Selasa, 21 November 2017 | 17.12 WIB
KiniNEWS>Nasional>Politik>PAN Nilai UU ormas bentuk ketakutan pemerintah

PAN Nilai UU ormas bentuk ketakutan pemerintah

Reporter : Bayu Putra | Senin, 6 November 2017 - 19:23 WIB

IMG-27698

Refly dalam Forum Kebangsaan dengan tema 'Kebebasan Berkumpul dan Berserikat Dalam Demokrasi Pancasila' bersama Ketua Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) MPR RI, Alie Taher Parasong di Press Room DPR RI Gedung Parlemen DPR RI Senayan, Jakarta, Senin (6/11). KiniNews/Bayu Putra.

Jakarta, kini.co.id – PAN Nilai UU ormas bentuk ketakutan pemerintah

Ketua Fraksi MPR, Partai Amanat Nasional (PAN) Ali Taher Parasong menegaskan, sejak awal menolak Pertaturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang (Perppu) Organisasi Masyarakat (Ormas) yang di sahkan menjadi  Undang-Undang Ormas yang belum lama ini disahkan dalam rapat Paripurna DPR.

Pasalnya, ia melihat dalam Undang-Undang Dasar 1945 pada Pasal 22 ayat 1 dinyatakan dengan tegas bahwa, Negara dalam keadaan Genting dan memaksa bisa mengeluarkan Perppu.

“Pertanyaannya, unsur apa yang dalam keadaan genting dan memaksa itu,” Ujarnya dalam diskusi MPR bertemakan Kebebasan Berkumpul Dan Berserikat Dalam Demokrasi pancasila, dikomplek Parlemen DPR RI, Senayan, Jakarta, Senin (6/11).

Sebab, menurut Ali, tidak ada satu fenomena sosial manapun, yang menyatakan bahwa negara dalam keadaan genting dan memaksa sehingga perlu dikeluarkan Perppu.

“Bagi saya genting dan memaksa di negara ini adalah korupsi, narkoba, miras itu yang namanya genting dan memaksa,” ucapnya.

Seharusnya pemerintah mengeluarkan Perppu mengenai korupsi, narkoba, dan Miras bukan Ormas.

“Kalau sekedar untuk melihat HTI dalam perspektif di isu itu, saya kira isu itu terlalu kecil. Kenapa terlalu kecil, karena negara yang besar ini hanya melihat HTI itu sebagai sebuah Ormas yang sangat gawat,” katanya.

“Saya tidak melihat fenomena itu, yang saya lihat pemerintah kekuatan terhadap dukungan masyarakat terlalu kuat, karena faktor-faktor utama adalah karena krisis kepercayaan masyarakat terhadap jalannya kekuasaan,” tambahnya. []

Editor: Rakisa

KOMENTAR ANDA
Berita Nasional Terkini Lainnya
Pilgub Jatim, Khofifah-Emil Dardak diusung Demokrat
Politik - Selasa, 21 November 2017 - 15:58 WIB

Pilgub Jatim, Khofifah-Emil Dardak diusung Demokrat

Foto Khofifah Indar Parawansa dan Emil Elistianto Dardak didampingi Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono dan Ketua DPD Jatim ...
Takut Dilaporkan ke Polisi, Farhat Abbas Minta Perlindungan KPK
Hukum - Selasa, 21 November 2017 - 14:57 WIB

Takut Dilaporkan ke Polisi, Farhat Abbas Minta Perlindungan KPK

Pengacara Farhat Abbas memenuhi panggilan penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan menjalani pemeriksaan kurang lebih dua jam.Farhat Abbas memenuhi panggilan ...
KPK ingin geledah DPR, Agus Hermanto: Harus ada ijin
Politik - Selasa, 21 November 2017 - 14:53 WIB

KPK ingin geledah DPR, Agus Hermanto: Harus ada ijin

Wakil Ketua DPR Agus Hermanto mengatakan niat Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang ingin menggeledah DPR terutama ruang kerja Ketua DPR ...
Jetstar operasikan penerbangan perdana ke Okinawa
Ekonomi - Selasa, 21 November 2017 - 14:47 WIB

Jetstar operasikan penerbangan perdana ke Okinawa

Penerbangan perdana Jetstar Asia 3K791 dari Singapura ke Okinawa hari ini, Selasa (21/11) mendarat di Naha International Airport. Penerbangan ini ...
Hingga akhir tahun, Citilink targetkan 13 juta penumpang
Ekonomi - Selasa, 21 November 2017 - 14:17 WIB

Hingga akhir tahun, Citilink targetkan 13 juta penumpang

PT Citilink Indonesia menargetkan jumlah penumpang mencapai 13 juta hingga akhir tahun 2017, hingga September 2017 lalu, jumlah penumpang Citilink ...
Polisi surati KPK untuk periksa Setya Novanto
Peristiwa - Selasa, 21 November 2017 - 13:38 WIB

Polisi surati KPK untuk periksa Setya Novanto

Kepolisian Daerah Polda Metro Jaya melayangkan surat izin untuk melakukan pemeriksaan terhadap Ketua DPR Setya Novanto yang kini menjadi tahanan ...