Rabu, 17 Januari 2018 | 17.21 WIB
KiniNEWS>Nasional>Hukum>KPK Akui Keluarkan Sprindik Baru untuk Kasus e-KTP

KPK Akui Keluarkan Sprindik Baru untuk Kasus e-KTP

Reporter : Fadilah | Selasa, 7 November 2017 - 16:51 WIB

IMG-27723

Juru bicara KPK Febri Diansyah. Foto: Antara/Sigid Kurniawan

Jakarta, kini.co.id – Komisi Pemberantasan Korupsi (Jubir KPK) membenarkan pihaknya telah mengeluarkan surat perintah penyidikan (spirndik) baru.

Jubir KPK, Febri Diansyah mengatakan sprindik tersebut dikeluarkan pada akhir Oktober 2017 untuk kasus korupsi pengadaan e-KTP (Kartu Tanda Penduduk berbasis elektronik).

“Jadi ada surat perintah penyidikan baru di akhir Oktober untuk kasus e-KTP,” tuturnya di Jakarta, Selasa, (7/11).

Febri juga membenarkan di sprindik tersebut sudah ada nama tersangkanya.

Namun Febri belum mau menyebutkan siapa tersangkanya termasuk apa peran dari tersangka tersebut di kasus yang telah merugikan keuangan negara hingga Rp 2 triliun itu.

“Benar sudah ada tersangka baru dalam kasus e-KTP ini. Namun siapa, perannya apa saja, dan rincian lebih lanjut nanti akan kami sampaikan secara lebih lengkap pada konferensi pers yang akan kami umumkan,” kata Febri.

Diketahui, Senin, 6 November 2017, publik dihebohkan oleh beredarnya foto Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) atas nama Setya Novanto.

Dalam foto SPDP yang bagian atasnya tertulis nama KPK itu juga menyebut bahwa Sprindik terhadap Ketua DPR atau mantan Ketua Fraksi Partai Golkar itu sudah diterbitkan pada 31 Oktober 2017.

Dikonfirmasi hal tersebut, mantan aktivis ICW itu belum mau membeberkannya.

“Soal SPDP yang beredar atau soal nama tersangka atau peran yang lain kami belum bisa konfirmasi hal itu hari ini,” pungkasnya.[]

Editor: Rakisa

KOMENTAR ANDA
Berita Nasional Terkini Lainnya
Urgensi impor beras dipertanyakan
Politik - Rabu, 17 Januari 2018 - 17:09 WIB

Urgensi impor beras dipertanyakan

Anggota DPR Sukamta menyatakan pemerintah harus mengkaji betul sebelum sebuah kebijakan yang diambil terkait impor beras.Dia mempertanyakan urgensi harus ...
DPR Minta Tidak Ada Kebijakan Asing Untuk Miliki Pulau
Politik - Rabu, 17 Januari 2018 - 16:56 WIB

DPR Minta Tidak Ada Kebijakan Asing Untuk Miliki Pulau

Menanggapi adanya penawaran kepemilikan Pulau Ajab melalui situs privateislandsonline.com, Wakil Ketua Komisi II DPR RI, Lukman Edy menyatakan perlunya ketegasan ...
Ustadz ‘akhir zaman’ Zulkifli M  Ali jadi tersangka
Peristiwa - Rabu, 17 Januari 2018 - 16:45 WIB

Ustadz ‘akhir zaman’ Zulkifli M Ali jadi tersangka

Ustadz Zulkifli Muhammad Ali ditetapkan sebagai tersangka atas tuduhan sengaja menunjukkan kebencian atau ras benci kepada orang lain berdasarkan ras ...
Pemerintah Mau Impor Beras 500 Ribu Ton, DPR Panggil Mendag
Ekonomi - Rabu, 17 Januari 2018 - 14:44 WIB

Pemerintah Mau Impor Beras 500 Ribu Ton, DPR Panggil Mendag

Mengatasi mahalnya beras di tengah masyarakat, Pemerintah Indonesia memutuskan untuk melakukan impor.Kementerian Perdagangan (Kemendag) RI memutuskan akan mengimpor beras sebanyak ...
Rangkap jabatan Menteri, JK: Partai bisa diurus malam
Politik - Rabu, 17 Januari 2018 - 14:38 WIB

Rangkap jabatan Menteri, JK: Partai bisa diurus malam

Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) mengatakan menteri yang rangkap jabatan sebagai ketua partai bisa mengurus partai pada malam hari, ...
Resmi Menjabat Sebagai KSAU, Ini Harta Kekayaan Yuyu Sutisna
Nasional - Rabu, 17 Januari 2018 - 13:57 WIB

Resmi Menjabat Sebagai KSAU, Ini Harta Kekayaan Yuyu Sutisna

Marsekal Madya Yuyu Sutisna resmi menjabat sebagai Kepala Staf Angkatan Udara (KSAU) menggantikan posisi Marsekal Hadi Tjahjanto yang kini menjabat ...