Rabu, 17 Oktober 2018 | 11.16 WIB
KiniNEWS>Nasional>Politik>Reklamasi Berlanjut, Komisi IV: Ada Negara Dalam Negara

Reklamasi Berlanjut, Komisi IV: Ada Negara Dalam Negara

Reporter : Bayu Putra | Rabu, 8 November 2017 - 19:49 WIB

IMG-27753

Reklamasi pantai Jakarta Utara. Foto Antara.

Jakarta, kini.co.id – Anggota Komisi IV DPR Hermanto meminta agar reklamasi di Pantai Utara Jakarta dihentikan.

“Jika dilanjutkan berarti membiarkan negara di dalam negara,” kata Hermanto melalui siaran persnya di Jakarta, (8/11).

Presiden Joko Widodo, lanjutnya, sudah menyatakan tidak pernah mengeluarkan izin tentang reklamasi Teluk Jakarta, baik saat menjabat presiden maupun saat jadi gubernur DKI.

“Negara Indonesia tidak mengeluarkan izin. Jadi kalau pengembang masih terus melakukan reklamasi berarti ia merasa pulau reklamasi yang dibuatnya adalah miliknya alias negara tersendiri yang tidak terikat dengan aturan negara Indonesia,” jelasnya.

Karena merasa miliknya itu, lanjut Hermanto, maka publik tidak bisa mengakses. Bahkan ada penjaga pantainya.

“Publik, jangankan mendarat ke pulau, baru mendekat saja sudah diusir oleh sang penjaga pantai. Sudah benar-benar mirip negara tersendiri,” tuturnya.

Untuk itu, Politisi PKS ini meminta Gubernur DKI Anies Baswedan merealisasikan janji kampanyenya untuk menyetop reklamasi.

“Adapun untuk yang sudah terlanjur selesai direklamasi, disita saja oleh negara. Lalu dikelola sebesar-besarnya untuk kepentingan rakyat,” tegasnya.

Editor: Fatimah

KOMENTAR ANDA
Berita Nasional Terkini Lainnya
Peristiwa - Rabu, 17 Oktober 2018 - 11:12 WIB

Polisi Sebut Tersangka Tak Bermaksud Tembak Kaca DPR

Peristiwa penembakan kaca kantor DPR RI sempat menghebohkan publik. Netizen pun bertanya apakah ada maksud pembunuhan atau penembakan misterius di ...
Nasional - Rabu, 17 Oktober 2018 - 09:52 WIB

Sidang IPU 139 Jenewa, Jazuli: 36 Negara Tolak Pelegalan LGBT

Anggota Komisi I DPR RI, Jazuli Juwaini menyebut dalam sidang Inter-Parliamentary Union (IPU) 139 di Jenewa sebanyak 36 negara yang ...
Hukum - Rabu, 17 Oktober 2018 - 09:15 WIB

Berkasus Lagi, KPK Pertimbangkan Tuntutan Hukuman Maksimal terhadap Billy Sindoro

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) akan mempertimbangkan tuntutan hukuman maksimal kepada Bos Lippo Group, Billy Sindoro. Hal ini ...
- Selasa, 16 Oktober 2018 - 20:05 WIB

KPK sebut Bupati Bekasi tak sampaikan sedang hamil

Bicara Komisi Pemberantasan Korupsi (Jubir KPK), Febri Diansyah mengatakan bahwa selama menjalani pemeriksaan Bupati Bekasi non-aktif, Neneng Hasnah Yasin tidak ...
Peristiwa - Selasa, 16 Oktober 2018 - 19:59 WIB

Ternyata penembak gedung DPR lulus sertifikasi menembak

KETUA Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Bambang Soesatyo menuturkan bahwa terduga penembak peluru nyasar yang mengenai ruang kerja anggota DPR pada ...
Hukum - Selasa, 16 Oktober 2018 - 19:24 WIB

Meikarta, mengejar mimpi beralas upeti

OPERASI tangkap tangan (OTT) yang dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terhadap sejumlah pejabat di Kabupaten Bekasi, berbuntut pada penetapan tersangka ...