Senin, 26 Februari 2018 | 06.20 WIB
KiniNEWS>Nasional>Politik>Aliran Kepercayaan Masuk Ke KTP, DPR : Tunggu Revisi UU Adminduk

Aliran Kepercayaan Masuk Ke KTP, DPR : Tunggu Revisi UU Adminduk

Reporter : Bayu Putra | Kamis, 9 November 2017 - 08:56 WIB

IMG-27761

Ilustrasi e-KTP.

Jakarta, kini.co.id – Komisi II DPR RI menilai pelaksanaan putusan Mahkamah Konstitusi soal aliran kepercayaan dicantumkan pada kolom agama di KTP harus menunggu revisi Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (UU Adminduk).

“Kalau saya melihat berdasarkan UU dan ketentuan di dalam pasal-pasalnya, maka tentu kita harus ada revisi, dan perubahan dalam UU itu,” kata Ketua Komisi II DPR Zainuddin Amali Kepada Kini.co.id di Jakarta (9/11).

Menurutnya, tidak ada cara lain untuk melaksanakan Putusan MK itu kecuali dilakukan revisi UU Adminduk karena harus ada panduan hukumnya melaksanakan putusan tersebut.

“Kalau tidak direvisi bagaimana mau melaksanakan putusan itu, sehingga harus ada panduan undang-undangnya, karena undang-undang sekarang tidak memungkinkan,” ujar politisi Partai Golkar ini.

Selain itu, Amali mengatakan, Komisi II DPR akan memanggil Kementerian Dalam Negeri untuk membicarakan teknis pelaksanaannya. Pemanggilan tersebut direncakan seusai masa reses anggota DPR.

“Keputusan MK ini final dan mengikat, kami harus mematuhi dan akan bicara dengan Kementerian Dalam Negeri bagaimana teknis pelaksanannya,” ujarnya.

Anggota Komisi II DPR lainnya Achmad Baidowi mengatakan wacana revisi UU Adminduk sifatnya sangat dinamis, sehingga belum bisa ditentukan apakah revisi terbatas atau menyeluruh, tergantung kesepakatan DPR dan Pemerintah.

“Kalau UU Administrasi Kependudukan direvisi, apakah terbatas atau menyeluruh harus didiskusikan, dicari aspek-aspek lain yang selama ini menjadi kelemahan UU Kependudukan,” kata Achmad Baidowi.

Awiek, sapaannya, mengatakan, kalau revisinya terbatas maka dilakukan terhadap pasal-pasal yang terdampak Putusan MK. Namun, ujarnya, bila pasal-pasal yang direvisi hanya terdampak Putusan MK, maka tidak terlalu banyak sehingga yang perlu ditinjau ulang adalah kesiapan infrastruktur KTP Elektronik.

“Tentunya usulan revisi itu belum masuk Program Legislasi Nasional, nanti dibahas dahulu antara Komisi II DPR dengan Pemerintah, apakah menjadi usul inisiatif DPR atau usul inisiatif Pemerintah,” ujarnya.

Sebelumnya, MK memutuskan mengabulkan permohonan para pemohon uji materi terkait UU Adminduk. Kata ‘agama’ yang ada pada Pasal 61 ayat (1) dan Pasal 64 ayat (1) UU Adminduk dinyatakan bertentangan dengan UUD NRI 1945 sepanjang tidak dimaknai termasuk ‘kepercayaan’.

“Majelis hakim mengabulkan permohonan para pemohon untuk seluruhnya,” ujar Ketua Hakim MK Arief Hidayat ketika membacakan putusan di Ruang Sidang MK, Jakarta Pusat, Selasa (7/11).

Arief melanjutkan, majelis hakim menyatakan kata ‘agama’ dalam pasal 61 Ayat (1) serta pasal 64 ayat (1) UU No. 23/2006 tentang Adminduk bertentangan dengan UUD’45 dan tidak mempunyai kekuatan hukum. Mengikat secara bersyarat sepanjang tidak termasuk “kepercayaan”.

Majelis hakim juga menyatakan pasal 61 ayat (2) dan 64 ayat (5) bertentangan dengan UUD’45 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Uji materi terhadap pasal-pasal tersebut diajukan oleh empat orang pemohon, mereka adalah Nggay Mehang Tana, Pagar Demanra Sirait, Arnol Purba, dan Carlim.

Editor: Fatimah

KOMENTAR ANDA
Berita Nasional Terkini Lainnya
Bawaslu berhentikan sementara Ketua Panwaslu Garut
Hukum - Minggu, 25 Februari 2018 - 19:26 WIB

Bawaslu berhentikan sementara Ketua Panwaslu Garut

Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) memberhentikan sementara Ketua Panwaslu Kabupaten Garut, Heri Hasan Basri yang terjerat OTT Satgas Anti Money Politik ...
Banjir landa sejumlah wilayah di pulau Jawa
Peristiwa - Sabtu, 24 Februari 2018 - 20:58 WIB

Banjir landa sejumlah wilayah di pulau Jawa

Kepala Pusat Data, Informasi, dan Hubungan Masyarakat Badan Nasional Penanggulangan Bencana Sutopo Purwo Nugroho mengatakan banjir melanda sejumlah daerah di ...
Jalur kereta Cirebon-Tegal sudah bisa dilintasi
Peristiwa - Sabtu, 24 Februari 2018 - 20:51 WIB

Jalur kereta Cirebon-Tegal sudah bisa dilintasi

Petak jalan rel kereta api di kilometer 185 + 500 sampai dengan 186 + 600 (Stasiun Tanjung - Stasiun Losari  ...
Puan sebut PDI-P kantongi cawapres pendamping Jokowi
Politik - Sabtu, 24 Februari 2018 - 17:25 WIB

Puan sebut PDI-P kantongi cawapres pendamping Jokowi

Ketua Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrasi Indonesia (PDI) Perjuangan Puan Maharani mengatakan partainya telah mengantongi kriteria dan nama-nama calon wakil ...
Bangun infrastruktur, Angkasa Pura I gelontorkan Rp18,8 triliun
Ekonomi - Sabtu, 24 Februari 2018 - 17:19 WIB

Bangun infrastruktur, Angkasa Pura I gelontorkan Rp18,8 triliun

PT Angkasa Pura I (Persero) di 2018 akan menginvestasikan Rp18,8 triliun untuk membangun sejumlah infrastruktur bandar udara untuk perbaikan dan ...
PBB Tak Lolos, Yusril Kekeuh Polisikan Komisioner KPU
Hukum - Sabtu, 24 Februari 2018 - 14:17 WIB

PBB Tak Lolos, Yusril Kekeuh Polisikan Komisioner KPU

Tak terima partainya tak lolos verifikasi, Ketua Umum DPP Partai Bulan Bintang (PBB) Yusril Izha Mahendra kekeuh akan menyeret seluruh ...