Selasa, 24 April 2018 | 17.28 WIB
KiniNEWS>Nasional>Hukum>Eddy Rumpoko Harap Diizinkan Hadir di Sidang Prapid Melawan KPK

Eddy Rumpoko Harap Diizinkan Hadir di Sidang Prapid Melawan KPK

Reporter : Fadilah | Senin, 6 November 2017 - 12:45 WIB

IMG-27688

Sidang prapid Edy Rumpoko. (KiniNews/Fadillah)

Jakarta, kini.co.id – Kuasa Hukum Eddy Rumpoko yaitu Agus Dwi Warsono mengatakan kliennya secara pribadi telah mengirimkan surat permohonan agar bisa menghadiri sidang praperadilan yang diajukannya di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.

“Surat permohonan itu sudah dikirimkan pada Jumat kemarin,” tutur Agus di PN Jaksel, Senin, (6/11/2017).

Agus, berharap KPK mengabulkan permohonan tersebut. Sebab tidak ada hak bagi lembaga antirasuah itu untuk tidak mengijinkan Eddy.

“Itu haknya pemohon secara pribadi untuk minta diizinkan hadir meskipun beliau berikan surat kuasa hukum kepada kami. Kemudian kalau si pemohon secara pribadi meminta untuk hadir di dalam perkara, maka tidak ada hak KPK menghalang-halanginya,” kata Agus.

Menurut Agus, jika KPK tak memberikan izin artinya KPK sudah mengesampingkan Hak Asasi Manusi (HAM) yang dimiliki oleh Walikota Batu non-aktif ini.

“Kalau tidak dipenuhi atau dikabulkan, berarti KPK sudah mengesampingkan Hak Asasi Manusia,” katanya.

Sementara itu saat ditanya apa alasan Eddy ingin menghadiri sidang tersebut?

“Pak Eddy mengajukan permohonan agar bisa hadir di sidang, satu ingin mengetahui fakta sebenarnya yang terungkap di persidangan, kedua mungkin kalau ada yang ingin ditanyakan hakim pemeriksa perkara pak Eddy bisa menjelaskan jadi kebenaran metriilnya akan terungkap,” pungkasnya.

Diketahui sidang perdana yang seharusnya digelar hari ini batal dan ditunda hingga pekan depan.

Penundaan dikarenakan KPK sebagai pihak termohon tidak dapat hadir karena alasan yang tidak diketahui.

Editor: Fatimah

KOMENTAR ANDA
Berita Nasional Terkini Lainnya
KPK Tahan Tujuh Tersangka Kasus Suap DPRD Malang
Hukum - Selasa, 27 Maret 2018 - 18:22 WIB

KPK Tahan Tujuh Tersangka Kasus Suap DPRD Malang

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) langsung menahan tujuh tersangka kasus dugaan korupsi Malang, Jawa Timur.Ketujuh orang yang dimaksud antara lain enam ...
Arief Hidayat kembali dilantik jadi hakim MK
Peristiwa - Selasa, 27 Maret 2018 - 17:47 WIB

Arief Hidayat kembali dilantik jadi hakim MK

Presiden Jokowi kembali melantik Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Arief Hidayat sebagai hakim konstitusi untuk periode kedua, masa bakti 2018-2023. Arief mengucapkan sumpahnya ...
Bahas RKP 2019, DPD berharap program pemerintah tepat sasaran
Politik - Selasa, 27 Maret 2018 - 17:28 WIB

Bahas RKP 2019, DPD berharap program pemerintah tepat sasaran

Dewan Perwakilan Daerah (DPD) melihat masih banyak kebijakan pembangunan di daerah yang tidak tepat sasaran. Untuk itu, diharapkan pemerintah dapat ...
PKS siapkan sembilan nama untuk  kalahkan Jokowi di Pilpres 2019
Politik - Selasa, 27 Maret 2018 - 17:18 WIB

PKS siapkan sembilan nama untuk kalahkan Jokowi di Pilpres 2019

Ketua DPP PKS Mardani Ali Sera menyatakan ada sembilan nama yang siap ditawarkan untuk posisi calon presiden atau calon ...
Awasi Pemilu 2019, Bawaslu Mulai Buka Pendaftaran Pemantau
Politik - Selasa, 27 Maret 2018 - 16:56 WIB

Awasi Pemilu 2019, Bawaslu Mulai Buka Pendaftaran Pemantau

Tahapan pelaksaan Pemilu legislatif (Pileg) dan Pemilihan Presiden (Pilpres) 2019 sudah mulai berjalan. Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) pun mulai membuka ...
Tiga Kandidat Deputi Penindakan Jalani Tes Akhir
Hukum - Selasa, 27 Maret 2018 - 16:48 WIB

Tiga Kandidat Deputi Penindakan Jalani Tes Akhir

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah mengantongi nama-nama calon Deputi Penindakan usai ditinggal Inspektur Heru Winarko yang diangkat Presiden Joko Widodo ...