Selasa, 21 November 2017 | 17.06 WIB
KiniNEWS>Nasional>Politik>Aliran Kepercayaan Masuk Ke KTP, DPR : Tunggu Revisi UU Adminduk

Aliran Kepercayaan Masuk Ke KTP, DPR : Tunggu Revisi UU Adminduk

Reporter : Bayu Putra | Kamis, 9 November 2017 - 08:56 WIB

IMG-27761

(Ilustrasi)

Jakarta, kini.co.id – Komisi II DPR RI menilai pelaksanaan putusan Mahkamah Konstitusi soal aliran kepercayaan dicantumkan pada kolom agama di KTP harus menunggu revisi Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (UU Adminduk).

“Kalau saya melihat berdasarkan UU dan ketentuan di dalam pasal-pasalnya, maka tentu kita harus ada revisi, dan perubahan dalam UU itu,” kata Ketua Komisi II DPR Zainuddin Amali Kepada Kini.co.id di Jakarta (9/11).

Menurutnya, tidak ada cara lain untuk melaksanakan Putusan MK itu kecuali dilakukan revisi UU Adminduk karena harus ada panduan hukumnya melaksanakan putusan tersebut.

“Kalau tidak direvisi bagaimana mau melaksanakan putusan itu, sehingga harus ada panduan undang-undangnya, karena undang-undang sekarang tidak memungkinkan,” ujar politisi Partai Golkar ini.

Selain itu, Amali mengatakan, Komisi II DPR akan memanggil Kementerian Dalam Negeri untuk membicarakan teknis pelaksanaannya. Pemanggilan tersebut direncakan seusai masa reses anggota DPR.

“Keputusan MK ini final dan mengikat, kami harus mematuhi dan akan bicara dengan Kementerian Dalam Negeri bagaimana teknis pelaksanannya,” ujarnya.

Anggota Komisi II DPR lainnya Achmad Baidowi mengatakan wacana revisi UU Adminduk sifatnya sangat dinamis, sehingga belum bisa ditentukan apakah revisi terbatas atau menyeluruh, tergantung kesepakatan DPR dan Pemerintah.

“Kalau UU Administrasi Kependudukan direvisi, apakah terbatas atau menyeluruh harus didiskusikan, dicari aspek-aspek lain yang selama ini menjadi kelemahan UU Kependudukan,” kata Achmad Baidowi.

Awiek, sapaannya, mengatakan, kalau revisinya terbatas maka dilakukan terhadap pasal-pasal yang terdampak Putusan MK. Namun, ujarnya, bila pasal-pasal yang direvisi hanya terdampak Putusan MK, maka tidak terlalu banyak sehingga yang perlu ditinjau ulang adalah kesiapan infrastruktur KTP Elektronik.

“Tentunya usulan revisi itu belum masuk Program Legislasi Nasional, nanti dibahas dahulu antara Komisi II DPR dengan Pemerintah, apakah menjadi usul inisiatif DPR atau usul inisiatif Pemerintah,” ujarnya.

Sebelumnya, MK memutuskan mengabulkan permohonan para pemohon uji materi terkait UU Adminduk. Kata ‘agama’ yang ada pada Pasal 61 ayat (1) dan Pasal 64 ayat (1) UU Adminduk dinyatakan bertentangan dengan UUD NRI 1945 sepanjang tidak dimaknai termasuk ‘kepercayaan’.

“Majelis hakim mengabulkan permohonan para pemohon untuk seluruhnya,” ujar Ketua Hakim MK Arief Hidayat ketika membacakan putusan di Ruang Sidang MK, Jakarta Pusat, Selasa (7/11).

Arief melanjutkan, majelis hakim menyatakan kata ‘agama’ dalam pasal 61 Ayat (1) serta pasal 64 ayat (1) UU No. 23/2006 tentang Adminduk bertentangan dengan UUD’45 dan tidak mempunyai kekuatan hukum. Mengikat secara bersyarat sepanjang tidak termasuk “kepercayaan”.

Majelis hakim juga menyatakan pasal 61 ayat (2) dan 64 ayat (5) bertentangan dengan UUD’45 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Uji materi terhadap pasal-pasal tersebut diajukan oleh empat orang pemohon, mereka adalah Nggay Mehang Tana, Pagar Demanra Sirait, Arnol Purba, dan Carlim.

Editor: Fatimah

KOMENTAR ANDA
Berita Nasional Terkini Lainnya
Pilgub Jatim, Khofifah-Emil Dardak diusung Demokrat
Politik - Selasa, 21 November 2017 - 15:58 WIB

Pilgub Jatim, Khofifah-Emil Dardak diusung Demokrat

Foto Khofifah Indar Parawansa dan Emil Elistianto Dardak didampingi Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono dan Ketua DPD Jatim ...
Takut Dilaporkan ke Polisi, Farhat Abbas Minta Perlindungan KPK
Hukum - Selasa, 21 November 2017 - 14:57 WIB

Takut Dilaporkan ke Polisi, Farhat Abbas Minta Perlindungan KPK

Pengacara Farhat Abbas memenuhi panggilan penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan menjalani pemeriksaan kurang lebih dua jam.Farhat Abbas memenuhi panggilan ...
KPK ingin geledah DPR, Agus Hermanto: Harus ada ijin
Politik - Selasa, 21 November 2017 - 14:53 WIB

KPK ingin geledah DPR, Agus Hermanto: Harus ada ijin

Wakil Ketua DPR Agus Hermanto mengatakan niat Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang ingin menggeledah DPR terutama ruang kerja Ketua DPR ...
Jetstar operasikan penerbangan perdana ke Okinawa
Ekonomi - Selasa, 21 November 2017 - 14:47 WIB

Jetstar operasikan penerbangan perdana ke Okinawa

Penerbangan perdana Jetstar Asia 3K791 dari Singapura ke Okinawa hari ini, Selasa (21/11) mendarat di Naha International Airport. Penerbangan ini ...
Hingga akhir tahun, Citilink targetkan 13 juta penumpang
Ekonomi - Selasa, 21 November 2017 - 14:17 WIB

Hingga akhir tahun, Citilink targetkan 13 juta penumpang

PT Citilink Indonesia menargetkan jumlah penumpang mencapai 13 juta hingga akhir tahun 2017, hingga September 2017 lalu, jumlah penumpang Citilink ...
Polisi surati KPK untuk periksa Setya Novanto
Peristiwa - Selasa, 21 November 2017 - 13:38 WIB

Polisi surati KPK untuk periksa Setya Novanto

Kepolisian Daerah Polda Metro Jaya melayangkan surat izin untuk melakukan pemeriksaan terhadap Ketua DPR Setya Novanto yang kini menjadi tahanan ...