Sabtu, 18 November 2017 | 08.04 WIB
KiniNEWS>Nasional>Hukum>Heboh SPDP Setnov, Pengamat: KPK Tak Lakukan Pelanggaran

Heboh SPDP Setnov, Pengamat: KPK Tak Lakukan Pelanggaran

Reporter : Fadilah | Rabu, 8 November 2017 - 12:22 WIB

IMG-27746

Setya Novanto. (Ist)

Jakarta, kini.co.id – Beredar foto surat dengan kop dan cap KPK bernomor B-619/23/11/2017 perihal pemberitahuan dimulainya penyidikan (SPDP) tertanggal 3 November 2017.

SPDP itu menyatakan bahwa Ketua DPR RI Setya Novanto kembali menjadi tersangka korupsi e- KTP (Kartu Tanda Penduduk berbasis elektronik) TA 2011-2012.

Bocornya SPDP ini mendapatkan tanggapan yang keras dari sejumlah pihak, salah satunya dari Wakil Ketua DPR RI; Fahri Hamzah.

Fahri menyebut KPK telah sembrono karena SPDP atas nama Novanto ‘bocor’ dan tersebar ke publik. Padahal, institusi tersebut harus bisa menjaga kerahasiaan surat tersebut sebab DPR merupakan lembaga yang penting di Indonesia sehingga, kalau Ketua DPR mau diperiksa, harus menggunakan etika.

Terkait beredarnya bocoran SPDP ini, Pakar Hukum Pidana dari Universitas risakti, Abdul Hajar Fickar ikut memberikan tanggapan.

Menurutnya tidak ada pelanggaran yang dilakukan oleh KPK terkait beredarnya SPDP tersebut.

Sebab SPDP tersebut sudah barang tentu akan menjadi konsumsi publik ketika sudah dikeluarkan oleh lembaga pimpinan Agus Rahardjo CS ini.

“Jadi menurut saya tidak ada istilah bocor karena dimulainya suatu penyidikan itu bukan rahasia lagi melainkan hak masyarakat juga,” tutur Fickar saat dihubungi di Jakarta, Rabu, (8/11/2017).

Diketahui SPDP yang dikeluarkan kali ini berbeda dengan sprindik yang biasa dikeluarkan sebelumnya.

Yang mana, dalam surat yang ditandatangani oleh Direktur Penyidikan KPK Aris Budiman disebutkan bahwa mulai Selasa, 31 Oktober 2017 telah dimulai penyidikan perkara tindak pidana korupsi dalam pengadaan e-KTP tahun 2011-2012 pada Kementerian Dalam Negeri yang diduga dilakukan Setya Novanto bersama-sama dengan Anang Sugiana Sudihardjono, Andi Agustinus alias Andi Narogong, Irman, Sugiharto dan kawan-kawan.

Surat itu ditujukan kepada tersangka atas nama Setya Novanto yang beralamat di Jalan Wijaya XIII No. 19, Kebayoran Baru Jakarta Selatan.

Terkait hal tersebut, Fickar berpandangan bahwa langkah tersebut diambil untuk mengantisipasi penetapan ersangka terhadap Novanto.

Terlebih tidak ada aturan spesifik tenggat waktu KPK mengumumkan nama tersebut.

“Pasal 109 (1) KUHAP tidak diatur tenggat waktunya dan hanya diberitahukan kepada JPU, setelah putusan MK paling lambat 7 hari sejak dimulainya penyidikan (ada atau belum ada nama tersangkanya),” pungkasnya.

Editor: Fatimah

KOMENTAR ANDA
Berita Nasional Terkini Lainnya
Buka Munas KAHMI, Jokowi singgung tantangan Negara
Politik - Jumat, 17 November 2017 - 21:59 WIB

Buka Munas KAHMI, Jokowi singgung tantangan Negara

Presiden Jokowi mengaku berbahagia hadir di tengah anggota KAHMI yang terkenal dengan orang-orang yang memiliki kehandalan di segala bidang."KAHMI ...
Mahfud MD tegaskan sikap politik KAHMI independen
Politik - Jumat, 17 November 2017 - 21:06 WIB

Mahfud MD tegaskan sikap politik KAHMI independen

Ketua Umum Korps Alumni Himpunan Mahasiswa Islam (KAHMI), Prof Mahfud MD menegaskan sikap politik organisasinya yang independen dan netral kepada ...
Agar tak kabur lagi, IPW sarankan KPK borgol Setnov
Hukum - Jumat, 17 November 2017 - 19:59 WIB

Agar tak kabur lagi, IPW sarankan KPK borgol Setnov

Indonesia Police Watch (IPW) menilai kasus kecelakaan tunggal yang menimpa Ketua DPR Setya Novanto menjadi blessing in disguise (berkah tersembunyi) bagi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).Pasalnya, PK ...
14 Parpol calon peserta Pemilu 2019 harus perbaiki pendaftaran
Politik - Jumat, 17 November 2017 - 19:39 WIB

14 Parpol calon peserta Pemilu 2019 harus perbaiki pendaftaran

Komisi Pemilihan Umum (KPU) menyampaikan hasil penelitian administrasi terhadap dokumen 14 partai politik (parpol) calon peserta pemilu 2019.Adapun, 14 ...
Warga Diminta Tidak Bertransaksi dengan Valuta Asing
Ekonomi - Jumat, 17 November 2017 - 17:10 WIB

Warga Diminta Tidak Bertransaksi dengan Valuta Asing

Gubernur Bank Indonesia (BI) Agus Martowardojo mengimbau masyarakat menggunakan transaksi di dalam negeri menggunakan Rupiah bukan valuta asing.Hal ini mengingat ...
Ini penjelasan Pemred Metro TV soal Hilman Mattauch
Peristiwa - Jumat, 17 November 2017 - 15:46 WIB

Ini penjelasan Pemred Metro TV soal Hilman Mattauch

Pihak Metro TV memberikan klarifikasinya terkait status Hilman Mattauch yang menyupiri Setya Novanto menggunakan mobil Toyota Fortuner B 1732 ZLO ...