Selasa, 21 November 2017 | 17.10 WIB
KiniNEWS>Nasional>Hukum>KPK Ogah Komentari Putusan PT yang Tolak Keterlibatan Setya Novanto di Kasus e-KTP

KPK Ogah Komentari Putusan PT yang Tolak Keterlibatan Setya Novanto di Kasus e-KTP

Reporter : Fadilah | Rabu, 8 November 2017 - 23:01 WIB

IMG-27757

Gedung Komisi Pemberantasan Korupsi. KiniNews/Dok

Jakarta, kini.co.id – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) belum mau berkomentar banyak soal putusan Hakim Pengadilan Tinggi DKI Jakarta atas perkara e-KTP (Kartu Tanda Penduduk berbasis elektronik) dengan terdakwa Irman dan Sugiharto.

“Sebab putusan dalam format tercetak atau resminya belum kami terima,” tutur Jubir KPK, Febri Diansyah di Jakarta, Rabu, (8/11).

Febri membenarkan pihaknya telah membaca putusan tersebut dari laman http://putusan.mahkamahagung.go.id/, yang mana ada sejumlah memori banding yang tidak dikabulkan.

“Namun apakah kemudian akan masih perlu dilakukan upaya hukum lebih lanjut atau tidak tentu kami membutuhkan waktu untuk mempelajari lebih lanjut terkait hal itu,” pungkas Febri.

Untuk diketahui, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi DKI Jakarta menolak memori banding Jaksa Penuntut Umum KPK mengenai keterlibatan Ketua DPR RI Setya Novanto dalam perkara e-KTP.

“Menimbang dari pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat keberatan-keberatan Jaksa Penuntut Umum pada Komisi Pemberantasan Korupsi yang termuat dalam memorinya untuk poin a s/d c  tidak beralasan untuk dipertimbangkan sedangkan untuk poin d Majelis Hakim Tingkat Banding telah mempertimbangkannya sebagaimana tersebut diatas yang mana para terdakwa dihukum pidana tambahan berupa membayar uang pengganti,” demikian Vonis PT DKI Jakarta sebagaimana dikutip dari demikian laman putusan.mahkamahagung.go.id.

Adapun butir a-c memori banding JPU adalah: 

a. Menyatakan Setya Novanto dan Drajat Wisnu Setyawan sebagai kawan peserta

b. Menetapkan nama-nama sebagaimana tersebut dalam uraian di atas sebagai pihak yang diuntungkan karena perbuatan terdakwa

c. Menyatakan tidak mempertimbangkan pencabutan BAP Miryam S Haryani dan tetap menggunakan keterangan Miryam S Hariyani yang diberikan di depan penyidik sebagai alat bukti yang sah.

Putusan banding itu adalah vonis banding terhadap mantan Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) Kemendagri Irman dan mantan Direktur Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan (PIAK) Kemendagri Sugiharto yang diputuskan pada 2 November 2017.

Jika KPK dan pihak terdakwa menerima putusan tersebut, maka praktis putusan itu merubah putusan Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan  Negeri  Jakarta  Pusat  Nomor    41/Pid.Sus/TPK/2017/PN.Jkt.Pst tanggal 20 Juli 2017.

“Kasasi atau tidak terima atau tidak, butuh pelajari lebih lanjut hal itu,” tandas Febri. []

Editor: Rakisa

KOMENTAR ANDA
Berita Nasional Terkini Lainnya
Pilgub Jatim, Khofifah-Emil Dardak diusung Demokrat
Politik - Selasa, 21 November 2017 - 15:58 WIB

Pilgub Jatim, Khofifah-Emil Dardak diusung Demokrat

Foto Khofifah Indar Parawansa dan Emil Elistianto Dardak didampingi Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono dan Ketua DPD Jatim ...
Takut Dilaporkan ke Polisi, Farhat Abbas Minta Perlindungan KPK
Hukum - Selasa, 21 November 2017 - 14:57 WIB

Takut Dilaporkan ke Polisi, Farhat Abbas Minta Perlindungan KPK

Pengacara Farhat Abbas memenuhi panggilan penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan menjalani pemeriksaan kurang lebih dua jam.Farhat Abbas memenuhi panggilan ...
KPK ingin geledah DPR, Agus Hermanto: Harus ada ijin
Politik - Selasa, 21 November 2017 - 14:53 WIB

KPK ingin geledah DPR, Agus Hermanto: Harus ada ijin

Wakil Ketua DPR Agus Hermanto mengatakan niat Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang ingin menggeledah DPR terutama ruang kerja Ketua DPR ...
Jetstar operasikan penerbangan perdana ke Okinawa
Ekonomi - Selasa, 21 November 2017 - 14:47 WIB

Jetstar operasikan penerbangan perdana ke Okinawa

Penerbangan perdana Jetstar Asia 3K791 dari Singapura ke Okinawa hari ini, Selasa (21/11) mendarat di Naha International Airport. Penerbangan ini ...
Hingga akhir tahun, Citilink targetkan 13 juta penumpang
Ekonomi - Selasa, 21 November 2017 - 14:17 WIB

Hingga akhir tahun, Citilink targetkan 13 juta penumpang

PT Citilink Indonesia menargetkan jumlah penumpang mencapai 13 juta hingga akhir tahun 2017, hingga September 2017 lalu, jumlah penumpang Citilink ...
Polisi surati KPK untuk periksa Setya Novanto
Peristiwa - Selasa, 21 November 2017 - 13:38 WIB

Polisi surati KPK untuk periksa Setya Novanto

Kepolisian Daerah Polda Metro Jaya melayangkan surat izin untuk melakukan pemeriksaan terhadap Ketua DPR Setya Novanto yang kini menjadi tahanan ...