Rabu, 17 Oktober 2018 | 11.19 WIB
KiniNEWS>Nasional>Hukum>Heboh SPDP Setnov, Pengamat: KPK Tak Lakukan Pelanggaran

Heboh SPDP Setnov, Pengamat: KPK Tak Lakukan Pelanggaran

Reporter : Restu Fadilah | Rabu, 8 November 2017 - 12:22 WIB

IMG-27746

Setya Novanto. (Ist)

Jakarta, kini.co.id – Beredar foto surat dengan kop dan cap KPK bernomor B-619/23/11/2017 perihal pemberitahuan dimulainya penyidikan (SPDP) tertanggal 3 November 2017.

SPDP itu menyatakan bahwa Ketua DPR RI Setya Novanto kembali menjadi tersangka korupsi e- KTP (Kartu Tanda Penduduk berbasis elektronik) TA 2011-2012.

Bocornya SPDP ini mendapatkan tanggapan yang keras dari sejumlah pihak, salah satunya dari Wakil Ketua DPR RI; Fahri Hamzah.

Fahri menyebut KPK telah sembrono karena SPDP atas nama Novanto ‘bocor’ dan tersebar ke publik. Padahal, institusi tersebut harus bisa menjaga kerahasiaan surat tersebut sebab DPR merupakan lembaga yang penting di Indonesia sehingga, kalau Ketua DPR mau diperiksa, harus menggunakan etika.

Terkait beredarnya bocoran SPDP ini, Pakar Hukum Pidana dari Universitas risakti, Abdul Hajar Fickar ikut memberikan tanggapan.

Menurutnya tidak ada pelanggaran yang dilakukan oleh KPK terkait beredarnya SPDP tersebut.

Sebab SPDP tersebut sudah barang tentu akan menjadi konsumsi publik ketika sudah dikeluarkan oleh lembaga pimpinan Agus Rahardjo CS ini.

“Jadi menurut saya tidak ada istilah bocor karena dimulainya suatu penyidikan itu bukan rahasia lagi melainkan hak masyarakat juga,” tutur Fickar saat dihubungi di Jakarta, Rabu, (8/11/2017).

Diketahui SPDP yang dikeluarkan kali ini berbeda dengan sprindik yang biasa dikeluarkan sebelumnya.

Yang mana, dalam surat yang ditandatangani oleh Direktur Penyidikan KPK Aris Budiman disebutkan bahwa mulai Selasa, 31 Oktober 2017 telah dimulai penyidikan perkara tindak pidana korupsi dalam pengadaan e-KTP tahun 2011-2012 pada Kementerian Dalam Negeri yang diduga dilakukan Setya Novanto bersama-sama dengan Anang Sugiana Sudihardjono, Andi Agustinus alias Andi Narogong, Irman, Sugiharto dan kawan-kawan.

Surat itu ditujukan kepada tersangka atas nama Setya Novanto yang beralamat di Jalan Wijaya XIII No. 19, Kebayoran Baru Jakarta Selatan.

Terkait hal tersebut, Fickar berpandangan bahwa langkah tersebut diambil untuk mengantisipasi penetapan ersangka terhadap Novanto.

Terlebih tidak ada aturan spesifik tenggat waktu KPK mengumumkan nama tersebut.

“Pasal 109 (1) KUHAP tidak diatur tenggat waktunya dan hanya diberitahukan kepada JPU, setelah putusan MK paling lambat 7 hari sejak dimulainya penyidikan (ada atau belum ada nama tersangkanya),” pungkasnya.

Editor: Fatimah

KOMENTAR ANDA
Berita Nasional Terkini Lainnya
Peristiwa - Rabu, 17 Oktober 2018 - 11:12 WIB

Polisi Sebut Tersangka Tak Bermaksud Tembak Kaca DPR

Peristiwa penembakan kaca kantor DPR RI sempat menghebohkan publik. Netizen pun bertanya apakah ada maksud pembunuhan atau penembakan misterius di ...
Nasional - Rabu, 17 Oktober 2018 - 09:52 WIB

Sidang IPU 139 Jenewa, Jazuli: 36 Negara Tolak Pelegalan LGBT

Anggota Komisi I DPR RI, Jazuli Juwaini menyebut dalam sidang Inter-Parliamentary Union (IPU) 139 di Jenewa sebanyak 36 negara yang ...
Hukum - Rabu, 17 Oktober 2018 - 09:15 WIB

Berkasus Lagi, KPK Pertimbangkan Tuntutan Hukuman Maksimal terhadap Billy Sindoro

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) akan mempertimbangkan tuntutan hukuman maksimal kepada Bos Lippo Group, Billy Sindoro. Hal ini ...
- Selasa, 16 Oktober 2018 - 20:05 WIB

KPK sebut Bupati Bekasi tak sampaikan sedang hamil

Bicara Komisi Pemberantasan Korupsi (Jubir KPK), Febri Diansyah mengatakan bahwa selama menjalani pemeriksaan Bupati Bekasi non-aktif, Neneng Hasnah Yasin tidak ...
Peristiwa - Selasa, 16 Oktober 2018 - 19:59 WIB

Ternyata penembak gedung DPR lulus sertifikasi menembak

KETUA Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Bambang Soesatyo menuturkan bahwa terduga penembak peluru nyasar yang mengenai ruang kerja anggota DPR pada ...
Hukum - Selasa, 16 Oktober 2018 - 19:24 WIB

Meikarta, mengejar mimpi beralas upeti

OPERASI tangkap tangan (OTT) yang dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terhadap sejumlah pejabat di Kabupaten Bekasi, berbuntut pada penetapan tersangka ...