Tuesday, 17 July 2018 | 18.45 WIB
KiniNEWS>Nasional>Hukum>Heboh SPDP Setnov, Pengamat: KPK Tak Lakukan Pelanggaran

Heboh SPDP Setnov, Pengamat: KPK Tak Lakukan Pelanggaran

Reporter : Fadilah | Wednesday, 8 November 2017 - 12:22 WIB

IMG-27746

Setya Novanto. (Ist)

Jakarta, kini.co.id – Beredar foto surat dengan kop dan cap KPK bernomor B-619/23/11/2017 perihal pemberitahuan dimulainya penyidikan (SPDP) tertanggal 3 November 2017.

SPDP itu menyatakan bahwa Ketua DPR RI Setya Novanto kembali menjadi tersangka korupsi e- KTP (Kartu Tanda Penduduk berbasis elektronik) TA 2011-2012.

Bocornya SPDP ini mendapatkan tanggapan yang keras dari sejumlah pihak, salah satunya dari Wakil Ketua DPR RI; Fahri Hamzah.

Fahri menyebut KPK telah sembrono karena SPDP atas nama Novanto ‘bocor’ dan tersebar ke publik. Padahal, institusi tersebut harus bisa menjaga kerahasiaan surat tersebut sebab DPR merupakan lembaga yang penting di Indonesia sehingga, kalau Ketua DPR mau diperiksa, harus menggunakan etika.

Terkait beredarnya bocoran SPDP ini, Pakar Hukum Pidana dari Universitas risakti, Abdul Hajar Fickar ikut memberikan tanggapan.

Menurutnya tidak ada pelanggaran yang dilakukan oleh KPK terkait beredarnya SPDP tersebut.

Sebab SPDP tersebut sudah barang tentu akan menjadi konsumsi publik ketika sudah dikeluarkan oleh lembaga pimpinan Agus Rahardjo CS ini.

“Jadi menurut saya tidak ada istilah bocor karena dimulainya suatu penyidikan itu bukan rahasia lagi melainkan hak masyarakat juga,” tutur Fickar saat dihubungi di Jakarta, Rabu, (8/11/2017).

Diketahui SPDP yang dikeluarkan kali ini berbeda dengan sprindik yang biasa dikeluarkan sebelumnya.

Yang mana, dalam surat yang ditandatangani oleh Direktur Penyidikan KPK Aris Budiman disebutkan bahwa mulai Selasa, 31 Oktober 2017 telah dimulai penyidikan perkara tindak pidana korupsi dalam pengadaan e-KTP tahun 2011-2012 pada Kementerian Dalam Negeri yang diduga dilakukan Setya Novanto bersama-sama dengan Anang Sugiana Sudihardjono, Andi Agustinus alias Andi Narogong, Irman, Sugiharto dan kawan-kawan.

Surat itu ditujukan kepada tersangka atas nama Setya Novanto yang beralamat di Jalan Wijaya XIII No. 19, Kebayoran Baru Jakarta Selatan.

Terkait hal tersebut, Fickar berpandangan bahwa langkah tersebut diambil untuk mengantisipasi penetapan ersangka terhadap Novanto.

Terlebih tidak ada aturan spesifik tenggat waktu KPK mengumumkan nama tersebut.

“Pasal 109 (1) KUHAP tidak diatur tenggat waktunya dan hanya diberitahukan kepada JPU, setelah putusan MK paling lambat 7 hari sejak dimulainya penyidikan (ada atau belum ada nama tersangkanya),” pungkasnya.

Editor: Fatimah

KOMENTAR ANDA
Berita Nasional Terkini Lainnya
Hukum - Tuesday, 27 March 2018 - 18:22 WIB

KPK Tahan Tujuh Tersangka Kasus Suap DPRD Malang

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) langsung menahan tujuh tersangka kasus dugaan korupsi Malang, Jawa Timur.Ketujuh orang yang dimaksud antara lain enam ...
Peristiwa - Tuesday, 27 March 2018 - 17:47 WIB

Arief Hidayat kembali dilantik jadi hakim MK

Presiden Jokowi kembali melantik Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Arief Hidayat sebagai hakim konstitusi untuk periode kedua, masa bakti 2018-2023. Arief mengucapkan sumpahnya ...
Politik - Tuesday, 27 March 2018 - 17:28 WIB

Bahas RKP 2019, DPD berharap program pemerintah tepat sasaran

Dewan Perwakilan Daerah (DPD) melihat masih banyak kebijakan pembangunan di daerah yang tidak tepat sasaran. Untuk itu, diharapkan pemerintah dapat ...
Politik - Tuesday, 27 March 2018 - 17:18 WIB

PKS siapkan sembilan nama untuk kalahkan Jokowi di Pilpres 2019

Ketua DPP PKS Mardani Ali Sera menyatakan ada sembilan nama yang siap ditawarkan untuk posisi calon presiden atau calon ...
Politik - Tuesday, 27 March 2018 - 16:56 WIB

Awasi Pemilu 2019, Bawaslu Mulai Buka Pendaftaran Pemantau

Tahapan pelaksaan Pemilu legislatif (Pileg) dan Pemilihan Presiden (Pilpres) 2019 sudah mulai berjalan. Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) pun mulai membuka ...
Hukum - Tuesday, 27 March 2018 - 16:48 WIB

Tiga Kandidat Deputi Penindakan Jalani Tes Akhir

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah mengantongi nama-nama calon Deputi Penindakan usai ditinggal Inspektur Heru Winarko yang diangkat Presiden Joko Widodo ...
Place your ads here...