Selasa, 21 November 2017 | 17.05 WIB
KiniNEWS>Nasional>Politik>Refli Harun: Kalau ormas DPD juga bisa dibubarkan

Refli Harun: Kalau ormas DPD juga bisa dibubarkan

Reporter : Bayu Putra | Senin, 6 November 2017 - 19:26 WIB

IMG-27699

Refly dalam Forum Kebangsaan dengan tema 'Kebebasan Berkumpul dan Berserikat Dalam Demokrasi Pancasila' bersama Ketua Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) MPR RI, Alie Taher Parasong di Press Room DPR RI Gedung Parlemen DPR RI Senayan, Jakarta, Senin (6/11). KiniNews/Bayu Putra.

Jakarta, kini.co.id – Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu) Nomor 2 tahun 2017 tentang Organisasi Masyarakat (Ormas) yang disetujui DPR menjadi UU pada Sidang Paripurna akhir bulan lalu sangat berbahaya.

Pakar hukum tata negara Refly Harun mengatakan yang namanya Perppu ini sebenarnya sangat berbahaya.

“Cuma perdebatan mengenai Perppu tersebut agak mentok, kenapa? Karena yang menjadi pro dan kontra adalah masalah HTI,” kata Refly.

Hal itu dikatakan Refly dalam Forum Kebangsaan dengan tema ‘Kebebasan Berkumpul dan Berserikat Dalam Demokrasi Pancasila’ bersama Ketua Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) MPR RI, Alie Taher Parasong di Press Room DPR RI Gedung Parlemen DPR RI Senayan, Jakarta, Senin (6/11).

Dijelaskan, Perppu Ormas tersebut intinya isinya tentang tiga hal yang penting bila dibandingkan dengan UU Ormas lama. Pertama, menghilangkan proses hukum dalam pembubaran ormas.

Kedua, memberikan pandangan definisi mengenai namanya bertentangan dengan Pancasila. Jadi bukan hanya marxisme, leninisme komunisme dan atheisme tetapi juga paham-paham lain yang bermaksud mengubah Pancasila dan UUD 1945.

“Ini saya bercanda, DPD kalau berbentuk Ormas dia bisa dibubarkan karena DPD mau mengubah UUD 1945 sekarang dengan amandemen. Pepabri yang tidak suka dengan UUD yang sekarang dia juga bisa dibubarkan,” kata Refly memberi contoh.

Ketiga, memberikan hukuman yang berat dan cenderung tidak masuk akal atau logika terhadap mereka yang kemudian terlibat pada Ormas yang melakukan pelanggaran, yaitu hukumannya sampai seumur hidup.

“Bayangkan, hukuman demikian tentu saja tidak masuk akal. Tetapi itu untuk pasal-pasal larangan tertentu saja seperti menyebarkan atheisme dan lain sebagainya tetapi yang lain tidak,” jelas dia.

Tetapi yang menjadi persoalan sekarang, kata Refly, Perppu itu sudah disetujui menjadi UU dan harus dihormati. Setelaah disetujui harus diundangkan dankalaupun tidak ditanda tangan Presiden dalam 30 hari akan berlaku dengan sendirinya.

Permasalahannya adalah, sekarang pemerintah atau kekuasaan punya equitment, punya senjata yang bisa dipakai kapanpun untuk membubarkan ormas apapun dengan dalil yang jumlahnya puluhan, tidak hanya satu.

“Jadi yang namanya pertentangan Pancasila dan UUD 1945 atau anti Pancasila dan banyak yang lainnya. Diantaranya menggunakan nama dan lambang yang sama, bisa dibubarkan. Lalu kemudian mengganggu ketertiban itu bisa dibubarkan,” jelas Refly.

Intinya, menurut Refly adalah kalau Perppu ini di tangan pemerintah yang kuat dan otoriter bisa menjadi ancaman yang luar biasa bagi kebebasan berserikat dan berkumpul.

Karena itu, kalau mau melakukan pembahasan seperti Perppu Ormas jangan kaitkan dengan orangnya, tetapi betul-betul berkonsentrasi pada isi Perppu itu, karena pemerintah bisa berganti. Karena tidak, ada jaminan Jokowi terpilih lagi misalnya.

Korbannya sudah ada selain HTI juga Ikatan Alumni UI. “Jadi, iluni itu ada dua, ada yang memegang mandat 22 Juli dan ada 29 Juli. Bahasanya bukan dibubarkan, tetapi dicabut badan hukumnya padahal itu sama saja. Sebab UU itu mengatakan dengan dicabut badan hukumnya otomatis ormas itu bubar,” kata Refly.

“Sekarang saya menakut-nakuti juga. Hati-hati Golkar. MKGR pecah, Soksi Pecah. Hati-hati, nanti menjelang Pemilu tinggal dekati saja Menhkumham. Tolong Pak, satu organisasi dibubarkan, karena menggunakan nama dan lambang yang sama. Itu salah satu alasan untuk membubarkan,” demikian Refly Harun. []

Editor: Rakisa

KOMENTAR ANDA
Berita Nasional Terkini Lainnya
Pilgub Jatim, Khofifah-Emil Dardak diusung Demokrat
Politik - Selasa, 21 November 2017 - 15:58 WIB

Pilgub Jatim, Khofifah-Emil Dardak diusung Demokrat

Foto Khofifah Indar Parawansa dan Emil Elistianto Dardak didampingi Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono dan Ketua DPD Jatim ...
Takut Dilaporkan ke Polisi, Farhat Abbas Minta Perlindungan KPK
Hukum - Selasa, 21 November 2017 - 14:57 WIB

Takut Dilaporkan ke Polisi, Farhat Abbas Minta Perlindungan KPK

Pengacara Farhat Abbas memenuhi panggilan penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan menjalani pemeriksaan kurang lebih dua jam.Farhat Abbas memenuhi panggilan ...
KPK ingin geledah DPR, Agus Hermanto: Harus ada ijin
Politik - Selasa, 21 November 2017 - 14:53 WIB

KPK ingin geledah DPR, Agus Hermanto: Harus ada ijin

Wakil Ketua DPR Agus Hermanto mengatakan niat Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang ingin menggeledah DPR terutama ruang kerja Ketua DPR ...
Jetstar operasikan penerbangan perdana ke Okinawa
Ekonomi - Selasa, 21 November 2017 - 14:47 WIB

Jetstar operasikan penerbangan perdana ke Okinawa

Penerbangan perdana Jetstar Asia 3K791 dari Singapura ke Okinawa hari ini, Selasa (21/11) mendarat di Naha International Airport. Penerbangan ini ...
Hingga akhir tahun, Citilink targetkan 13 juta penumpang
Ekonomi - Selasa, 21 November 2017 - 14:17 WIB

Hingga akhir tahun, Citilink targetkan 13 juta penumpang

PT Citilink Indonesia menargetkan jumlah penumpang mencapai 13 juta hingga akhir tahun 2017, hingga September 2017 lalu, jumlah penumpang Citilink ...
Polisi surati KPK untuk periksa Setya Novanto
Peristiwa - Selasa, 21 November 2017 - 13:38 WIB

Polisi surati KPK untuk periksa Setya Novanto

Kepolisian Daerah Polda Metro Jaya melayangkan surat izin untuk melakukan pemeriksaan terhadap Ketua DPR Setya Novanto yang kini menjadi tahanan ...