Rabu, 17 Januari 2018 | 17.32 WIB
KiniNEWS>Nasional>Politik>Pasca SPDP Setya Novanto, Golkar Klaim Tetap Solid

Pasca SPDP Setya Novanto, Golkar Klaim Tetap Solid

Reporter : Bayu Putra | Rabu, 8 November 2017 - 09:27 WIB

IMG-27738

Ketua DPR Setya Novanto bersaksi dalam sidang kasus korupsi KTP elektronik (KTP-el) dengan terdakwa Andi Agustinus alias Andi Narogong di Pengadilan Tipikor Jakarta, Jumat (3/11). Sidang tersebut beragenda mendengarkan sejumlah keterangan saksi yang dihadirkan Jaksa Penuntut Umum KPK salah satunya Ketua DPR Setya Novanto. ANTARA FOTO/Hafidz Mubarak A/foc/17.

Jakarta, kini.co.id – Ketua DPP Partai Golkar Yahya Zaini memastikan Golkar tidak terpengaruh pasca beredarnya Surat Perintah Dimulainya Penyidikan (SPDP) untuk Ketua Umum Golkar Setya Novanto terkait kasus dugaan korupsi KTP elektronik.

Ia mengklaim internal Partai Golkar hingga kini masih tetap solid.

“Kalau ada berita-berita yang terkait Ketua Umum responnya kan beragam. Kan partai demokratis, tapi dari segi konsolidasi organisasi, saya kira tidak ada masalah,” ujar Yahya saat dihubungi di Jakarta, (8/17).

Yahya menuturkan, Golkar sudah terbiasa menghadapi masalah-masalah besar. Justru itu akan membuat Golkar semakin solid dalam percaturan politik Indonesia.

“Golkar kan tidak ada masalah dan terbiasa menghadapi masalah, Golkar tetap solid. Apapun masalah dihadapi Golkar tetap solid seperti kemarin,” tandasnya.

Pria yang juga staf khusus Novanto itu menegaskan, jika ada pihak-pihak yang ingin memanfaatkan situasi saat ini untuk mendorong Munaslub, maka harus sesuai mekanisme dan prosedur yang telah diatur dalam konstitusi partai.

“Semua kita punya aturan dan ada prosedur dan mekanisme partai yang sudah kita sepakati bersama. Apapun kondisi, apapun masalah yang dihadapi partai, kita mengacu pada ketentuan-ketentuan partai. Itulah yang membuat partai Golkar sampai saat ini tetap solid dan survive dalam perpolitikan Indonesia,” paparnya.

Menurutnya, Novanto pasti kooperatif dan hadir jika dipanggil KPK. Ia mencontohkan, kehadiran Novanto sebagai saksi di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta, Jumat 3 November. Ia menilai itu membuktikan Novanto kooperatif terhadap penegakan hukum.

“Masih kooperatif. Sebetulnya dia (Novanto) sangat kooperatif dan tidak ada alasan yang mendasar (pasti hadir),” pungkasnya.

SPDP bocor kepada kalangan wartawan sejak Senin 6 November 2017 kemarin. Dalam surat itu, nama Ketua DPR RI Setya Novanto menyandang status tersangka korupsi KTP-el.

Novanto ditetapkan sebagai tersangka berdasarkan surat perintah penyidikan (Sprindik) Nomor Sprin.Dik-113/01/10/2017 tanggal 31 Oktober 2017. Novanto, diduga telah menguntungkan diri sendiri atau korporasi hingga merugikan uang negara dari proyek bernilai Rp5,9 triliun tersebut.

Dalam SPDP itu, Setnov dijerat dengan Pasal 2 ayat (1) atau Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Editor: Fatimah

KOMENTAR ANDA
Berita Nasional Terkini Lainnya
Urgensi impor beras dipertanyakan
Politik - Rabu, 17 Januari 2018 - 17:09 WIB

Urgensi impor beras dipertanyakan

Anggota DPR Sukamta menyatakan pemerintah harus mengkaji betul sebelum sebuah kebijakan yang diambil terkait impor beras.Dia mempertanyakan urgensi harus ...
DPR Minta Tidak Ada Kebijakan Asing Untuk Miliki Pulau
Politik - Rabu, 17 Januari 2018 - 16:56 WIB

DPR Minta Tidak Ada Kebijakan Asing Untuk Miliki Pulau

Menanggapi adanya penawaran kepemilikan Pulau Ajab melalui situs privateislandsonline.com, Wakil Ketua Komisi II DPR RI, Lukman Edy menyatakan perlunya ketegasan ...
Ustadz ‘akhir zaman’ Zulkifli M  Ali jadi tersangka
Peristiwa - Rabu, 17 Januari 2018 - 16:45 WIB

Ustadz ‘akhir zaman’ Zulkifli M Ali jadi tersangka

Ustadz Zulkifli Muhammad Ali ditetapkan sebagai tersangka atas tuduhan sengaja menunjukkan kebencian atau ras benci kepada orang lain berdasarkan ras ...
Pemerintah Mau Impor Beras 500 Ribu Ton, DPR Panggil Mendag
Ekonomi - Rabu, 17 Januari 2018 - 14:44 WIB

Pemerintah Mau Impor Beras 500 Ribu Ton, DPR Panggil Mendag

Mengatasi mahalnya beras di tengah masyarakat, Pemerintah Indonesia memutuskan untuk melakukan impor.Kementerian Perdagangan (Kemendag) RI memutuskan akan mengimpor beras sebanyak ...
Rangkap jabatan Menteri, JK: Partai bisa diurus malam
Politik - Rabu, 17 Januari 2018 - 14:38 WIB

Rangkap jabatan Menteri, JK: Partai bisa diurus malam

Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) mengatakan menteri yang rangkap jabatan sebagai ketua partai bisa mengurus partai pada malam hari, ...
Resmi Menjabat Sebagai KSAU, Ini Harta Kekayaan Yuyu Sutisna
Nasional - Rabu, 17 Januari 2018 - 13:57 WIB

Resmi Menjabat Sebagai KSAU, Ini Harta Kekayaan Yuyu Sutisna

Marsekal Madya Yuyu Sutisna resmi menjabat sebagai Kepala Staf Angkatan Udara (KSAU) menggantikan posisi Marsekal Hadi Tjahjanto yang kini menjabat ...