Jumat, 19 Oktober 2018 | 17.10 WIB
KiniNEWS>Nasional>Hukum>KPK Ogah Komentari Putusan PT yang Tolak Keterlibatan Setya Novanto di Kasus e-KTP

KPK Ogah Komentari Putusan PT yang Tolak Keterlibatan Setya Novanto di Kasus e-KTP

Reporter : Restu Fadilah | Rabu, 8 November 2017 - 23:01 WIB

IMG-27757

Gedung Komisi Pemberantasan Korupsi. KiniNews/Dok

Jakarta, kini.co.id – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) belum mau berkomentar banyak soal putusan Hakim Pengadilan Tinggi DKI Jakarta atas perkara e-KTP (Kartu Tanda Penduduk berbasis elektronik) dengan terdakwa Irman dan Sugiharto.

“Sebab putusan dalam format tercetak atau resminya belum kami terima,” tutur Jubir KPK, Febri Diansyah di Jakarta, Rabu, (8/11).

Febri membenarkan pihaknya telah membaca putusan tersebut dari laman http://putusan.mahkamahagung.go.id/, yang mana ada sejumlah memori banding yang tidak dikabulkan.

“Namun apakah kemudian akan masih perlu dilakukan upaya hukum lebih lanjut atau tidak tentu kami membutuhkan waktu untuk mempelajari lebih lanjut terkait hal itu,” pungkas Febri.

Untuk diketahui, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi DKI Jakarta menolak memori banding Jaksa Penuntut Umum KPK mengenai keterlibatan Ketua DPR RI Setya Novanto dalam perkara e-KTP.

“Menimbang dari pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat keberatan-keberatan Jaksa Penuntut Umum pada Komisi Pemberantasan Korupsi yang termuat dalam memorinya untuk poin a s/d c  tidak beralasan untuk dipertimbangkan sedangkan untuk poin d Majelis Hakim Tingkat Banding telah mempertimbangkannya sebagaimana tersebut diatas yang mana para terdakwa dihukum pidana tambahan berupa membayar uang pengganti,” demikian Vonis PT DKI Jakarta sebagaimana dikutip dari demikian laman putusan.mahkamahagung.go.id.

Adapun butir a-c memori banding JPU adalah: 

a. Menyatakan Setya Novanto dan Drajat Wisnu Setyawan sebagai kawan peserta

b. Menetapkan nama-nama sebagaimana tersebut dalam uraian di atas sebagai pihak yang diuntungkan karena perbuatan terdakwa

c. Menyatakan tidak mempertimbangkan pencabutan BAP Miryam S Haryani dan tetap menggunakan keterangan Miryam S Hariyani yang diberikan di depan penyidik sebagai alat bukti yang sah.

Putusan banding itu adalah vonis banding terhadap mantan Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) Kemendagri Irman dan mantan Direktur Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan (PIAK) Kemendagri Sugiharto yang diputuskan pada 2 November 2017.

Jika KPK dan pihak terdakwa menerima putusan tersebut, maka praktis putusan itu merubah putusan Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan  Negeri  Jakarta  Pusat  Nomor    41/Pid.Sus/TPK/2017/PN.Jkt.Pst tanggal 20 Juli 2017.

“Kasasi atau tidak terima atau tidak, butuh pelajari lebih lanjut hal itu,” tandas Febri. []

Editor: Rakisa

KOMENTAR ANDA
Berita Nasional Terkini Lainnya
Peristiwa - Jumat, 19 Oktober 2018 - 14:29 WIB

Ketua DPR Pastikan Insiden Peluru Nyasar Bukan Ulah Teroris

Ketua DPR RI, Bambang Soesatyo (Bamsoet) memastikan insiden peluru nyasar di beberapa ruang kerja anggota dewan tidak terkait dengan aksi ...
Hukum - Jumat, 19 Oktober 2018 - 13:51 WIB

Masa Tahanan Eks Dirut Pertamina Diperpanjang 40 Hari

Masa tahanan Eks Dirut PT Pertamina (Persero), Karen Galaila Agustiawan diperpanjang sampai 22 November 2018. Kejaksaan Agung melakukan perpanjangan masa ...
Politik - Jumat, 19 Oktober 2018 - 13:39 WIB

DPR Sebut Pemasangan Kaca Anti Peluru Bisa Batal

Ketua Badan Urusan Rumah Tangga (BURT) DPR Anton Sihombing mengatakan, wacana pemasangan kaca antipeluru di Gedung Nusantara I DPR bisa ...
Politik - Jumat, 19 Oktober 2018 - 13:30 WIB

Awas, Libatkan Anak Kampanye Politik Bisa Dipidana

Anak-anak tidak diperkenankan untuk terlibat dalam kegiatan politik. Jika para orangtua melibatkan anaknya dalam kegiatan politik seperti kampanye atau apapun, ...
Politik - Jumat, 19 Oktober 2018 - 12:06 WIB

Incar Kursi Wagub DKI, Gerindra-PKS Yakin Tetap Mesra

Sepeninggal Sandiaga Uno, kursi Wakil Gubernur DKI kini menjadi incaran. Adalah dua partai yakni PKS dan Gerindra yang kini masih ...
Politik - Jumat, 19 Oktober 2018 - 11:30 WIB

Resolusi Dunia Yang Lebih Aman, Damai, dan Berkeadilan di IPU 139

Delegasi Indonesia yang dipimpin Wakil Ketua DPR Agus Hermanto dan Fadli Zon, Ketua BKSAP Nurhayati Ali Assegaf dan Wakil Ketua ...