Rabu, 17 Oktober 2018 | 11.19 WIB
KiniNEWS>Nasional>Politik>Pasca SPDP Setya Novanto, Golkar Klaim Tetap Solid

Pasca SPDP Setya Novanto, Golkar Klaim Tetap Solid

Reporter : Bayu Putra | Rabu, 8 November 2017 - 09:27 WIB

IMG-27738

Ketua DPR Setya Novanto bersaksi dalam sidang kasus korupsi KTP elektronik (KTP-el) dengan terdakwa Andi Agustinus alias Andi Narogong di Pengadilan Tipikor Jakarta, Jumat (3/11). Sidang tersebut beragenda mendengarkan sejumlah keterangan saksi yang dihadirkan Jaksa Penuntut Umum KPK salah satunya Ketua DPR Setya Novanto. ANTARA FOTO/Hafidz Mubarak A/foc/17.

Jakarta, kini.co.id – Ketua DPP Partai Golkar Yahya Zaini memastikan Golkar tidak terpengaruh pasca beredarnya Surat Perintah Dimulainya Penyidikan (SPDP) untuk Ketua Umum Golkar Setya Novanto terkait kasus dugaan korupsi KTP elektronik.

Ia mengklaim internal Partai Golkar hingga kini masih tetap solid.

“Kalau ada berita-berita yang terkait Ketua Umum responnya kan beragam. Kan partai demokratis, tapi dari segi konsolidasi organisasi, saya kira tidak ada masalah,” ujar Yahya saat dihubungi di Jakarta, (8/17).

Yahya menuturkan, Golkar sudah terbiasa menghadapi masalah-masalah besar. Justru itu akan membuat Golkar semakin solid dalam percaturan politik Indonesia.

“Golkar kan tidak ada masalah dan terbiasa menghadapi masalah, Golkar tetap solid. Apapun masalah dihadapi Golkar tetap solid seperti kemarin,” tandasnya.

Pria yang juga staf khusus Novanto itu menegaskan, jika ada pihak-pihak yang ingin memanfaatkan situasi saat ini untuk mendorong Munaslub, maka harus sesuai mekanisme dan prosedur yang telah diatur dalam konstitusi partai.

“Semua kita punya aturan dan ada prosedur dan mekanisme partai yang sudah kita sepakati bersama. Apapun kondisi, apapun masalah yang dihadapi partai, kita mengacu pada ketentuan-ketentuan partai. Itulah yang membuat partai Golkar sampai saat ini tetap solid dan survive dalam perpolitikan Indonesia,” paparnya.

Menurutnya, Novanto pasti kooperatif dan hadir jika dipanggil KPK. Ia mencontohkan, kehadiran Novanto sebagai saksi di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta, Jumat 3 November. Ia menilai itu membuktikan Novanto kooperatif terhadap penegakan hukum.

“Masih kooperatif. Sebetulnya dia (Novanto) sangat kooperatif dan tidak ada alasan yang mendasar (pasti hadir),” pungkasnya.

SPDP bocor kepada kalangan wartawan sejak Senin 6 November 2017 kemarin. Dalam surat itu, nama Ketua DPR RI Setya Novanto menyandang status tersangka korupsi KTP-el.

Novanto ditetapkan sebagai tersangka berdasarkan surat perintah penyidikan (Sprindik) Nomor Sprin.Dik-113/01/10/2017 tanggal 31 Oktober 2017. Novanto, diduga telah menguntungkan diri sendiri atau korporasi hingga merugikan uang negara dari proyek bernilai Rp5,9 triliun tersebut.

Dalam SPDP itu, Setnov dijerat dengan Pasal 2 ayat (1) atau Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Editor: Fatimah

KOMENTAR ANDA
Berita Nasional Terkini Lainnya
Peristiwa - Rabu, 17 Oktober 2018 - 11:12 WIB

Polisi Sebut Tersangka Tak Bermaksud Tembak Kaca DPR

Peristiwa penembakan kaca kantor DPR RI sempat menghebohkan publik. Netizen pun bertanya apakah ada maksud pembunuhan atau penembakan misterius di ...
Nasional - Rabu, 17 Oktober 2018 - 09:52 WIB

Sidang IPU 139 Jenewa, Jazuli: 36 Negara Tolak Pelegalan LGBT

Anggota Komisi I DPR RI, Jazuli Juwaini menyebut dalam sidang Inter-Parliamentary Union (IPU) 139 di Jenewa sebanyak 36 negara yang ...
Hukum - Rabu, 17 Oktober 2018 - 09:15 WIB

Berkasus Lagi, KPK Pertimbangkan Tuntutan Hukuman Maksimal terhadap Billy Sindoro

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) akan mempertimbangkan tuntutan hukuman maksimal kepada Bos Lippo Group, Billy Sindoro. Hal ini ...
- Selasa, 16 Oktober 2018 - 20:05 WIB

KPK sebut Bupati Bekasi tak sampaikan sedang hamil

Bicara Komisi Pemberantasan Korupsi (Jubir KPK), Febri Diansyah mengatakan bahwa selama menjalani pemeriksaan Bupati Bekasi non-aktif, Neneng Hasnah Yasin tidak ...
Peristiwa - Selasa, 16 Oktober 2018 - 19:59 WIB

Ternyata penembak gedung DPR lulus sertifikasi menembak

KETUA Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Bambang Soesatyo menuturkan bahwa terduga penembak peluru nyasar yang mengenai ruang kerja anggota DPR pada ...
Hukum - Selasa, 16 Oktober 2018 - 19:24 WIB

Meikarta, mengejar mimpi beralas upeti

OPERASI tangkap tangan (OTT) yang dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terhadap sejumlah pejabat di Kabupaten Bekasi, berbuntut pada penetapan tersangka ...