Selasa, 24 April 2018 | 17.27 WIB
KiniNEWS>Nasional>Ekonomi>Kemenhub Diminta Tinjau Kembali Penutupan Perlintasan Kereta Api

Kemenhub Diminta Tinjau Kembali Penutupan Perlintasan Kereta Api

Reporter : Bayu Putra | Senin, 6 November 2017 - 14:21 WIB

IMG-27689

Kereta api listrik (kininews/ist)

Jakarta, kini.co.id – Politisi PDI Perjuangan Darmadi Durianto meminta Kementerian Perhubungan untuk meninjau kembali penutupan sejumlah ruas jalan perlintasan kereta api.

Pasalnya, kebijakan yang bertujuan untuk keselamatan para pengguna jalan ini, justru meresahkan masyarakat, dan mengganggu kegiatan ekonomi.

“Berdasarkan pengaduan masyarakat yang saya terima, penutupan akses jalan yang melintasi rel kereta api, selain menyebabkan kemacetan juga menghambat kegiatan ekonomi, khususnya ekonomi kerakyatan,” ujar Anggota DPR-RI, Darmadi Durianto di Jakarta, (6/11).

Seharusnya Dirjen Perkeretapian Kemenhub, kata Darmadi, sebelum menutup akses jalan perlintas kereta api, duduk bersama masyarakat sekitar lokasi, dan melakukan sosialisasi serta mencari solusi terbaik.

“Harus dipikirkan plus dan minusnya akibat penutupan tersebut, jangan sampai tujuan baik Kemenhub untuk melindungi pengguna jalan, justru malah merugikan pengguna jalan itu sendiri, bahkan efeknya mengganggu kegiatan ekonomi masyarakat,” kata dia.

“Presiden Jokowi saat ini sedang fokus membangun berbagai infrastruktur yang bertujuan menggerakan roda perekonomian, jangan sampai ada kebijakan yang justru menghambat kegiatan ekonomi,” sambung Bendahara Umum Megawati Institute ini.

Menurut Darmadi, terganggunya ekonomi kerakyatan akibat penutupan akses jalan di perlintasan kereta api tersebut, terlihat sepinya pembeli di tempat usaha sekitar lokasi.

“Warteg, warung kelontong, dan usaha mikro lainnya otomatis sepi pembeli, belum lagi dampak kemacetan yang juga menghambat jalur distribusi. Saat ini banyak pelaku usaha mengeluhkan pasar yang sepi, janganlah ditambah beban dengan hal seperti ini, tolong ditinjau kembali kebijakan yang membuat masyarakat menjadi resah, karena saya rasa masih ada cara lain selain menutup akses jalan,” paparnya.

Editor: Fatimah

KOMENTAR ANDA
Berita Nasional Terkini Lainnya
KPK Tahan Tujuh Tersangka Kasus Suap DPRD Malang
Hukum - Selasa, 27 Maret 2018 - 18:22 WIB

KPK Tahan Tujuh Tersangka Kasus Suap DPRD Malang

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) langsung menahan tujuh tersangka kasus dugaan korupsi Malang, Jawa Timur.Ketujuh orang yang dimaksud antara lain enam ...
Arief Hidayat kembali dilantik jadi hakim MK
Peristiwa - Selasa, 27 Maret 2018 - 17:47 WIB

Arief Hidayat kembali dilantik jadi hakim MK

Presiden Jokowi kembali melantik Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Arief Hidayat sebagai hakim konstitusi untuk periode kedua, masa bakti 2018-2023. Arief mengucapkan sumpahnya ...
Bahas RKP 2019, DPD berharap program pemerintah tepat sasaran
Politik - Selasa, 27 Maret 2018 - 17:28 WIB

Bahas RKP 2019, DPD berharap program pemerintah tepat sasaran

Dewan Perwakilan Daerah (DPD) melihat masih banyak kebijakan pembangunan di daerah yang tidak tepat sasaran. Untuk itu, diharapkan pemerintah dapat ...
PKS siapkan sembilan nama untuk  kalahkan Jokowi di Pilpres 2019
Politik - Selasa, 27 Maret 2018 - 17:18 WIB

PKS siapkan sembilan nama untuk kalahkan Jokowi di Pilpres 2019

Ketua DPP PKS Mardani Ali Sera menyatakan ada sembilan nama yang siap ditawarkan untuk posisi calon presiden atau calon ...
Awasi Pemilu 2019, Bawaslu Mulai Buka Pendaftaran Pemantau
Politik - Selasa, 27 Maret 2018 - 16:56 WIB

Awasi Pemilu 2019, Bawaslu Mulai Buka Pendaftaran Pemantau

Tahapan pelaksaan Pemilu legislatif (Pileg) dan Pemilihan Presiden (Pilpres) 2019 sudah mulai berjalan. Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) pun mulai membuka ...
Tiga Kandidat Deputi Penindakan Jalani Tes Akhir
Hukum - Selasa, 27 Maret 2018 - 16:48 WIB

Tiga Kandidat Deputi Penindakan Jalani Tes Akhir

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah mengantongi nama-nama calon Deputi Penindakan usai ditinggal Inspektur Heru Winarko yang diangkat Presiden Joko Widodo ...