Rabu, 17 Oktober 2018 | 11.19 WIB
KiniNEWS>Nasional>Hukum>KPK Tak Hadir, Sidang Praperadilan Eddy Rumpoko Ditunda

KPK Tak Hadir, Sidang Praperadilan Eddy Rumpoko Ditunda

Reporter : Restu Fadilah | Senin, 6 November 2017 - 11:58 WIB

IMG-27686

Sidang prapid Edy Rumpoko. (KiniNews/Fadillah)

Jakarta, kini.co.id – Sidang gugatan praperadilan yang diajukan oleh Walikota Batu non-aktif, Eddy Rumpoko, di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan ditunda. Peundaan ini karena pihak Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tidak hadir.

“Karena pihak termohon tidak hadir, maka kami akan memanggil termohon untuk hadir sidang pada hari Senin, 13 November 2017 mendatang,” tutur Hakim Tunggal Iim Nurohim di PN Jaksel, Senin, (6/11/2017).

Sidang praperadilan tersebut dihadiri pihak pemohon yang diwakili pengacara Eddy, Agus Dwi Warsono. Sedangkan pihak KPK sebagai termohon tidak hadir dan hanya mengutus pengantar surat bernama Rian.

Rian pun kemudian diminta oleh majelis hakim supaya ke bagian administrasi umum mengantarkan surat permohonan penundaan sidang tersebut.

Rian pun kemudian bergegas menuju bagian administrasi setelah sidang tersebut ditutup oleh Hakim Iim.

Ditemui oleh wartawan, Rian mengaku tidak mengetahui alasan penundaan tersebut. Sebab ia hanya ditugaskan untuk mengirimkan surat.

“Saya tidak tahu apa alasannya, karena saya hanya diutus untuk mengirimkan surat ini dan saya juga tidak diperbolehkan untuk membaca surat tersebut. Tapi yang pasti alasan permohonan penundaan sidang ini sudah dicantumkan dalam surat ini,” kata Rian.

Dikutip dari dari Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) website PN Jaksel, gugatan praperadilan Eddy Rumpoko didaftarkan melalui kuasa hukumnya Ihza & Ihza Law Firm pada Selasa, 24 Oktober 2017 dengan Nomor Registrasi 124/Pid.Pra/2017/PN JKT.SEL.

Setidaknya, ada sembilan permohonan Eddy Rumpoko yang menjadi materi praperadilan. Di antaranya meminta hakim praperadilan menyatakan penangkapan yang dilakukan KPK tidak sah.

Selain itu, Eddy Rumpoko juga memohon hakim menyatakan penetapan tersangka dan penahanannya tidak sah serta meminta agar hakim memerintahkan KPK membebaskannya dari tahanan.

Adapun kasus rasuah di Pemkota Batu ini terkuak setelah KPK menangkap tangan Eddy Rumpoko, Kepala Bagian Unit Layanan Pengaduan (ULP) Pemkot Batu Eddi Setiawan, dan Filipus di Batu, Malang, Jawa Timur, Sabtu 16 September 2017 lalu.

Dari operasi senyap itu, KPK menyita uang Rp 200 juta yang diduga akan diberikan Filipus kepada Eddy Rumpoko dan Rp 100 juta dari tangan Eddi Setiawan.

Editor: Fatimah

KOMENTAR ANDA
Berita Nasional Terkini Lainnya
Peristiwa - Rabu, 17 Oktober 2018 - 11:12 WIB

Polisi Sebut Tersangka Tak Bermaksud Tembak Kaca DPR

Peristiwa penembakan kaca kantor DPR RI sempat menghebohkan publik. Netizen pun bertanya apakah ada maksud pembunuhan atau penembakan misterius di ...
Nasional - Rabu, 17 Oktober 2018 - 09:52 WIB

Sidang IPU 139 Jenewa, Jazuli: 36 Negara Tolak Pelegalan LGBT

Anggota Komisi I DPR RI, Jazuli Juwaini menyebut dalam sidang Inter-Parliamentary Union (IPU) 139 di Jenewa sebanyak 36 negara yang ...
Hukum - Rabu, 17 Oktober 2018 - 09:15 WIB

Berkasus Lagi, KPK Pertimbangkan Tuntutan Hukuman Maksimal terhadap Billy Sindoro

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) akan mempertimbangkan tuntutan hukuman maksimal kepada Bos Lippo Group, Billy Sindoro. Hal ini ...
- Selasa, 16 Oktober 2018 - 20:05 WIB

KPK sebut Bupati Bekasi tak sampaikan sedang hamil

Bicara Komisi Pemberantasan Korupsi (Jubir KPK), Febri Diansyah mengatakan bahwa selama menjalani pemeriksaan Bupati Bekasi non-aktif, Neneng Hasnah Yasin tidak ...
Peristiwa - Selasa, 16 Oktober 2018 - 19:59 WIB

Ternyata penembak gedung DPR lulus sertifikasi menembak

KETUA Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Bambang Soesatyo menuturkan bahwa terduga penembak peluru nyasar yang mengenai ruang kerja anggota DPR pada ...
Hukum - Selasa, 16 Oktober 2018 - 19:24 WIB

Meikarta, mengejar mimpi beralas upeti

OPERASI tangkap tangan (OTT) yang dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terhadap sejumlah pejabat di Kabupaten Bekasi, berbuntut pada penetapan tersangka ...