Rabu, 17 Januari 2018 | 17.34 WIB
KiniNEWS>Nasional>Hukum>Heboh SPDP Setnov, Pengamat: KPK Tak Lakukan Pelanggaran

Heboh SPDP Setnov, Pengamat: KPK Tak Lakukan Pelanggaran

Reporter : Fadilah | Rabu, 8 November 2017 - 12:22 WIB

IMG-27746

Setya Novanto. (Ist)

Jakarta, kini.co.id – Beredar foto surat dengan kop dan cap KPK bernomor B-619/23/11/2017 perihal pemberitahuan dimulainya penyidikan (SPDP) tertanggal 3 November 2017.

SPDP itu menyatakan bahwa Ketua DPR RI Setya Novanto kembali menjadi tersangka korupsi e- KTP (Kartu Tanda Penduduk berbasis elektronik) TA 2011-2012.

Bocornya SPDP ini mendapatkan tanggapan yang keras dari sejumlah pihak, salah satunya dari Wakil Ketua DPR RI; Fahri Hamzah.

Fahri menyebut KPK telah sembrono karena SPDP atas nama Novanto ‘bocor’ dan tersebar ke publik. Padahal, institusi tersebut harus bisa menjaga kerahasiaan surat tersebut sebab DPR merupakan lembaga yang penting di Indonesia sehingga, kalau Ketua DPR mau diperiksa, harus menggunakan etika.

Terkait beredarnya bocoran SPDP ini, Pakar Hukum Pidana dari Universitas risakti, Abdul Hajar Fickar ikut memberikan tanggapan.

Menurutnya tidak ada pelanggaran yang dilakukan oleh KPK terkait beredarnya SPDP tersebut.

Sebab SPDP tersebut sudah barang tentu akan menjadi konsumsi publik ketika sudah dikeluarkan oleh lembaga pimpinan Agus Rahardjo CS ini.

“Jadi menurut saya tidak ada istilah bocor karena dimulainya suatu penyidikan itu bukan rahasia lagi melainkan hak masyarakat juga,” tutur Fickar saat dihubungi di Jakarta, Rabu, (8/11/2017).

Diketahui SPDP yang dikeluarkan kali ini berbeda dengan sprindik yang biasa dikeluarkan sebelumnya.

Yang mana, dalam surat yang ditandatangani oleh Direktur Penyidikan KPK Aris Budiman disebutkan bahwa mulai Selasa, 31 Oktober 2017 telah dimulai penyidikan perkara tindak pidana korupsi dalam pengadaan e-KTP tahun 2011-2012 pada Kementerian Dalam Negeri yang diduga dilakukan Setya Novanto bersama-sama dengan Anang Sugiana Sudihardjono, Andi Agustinus alias Andi Narogong, Irman, Sugiharto dan kawan-kawan.

Surat itu ditujukan kepada tersangka atas nama Setya Novanto yang beralamat di Jalan Wijaya XIII No. 19, Kebayoran Baru Jakarta Selatan.

Terkait hal tersebut, Fickar berpandangan bahwa langkah tersebut diambil untuk mengantisipasi penetapan ersangka terhadap Novanto.

Terlebih tidak ada aturan spesifik tenggat waktu KPK mengumumkan nama tersebut.

“Pasal 109 (1) KUHAP tidak diatur tenggat waktunya dan hanya diberitahukan kepada JPU, setelah putusan MK paling lambat 7 hari sejak dimulainya penyidikan (ada atau belum ada nama tersangkanya),” pungkasnya.

Editor: Fatimah

KOMENTAR ANDA
Berita Nasional Terkini Lainnya
Urgensi impor beras dipertanyakan
Politik - Rabu, 17 Januari 2018 - 17:09 WIB

Urgensi impor beras dipertanyakan

Anggota DPR Sukamta menyatakan pemerintah harus mengkaji betul sebelum sebuah kebijakan yang diambil terkait impor beras.Dia mempertanyakan urgensi harus ...
DPR Minta Tidak Ada Kebijakan Asing Untuk Miliki Pulau
Politik - Rabu, 17 Januari 2018 - 16:56 WIB

DPR Minta Tidak Ada Kebijakan Asing Untuk Miliki Pulau

Menanggapi adanya penawaran kepemilikan Pulau Ajab melalui situs privateislandsonline.com, Wakil Ketua Komisi II DPR RI, Lukman Edy menyatakan perlunya ketegasan ...
Ustadz ‘akhir zaman’ Zulkifli M  Ali jadi tersangka
Peristiwa - Rabu, 17 Januari 2018 - 16:45 WIB

Ustadz ‘akhir zaman’ Zulkifli M Ali jadi tersangka

Ustadz Zulkifli Muhammad Ali ditetapkan sebagai tersangka atas tuduhan sengaja menunjukkan kebencian atau ras benci kepada orang lain berdasarkan ras ...
Pemerintah Mau Impor Beras 500 Ribu Ton, DPR Panggil Mendag
Ekonomi - Rabu, 17 Januari 2018 - 14:44 WIB

Pemerintah Mau Impor Beras 500 Ribu Ton, DPR Panggil Mendag

Mengatasi mahalnya beras di tengah masyarakat, Pemerintah Indonesia memutuskan untuk melakukan impor.Kementerian Perdagangan (Kemendag) RI memutuskan akan mengimpor beras sebanyak ...
Rangkap jabatan Menteri, JK: Partai bisa diurus malam
Politik - Rabu, 17 Januari 2018 - 14:38 WIB

Rangkap jabatan Menteri, JK: Partai bisa diurus malam

Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) mengatakan menteri yang rangkap jabatan sebagai ketua partai bisa mengurus partai pada malam hari, ...
Resmi Menjabat Sebagai KSAU, Ini Harta Kekayaan Yuyu Sutisna
Nasional - Rabu, 17 Januari 2018 - 13:57 WIB

Resmi Menjabat Sebagai KSAU, Ini Harta Kekayaan Yuyu Sutisna

Marsekal Madya Yuyu Sutisna resmi menjabat sebagai Kepala Staf Angkatan Udara (KSAU) menggantikan posisi Marsekal Hadi Tjahjanto yang kini menjabat ...