Rabu, 19 Desember 2018 | 17.48 WIB
KiniNEWS>Nasional>Hukum>Heboh SPDP Setnov, Pengamat: KPK Tak Lakukan Pelanggaran

Heboh SPDP Setnov, Pengamat: KPK Tak Lakukan Pelanggaran

Reporter : Restu Fadilah | Rabu, 8 November 2017 - 12:22 WIB

IMG-27746

Setya Novanto. (Ist)

Jakarta, kini.co.id – Beredar foto surat dengan kop dan cap KPK bernomor B-619/23/11/2017 perihal pemberitahuan dimulainya penyidikan (SPDP) tertanggal 3 November 2017.

SPDP itu menyatakan bahwa Ketua DPR RI Setya Novanto kembali menjadi tersangka korupsi e- KTP (Kartu Tanda Penduduk berbasis elektronik) TA 2011-2012.

Bocornya SPDP ini mendapatkan tanggapan yang keras dari sejumlah pihak, salah satunya dari Wakil Ketua DPR RI; Fahri Hamzah.

Fahri menyebut KPK telah sembrono karena SPDP atas nama Novanto ‘bocor’ dan tersebar ke publik. Padahal, institusi tersebut harus bisa menjaga kerahasiaan surat tersebut sebab DPR merupakan lembaga yang penting di Indonesia sehingga, kalau Ketua DPR mau diperiksa, harus menggunakan etika.

Terkait beredarnya bocoran SPDP ini, Pakar Hukum Pidana dari Universitas risakti, Abdul Hajar Fickar ikut memberikan tanggapan.

Menurutnya tidak ada pelanggaran yang dilakukan oleh KPK terkait beredarnya SPDP tersebut.

Sebab SPDP tersebut sudah barang tentu akan menjadi konsumsi publik ketika sudah dikeluarkan oleh lembaga pimpinan Agus Rahardjo CS ini.

“Jadi menurut saya tidak ada istilah bocor karena dimulainya suatu penyidikan itu bukan rahasia lagi melainkan hak masyarakat juga,” tutur Fickar saat dihubungi di Jakarta, Rabu, (8/11/2017).

Diketahui SPDP yang dikeluarkan kali ini berbeda dengan sprindik yang biasa dikeluarkan sebelumnya.

Yang mana, dalam surat yang ditandatangani oleh Direktur Penyidikan KPK Aris Budiman disebutkan bahwa mulai Selasa, 31 Oktober 2017 telah dimulai penyidikan perkara tindak pidana korupsi dalam pengadaan e-KTP tahun 2011-2012 pada Kementerian Dalam Negeri yang diduga dilakukan Setya Novanto bersama-sama dengan Anang Sugiana Sudihardjono, Andi Agustinus alias Andi Narogong, Irman, Sugiharto dan kawan-kawan.

Surat itu ditujukan kepada tersangka atas nama Setya Novanto yang beralamat di Jalan Wijaya XIII No. 19, Kebayoran Baru Jakarta Selatan.

Terkait hal tersebut, Fickar berpandangan bahwa langkah tersebut diambil untuk mengantisipasi penetapan ersangka terhadap Novanto.

Terlebih tidak ada aturan spesifik tenggat waktu KPK mengumumkan nama tersebut.

“Pasal 109 (1) KUHAP tidak diatur tenggat waktunya dan hanya diberitahukan kepada JPU, setelah putusan MK paling lambat 7 hari sejak dimulainya penyidikan (ada atau belum ada nama tersangkanya),” pungkasnya.

Editor: Fatimah

KOMENTAR ANDA
Berita Nasional Terkini Lainnya
Peristiwa - Rabu, 19 Desember 2018 - 17:03 WIB

Jalan Gubeng Surabaya Amblas, Ini Penjelasan RS Siloam

Management Rumah Sakit Siloam nampaknya enggan disalahkan soal amblasnya Jalan Raya Gubeng, Surabaya yang diduga karena proyek pengerjaan basement RS ...
Politik - Rabu, 19 Desember 2018 - 17:01 WIB

Fahri Hamzah: Banyak Orang Salah Paham Tentang Pidato Prabowo

Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah menilai, banyak orang keliru tentang pernyataan calon presiden nomor urut 02 Prabowo Subianto tentang Indonesia ...
Hukum - Rabu, 19 Desember 2018 - 15:29 WIB

Ditargetkan Selesai Tahun Ini, Kasus RJ Lino Belum Juga Disentuh KPK

Akhir Desember 2017 silam, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mencanangkan berbagai target. Salah satu target besar yang dicanangkan adalah penyelesaian kasus ...
Hukum - Rabu, 19 Desember 2018 - 15:25 WIB

Fahri Hamzah Minta Polisi Ungkap Fakta Soal Penahanan Habib Bahar

Ketua DPR, Fahri Hamzah meminta pihak kepolisian menjelaskan kepada publik atas penahanan Habib Bahar bin Smith atas dugaan penganiayaan terhadap ...
Hukum - Rabu, 19 Desember 2018 - 13:25 WIB

Begini korban penganiayaan Bahar Smith

KEPALA Kepolisian Daerah Jawa Barat Inspektur Jenderal Agung Budi Maryoto mengatakan remaja korban penganiayaan yang diduga dilakukan oleh Bahar bin ...
Peristiwa - Rabu, 19 Desember 2018 - 11:59 WIB

Penyebab amblesnya jalan Gubeng-Surabaya mulai terkuak

DUGAAN penyebab amblesnya Jalan Gubeng di Surabaya mulai terkuak. Kapolda Jatim Irjen Pol Luki Hermawan mengatakan amblesnya jalan disebabkan oleh ...