Senin, 26 Februari 2018 | 06.13 WIB
KiniNEWS>Nasional>Hukum>KPK Ogah Komentari Putusan PT yang Tolak Keterlibatan Setya Novanto di Kasus e-KTP

KPK Ogah Komentari Putusan PT yang Tolak Keterlibatan Setya Novanto di Kasus e-KTP

Reporter : Fadilah | Rabu, 8 November 2017 - 23:01 WIB

IMG-27757

Gedung Komisi Pemberantasan Korupsi. KiniNews/Dok

Jakarta, kini.co.id – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) belum mau berkomentar banyak soal putusan Hakim Pengadilan Tinggi DKI Jakarta atas perkara e-KTP (Kartu Tanda Penduduk berbasis elektronik) dengan terdakwa Irman dan Sugiharto.

“Sebab putusan dalam format tercetak atau resminya belum kami terima,” tutur Jubir KPK, Febri Diansyah di Jakarta, Rabu, (8/11).

Febri membenarkan pihaknya telah membaca putusan tersebut dari laman http://putusan.mahkamahagung.go.id/, yang mana ada sejumlah memori banding yang tidak dikabulkan.

“Namun apakah kemudian akan masih perlu dilakukan upaya hukum lebih lanjut atau tidak tentu kami membutuhkan waktu untuk mempelajari lebih lanjut terkait hal itu,” pungkas Febri.

Untuk diketahui, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi DKI Jakarta menolak memori banding Jaksa Penuntut Umum KPK mengenai keterlibatan Ketua DPR RI Setya Novanto dalam perkara e-KTP.

“Menimbang dari pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat keberatan-keberatan Jaksa Penuntut Umum pada Komisi Pemberantasan Korupsi yang termuat dalam memorinya untuk poin a s/d c  tidak beralasan untuk dipertimbangkan sedangkan untuk poin d Majelis Hakim Tingkat Banding telah mempertimbangkannya sebagaimana tersebut diatas yang mana para terdakwa dihukum pidana tambahan berupa membayar uang pengganti,” demikian Vonis PT DKI Jakarta sebagaimana dikutip dari demikian laman putusan.mahkamahagung.go.id.

Adapun butir a-c memori banding JPU adalah: 

a. Menyatakan Setya Novanto dan Drajat Wisnu Setyawan sebagai kawan peserta

b. Menetapkan nama-nama sebagaimana tersebut dalam uraian di atas sebagai pihak yang diuntungkan karena perbuatan terdakwa

c. Menyatakan tidak mempertimbangkan pencabutan BAP Miryam S Haryani dan tetap menggunakan keterangan Miryam S Hariyani yang diberikan di depan penyidik sebagai alat bukti yang sah.

Putusan banding itu adalah vonis banding terhadap mantan Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) Kemendagri Irman dan mantan Direktur Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan (PIAK) Kemendagri Sugiharto yang diputuskan pada 2 November 2017.

Jika KPK dan pihak terdakwa menerima putusan tersebut, maka praktis putusan itu merubah putusan Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan  Negeri  Jakarta  Pusat  Nomor    41/Pid.Sus/TPK/2017/PN.Jkt.Pst tanggal 20 Juli 2017.

“Kasasi atau tidak terima atau tidak, butuh pelajari lebih lanjut hal itu,” tandas Febri. []

Editor: Rakisa

KOMENTAR ANDA
Berita Nasional Terkini Lainnya
Bawaslu berhentikan sementara Ketua Panwaslu Garut
Hukum - Minggu, 25 Februari 2018 - 19:26 WIB

Bawaslu berhentikan sementara Ketua Panwaslu Garut

Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) memberhentikan sementara Ketua Panwaslu Kabupaten Garut, Heri Hasan Basri yang terjerat OTT Satgas Anti Money Politik ...
Banjir landa sejumlah wilayah di pulau Jawa
Peristiwa - Sabtu, 24 Februari 2018 - 20:58 WIB

Banjir landa sejumlah wilayah di pulau Jawa

Kepala Pusat Data, Informasi, dan Hubungan Masyarakat Badan Nasional Penanggulangan Bencana Sutopo Purwo Nugroho mengatakan banjir melanda sejumlah daerah di ...
Jalur kereta Cirebon-Tegal sudah bisa dilintasi
Peristiwa - Sabtu, 24 Februari 2018 - 20:51 WIB

Jalur kereta Cirebon-Tegal sudah bisa dilintasi

Petak jalan rel kereta api di kilometer 185 + 500 sampai dengan 186 + 600 (Stasiun Tanjung - Stasiun Losari  ...
Puan sebut PDI-P kantongi cawapres pendamping Jokowi
Politik - Sabtu, 24 Februari 2018 - 17:25 WIB

Puan sebut PDI-P kantongi cawapres pendamping Jokowi

Ketua Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrasi Indonesia (PDI) Perjuangan Puan Maharani mengatakan partainya telah mengantongi kriteria dan nama-nama calon wakil ...
Bangun infrastruktur, Angkasa Pura I gelontorkan Rp18,8 triliun
Ekonomi - Sabtu, 24 Februari 2018 - 17:19 WIB

Bangun infrastruktur, Angkasa Pura I gelontorkan Rp18,8 triliun

PT Angkasa Pura I (Persero) di 2018 akan menginvestasikan Rp18,8 triliun untuk membangun sejumlah infrastruktur bandar udara untuk perbaikan dan ...
PBB Tak Lolos, Yusril Kekeuh Polisikan Komisioner KPU
Hukum - Sabtu, 24 Februari 2018 - 14:17 WIB

PBB Tak Lolos, Yusril Kekeuh Polisikan Komisioner KPU

Tak terima partainya tak lolos verifikasi, Ketua Umum DPP Partai Bulan Bintang (PBB) Yusril Izha Mahendra kekeuh akan menyeret seluruh ...