Selasa, 21 November 2017 | 17.10 WIB
KiniNEWS>Nasional>Politik>DPR Harus Pintar Memilah Informasi Yang Dibuka ke Publik

DPR Harus Pintar Memilah Informasi Yang Dibuka ke Publik

Reporter : Bayu Putra | Rabu, 8 November 2017 - 20:03 WIB

IMG-27754

Seminar informasi publik. (Ist)

Jakarta, kini.co.id – Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Setjen dan Badan Keahlian DPR RI, menggelar seminar ‘Keterbukaan Informasi Publik” dengan menghadirkan pembicara Komisioner Komisi Informasi Pusat Henny S Widyaningsih, di Gedung Parlemen DPR RI Senayan, Jakarta (8/11).

DPR memprakarsai sendiri seminar itu sebelum pihaknya yang meminta untuk mengumpulkan para internal yang bergerak dibidang keterbukaan informasi untuk menyamakan bahasa dan persepsi tentang keterbukaan informasi.

Henny menyambut baik digelarnya seminar itu. “Keterbukaan informasi bukanlah tugas satu atau dua orang, ini adalah tugas bersama disegala bidang. PPID tidak bisa bekerja sendiri, dia harus dibantu oleh sub-sub yang dibawahnya. Kalau tidak ada persamaan persepsi, maka akan sulit,” ucap Henny.

Henny menyatakan, lembaga DPR begitu besar dan banyak kewajiban yang harus dilaksanakan sesuai dengan Undang-Undang KIP.

Oleh karenanya ia menyambut baik sekali digelarnya acara seminar tersebut, dalam rangka untuk memberikan persamaan persepsi kepada semua pihak.

“Karena kalau sudah sama persepsinya tinggal disampaikan mengenai kewajiban-kewajibannya, lalu akan di support sepenuhnya,” ujarnya.

Henny menjelaskan bahwa Komisi Informasi Pusat setiap tahun memberikan peringkat kepada Badan Publik termasuk DPR, dan pada bulan Desember 2017 baru akan dilaksanakan.

“DPR sebagai lembaga yang sangat strategis milik rakyat, dan semua informasi harus milik rakyat. Hanya harus pandai-pandailah memilah informasi yang dapat dibuka,” katanya.

Sebab menurut dia, sesuai dengan Undang-Undang KIP tidak semua informasi harus dibuka.

“Semua informasi memang buat publik, tetapi ada yang wajib ditutup. Untuk itu kita harus menyamakan persepsi terlebih dahulu, mana informasi yang boleh dibuka dan mana yang tidak,” paparnya.

Editor: Fatimah

KOMENTAR ANDA
Berita Nasional Terkini Lainnya
Pilgub Jatim, Khofifah-Emil Dardak diusung Demokrat
Politik - Selasa, 21 November 2017 - 15:58 WIB

Pilgub Jatim, Khofifah-Emil Dardak diusung Demokrat

Foto Khofifah Indar Parawansa dan Emil Elistianto Dardak didampingi Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono dan Ketua DPD Jatim ...
Takut Dilaporkan ke Polisi, Farhat Abbas Minta Perlindungan KPK
Hukum - Selasa, 21 November 2017 - 14:57 WIB

Takut Dilaporkan ke Polisi, Farhat Abbas Minta Perlindungan KPK

Pengacara Farhat Abbas memenuhi panggilan penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan menjalani pemeriksaan kurang lebih dua jam.Farhat Abbas memenuhi panggilan ...
KPK ingin geledah DPR, Agus Hermanto: Harus ada ijin
Politik - Selasa, 21 November 2017 - 14:53 WIB

KPK ingin geledah DPR, Agus Hermanto: Harus ada ijin

Wakil Ketua DPR Agus Hermanto mengatakan niat Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang ingin menggeledah DPR terutama ruang kerja Ketua DPR ...
Jetstar operasikan penerbangan perdana ke Okinawa
Ekonomi - Selasa, 21 November 2017 - 14:47 WIB

Jetstar operasikan penerbangan perdana ke Okinawa

Penerbangan perdana Jetstar Asia 3K791 dari Singapura ke Okinawa hari ini, Selasa (21/11) mendarat di Naha International Airport. Penerbangan ini ...
Hingga akhir tahun, Citilink targetkan 13 juta penumpang
Ekonomi - Selasa, 21 November 2017 - 14:17 WIB

Hingga akhir tahun, Citilink targetkan 13 juta penumpang

PT Citilink Indonesia menargetkan jumlah penumpang mencapai 13 juta hingga akhir tahun 2017, hingga September 2017 lalu, jumlah penumpang Citilink ...
Polisi surati KPK untuk periksa Setya Novanto
Peristiwa - Selasa, 21 November 2017 - 13:38 WIB

Polisi surati KPK untuk periksa Setya Novanto

Kepolisian Daerah Polda Metro Jaya melayangkan surat izin untuk melakukan pemeriksaan terhadap Ketua DPR Setya Novanto yang kini menjadi tahanan ...