Sabtu, 18 November 2017 | 07.51 WIB
KiniNEWS>Nasional>Politik>Pasca SPDP Setya Novanto, Golkar Klaim Tetap Solid

Pasca SPDP Setya Novanto, Golkar Klaim Tetap Solid

Reporter : Bayu Putra | Rabu, 8 November 2017 - 09:27 WIB

IMG-27738

Ketua DPR Setya Novanto bersaksi dalam sidang kasus korupsi KTP elektronik (KTP-el) dengan terdakwa Andi Agustinus alias Andi Narogong di Pengadilan Tipikor Jakarta, Jumat (3/11). Sidang tersebut beragenda mendengarkan sejumlah keterangan saksi yang dihadirkan Jaksa Penuntut Umum KPK salah satunya Ketua DPR Setya Novanto. ANTARA FOTO/Hafidz Mubarak A/foc/17.

Jakarta, kini.co.id – Ketua DPP Partai Golkar Yahya Zaini memastikan Golkar tidak terpengaruh pasca beredarnya Surat Perintah Dimulainya Penyidikan (SPDP) untuk Ketua Umum Golkar Setya Novanto terkait kasus dugaan korupsi KTP elektronik.

Ia mengklaim internal Partai Golkar hingga kini masih tetap solid.

“Kalau ada berita-berita yang terkait Ketua Umum responnya kan beragam. Kan partai demokratis, tapi dari segi konsolidasi organisasi, saya kira tidak ada masalah,” ujar Yahya saat dihubungi di Jakarta, (8/17).

Yahya menuturkan, Golkar sudah terbiasa menghadapi masalah-masalah besar. Justru itu akan membuat Golkar semakin solid dalam percaturan politik Indonesia.

“Golkar kan tidak ada masalah dan terbiasa menghadapi masalah, Golkar tetap solid. Apapun masalah dihadapi Golkar tetap solid seperti kemarin,” tandasnya.

Pria yang juga staf khusus Novanto itu menegaskan, jika ada pihak-pihak yang ingin memanfaatkan situasi saat ini untuk mendorong Munaslub, maka harus sesuai mekanisme dan prosedur yang telah diatur dalam konstitusi partai.

“Semua kita punya aturan dan ada prosedur dan mekanisme partai yang sudah kita sepakati bersama. Apapun kondisi, apapun masalah yang dihadapi partai, kita mengacu pada ketentuan-ketentuan partai. Itulah yang membuat partai Golkar sampai saat ini tetap solid dan survive dalam perpolitikan Indonesia,” paparnya.

Menurutnya, Novanto pasti kooperatif dan hadir jika dipanggil KPK. Ia mencontohkan, kehadiran Novanto sebagai saksi di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta, Jumat 3 November. Ia menilai itu membuktikan Novanto kooperatif terhadap penegakan hukum.

“Masih kooperatif. Sebetulnya dia (Novanto) sangat kooperatif dan tidak ada alasan yang mendasar (pasti hadir),” pungkasnya.

SPDP bocor kepada kalangan wartawan sejak Senin 6 November 2017 kemarin. Dalam surat itu, nama Ketua DPR RI Setya Novanto menyandang status tersangka korupsi KTP-el.

Novanto ditetapkan sebagai tersangka berdasarkan surat perintah penyidikan (Sprindik) Nomor Sprin.Dik-113/01/10/2017 tanggal 31 Oktober 2017. Novanto, diduga telah menguntungkan diri sendiri atau korporasi hingga merugikan uang negara dari proyek bernilai Rp5,9 triliun tersebut.

Dalam SPDP itu, Setnov dijerat dengan Pasal 2 ayat (1) atau Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Editor: Fatimah

KOMENTAR ANDA
Berita Nasional Terkini Lainnya
Buka Munas KAHMI, Jokowi singgung tantangan Negara
Politik - Jumat, 17 November 2017 - 21:59 WIB

Buka Munas KAHMI, Jokowi singgung tantangan Negara

Presiden Jokowi mengaku berbahagia hadir di tengah anggota KAHMI yang terkenal dengan orang-orang yang memiliki kehandalan di segala bidang."KAHMI ...
Mahfud MD tegaskan sikap politik KAHMI independen
Politik - Jumat, 17 November 2017 - 21:06 WIB

Mahfud MD tegaskan sikap politik KAHMI independen

Ketua Umum Korps Alumni Himpunan Mahasiswa Islam (KAHMI), Prof Mahfud MD menegaskan sikap politik organisasinya yang independen dan netral kepada ...
Agar tak kabur lagi, IPW sarankan KPK borgol Setnov
Hukum - Jumat, 17 November 2017 - 19:59 WIB

Agar tak kabur lagi, IPW sarankan KPK borgol Setnov

Indonesia Police Watch (IPW) menilai kasus kecelakaan tunggal yang menimpa Ketua DPR Setya Novanto menjadi blessing in disguise (berkah tersembunyi) bagi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).Pasalnya, PK ...
14 Parpol calon peserta Pemilu 2019 harus perbaiki pendaftaran
Politik - Jumat, 17 November 2017 - 19:39 WIB

14 Parpol calon peserta Pemilu 2019 harus perbaiki pendaftaran

Komisi Pemilihan Umum (KPU) menyampaikan hasil penelitian administrasi terhadap dokumen 14 partai politik (parpol) calon peserta pemilu 2019.Adapun, 14 ...
Warga Diminta Tidak Bertransaksi dengan Valuta Asing
Ekonomi - Jumat, 17 November 2017 - 17:10 WIB

Warga Diminta Tidak Bertransaksi dengan Valuta Asing

Gubernur Bank Indonesia (BI) Agus Martowardojo mengimbau masyarakat menggunakan transaksi di dalam negeri menggunakan Rupiah bukan valuta asing.Hal ini mengingat ...
Ini penjelasan Pemred Metro TV soal Hilman Mattauch
Peristiwa - Jumat, 17 November 2017 - 15:46 WIB

Ini penjelasan Pemred Metro TV soal Hilman Mattauch

Pihak Metro TV memberikan klarifikasinya terkait status Hilman Mattauch yang menyupiri Setya Novanto menggunakan mobil Toyota Fortuner B 1732 ZLO ...