Rabu, 17 Januari 2018 | 17.41 WIB
KiniNEWS>Nasional>Politik>Reklamasi Berlanjut, Komisi IV: Ada Negara Dalam Negara

Reklamasi Berlanjut, Komisi IV: Ada Negara Dalam Negara

Reporter : Bayu Putra | Rabu, 8 November 2017 - 19:49 WIB

IMG-27753

Reklamasi pantai Jakarta Utara. Foto Antara.

Jakarta, kini.co.id – Anggota Komisi IV DPR Hermanto meminta agar reklamasi di Pantai Utara Jakarta dihentikan.

“Jika dilanjutkan berarti membiarkan negara di dalam negara,” kata Hermanto melalui siaran persnya di Jakarta, (8/11).

Presiden Joko Widodo, lanjutnya, sudah menyatakan tidak pernah mengeluarkan izin tentang reklamasi Teluk Jakarta, baik saat menjabat presiden maupun saat jadi gubernur DKI.

“Negara Indonesia tidak mengeluarkan izin. Jadi kalau pengembang masih terus melakukan reklamasi berarti ia merasa pulau reklamasi yang dibuatnya adalah miliknya alias negara tersendiri yang tidak terikat dengan aturan negara Indonesia,” jelasnya.

Karena merasa miliknya itu, lanjut Hermanto, maka publik tidak bisa mengakses. Bahkan ada penjaga pantainya.

“Publik, jangankan mendarat ke pulau, baru mendekat saja sudah diusir oleh sang penjaga pantai. Sudah benar-benar mirip negara tersendiri,” tuturnya.

Untuk itu, Politisi PKS ini meminta Gubernur DKI Anies Baswedan merealisasikan janji kampanyenya untuk menyetop reklamasi.

“Adapun untuk yang sudah terlanjur selesai direklamasi, disita saja oleh negara. Lalu dikelola sebesar-besarnya untuk kepentingan rakyat,” tegasnya.

Editor: Fatimah

KOMENTAR ANDA
Berita Nasional Terkini Lainnya
Urgensi impor beras dipertanyakan
Politik - Rabu, 17 Januari 2018 - 17:09 WIB

Urgensi impor beras dipertanyakan

Anggota DPR Sukamta menyatakan pemerintah harus mengkaji betul sebelum sebuah kebijakan yang diambil terkait impor beras.Dia mempertanyakan urgensi harus ...
DPR Minta Tidak Ada Kebijakan Asing Untuk Miliki Pulau
Politik - Rabu, 17 Januari 2018 - 16:56 WIB

DPR Minta Tidak Ada Kebijakan Asing Untuk Miliki Pulau

Menanggapi adanya penawaran kepemilikan Pulau Ajab melalui situs privateislandsonline.com, Wakil Ketua Komisi II DPR RI, Lukman Edy menyatakan perlunya ketegasan ...
Ustadz ‘akhir zaman’ Zulkifli M  Ali jadi tersangka
Peristiwa - Rabu, 17 Januari 2018 - 16:45 WIB

Ustadz ‘akhir zaman’ Zulkifli M Ali jadi tersangka

Ustadz Zulkifli Muhammad Ali ditetapkan sebagai tersangka atas tuduhan sengaja menunjukkan kebencian atau ras benci kepada orang lain berdasarkan ras ...
Pemerintah Mau Impor Beras 500 Ribu Ton, DPR Panggil Mendag
Ekonomi - Rabu, 17 Januari 2018 - 14:44 WIB

Pemerintah Mau Impor Beras 500 Ribu Ton, DPR Panggil Mendag

Mengatasi mahalnya beras di tengah masyarakat, Pemerintah Indonesia memutuskan untuk melakukan impor.Kementerian Perdagangan (Kemendag) RI memutuskan akan mengimpor beras sebanyak ...
Rangkap jabatan Menteri, JK: Partai bisa diurus malam
Politik - Rabu, 17 Januari 2018 - 14:38 WIB

Rangkap jabatan Menteri, JK: Partai bisa diurus malam

Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) mengatakan menteri yang rangkap jabatan sebagai ketua partai bisa mengurus partai pada malam hari, ...
Resmi Menjabat Sebagai KSAU, Ini Harta Kekayaan Yuyu Sutisna
Nasional - Rabu, 17 Januari 2018 - 13:57 WIB

Resmi Menjabat Sebagai KSAU, Ini Harta Kekayaan Yuyu Sutisna

Marsekal Madya Yuyu Sutisna resmi menjabat sebagai Kepala Staf Angkatan Udara (KSAU) menggantikan posisi Marsekal Hadi Tjahjanto yang kini menjabat ...