Sabtu, 18 November 2017 | 07.59 WIB
KiniNEWS>Nasional>Politik>Komisi III DPR : Pimpinan KPK Tidak Boleh Kebal Hukum

Komisi III DPR : Pimpinan KPK Tidak Boleh Kebal Hukum

Reporter : Bayu Putra | Kamis, 9 November 2017 - 14:01 WIB

IMG-27770

Gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). KiniNews/Rakisa.

Jakarta, kini.co.id – Anggota Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Eddy Wijaya Kusuma menegaskan, Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tak boleh mengacuhkan hukum.

Hal ini termasuk pada proses penyidikan kasus dugaan tindak pidana pembuatan surat palsu dan penyalahgunaan wewenang di Bareskrim Polri.

“Tidak ada orang yang kebal hukum sekalipun Pimpinan KPK,” katanya Melalui pesan singkat di Jakarta, (9/11).

Pria yang merupakan politisi PDI Perjuangan itu mengatakan Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) itu harus segera diproses hingga tuntas.

Menurutnya itu penting guna membuktikan apakah Pimpinan KPK benar-benar orang yang bersih dari pelanggaran hukum atau tidak.

“Ya kalau sudah dikeluarkan, Polri harus mengusutnya apa benar itu terjadi,” ujarnya.

Sebelumnya, Agus Rahardjo dan Saut Situmorang dilaporkan ke Kepolisan dengan kasus dugaan tindak pidana pembuatan surat palsu dan penyalahgunaan wewenang. Ini tampak dari adanya Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) yang diterbitkan pada Selasa (7/11/2017) yang ditandatangani Direktur Tindak Pidana Umum Bareskrim Brigadir Jenderal Herry Rudolf Nahak.

Pada SPDP itu ditulis bahwa penyidik telah menemukan dugaan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 263 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana juncto Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP dan atau Pasal 421 KUHP.

Editor: Fatimah

KOMENTAR ANDA
Berita Nasional Terkini Lainnya
Buka Munas KAHMI, Jokowi singgung tantangan Negara
Politik - Jumat, 17 November 2017 - 21:59 WIB

Buka Munas KAHMI, Jokowi singgung tantangan Negara

Presiden Jokowi mengaku berbahagia hadir di tengah anggota KAHMI yang terkenal dengan orang-orang yang memiliki kehandalan di segala bidang."KAHMI ...
Mahfud MD tegaskan sikap politik KAHMI independen
Politik - Jumat, 17 November 2017 - 21:06 WIB

Mahfud MD tegaskan sikap politik KAHMI independen

Ketua Umum Korps Alumni Himpunan Mahasiswa Islam (KAHMI), Prof Mahfud MD menegaskan sikap politik organisasinya yang independen dan netral kepada ...
Agar tak kabur lagi, IPW sarankan KPK borgol Setnov
Hukum - Jumat, 17 November 2017 - 19:59 WIB

Agar tak kabur lagi, IPW sarankan KPK borgol Setnov

Indonesia Police Watch (IPW) menilai kasus kecelakaan tunggal yang menimpa Ketua DPR Setya Novanto menjadi blessing in disguise (berkah tersembunyi) bagi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).Pasalnya, PK ...
14 Parpol calon peserta Pemilu 2019 harus perbaiki pendaftaran
Politik - Jumat, 17 November 2017 - 19:39 WIB

14 Parpol calon peserta Pemilu 2019 harus perbaiki pendaftaran

Komisi Pemilihan Umum (KPU) menyampaikan hasil penelitian administrasi terhadap dokumen 14 partai politik (parpol) calon peserta pemilu 2019.Adapun, 14 ...
Warga Diminta Tidak Bertransaksi dengan Valuta Asing
Ekonomi - Jumat, 17 November 2017 - 17:10 WIB

Warga Diminta Tidak Bertransaksi dengan Valuta Asing

Gubernur Bank Indonesia (BI) Agus Martowardojo mengimbau masyarakat menggunakan transaksi di dalam negeri menggunakan Rupiah bukan valuta asing.Hal ini mengingat ...
Ini penjelasan Pemred Metro TV soal Hilman Mattauch
Peristiwa - Jumat, 17 November 2017 - 15:46 WIB

Ini penjelasan Pemred Metro TV soal Hilman Mattauch

Pihak Metro TV memberikan klarifikasinya terkait status Hilman Mattauch yang menyupiri Setya Novanto menggunakan mobil Toyota Fortuner B 1732 ZLO ...