Senin, 26 Februari 2018 | 06.07 WIB
KiniNEWS>Nasional>Politik>Refli Harun: Kalau ormas DPD juga bisa dibubarkan

Refli Harun: Kalau ormas DPD juga bisa dibubarkan

Reporter : Bayu Putra | Senin, 6 November 2017 - 19:26 WIB

IMG-27699

Refly dalam Forum Kebangsaan dengan tema 'Kebebasan Berkumpul dan Berserikat Dalam Demokrasi Pancasila' bersama Ketua Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) MPR RI, Alie Taher Parasong di Press Room DPR RI Gedung Parlemen DPR RI Senayan, Jakarta, Senin (6/11). KiniNews/Bayu Putra.

Jakarta, kini.co.id – Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu) Nomor 2 tahun 2017 tentang Organisasi Masyarakat (Ormas) yang disetujui DPR menjadi UU pada Sidang Paripurna akhir bulan lalu sangat berbahaya.

Pakar hukum tata negara Refly Harun mengatakan yang namanya Perppu ini sebenarnya sangat berbahaya.

“Cuma perdebatan mengenai Perppu tersebut agak mentok, kenapa? Karena yang menjadi pro dan kontra adalah masalah HTI,” kata Refly.

Hal itu dikatakan Refly dalam Forum Kebangsaan dengan tema ‘Kebebasan Berkumpul dan Berserikat Dalam Demokrasi Pancasila’ bersama Ketua Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) MPR RI, Alie Taher Parasong di Press Room DPR RI Gedung Parlemen DPR RI Senayan, Jakarta, Senin (6/11).

Dijelaskan, Perppu Ormas tersebut intinya isinya tentang tiga hal yang penting bila dibandingkan dengan UU Ormas lama. Pertama, menghilangkan proses hukum dalam pembubaran ormas.

Kedua, memberikan pandangan definisi mengenai namanya bertentangan dengan Pancasila. Jadi bukan hanya marxisme, leninisme komunisme dan atheisme tetapi juga paham-paham lain yang bermaksud mengubah Pancasila dan UUD 1945.

“Ini saya bercanda, DPD kalau berbentuk Ormas dia bisa dibubarkan karena DPD mau mengubah UUD 1945 sekarang dengan amandemen. Pepabri yang tidak suka dengan UUD yang sekarang dia juga bisa dibubarkan,” kata Refly memberi contoh.

Ketiga, memberikan hukuman yang berat dan cenderung tidak masuk akal atau logika terhadap mereka yang kemudian terlibat pada Ormas yang melakukan pelanggaran, yaitu hukumannya sampai seumur hidup.

“Bayangkan, hukuman demikian tentu saja tidak masuk akal. Tetapi itu untuk pasal-pasal larangan tertentu saja seperti menyebarkan atheisme dan lain sebagainya tetapi yang lain tidak,” jelas dia.

Tetapi yang menjadi persoalan sekarang, kata Refly, Perppu itu sudah disetujui menjadi UU dan harus dihormati. Setelaah disetujui harus diundangkan dankalaupun tidak ditanda tangan Presiden dalam 30 hari akan berlaku dengan sendirinya.

Permasalahannya adalah, sekarang pemerintah atau kekuasaan punya equitment, punya senjata yang bisa dipakai kapanpun untuk membubarkan ormas apapun dengan dalil yang jumlahnya puluhan, tidak hanya satu.

“Jadi yang namanya pertentangan Pancasila dan UUD 1945 atau anti Pancasila dan banyak yang lainnya. Diantaranya menggunakan nama dan lambang yang sama, bisa dibubarkan. Lalu kemudian mengganggu ketertiban itu bisa dibubarkan,” jelas Refly.

Intinya, menurut Refly adalah kalau Perppu ini di tangan pemerintah yang kuat dan otoriter bisa menjadi ancaman yang luar biasa bagi kebebasan berserikat dan berkumpul.

Karena itu, kalau mau melakukan pembahasan seperti Perppu Ormas jangan kaitkan dengan orangnya, tetapi betul-betul berkonsentrasi pada isi Perppu itu, karena pemerintah bisa berganti. Karena tidak, ada jaminan Jokowi terpilih lagi misalnya.

Korbannya sudah ada selain HTI juga Ikatan Alumni UI. “Jadi, iluni itu ada dua, ada yang memegang mandat 22 Juli dan ada 29 Juli. Bahasanya bukan dibubarkan, tetapi dicabut badan hukumnya padahal itu sama saja. Sebab UU itu mengatakan dengan dicabut badan hukumnya otomatis ormas itu bubar,” kata Refly.

“Sekarang saya menakut-nakuti juga. Hati-hati Golkar. MKGR pecah, Soksi Pecah. Hati-hati, nanti menjelang Pemilu tinggal dekati saja Menhkumham. Tolong Pak, satu organisasi dibubarkan, karena menggunakan nama dan lambang yang sama. Itu salah satu alasan untuk membubarkan,” demikian Refly Harun. []

Editor: Rakisa

KOMENTAR ANDA
Berita Nasional Terkini Lainnya
Bawaslu berhentikan sementara Ketua Panwaslu Garut
Hukum - Minggu, 25 Februari 2018 - 19:26 WIB

Bawaslu berhentikan sementara Ketua Panwaslu Garut

Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) memberhentikan sementara Ketua Panwaslu Kabupaten Garut, Heri Hasan Basri yang terjerat OTT Satgas Anti Money Politik ...
Banjir landa sejumlah wilayah di pulau Jawa
Peristiwa - Sabtu, 24 Februari 2018 - 20:58 WIB

Banjir landa sejumlah wilayah di pulau Jawa

Kepala Pusat Data, Informasi, dan Hubungan Masyarakat Badan Nasional Penanggulangan Bencana Sutopo Purwo Nugroho mengatakan banjir melanda sejumlah daerah di ...
Jalur kereta Cirebon-Tegal sudah bisa dilintasi
Peristiwa - Sabtu, 24 Februari 2018 - 20:51 WIB

Jalur kereta Cirebon-Tegal sudah bisa dilintasi

Petak jalan rel kereta api di kilometer 185 + 500 sampai dengan 186 + 600 (Stasiun Tanjung - Stasiun Losari  ...
Puan sebut PDI-P kantongi cawapres pendamping Jokowi
Politik - Sabtu, 24 Februari 2018 - 17:25 WIB

Puan sebut PDI-P kantongi cawapres pendamping Jokowi

Ketua Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrasi Indonesia (PDI) Perjuangan Puan Maharani mengatakan partainya telah mengantongi kriteria dan nama-nama calon wakil ...
Bangun infrastruktur, Angkasa Pura I gelontorkan Rp18,8 triliun
Ekonomi - Sabtu, 24 Februari 2018 - 17:19 WIB

Bangun infrastruktur, Angkasa Pura I gelontorkan Rp18,8 triliun

PT Angkasa Pura I (Persero) di 2018 akan menginvestasikan Rp18,8 triliun untuk membangun sejumlah infrastruktur bandar udara untuk perbaikan dan ...
PBB Tak Lolos, Yusril Kekeuh Polisikan Komisioner KPU
Hukum - Sabtu, 24 Februari 2018 - 14:17 WIB

PBB Tak Lolos, Yusril Kekeuh Polisikan Komisioner KPU

Tak terima partainya tak lolos verifikasi, Ketua Umum DPP Partai Bulan Bintang (PBB) Yusril Izha Mahendra kekeuh akan menyeret seluruh ...