Senin, 26 Februari 2018 | 06.12 WIB
KiniNEWS>Nasional>Hukum>Eddy Rumpoko Yakin Bisa Menangkan Praperadilan

Eddy Rumpoko Yakin Bisa Menangkan Praperadilan

Reporter : Fadilah | Senin, 6 November 2017 - 14:23 WIB

IMG-27690

Kuasa Hukum Eddy Rumpoko, Agus Dwi Warsono. (KiniNews/Fadillah)

Jakarta, kini.co.id – Kuasa Hukum Eddy Rumpoko yaitu Agus Dwi Warsono yakin bisa memenangkan sidang praperadilan atas penangkapan dan penetapan tersangka terhadap kliennya.

“Sebab OTT (Operasi Tangkap Tangan) yang diajukan oleh KPK itu tidak atas dasar hukum,” katanya.

Menurutnya lembaga antirasuah tidak memiliki dua alat bukti permulaan yang cukup dalam menjerat kliennya ke pusaran kasus suap pengadaan barang dan jasa di lingkungan Pemerintahan Kota Batu, Jawa Timur, tahun anggaran 2017.

Hal tersebut mengacu kepada berita acara penyitaan yang disita itu adalah mobil Alphard yang seolah-olah itu adalah hadiah yang datangnya dari Filipus Djap atas nama PT Duta Selaras.

“Padahal PT Duta Selaras sudah tidak ada hubungan dengan pak Eddy karena terhitung sejak 2012, pak Eddy sudah menjual seluruh sahamnya,” katanya.

Agus menegaskan, hal itu bisa dicek di LHKPN Eddy. Laporan harta kekayaan pejabat negara itu sudah dilaporkan dihabisbukukan dengan laporan per 1 Juli 2015. Padahal, dalam pemeriksaan, Mobil Alphard untuk Edy kabarnya dibeli oleh Filipus tahun 2016.

“Sekarang ini yang jadi pertanyaan bahkan PT duta selaras melalui Dirut melaporkan ada penggunaan dokumen palsu atau pembelian kendaraan mobil Alphard,” kata Agus.

Agus juga menduga ada ketidakprofesionalan di dalam konteks penyelidikan.

Agus meyakini, OTT hanya sebagai alat bagi KPK untuk memenuhi alat bukti. OTT itu pun akhirnya memicu itu penahanan, penetapan tersangka itu adalah tidak berdasarkan hukum.

Agus menilai, ketidakpahaman itu yang menjadi pemicu kesalahan OTT terhadap Eddy.

“Ini kita akan ungkap semua di persidangan. Ada ketidakprofesionalan. Kami menduga ada ketidakprofesionalan komisioner KPK dalam menetapkan pak Edy. Intinya itu,” pungkas Agus.

Editor: Fatimah

KOMENTAR ANDA
Berita Nasional Terkini Lainnya
Bawaslu berhentikan sementara Ketua Panwaslu Garut
Hukum - Minggu, 25 Februari 2018 - 19:26 WIB

Bawaslu berhentikan sementara Ketua Panwaslu Garut

Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) memberhentikan sementara Ketua Panwaslu Kabupaten Garut, Heri Hasan Basri yang terjerat OTT Satgas Anti Money Politik ...
Banjir landa sejumlah wilayah di pulau Jawa
Peristiwa - Sabtu, 24 Februari 2018 - 20:58 WIB

Banjir landa sejumlah wilayah di pulau Jawa

Kepala Pusat Data, Informasi, dan Hubungan Masyarakat Badan Nasional Penanggulangan Bencana Sutopo Purwo Nugroho mengatakan banjir melanda sejumlah daerah di ...
Jalur kereta Cirebon-Tegal sudah bisa dilintasi
Peristiwa - Sabtu, 24 Februari 2018 - 20:51 WIB

Jalur kereta Cirebon-Tegal sudah bisa dilintasi

Petak jalan rel kereta api di kilometer 185 + 500 sampai dengan 186 + 600 (Stasiun Tanjung - Stasiun Losari  ...
Puan sebut PDI-P kantongi cawapres pendamping Jokowi
Politik - Sabtu, 24 Februari 2018 - 17:25 WIB

Puan sebut PDI-P kantongi cawapres pendamping Jokowi

Ketua Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrasi Indonesia (PDI) Perjuangan Puan Maharani mengatakan partainya telah mengantongi kriteria dan nama-nama calon wakil ...
Bangun infrastruktur, Angkasa Pura I gelontorkan Rp18,8 triliun
Ekonomi - Sabtu, 24 Februari 2018 - 17:19 WIB

Bangun infrastruktur, Angkasa Pura I gelontorkan Rp18,8 triliun

PT Angkasa Pura I (Persero) di 2018 akan menginvestasikan Rp18,8 triliun untuk membangun sejumlah infrastruktur bandar udara untuk perbaikan dan ...
PBB Tak Lolos, Yusril Kekeuh Polisikan Komisioner KPU
Hukum - Sabtu, 24 Februari 2018 - 14:17 WIB

PBB Tak Lolos, Yusril Kekeuh Polisikan Komisioner KPU

Tak terima partainya tak lolos verifikasi, Ketua Umum DPP Partai Bulan Bintang (PBB) Yusril Izha Mahendra kekeuh akan menyeret seluruh ...