Selasa, 21 November 2017 | 17.12 WIB
KiniNEWS>Nasional>Politik>Komisi XI DPR Minta UU PNBP Baru Tidak Membenani Rakyat

Komisi XI DPR Minta UU PNBP Baru Tidak Membenani Rakyat

Reporter : Bayu Putra | Kamis, 9 November 2017 - 11:52 WIB

IMG-27763

Gedung DPR/MPR RI. (KiniNews/Bayu Putra)

Jakarta, kini.co.id – Anggota Komisi XI DPR Fraksi PKS Ecky Awal Mucharam menegaskan, UU Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang baru harus dipastikan tidak membebani rakyat.

“UU PNBP tidak boleh menjadikan negara bebas mengambil pungutan atas pelayanan yang diberikan kepada rakyatnya,” tegas Ecky, dalam keterangan tertulisnya yang di terima wartawan di Jakarta, Kamis (9/11/2017).

Dijelaskan, objek PNBP selama ini ialah pelayanan publik yang diberikan oleh negara mulai dari yang bersifat kebutuhan dasar seperti pendidikan dan kesehatan hingga yang bersifat administratif.

“Di sini lah kita harus jeli dalam merumuskan, jangan sampai UU PNBP menjadi celah bagi pemerintah untuk mengurangi tanggung jawabnya dalam menyediakan pelayanan publik yang prima,” ujar Ecky.

Sebab kata Ecky, pelayanan publik adalah amanah konstitusi sebagaimana yang disebutkan dalam pembukaan UUD 1945 yaitu untuk memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa.

Idealnya menurut Ecky, memang pelayanan publik disediakan negara secara cuma-cuma.

Tapi jika kemampuan negara belum memungkinkan, maka ada ruang di mana pengguna layanan dapat diminta kontribusinya untuk membiayai sebagian layanan tersebut.

“Nah secara prinsip, Partai Keadilan Sejahtera ingin agar kontribusi ini seminimal mungkin dan jika betul-betul diperlukan saja untuk meningkatkan kualitas layanan,” ujar politisi PKS itu.

Ecky menambahkan, Selain tak kalah pentingnya dari meminimalisasi pungutan PNBP atas pelayanan publik, juga ingin mengoptimalkan PNBP dari sektor Sumber Daya Alam (SDA) termasuk migas, pertambangan, panas bumi, kehutanan, serta, kelautan dan perikanan.

“PKS memandang optimalisasi PNBP dari sektor-sektor ini sebagai operasionalisasi dari Pasal 33 UUD 1945. PNBP SDA juga penting untuk sustainability atau keberlanjutan pembangunan, mengingat sebagian besar objek pungutannya dari sektor yang ekstraktif atau tak terbaharui,” terang Ecky.

Menurut dia, selama ini PNBP SDA masih jauh dari potensinya. Dalam dua tahun terakhir, PNBP SDA hanya berkontribusi kurang dari setengahnya PNBP.

Di 2015 hanya Rp101 triliun dari Rp256 triliun PNBP dan di 2016 anjlok hingga sebesar Rp65 triliun dari PNBP sebesar Rp262 triliun.

Salah satu contoh kasus terkait PNBP SDA ini ialah temuan di tahun lalu dari hasil audit BPK mengenai tunggakan senilai Rp21 triliun dari lima perusahaan tambang.

Tunggakan ini berasal dari tagihan negara berupa dana hasil produksi batubara (DHPB) atau royalti hasil tambang.

Editor: Fatimah

KOMENTAR ANDA
Berita Nasional Terkini Lainnya
Pilgub Jatim, Khofifah-Emil Dardak diusung Demokrat
Politik - Selasa, 21 November 2017 - 15:58 WIB

Pilgub Jatim, Khofifah-Emil Dardak diusung Demokrat

Foto Khofifah Indar Parawansa dan Emil Elistianto Dardak didampingi Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono dan Ketua DPD Jatim ...
Takut Dilaporkan ke Polisi, Farhat Abbas Minta Perlindungan KPK
Hukum - Selasa, 21 November 2017 - 14:57 WIB

Takut Dilaporkan ke Polisi, Farhat Abbas Minta Perlindungan KPK

Pengacara Farhat Abbas memenuhi panggilan penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan menjalani pemeriksaan kurang lebih dua jam.Farhat Abbas memenuhi panggilan ...
KPK ingin geledah DPR, Agus Hermanto: Harus ada ijin
Politik - Selasa, 21 November 2017 - 14:53 WIB

KPK ingin geledah DPR, Agus Hermanto: Harus ada ijin

Wakil Ketua DPR Agus Hermanto mengatakan niat Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang ingin menggeledah DPR terutama ruang kerja Ketua DPR ...
Jetstar operasikan penerbangan perdana ke Okinawa
Ekonomi - Selasa, 21 November 2017 - 14:47 WIB

Jetstar operasikan penerbangan perdana ke Okinawa

Penerbangan perdana Jetstar Asia 3K791 dari Singapura ke Okinawa hari ini, Selasa (21/11) mendarat di Naha International Airport. Penerbangan ini ...
Hingga akhir tahun, Citilink targetkan 13 juta penumpang
Ekonomi - Selasa, 21 November 2017 - 14:17 WIB

Hingga akhir tahun, Citilink targetkan 13 juta penumpang

PT Citilink Indonesia menargetkan jumlah penumpang mencapai 13 juta hingga akhir tahun 2017, hingga September 2017 lalu, jumlah penumpang Citilink ...
Polisi surati KPK untuk periksa Setya Novanto
Peristiwa - Selasa, 21 November 2017 - 13:38 WIB

Polisi surati KPK untuk periksa Setya Novanto

Kepolisian Daerah Polda Metro Jaya melayangkan surat izin untuk melakukan pemeriksaan terhadap Ketua DPR Setya Novanto yang kini menjadi tahanan ...