Senin, 26 Februari 2018 | 06.21 WIB
KiniNEWS>Nasional>Politik>PAN Nilai UU ormas bentuk ketakutan pemerintah

PAN Nilai UU ormas bentuk ketakutan pemerintah

Reporter : Bayu Putra | Senin, 6 November 2017 - 19:23 WIB

IMG-27698

Refly dalam Forum Kebangsaan dengan tema 'Kebebasan Berkumpul dan Berserikat Dalam Demokrasi Pancasila' bersama Ketua Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) MPR RI, Alie Taher Parasong di Press Room DPR RI Gedung Parlemen DPR RI Senayan, Jakarta, Senin (6/11). KiniNews/Bayu Putra.

Jakarta, kini.co.id – PAN Nilai UU ormas bentuk ketakutan pemerintah

Ketua Fraksi MPR, Partai Amanat Nasional (PAN) Ali Taher Parasong menegaskan, sejak awal menolak Pertaturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang (Perppu) Organisasi Masyarakat (Ormas) yang di sahkan menjadi  Undang-Undang Ormas yang belum lama ini disahkan dalam rapat Paripurna DPR.

Pasalnya, ia melihat dalam Undang-Undang Dasar 1945 pada Pasal 22 ayat 1 dinyatakan dengan tegas bahwa, Negara dalam keadaan Genting dan memaksa bisa mengeluarkan Perppu.

“Pertanyaannya, unsur apa yang dalam keadaan genting dan memaksa itu,” Ujarnya dalam diskusi MPR bertemakan Kebebasan Berkumpul Dan Berserikat Dalam Demokrasi pancasila, dikomplek Parlemen DPR RI, Senayan, Jakarta, Senin (6/11).

Sebab, menurut Ali, tidak ada satu fenomena sosial manapun, yang menyatakan bahwa negara dalam keadaan genting dan memaksa sehingga perlu dikeluarkan Perppu.

“Bagi saya genting dan memaksa di negara ini adalah korupsi, narkoba, miras itu yang namanya genting dan memaksa,” ucapnya.

Seharusnya pemerintah mengeluarkan Perppu mengenai korupsi, narkoba, dan Miras bukan Ormas.

“Kalau sekedar untuk melihat HTI dalam perspektif di isu itu, saya kira isu itu terlalu kecil. Kenapa terlalu kecil, karena negara yang besar ini hanya melihat HTI itu sebagai sebuah Ormas yang sangat gawat,” katanya.

“Saya tidak melihat fenomena itu, yang saya lihat pemerintah kekuatan terhadap dukungan masyarakat terlalu kuat, karena faktor-faktor utama adalah karena krisis kepercayaan masyarakat terhadap jalannya kekuasaan,” tambahnya. []

Editor: Rakisa

KOMENTAR ANDA
Berita Nasional Terkini Lainnya
Bawaslu berhentikan sementara Ketua Panwaslu Garut
Hukum - Minggu, 25 Februari 2018 - 19:26 WIB

Bawaslu berhentikan sementara Ketua Panwaslu Garut

Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) memberhentikan sementara Ketua Panwaslu Kabupaten Garut, Heri Hasan Basri yang terjerat OTT Satgas Anti Money Politik ...
Banjir landa sejumlah wilayah di pulau Jawa
Peristiwa - Sabtu, 24 Februari 2018 - 20:58 WIB

Banjir landa sejumlah wilayah di pulau Jawa

Kepala Pusat Data, Informasi, dan Hubungan Masyarakat Badan Nasional Penanggulangan Bencana Sutopo Purwo Nugroho mengatakan banjir melanda sejumlah daerah di ...
Jalur kereta Cirebon-Tegal sudah bisa dilintasi
Peristiwa - Sabtu, 24 Februari 2018 - 20:51 WIB

Jalur kereta Cirebon-Tegal sudah bisa dilintasi

Petak jalan rel kereta api di kilometer 185 + 500 sampai dengan 186 + 600 (Stasiun Tanjung - Stasiun Losari  ...
Puan sebut PDI-P kantongi cawapres pendamping Jokowi
Politik - Sabtu, 24 Februari 2018 - 17:25 WIB

Puan sebut PDI-P kantongi cawapres pendamping Jokowi

Ketua Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrasi Indonesia (PDI) Perjuangan Puan Maharani mengatakan partainya telah mengantongi kriteria dan nama-nama calon wakil ...
Bangun infrastruktur, Angkasa Pura I gelontorkan Rp18,8 triliun
Ekonomi - Sabtu, 24 Februari 2018 - 17:19 WIB

Bangun infrastruktur, Angkasa Pura I gelontorkan Rp18,8 triliun

PT Angkasa Pura I (Persero) di 2018 akan menginvestasikan Rp18,8 triliun untuk membangun sejumlah infrastruktur bandar udara untuk perbaikan dan ...
PBB Tak Lolos, Yusril Kekeuh Polisikan Komisioner KPU
Hukum - Sabtu, 24 Februari 2018 - 14:17 WIB

PBB Tak Lolos, Yusril Kekeuh Polisikan Komisioner KPU

Tak terima partainya tak lolos verifikasi, Ketua Umum DPP Partai Bulan Bintang (PBB) Yusril Izha Mahendra kekeuh akan menyeret seluruh ...