Jumat, 19 Oktober 2018 | 17.12 WIB
KiniNEWS>Nasional>Politik>PAN Nilai UU ormas bentuk ketakutan pemerintah

PAN Nilai UU ormas bentuk ketakutan pemerintah

Reporter : Bayu Putra | Senin, 6 November 2017 - 19:23 WIB

IMG-27698

Refly dalam Forum Kebangsaan dengan tema 'Kebebasan Berkumpul dan Berserikat Dalam Demokrasi Pancasila' bersama Ketua Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) MPR RI, Alie Taher Parasong di Press Room DPR RI Gedung Parlemen DPR RI Senayan, Jakarta, Senin (6/11). KiniNews/Bayu Putra.

Jakarta, kini.co.id – PAN Nilai UU ormas bentuk ketakutan pemerintah

Ketua Fraksi MPR, Partai Amanat Nasional (PAN) Ali Taher Parasong menegaskan, sejak awal menolak Pertaturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang (Perppu) Organisasi Masyarakat (Ormas) yang di sahkan menjadi  Undang-Undang Ormas yang belum lama ini disahkan dalam rapat Paripurna DPR.

Pasalnya, ia melihat dalam Undang-Undang Dasar 1945 pada Pasal 22 ayat 1 dinyatakan dengan tegas bahwa, Negara dalam keadaan Genting dan memaksa bisa mengeluarkan Perppu.

“Pertanyaannya, unsur apa yang dalam keadaan genting dan memaksa itu,” Ujarnya dalam diskusi MPR bertemakan Kebebasan Berkumpul Dan Berserikat Dalam Demokrasi pancasila, dikomplek Parlemen DPR RI, Senayan, Jakarta, Senin (6/11).

Sebab, menurut Ali, tidak ada satu fenomena sosial manapun, yang menyatakan bahwa negara dalam keadaan genting dan memaksa sehingga perlu dikeluarkan Perppu.

“Bagi saya genting dan memaksa di negara ini adalah korupsi, narkoba, miras itu yang namanya genting dan memaksa,” ucapnya.

Seharusnya pemerintah mengeluarkan Perppu mengenai korupsi, narkoba, dan Miras bukan Ormas.

“Kalau sekedar untuk melihat HTI dalam perspektif di isu itu, saya kira isu itu terlalu kecil. Kenapa terlalu kecil, karena negara yang besar ini hanya melihat HTI itu sebagai sebuah Ormas yang sangat gawat,” katanya.

“Saya tidak melihat fenomena itu, yang saya lihat pemerintah kekuatan terhadap dukungan masyarakat terlalu kuat, karena faktor-faktor utama adalah karena krisis kepercayaan masyarakat terhadap jalannya kekuasaan,” tambahnya. []

Editor: Rakisa

KOMENTAR ANDA
Berita Nasional Terkini Lainnya
Peristiwa - Jumat, 19 Oktober 2018 - 14:29 WIB

Ketua DPR Pastikan Insiden Peluru Nyasar Bukan Ulah Teroris

Ketua DPR RI, Bambang Soesatyo (Bamsoet) memastikan insiden peluru nyasar di beberapa ruang kerja anggota dewan tidak terkait dengan aksi ...
Hukum - Jumat, 19 Oktober 2018 - 13:51 WIB

Masa Tahanan Eks Dirut Pertamina Diperpanjang 40 Hari

Masa tahanan Eks Dirut PT Pertamina (Persero), Karen Galaila Agustiawan diperpanjang sampai 22 November 2018. Kejaksaan Agung melakukan perpanjangan masa ...
Politik - Jumat, 19 Oktober 2018 - 13:39 WIB

DPR Sebut Pemasangan Kaca Anti Peluru Bisa Batal

Ketua Badan Urusan Rumah Tangga (BURT) DPR Anton Sihombing mengatakan, wacana pemasangan kaca antipeluru di Gedung Nusantara I DPR bisa ...
Politik - Jumat, 19 Oktober 2018 - 13:30 WIB

Awas, Libatkan Anak Kampanye Politik Bisa Dipidana

Anak-anak tidak diperkenankan untuk terlibat dalam kegiatan politik. Jika para orangtua melibatkan anaknya dalam kegiatan politik seperti kampanye atau apapun, ...
Politik - Jumat, 19 Oktober 2018 - 12:06 WIB

Incar Kursi Wagub DKI, Gerindra-PKS Yakin Tetap Mesra

Sepeninggal Sandiaga Uno, kursi Wakil Gubernur DKI kini menjadi incaran. Adalah dua partai yakni PKS dan Gerindra yang kini masih ...
Politik - Jumat, 19 Oktober 2018 - 11:30 WIB

Resolusi Dunia Yang Lebih Aman, Damai, dan Berkeadilan di IPU 139

Delegasi Indonesia yang dipimpin Wakil Ketua DPR Agus Hermanto dan Fadli Zon, Ketua BKSAP Nurhayati Ali Assegaf dan Wakil Ketua ...