Tuesday, 17 July 2018 | 18.55 WIB
KiniNEWS>Nasional>Politik>DPR Minta Publik Tidak Menuding Ada Pelemahan Terhadap KPK

DPR Minta Publik Tidak Menuding Ada Pelemahan Terhadap KPK

Reporter : Bayu Putra | Thursday, 9 November 2017 - 17:23 WIB

IMG-27774

Asrul Sani. (kininews/ist)

Jakarta, kini.co.id – Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) atas laporan yang dilayangkan tim Pengacara Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Setya Novanto (Setnov) telah terbit.

Adapun pihak terlapor yakni Komisioner Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Agus Rahardjo dan Saut Situmorang.

Anggota Komisi III DPR, Arsul Sani mengetahui terbitnya SPDP yang menyeret Agus-Saut. Dia menekankan, dengan terbitnya SPDP, status hukum terhadap Agus-Saut masih terlapor.

“Nah dalam hal ini Polri perlu berhati-hati betul menaikkan status dari terlapor menjadi tersangka,” ungkap Arsul di Kompleks Parlemen DPR RI Senayan, Jakarta, (9/11).

Menurut dia, kehati-hatian memang perlu dilakukan polisi mengusut dan menuntaskan laporan Setnov. Jangan sampai pengusutan dan penuntasan kasus justru menimbulkan pesan kurang baik di masyarakat terhadap institusi Polri.

“Karena pasti akan menimbulkan persepsi publik bahwa proses hukum yang terjadi merupakan upaya pelemahan terhadap KPK oleh Polri,” ungkapnya.

Hanya saja, jika status Agus-Saut jadi tersangka, Arsul menyarankan kepada keduanya mundur sebagai pimpinan KPK. Hal itu sebagaimana yang tertuang dalam UU KPK.

“Kalau soal proses hukum terhadap pimpinan KPK maka sebetulnya tidak ada ketentuan khusus yg mengatur kecuali ketentuan dalam UU KPK yang menetapkan bahwa jika pimpinan KPK menjadi tersangka maka yang bersangkutan diberhentikan sementara,” tuturnya.

Terakhir, ungkap dia, Polri perlu menjelaskan perihal terbitnya SPDP Agus-Saut. Utamanya untuk menjelaskan alasan Polri meningkatkan status laporan yang dilayangkan pengacara Setnov.

“Soal SPDP terhadap Pimpinan KPK, maka karena sudah telanjur menjadi konsumsi publik, Polri perlu menjelaskan ini. Penyidikan kasus apa dan mengapa sudah naik pada tahap penyidikan,” pungkasnya.

Editor: Fatimah

KOMENTAR ANDA
Berita Nasional Terkini Lainnya
Hukum - Tuesday, 27 March 2018 - 18:22 WIB

KPK Tahan Tujuh Tersangka Kasus Suap DPRD Malang

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) langsung menahan tujuh tersangka kasus dugaan korupsi Malang, Jawa Timur.Ketujuh orang yang dimaksud antara lain enam ...
Peristiwa - Tuesday, 27 March 2018 - 17:47 WIB

Arief Hidayat kembali dilantik jadi hakim MK

Presiden Jokowi kembali melantik Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Arief Hidayat sebagai hakim konstitusi untuk periode kedua, masa bakti 2018-2023. Arief mengucapkan sumpahnya ...
Politik - Tuesday, 27 March 2018 - 17:28 WIB

Bahas RKP 2019, DPD berharap program pemerintah tepat sasaran

Dewan Perwakilan Daerah (DPD) melihat masih banyak kebijakan pembangunan di daerah yang tidak tepat sasaran. Untuk itu, diharapkan pemerintah dapat ...
Politik - Tuesday, 27 March 2018 - 17:18 WIB

PKS siapkan sembilan nama untuk kalahkan Jokowi di Pilpres 2019

Ketua DPP PKS Mardani Ali Sera menyatakan ada sembilan nama yang siap ditawarkan untuk posisi calon presiden atau calon ...
Politik - Tuesday, 27 March 2018 - 16:56 WIB

Awasi Pemilu 2019, Bawaslu Mulai Buka Pendaftaran Pemantau

Tahapan pelaksaan Pemilu legislatif (Pileg) dan Pemilihan Presiden (Pilpres) 2019 sudah mulai berjalan. Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) pun mulai membuka ...
Hukum - Tuesday, 27 March 2018 - 16:48 WIB

Tiga Kandidat Deputi Penindakan Jalani Tes Akhir

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah mengantongi nama-nama calon Deputi Penindakan usai ditinggal Inspektur Heru Winarko yang diangkat Presiden Joko Widodo ...
Place your ads here...