Tuesday, 17 July 2018 | 18.28 WIB
KiniNEWS>Nasional>Politik>Pasca SPDP Setya Novanto, Golkar Klaim Tetap Solid

Pasca SPDP Setya Novanto, Golkar Klaim Tetap Solid

Reporter : Bayu Putra | Wednesday, 8 November 2017 - 09:27 WIB

IMG-27738

Ketua DPR Setya Novanto bersaksi dalam sidang kasus korupsi KTP elektronik (KTP-el) dengan terdakwa Andi Agustinus alias Andi Narogong di Pengadilan Tipikor Jakarta, Jumat (3/11). Sidang tersebut beragenda mendengarkan sejumlah keterangan saksi yang dihadirkan Jaksa Penuntut Umum KPK salah satunya Ketua DPR Setya Novanto. ANTARA FOTO/Hafidz Mubarak A/foc/17.

Jakarta, kini.co.id – Ketua DPP Partai Golkar Yahya Zaini memastikan Golkar tidak terpengaruh pasca beredarnya Surat Perintah Dimulainya Penyidikan (SPDP) untuk Ketua Umum Golkar Setya Novanto terkait kasus dugaan korupsi KTP elektronik.

Ia mengklaim internal Partai Golkar hingga kini masih tetap solid.

“Kalau ada berita-berita yang terkait Ketua Umum responnya kan beragam. Kan partai demokratis, tapi dari segi konsolidasi organisasi, saya kira tidak ada masalah,” ujar Yahya saat dihubungi di Jakarta, (8/17).

Yahya menuturkan, Golkar sudah terbiasa menghadapi masalah-masalah besar. Justru itu akan membuat Golkar semakin solid dalam percaturan politik Indonesia.

“Golkar kan tidak ada masalah dan terbiasa menghadapi masalah, Golkar tetap solid. Apapun masalah dihadapi Golkar tetap solid seperti kemarin,” tandasnya.

Pria yang juga staf khusus Novanto itu menegaskan, jika ada pihak-pihak yang ingin memanfaatkan situasi saat ini untuk mendorong Munaslub, maka harus sesuai mekanisme dan prosedur yang telah diatur dalam konstitusi partai.

“Semua kita punya aturan dan ada prosedur dan mekanisme partai yang sudah kita sepakati bersama. Apapun kondisi, apapun masalah yang dihadapi partai, kita mengacu pada ketentuan-ketentuan partai. Itulah yang membuat partai Golkar sampai saat ini tetap solid dan survive dalam perpolitikan Indonesia,” paparnya.

Menurutnya, Novanto pasti kooperatif dan hadir jika dipanggil KPK. Ia mencontohkan, kehadiran Novanto sebagai saksi di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta, Jumat 3 November. Ia menilai itu membuktikan Novanto kooperatif terhadap penegakan hukum.

“Masih kooperatif. Sebetulnya dia (Novanto) sangat kooperatif dan tidak ada alasan yang mendasar (pasti hadir),” pungkasnya.

SPDP bocor kepada kalangan wartawan sejak Senin 6 November 2017 kemarin. Dalam surat itu, nama Ketua DPR RI Setya Novanto menyandang status tersangka korupsi KTP-el.

Novanto ditetapkan sebagai tersangka berdasarkan surat perintah penyidikan (Sprindik) Nomor Sprin.Dik-113/01/10/2017 tanggal 31 Oktober 2017. Novanto, diduga telah menguntungkan diri sendiri atau korporasi hingga merugikan uang negara dari proyek bernilai Rp5,9 triliun tersebut.

Dalam SPDP itu, Setnov dijerat dengan Pasal 2 ayat (1) atau Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Editor: Fatimah

KOMENTAR ANDA
Berita Nasional Terkini Lainnya
Hukum - Tuesday, 27 March 2018 - 18:22 WIB

KPK Tahan Tujuh Tersangka Kasus Suap DPRD Malang

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) langsung menahan tujuh tersangka kasus dugaan korupsi Malang, Jawa Timur.Ketujuh orang yang dimaksud antara lain enam ...
Peristiwa - Tuesday, 27 March 2018 - 17:47 WIB

Arief Hidayat kembali dilantik jadi hakim MK

Presiden Jokowi kembali melantik Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Arief Hidayat sebagai hakim konstitusi untuk periode kedua, masa bakti 2018-2023. Arief mengucapkan sumpahnya ...
Politik - Tuesday, 27 March 2018 - 17:28 WIB

Bahas RKP 2019, DPD berharap program pemerintah tepat sasaran

Dewan Perwakilan Daerah (DPD) melihat masih banyak kebijakan pembangunan di daerah yang tidak tepat sasaran. Untuk itu, diharapkan pemerintah dapat ...
Politik - Tuesday, 27 March 2018 - 17:18 WIB

PKS siapkan sembilan nama untuk kalahkan Jokowi di Pilpres 2019

Ketua DPP PKS Mardani Ali Sera menyatakan ada sembilan nama yang siap ditawarkan untuk posisi calon presiden atau calon ...
Politik - Tuesday, 27 March 2018 - 16:56 WIB

Awasi Pemilu 2019, Bawaslu Mulai Buka Pendaftaran Pemantau

Tahapan pelaksaan Pemilu legislatif (Pileg) dan Pemilihan Presiden (Pilpres) 2019 sudah mulai berjalan. Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) pun mulai membuka ...
Hukum - Tuesday, 27 March 2018 - 16:48 WIB

Tiga Kandidat Deputi Penindakan Jalani Tes Akhir

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah mengantongi nama-nama calon Deputi Penindakan usai ditinggal Inspektur Heru Winarko yang diangkat Presiden Joko Widodo ...
Place your ads here...