Jumat, 19 Oktober 2018 | 17.11 WIB
KiniNEWS>Nasional>Politik>Refli Harun: Kalau ormas DPD juga bisa dibubarkan

Refli Harun: Kalau ormas DPD juga bisa dibubarkan

Reporter : Bayu Putra | Senin, 6 November 2017 - 19:26 WIB

IMG-27699

Refly dalam Forum Kebangsaan dengan tema 'Kebebasan Berkumpul dan Berserikat Dalam Demokrasi Pancasila' bersama Ketua Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) MPR RI, Alie Taher Parasong di Press Room DPR RI Gedung Parlemen DPR RI Senayan, Jakarta, Senin (6/11). KiniNews/Bayu Putra.

Jakarta, kini.co.id – Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu) Nomor 2 tahun 2017 tentang Organisasi Masyarakat (Ormas) yang disetujui DPR menjadi UU pada Sidang Paripurna akhir bulan lalu sangat berbahaya.

Pakar hukum tata negara Refly Harun mengatakan yang namanya Perppu ini sebenarnya sangat berbahaya.

“Cuma perdebatan mengenai Perppu tersebut agak mentok, kenapa? Karena yang menjadi pro dan kontra adalah masalah HTI,” kata Refly.

Hal itu dikatakan Refly dalam Forum Kebangsaan dengan tema ‘Kebebasan Berkumpul dan Berserikat Dalam Demokrasi Pancasila’ bersama Ketua Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) MPR RI, Alie Taher Parasong di Press Room DPR RI Gedung Parlemen DPR RI Senayan, Jakarta, Senin (6/11).

Dijelaskan, Perppu Ormas tersebut intinya isinya tentang tiga hal yang penting bila dibandingkan dengan UU Ormas lama. Pertama, menghilangkan proses hukum dalam pembubaran ormas.

Kedua, memberikan pandangan definisi mengenai namanya bertentangan dengan Pancasila. Jadi bukan hanya marxisme, leninisme komunisme dan atheisme tetapi juga paham-paham lain yang bermaksud mengubah Pancasila dan UUD 1945.

“Ini saya bercanda, DPD kalau berbentuk Ormas dia bisa dibubarkan karena DPD mau mengubah UUD 1945 sekarang dengan amandemen. Pepabri yang tidak suka dengan UUD yang sekarang dia juga bisa dibubarkan,” kata Refly memberi contoh.

Ketiga, memberikan hukuman yang berat dan cenderung tidak masuk akal atau logika terhadap mereka yang kemudian terlibat pada Ormas yang melakukan pelanggaran, yaitu hukumannya sampai seumur hidup.

“Bayangkan, hukuman demikian tentu saja tidak masuk akal. Tetapi itu untuk pasal-pasal larangan tertentu saja seperti menyebarkan atheisme dan lain sebagainya tetapi yang lain tidak,” jelas dia.

Tetapi yang menjadi persoalan sekarang, kata Refly, Perppu itu sudah disetujui menjadi UU dan harus dihormati. Setelaah disetujui harus diundangkan dankalaupun tidak ditanda tangan Presiden dalam 30 hari akan berlaku dengan sendirinya.

Permasalahannya adalah, sekarang pemerintah atau kekuasaan punya equitment, punya senjata yang bisa dipakai kapanpun untuk membubarkan ormas apapun dengan dalil yang jumlahnya puluhan, tidak hanya satu.

“Jadi yang namanya pertentangan Pancasila dan UUD 1945 atau anti Pancasila dan banyak yang lainnya. Diantaranya menggunakan nama dan lambang yang sama, bisa dibubarkan. Lalu kemudian mengganggu ketertiban itu bisa dibubarkan,” jelas Refly.

Intinya, menurut Refly adalah kalau Perppu ini di tangan pemerintah yang kuat dan otoriter bisa menjadi ancaman yang luar biasa bagi kebebasan berserikat dan berkumpul.

Karena itu, kalau mau melakukan pembahasan seperti Perppu Ormas jangan kaitkan dengan orangnya, tetapi betul-betul berkonsentrasi pada isi Perppu itu, karena pemerintah bisa berganti. Karena tidak, ada jaminan Jokowi terpilih lagi misalnya.

Korbannya sudah ada selain HTI juga Ikatan Alumni UI. “Jadi, iluni itu ada dua, ada yang memegang mandat 22 Juli dan ada 29 Juli. Bahasanya bukan dibubarkan, tetapi dicabut badan hukumnya padahal itu sama saja. Sebab UU itu mengatakan dengan dicabut badan hukumnya otomatis ormas itu bubar,” kata Refly.

“Sekarang saya menakut-nakuti juga. Hati-hati Golkar. MKGR pecah, Soksi Pecah. Hati-hati, nanti menjelang Pemilu tinggal dekati saja Menhkumham. Tolong Pak, satu organisasi dibubarkan, karena menggunakan nama dan lambang yang sama. Itu salah satu alasan untuk membubarkan,” demikian Refly Harun. []

Editor: Rakisa

KOMENTAR ANDA
Berita Nasional Terkini Lainnya
Peristiwa - Jumat, 19 Oktober 2018 - 14:29 WIB

Ketua DPR Pastikan Insiden Peluru Nyasar Bukan Ulah Teroris

Ketua DPR RI, Bambang Soesatyo (Bamsoet) memastikan insiden peluru nyasar di beberapa ruang kerja anggota dewan tidak terkait dengan aksi ...
Hukum - Jumat, 19 Oktober 2018 - 13:51 WIB

Masa Tahanan Eks Dirut Pertamina Diperpanjang 40 Hari

Masa tahanan Eks Dirut PT Pertamina (Persero), Karen Galaila Agustiawan diperpanjang sampai 22 November 2018. Kejaksaan Agung melakukan perpanjangan masa ...
Politik - Jumat, 19 Oktober 2018 - 13:39 WIB

DPR Sebut Pemasangan Kaca Anti Peluru Bisa Batal

Ketua Badan Urusan Rumah Tangga (BURT) DPR Anton Sihombing mengatakan, wacana pemasangan kaca antipeluru di Gedung Nusantara I DPR bisa ...
Politik - Jumat, 19 Oktober 2018 - 13:30 WIB

Awas, Libatkan Anak Kampanye Politik Bisa Dipidana

Anak-anak tidak diperkenankan untuk terlibat dalam kegiatan politik. Jika para orangtua melibatkan anaknya dalam kegiatan politik seperti kampanye atau apapun, ...
Politik - Jumat, 19 Oktober 2018 - 12:06 WIB

Incar Kursi Wagub DKI, Gerindra-PKS Yakin Tetap Mesra

Sepeninggal Sandiaga Uno, kursi Wakil Gubernur DKI kini menjadi incaran. Adalah dua partai yakni PKS dan Gerindra yang kini masih ...
Politik - Jumat, 19 Oktober 2018 - 11:30 WIB

Resolusi Dunia Yang Lebih Aman, Damai, dan Berkeadilan di IPU 139

Delegasi Indonesia yang dipimpin Wakil Ketua DPR Agus Hermanto dan Fadli Zon, Ketua BKSAP Nurhayati Ali Assegaf dan Wakil Ketua ...