Tuesday, 17 July 2018 | 18.42 WIB
KiniNEWS>Nasional>Politik>Komisi III DPR : Pimpinan KPK Tidak Boleh Kebal Hukum

Komisi III DPR : Pimpinan KPK Tidak Boleh Kebal Hukum

Reporter : Bayu Putra | Thursday, 9 November 2017 - 14:01 WIB

IMG-27770

Gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). KiniNews/Rakisa.

Jakarta, kini.co.id – Anggota Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Eddy Wijaya Kusuma menegaskan, Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tak boleh mengacuhkan hukum.

Hal ini termasuk pada proses penyidikan kasus dugaan tindak pidana pembuatan surat palsu dan penyalahgunaan wewenang di Bareskrim Polri.

“Tidak ada orang yang kebal hukum sekalipun Pimpinan KPK,” katanya Melalui pesan singkat di Jakarta, (9/11).

Pria yang merupakan politisi PDI Perjuangan itu mengatakan Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) itu harus segera diproses hingga tuntas.

Menurutnya itu penting guna membuktikan apakah Pimpinan KPK benar-benar orang yang bersih dari pelanggaran hukum atau tidak.

“Ya kalau sudah dikeluarkan, Polri harus mengusutnya apa benar itu terjadi,” ujarnya.

Sebelumnya, Agus Rahardjo dan Saut Situmorang dilaporkan ke Kepolisan dengan kasus dugaan tindak pidana pembuatan surat palsu dan penyalahgunaan wewenang. Ini tampak dari adanya Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) yang diterbitkan pada Selasa (7/11/2017) yang ditandatangani Direktur Tindak Pidana Umum Bareskrim Brigadir Jenderal Herry Rudolf Nahak.

Pada SPDP itu ditulis bahwa penyidik telah menemukan dugaan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 263 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana juncto Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP dan atau Pasal 421 KUHP.

Editor: Fatimah

KOMENTAR ANDA
Berita Nasional Terkini Lainnya
Hukum - Tuesday, 27 March 2018 - 18:22 WIB

KPK Tahan Tujuh Tersangka Kasus Suap DPRD Malang

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) langsung menahan tujuh tersangka kasus dugaan korupsi Malang, Jawa Timur.Ketujuh orang yang dimaksud antara lain enam ...
Peristiwa - Tuesday, 27 March 2018 - 17:47 WIB

Arief Hidayat kembali dilantik jadi hakim MK

Presiden Jokowi kembali melantik Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Arief Hidayat sebagai hakim konstitusi untuk periode kedua, masa bakti 2018-2023. Arief mengucapkan sumpahnya ...
Politik - Tuesday, 27 March 2018 - 17:28 WIB

Bahas RKP 2019, DPD berharap program pemerintah tepat sasaran

Dewan Perwakilan Daerah (DPD) melihat masih banyak kebijakan pembangunan di daerah yang tidak tepat sasaran. Untuk itu, diharapkan pemerintah dapat ...
Politik - Tuesday, 27 March 2018 - 17:18 WIB

PKS siapkan sembilan nama untuk kalahkan Jokowi di Pilpres 2019

Ketua DPP PKS Mardani Ali Sera menyatakan ada sembilan nama yang siap ditawarkan untuk posisi calon presiden atau calon ...
Politik - Tuesday, 27 March 2018 - 16:56 WIB

Awasi Pemilu 2019, Bawaslu Mulai Buka Pendaftaran Pemantau

Tahapan pelaksaan Pemilu legislatif (Pileg) dan Pemilihan Presiden (Pilpres) 2019 sudah mulai berjalan. Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) pun mulai membuka ...
Hukum - Tuesday, 27 March 2018 - 16:48 WIB

Tiga Kandidat Deputi Penindakan Jalani Tes Akhir

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah mengantongi nama-nama calon Deputi Penindakan usai ditinggal Inspektur Heru Winarko yang diangkat Presiden Joko Widodo ...
Place your ads here...