Sabtu, 18 November 2017 | 08.02 WIB
KiniNEWS>Nasional>Politik>DPR Minta Publik Tidak Menuding Ada Pelemahan Terhadap KPK

DPR Minta Publik Tidak Menuding Ada Pelemahan Terhadap KPK

Reporter : Bayu Putra | Kamis, 9 November 2017 - 17:23 WIB

IMG-27774

Asrul Sani. (kininews/ist)

Jakarta, kini.co.id – Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) atas laporan yang dilayangkan tim Pengacara Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Setya Novanto (Setnov) telah terbit.

Adapun pihak terlapor yakni Komisioner Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Agus Rahardjo dan Saut Situmorang.

Anggota Komisi III DPR, Arsul Sani mengetahui terbitnya SPDP yang menyeret Agus-Saut. Dia menekankan, dengan terbitnya SPDP, status hukum terhadap Agus-Saut masih terlapor.

“Nah dalam hal ini Polri perlu berhati-hati betul menaikkan status dari terlapor menjadi tersangka,” ungkap Arsul di Kompleks Parlemen DPR RI Senayan, Jakarta, (9/11).

Menurut dia, kehati-hatian memang perlu dilakukan polisi mengusut dan menuntaskan laporan Setnov. Jangan sampai pengusutan dan penuntasan kasus justru menimbulkan pesan kurang baik di masyarakat terhadap institusi Polri.

“Karena pasti akan menimbulkan persepsi publik bahwa proses hukum yang terjadi merupakan upaya pelemahan terhadap KPK oleh Polri,” ungkapnya.

Hanya saja, jika status Agus-Saut jadi tersangka, Arsul menyarankan kepada keduanya mundur sebagai pimpinan KPK. Hal itu sebagaimana yang tertuang dalam UU KPK.

“Kalau soal proses hukum terhadap pimpinan KPK maka sebetulnya tidak ada ketentuan khusus yg mengatur kecuali ketentuan dalam UU KPK yang menetapkan bahwa jika pimpinan KPK menjadi tersangka maka yang bersangkutan diberhentikan sementara,” tuturnya.

Terakhir, ungkap dia, Polri perlu menjelaskan perihal terbitnya SPDP Agus-Saut. Utamanya untuk menjelaskan alasan Polri meningkatkan status laporan yang dilayangkan pengacara Setnov.

“Soal SPDP terhadap Pimpinan KPK, maka karena sudah telanjur menjadi konsumsi publik, Polri perlu menjelaskan ini. Penyidikan kasus apa dan mengapa sudah naik pada tahap penyidikan,” pungkasnya.

Editor: Fatimah

KOMENTAR ANDA
Berita Nasional Terkini Lainnya
Buka Munas KAHMI, Jokowi singgung tantangan Negara
Politik - Jumat, 17 November 2017 - 21:59 WIB

Buka Munas KAHMI, Jokowi singgung tantangan Negara

Presiden Jokowi mengaku berbahagia hadir di tengah anggota KAHMI yang terkenal dengan orang-orang yang memiliki kehandalan di segala bidang."KAHMI ...
Mahfud MD tegaskan sikap politik KAHMI independen
Politik - Jumat, 17 November 2017 - 21:06 WIB

Mahfud MD tegaskan sikap politik KAHMI independen

Ketua Umum Korps Alumni Himpunan Mahasiswa Islam (KAHMI), Prof Mahfud MD menegaskan sikap politik organisasinya yang independen dan netral kepada ...
Agar tak kabur lagi, IPW sarankan KPK borgol Setnov
Hukum - Jumat, 17 November 2017 - 19:59 WIB

Agar tak kabur lagi, IPW sarankan KPK borgol Setnov

Indonesia Police Watch (IPW) menilai kasus kecelakaan tunggal yang menimpa Ketua DPR Setya Novanto menjadi blessing in disguise (berkah tersembunyi) bagi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).Pasalnya, PK ...
14 Parpol calon peserta Pemilu 2019 harus perbaiki pendaftaran
Politik - Jumat, 17 November 2017 - 19:39 WIB

14 Parpol calon peserta Pemilu 2019 harus perbaiki pendaftaran

Komisi Pemilihan Umum (KPU) menyampaikan hasil penelitian administrasi terhadap dokumen 14 partai politik (parpol) calon peserta pemilu 2019.Adapun, 14 ...
Warga Diminta Tidak Bertransaksi dengan Valuta Asing
Ekonomi - Jumat, 17 November 2017 - 17:10 WIB

Warga Diminta Tidak Bertransaksi dengan Valuta Asing

Gubernur Bank Indonesia (BI) Agus Martowardojo mengimbau masyarakat menggunakan transaksi di dalam negeri menggunakan Rupiah bukan valuta asing.Hal ini mengingat ...
Ini penjelasan Pemred Metro TV soal Hilman Mattauch
Peristiwa - Jumat, 17 November 2017 - 15:46 WIB

Ini penjelasan Pemred Metro TV soal Hilman Mattauch

Pihak Metro TV memberikan klarifikasinya terkait status Hilman Mattauch yang menyupiri Setya Novanto menggunakan mobil Toyota Fortuner B 1732 ZLO ...