Rabu, 17 Oktober 2018 | 11.16 WIB
KiniNEWS>Nasional>Politik>Komisi III DPR : Pimpinan KPK Tidak Boleh Kebal Hukum

Komisi III DPR : Pimpinan KPK Tidak Boleh Kebal Hukum

Reporter : Bayu Putra | Kamis, 9 November 2017 - 14:01 WIB

IMG-27770

Gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). KiniNews/Rakisa.

Jakarta, kini.co.id – Anggota Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Eddy Wijaya Kusuma menegaskan, Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tak boleh mengacuhkan hukum.

Hal ini termasuk pada proses penyidikan kasus dugaan tindak pidana pembuatan surat palsu dan penyalahgunaan wewenang di Bareskrim Polri.

“Tidak ada orang yang kebal hukum sekalipun Pimpinan KPK,” katanya Melalui pesan singkat di Jakarta, (9/11).

Pria yang merupakan politisi PDI Perjuangan itu mengatakan Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) itu harus segera diproses hingga tuntas.

Menurutnya itu penting guna membuktikan apakah Pimpinan KPK benar-benar orang yang bersih dari pelanggaran hukum atau tidak.

“Ya kalau sudah dikeluarkan, Polri harus mengusutnya apa benar itu terjadi,” ujarnya.

Sebelumnya, Agus Rahardjo dan Saut Situmorang dilaporkan ke Kepolisan dengan kasus dugaan tindak pidana pembuatan surat palsu dan penyalahgunaan wewenang. Ini tampak dari adanya Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) yang diterbitkan pada Selasa (7/11/2017) yang ditandatangani Direktur Tindak Pidana Umum Bareskrim Brigadir Jenderal Herry Rudolf Nahak.

Pada SPDP itu ditulis bahwa penyidik telah menemukan dugaan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 263 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana juncto Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP dan atau Pasal 421 KUHP.

Editor: Fatimah

KOMENTAR ANDA
Berita Nasional Terkini Lainnya
Peristiwa - Rabu, 17 Oktober 2018 - 11:12 WIB

Polisi Sebut Tersangka Tak Bermaksud Tembak Kaca DPR

Peristiwa penembakan kaca kantor DPR RI sempat menghebohkan publik. Netizen pun bertanya apakah ada maksud pembunuhan atau penembakan misterius di ...
Nasional - Rabu, 17 Oktober 2018 - 09:52 WIB

Sidang IPU 139 Jenewa, Jazuli: 36 Negara Tolak Pelegalan LGBT

Anggota Komisi I DPR RI, Jazuli Juwaini menyebut dalam sidang Inter-Parliamentary Union (IPU) 139 di Jenewa sebanyak 36 negara yang ...
Hukum - Rabu, 17 Oktober 2018 - 09:15 WIB

Berkasus Lagi, KPK Pertimbangkan Tuntutan Hukuman Maksimal terhadap Billy Sindoro

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) akan mempertimbangkan tuntutan hukuman maksimal kepada Bos Lippo Group, Billy Sindoro. Hal ini ...
- Selasa, 16 Oktober 2018 - 20:05 WIB

KPK sebut Bupati Bekasi tak sampaikan sedang hamil

Bicara Komisi Pemberantasan Korupsi (Jubir KPK), Febri Diansyah mengatakan bahwa selama menjalani pemeriksaan Bupati Bekasi non-aktif, Neneng Hasnah Yasin tidak ...
Peristiwa - Selasa, 16 Oktober 2018 - 19:59 WIB

Ternyata penembak gedung DPR lulus sertifikasi menembak

KETUA Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Bambang Soesatyo menuturkan bahwa terduga penembak peluru nyasar yang mengenai ruang kerja anggota DPR pada ...
Hukum - Selasa, 16 Oktober 2018 - 19:24 WIB

Meikarta, mengejar mimpi beralas upeti

OPERASI tangkap tangan (OTT) yang dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terhadap sejumlah pejabat di Kabupaten Bekasi, berbuntut pada penetapan tersangka ...