Selasa, 21 November 2017 | 17.08 WIB
KiniNEWS>Nasional>Hukum>Belum Dapat Izin Jokowi, Alasan Novanto Mangkir dari Panggilan KPK

Belum Dapat Izin Jokowi, Alasan Novanto Mangkir dari Panggilan KPK

Reporter : Fadilah | Senin, 6 November 2017 - 14:43 WIB

IMG-27692

Setya Novanto. (Ist)

Jakarta, kini.co.id – Ketua DPR RI, Setya Novanto kembali mangkir dari jadwal pemeriksaan yang dilakukan oleh penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Kali ini, Ia beralasan belum mendapatkan izin untuk dapat memenuhi panggilan tersebut dari Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Hal tersebut terungkap dalam surat yaang diterima oleh KPK dari bagian Kesekjenan DPR RI.

“Tadi pagi KPK menerima surat yang tertulis dari Sekretariat Je deral dan Badan Keahlian DPR-RI. Surat tertanggal 6 November 2017,” tutur Jubir KPK, Febri Diansyah di Jakarta, Senin, (6/11/2017).

Dalam surat tersebut Sekjen DPR menyatakan, Setnov tidak dapat memenuhi panggilan penyidik KPK.

Sekjen DPR pun berdalih pemeriksan terhadap Setya Novanto sebagai Ketua DPR harus berdasar izin Presiden.

Hal ini, menurutnya, sesuai dengan ketentuan Pasal 245 ayat (1) UU nomor 17 tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD yang menyebut ‘Pemanggilan dan Permintaan Keterangan untuk Penyidikan terhadap Anggota DPR yang diduga melakukan tindak pidana harus mendapat persetujuan tertulis dari Presiden’.

“Surat tersebut menyampaikan lima poin yang pada pokoknya menyatakan Setya Novanto tidak dapat memenuhi panggilan KPK sebagai saksi karena menurut surat tersebut panggilan terhadap Setya Novanto harus dengan izin tertulis dari Presiden RI,” katanya.

Dalih Sekjen DPR ini terasa janggal. Hal ini lantaran Pasal 245 ayat (3) menyatakan, ketentuan sebagaimana Pasal 245 ayat (1) tidak berlaku apabila anggota DPR tertangkap tangan melakukan tindak pidana, disangka melakukan tindak pidana kejahatan yang diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau tindak pidana kejahatan terhadap kemanusiaan dan keamanan negara berdasarkan bukti permulaan yang cukup atau disangka melakukan tindak pidana khusus.

Editor: Fatimah

KOMENTAR ANDA
Berita Nasional Terkini Lainnya
Pilgub Jatim, Khofifah-Emil Dardak diusung Demokrat
Politik - Selasa, 21 November 2017 - 15:58 WIB

Pilgub Jatim, Khofifah-Emil Dardak diusung Demokrat

Foto Khofifah Indar Parawansa dan Emil Elistianto Dardak didampingi Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono dan Ketua DPD Jatim ...
Takut Dilaporkan ke Polisi, Farhat Abbas Minta Perlindungan KPK
Hukum - Selasa, 21 November 2017 - 14:57 WIB

Takut Dilaporkan ke Polisi, Farhat Abbas Minta Perlindungan KPK

Pengacara Farhat Abbas memenuhi panggilan penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan menjalani pemeriksaan kurang lebih dua jam.Farhat Abbas memenuhi panggilan ...
KPK ingin geledah DPR, Agus Hermanto: Harus ada ijin
Politik - Selasa, 21 November 2017 - 14:53 WIB

KPK ingin geledah DPR, Agus Hermanto: Harus ada ijin

Wakil Ketua DPR Agus Hermanto mengatakan niat Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang ingin menggeledah DPR terutama ruang kerja Ketua DPR ...
Jetstar operasikan penerbangan perdana ke Okinawa
Ekonomi - Selasa, 21 November 2017 - 14:47 WIB

Jetstar operasikan penerbangan perdana ke Okinawa

Penerbangan perdana Jetstar Asia 3K791 dari Singapura ke Okinawa hari ini, Selasa (21/11) mendarat di Naha International Airport. Penerbangan ini ...
Hingga akhir tahun, Citilink targetkan 13 juta penumpang
Ekonomi - Selasa, 21 November 2017 - 14:17 WIB

Hingga akhir tahun, Citilink targetkan 13 juta penumpang

PT Citilink Indonesia menargetkan jumlah penumpang mencapai 13 juta hingga akhir tahun 2017, hingga September 2017 lalu, jumlah penumpang Citilink ...
Polisi surati KPK untuk periksa Setya Novanto
Peristiwa - Selasa, 21 November 2017 - 13:38 WIB

Polisi surati KPK untuk periksa Setya Novanto

Kepolisian Daerah Polda Metro Jaya melayangkan surat izin untuk melakukan pemeriksaan terhadap Ketua DPR Setya Novanto yang kini menjadi tahanan ...