Kamis, 18 Oktober 2018 | 04.40 WIB
KiniNEWS>Nasional>Politik>DPR Harus Pintar Memilah Informasi Yang Dibuka ke Publik

DPR Harus Pintar Memilah Informasi Yang Dibuka ke Publik

Reporter : Bayu Putra | Rabu, 8 November 2017 - 20:03 WIB

IMG-27754

Seminar informasi publik. (Ist)

Jakarta, kini.co.id – Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Setjen dan Badan Keahlian DPR RI, menggelar seminar ‘Keterbukaan Informasi Publik” dengan menghadirkan pembicara Komisioner Komisi Informasi Pusat Henny S Widyaningsih, di Gedung Parlemen DPR RI Senayan, Jakarta (8/11).

DPR memprakarsai sendiri seminar itu sebelum pihaknya yang meminta untuk mengumpulkan para internal yang bergerak dibidang keterbukaan informasi untuk menyamakan bahasa dan persepsi tentang keterbukaan informasi.

Henny menyambut baik digelarnya seminar itu. “Keterbukaan informasi bukanlah tugas satu atau dua orang, ini adalah tugas bersama disegala bidang. PPID tidak bisa bekerja sendiri, dia harus dibantu oleh sub-sub yang dibawahnya. Kalau tidak ada persamaan persepsi, maka akan sulit,” ucap Henny.

Henny menyatakan, lembaga DPR begitu besar dan banyak kewajiban yang harus dilaksanakan sesuai dengan Undang-Undang KIP.

Oleh karenanya ia menyambut baik sekali digelarnya acara seminar tersebut, dalam rangka untuk memberikan persamaan persepsi kepada semua pihak.

“Karena kalau sudah sama persepsinya tinggal disampaikan mengenai kewajiban-kewajibannya, lalu akan di support sepenuhnya,” ujarnya.

Henny menjelaskan bahwa Komisi Informasi Pusat setiap tahun memberikan peringkat kepada Badan Publik termasuk DPR, dan pada bulan Desember 2017 baru akan dilaksanakan.

“DPR sebagai lembaga yang sangat strategis milik rakyat, dan semua informasi harus milik rakyat. Hanya harus pandai-pandailah memilah informasi yang dapat dibuka,” katanya.

Sebab menurut dia, sesuai dengan Undang-Undang KIP tidak semua informasi harus dibuka.

“Semua informasi memang buat publik, tetapi ada yang wajib ditutup. Untuk itu kita harus menyamakan persepsi terlebih dahulu, mana informasi yang boleh dibuka dan mana yang tidak,” paparnya.

Editor: Fatimah

KOMENTAR ANDA
Berita Nasional Terkini Lainnya
Peristiwa - Rabu, 17 Oktober 2018 - 18:28 WIB

Setelah 34 tahun, Tabloid BOLA berhenti terbit

TABLOID BOLA mengumumkan bakal menerbitkan edisi terakhirnya masing-masing pada hari Jumat (19/10) dan Selasa (23/10). Kepastian pemberhentian publikasi berdasarkan cuitan ...
Hukum - Rabu, 17 Oktober 2018 - 16:00 WIB

Tim Satgas KPK Geledah Matahari Tower Milik Lippo Group

Tim satgas Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) ternyata masih melakukan srangkaian penindakan di lapangan terkait kasus suap perizinan proyek pembangunan Meikarta.Mereka ...
Politik - Rabu, 17 Oktober 2018 - 15:57 WIB

Dana Saksi Tanggungan Parpol, Bukan Negara

Indonesia Corruption Watch (ICW) menolak keras usulan Komisi II DPR RI agar dana saksi dari parpol pada Pemilu 2019 ditanggung ...
Hukum - Rabu, 17 Oktober 2018 - 15:40 WIB

Soal Meikarta, KPK Buka Kemungkinan Tersangkakan Lippo Group

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) membuka kemungkinan menjerat Lippo Group selaku korporasi sebagai tersangka. Hal ini lantaran KPK memiliki komitmen yang ...
Peristiwa - Rabu, 17 Oktober 2018 - 14:01 WIB

Ruang DPR Ditembak Lagi, Ini Kata Ibas

Para anggota DPR RI kembali digegerkan dengan penembakan lewat kaca ruangan.Kali ini korbannya adalah ruang kerja 1008, yang ditempati Vivi ...
Peristiwa - Rabu, 17 Oktober 2018 - 13:44 WIB

Pengakuan Kader PAN Soal Penembakan di Ruangannya

Ruang kerja anggota DPR RI dari Fraksi PAN Totok Daryanto dihantam peluru. Peristiwa penembakan itu terjadi di lantai 20 nomor ...