pemerintah jangka panjang harus juga mengedepankan solusi jangka pendeknya. Tidak boleh menafikan resiko jangka pendek terhadap kondisi sosial ekonomi nelayan Indonesia yang berjumlah lebih dari 5 juta jiwa,” kata Irma. 
Irma pun mewanti-wanti Menteri Susi aga melakukan tiga hal terkait penerapan program jangka panjang menjaga habitat laut dengan melarang nelayan menggunakan cantrang.

Pertama, nelayan harus diberikan pendampingan dan bantuan modal ringan ke untuk mengganti alat tangkap cantrang ke alat tangkap yang ramah lingkungan.

Kedua, nelayan harus diberikan waktu untuk tahap peralihan langkah demi langkah sehingga tidak mengganggu kesejahteraan mereka.

Dan ketiga, pemerintah harus memberikan program bantuan teknologi budidaya agar mereka tetap bisa mendapatkan penghasilan layak tanpa harus merusak habitat laut.


“Selama ini yang merusak dan mengeksploitasi laut Indonesia itu kapal-kapal asing pencuri ikan, kalau nelayan kita yang melaut dengan kapal sederhana, saya kira jauh dari mengeksploitasi laut Indonesia,” tukasnya.[]

Editor: Rakisa

KOMENTAR ANDA
Berita Nasional Terkini Lainnya
Buka Munas KAHMI, Jokowi singgung tantangan Negara
Politik - Jumat, 17 November 2017 - 21:59 WIB

Buka Munas KAHMI, Jokowi singgung tantangan Negara

Presiden Jokowi mengaku berbahagia hadir di tengah anggota KAHMI yang terkenal dengan orang-orang yang memiliki kehandalan di segala bidang."KAHMI ...
Mahfud MD tegaskan sikap politik KAHMI independen
Politik - Jumat, 17 November 2017 - 21:06 WIB

Mahfud MD tegaskan sikap politik KAHMI independen

Ketua Umum Korps Alumni Himpunan Mahasiswa Islam (KAHMI), Prof Mahfud MD menegaskan sikap politik organisasinya yang independen dan netral kepada ...
Agar tak kabur lagi, IPW sarankan KPK borgol Setnov
Hukum - Jumat, 17 November 2017 - 19:59 WIB

Agar tak kabur lagi, IPW sarankan KPK borgol Setnov

Indonesia Police Watch (IPW) menilai kasus kecelakaan tunggal yang menimpa Ketua DPR Setya Novanto menjadi blessing in disguise (berkah tersembunyi) bagi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).Pasalnya, PK ...
14 Parpol calon peserta Pemilu 2019 harus perbaiki pendaftaran
Politik - Jumat, 17 November 2017 - 19:39 WIB

14 Parpol calon peserta Pemilu 2019 harus perbaiki pendaftaran

Komisi Pemilihan Umum (KPU) menyampaikan hasil penelitian administrasi terhadap dokumen 14 partai politik (parpol) calon peserta pemilu 2019.Adapun, 14 ...
Warga Diminta Tidak Bertransaksi dengan Valuta Asing
Ekonomi - Jumat, 17 November 2017 - 17:10 WIB

Warga Diminta Tidak Bertransaksi dengan Valuta Asing

Gubernur Bank Indonesia (BI) Agus Martowardojo mengimbau masyarakat menggunakan transaksi di dalam negeri menggunakan Rupiah bukan valuta asing.Hal ini mengingat ...
Ini penjelasan Pemred Metro TV soal Hilman Mattauch
Peristiwa - Jumat, 17 November 2017 - 15:46 WIB

Ini penjelasan Pemred Metro TV soal Hilman Mattauch

Pihak Metro TV memberikan klarifikasinya terkait status Hilman Mattauch yang menyupiri Setya Novanto menggunakan mobil Toyota Fortuner B 1732 ZLO ...