Sabtu, 18 November 2017 | 08.03 WIB
KiniNEWS>Nasional>Hukum>KPK Tak Hadir, Sidang Praperadilan Eddy Rumpoko Ditunda

KPK Tak Hadir, Sidang Praperadilan Eddy Rumpoko Ditunda

Reporter : Fadilah | Senin, 6 November 2017 - 11:58 WIB

IMG-27686

Sidang prapid Edy Rumpoko. (KiniNews/Fadillah)

Jakarta, kini.co.id – Sidang gugatan praperadilan yang diajukan oleh Walikota Batu non-aktif, Eddy Rumpoko, di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan ditunda. Peundaan ini karena pihak Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tidak hadir.

“Karena pihak termohon tidak hadir, maka kami akan memanggil termohon untuk hadir sidang pada hari Senin, 13 November 2017 mendatang,” tutur Hakim Tunggal Iim Nurohim di PN Jaksel, Senin, (6/11/2017).

Sidang praperadilan tersebut dihadiri pihak pemohon yang diwakili pengacara Eddy, Agus Dwi Warsono. Sedangkan pihak KPK sebagai termohon tidak hadir dan hanya mengutus pengantar surat bernama Rian.

Rian pun kemudian diminta oleh majelis hakim supaya ke bagian administrasi umum mengantarkan surat permohonan penundaan sidang tersebut.

Rian pun kemudian bergegas menuju bagian administrasi setelah sidang tersebut ditutup oleh Hakim Iim.

Ditemui oleh wartawan, Rian mengaku tidak mengetahui alasan penundaan tersebut. Sebab ia hanya ditugaskan untuk mengirimkan surat.

“Saya tidak tahu apa alasannya, karena saya hanya diutus untuk mengirimkan surat ini dan saya juga tidak diperbolehkan untuk membaca surat tersebut. Tapi yang pasti alasan permohonan penundaan sidang ini sudah dicantumkan dalam surat ini,” kata Rian.

Dikutip dari dari Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) website PN Jaksel, gugatan praperadilan Eddy Rumpoko didaftarkan melalui kuasa hukumnya Ihza & Ihza Law Firm pada Selasa, 24 Oktober 2017 dengan Nomor Registrasi 124/Pid.Pra/2017/PN JKT.SEL.

Setidaknya, ada sembilan permohonan Eddy Rumpoko yang menjadi materi praperadilan. Di antaranya meminta hakim praperadilan menyatakan penangkapan yang dilakukan KPK tidak sah.

Selain itu, Eddy Rumpoko juga memohon hakim menyatakan penetapan tersangka dan penahanannya tidak sah serta meminta agar hakim memerintahkan KPK membebaskannya dari tahanan.

Adapun kasus rasuah di Pemkota Batu ini terkuak setelah KPK menangkap tangan Eddy Rumpoko, Kepala Bagian Unit Layanan Pengaduan (ULP) Pemkot Batu Eddi Setiawan, dan Filipus di Batu, Malang, Jawa Timur, Sabtu 16 September 2017 lalu.

Dari operasi senyap itu, KPK menyita uang Rp 200 juta yang diduga akan diberikan Filipus kepada Eddy Rumpoko dan Rp 100 juta dari tangan Eddi Setiawan.

Editor: Fatimah

KOMENTAR ANDA
Berita Nasional Terkini Lainnya
Buka Munas KAHMI, Jokowi singgung tantangan Negara
Politik - Jumat, 17 November 2017 - 21:59 WIB

Buka Munas KAHMI, Jokowi singgung tantangan Negara

Presiden Jokowi mengaku berbahagia hadir di tengah anggota KAHMI yang terkenal dengan orang-orang yang memiliki kehandalan di segala bidang."KAHMI ...
Mahfud MD tegaskan sikap politik KAHMI independen
Politik - Jumat, 17 November 2017 - 21:06 WIB

Mahfud MD tegaskan sikap politik KAHMI independen

Ketua Umum Korps Alumni Himpunan Mahasiswa Islam (KAHMI), Prof Mahfud MD menegaskan sikap politik organisasinya yang independen dan netral kepada ...
Agar tak kabur lagi, IPW sarankan KPK borgol Setnov
Hukum - Jumat, 17 November 2017 - 19:59 WIB

Agar tak kabur lagi, IPW sarankan KPK borgol Setnov

Indonesia Police Watch (IPW) menilai kasus kecelakaan tunggal yang menimpa Ketua DPR Setya Novanto menjadi blessing in disguise (berkah tersembunyi) bagi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).Pasalnya, PK ...
14 Parpol calon peserta Pemilu 2019 harus perbaiki pendaftaran
Politik - Jumat, 17 November 2017 - 19:39 WIB

14 Parpol calon peserta Pemilu 2019 harus perbaiki pendaftaran

Komisi Pemilihan Umum (KPU) menyampaikan hasil penelitian administrasi terhadap dokumen 14 partai politik (parpol) calon peserta pemilu 2019.Adapun, 14 ...
Warga Diminta Tidak Bertransaksi dengan Valuta Asing
Ekonomi - Jumat, 17 November 2017 - 17:10 WIB

Warga Diminta Tidak Bertransaksi dengan Valuta Asing

Gubernur Bank Indonesia (BI) Agus Martowardojo mengimbau masyarakat menggunakan transaksi di dalam negeri menggunakan Rupiah bukan valuta asing.Hal ini mengingat ...
Ini penjelasan Pemred Metro TV soal Hilman Mattauch
Peristiwa - Jumat, 17 November 2017 - 15:46 WIB

Ini penjelasan Pemred Metro TV soal Hilman Mattauch

Pihak Metro TV memberikan klarifikasinya terkait status Hilman Mattauch yang menyupiri Setya Novanto menggunakan mobil Toyota Fortuner B 1732 ZLO ...