Rabu, 17 Oktober 2018 | 11.15 WIB
KiniNEWS>Nasional>Politik>DPR Minta Publik Tidak Menuding Ada Pelemahan Terhadap KPK

DPR Minta Publik Tidak Menuding Ada Pelemahan Terhadap KPK

Reporter : Bayu Putra | Kamis, 9 November 2017 - 17:23 WIB

IMG-27774

Asrul Sani. (kininews/ist)

Jakarta, kini.co.id – Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) atas laporan yang dilayangkan tim Pengacara Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Setya Novanto (Setnov) telah terbit.

Adapun pihak terlapor yakni Komisioner Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Agus Rahardjo dan Saut Situmorang.

Anggota Komisi III DPR, Arsul Sani mengetahui terbitnya SPDP yang menyeret Agus-Saut. Dia menekankan, dengan terbitnya SPDP, status hukum terhadap Agus-Saut masih terlapor.

“Nah dalam hal ini Polri perlu berhati-hati betul menaikkan status dari terlapor menjadi tersangka,” ungkap Arsul di Kompleks Parlemen DPR RI Senayan, Jakarta, (9/11).

Menurut dia, kehati-hatian memang perlu dilakukan polisi mengusut dan menuntaskan laporan Setnov. Jangan sampai pengusutan dan penuntasan kasus justru menimbulkan pesan kurang baik di masyarakat terhadap institusi Polri.

“Karena pasti akan menimbulkan persepsi publik bahwa proses hukum yang terjadi merupakan upaya pelemahan terhadap KPK oleh Polri,” ungkapnya.

Hanya saja, jika status Agus-Saut jadi tersangka, Arsul menyarankan kepada keduanya mundur sebagai pimpinan KPK. Hal itu sebagaimana yang tertuang dalam UU KPK.

“Kalau soal proses hukum terhadap pimpinan KPK maka sebetulnya tidak ada ketentuan khusus yg mengatur kecuali ketentuan dalam UU KPK yang menetapkan bahwa jika pimpinan KPK menjadi tersangka maka yang bersangkutan diberhentikan sementara,” tuturnya.

Terakhir, ungkap dia, Polri perlu menjelaskan perihal terbitnya SPDP Agus-Saut. Utamanya untuk menjelaskan alasan Polri meningkatkan status laporan yang dilayangkan pengacara Setnov.

“Soal SPDP terhadap Pimpinan KPK, maka karena sudah telanjur menjadi konsumsi publik, Polri perlu menjelaskan ini. Penyidikan kasus apa dan mengapa sudah naik pada tahap penyidikan,” pungkasnya.

Editor: Fatimah

KOMENTAR ANDA
Berita Nasional Terkini Lainnya
Peristiwa - Rabu, 17 Oktober 2018 - 11:12 WIB

Polisi Sebut Tersangka Tak Bermaksud Tembak Kaca DPR

Peristiwa penembakan kaca kantor DPR RI sempat menghebohkan publik. Netizen pun bertanya apakah ada maksud pembunuhan atau penembakan misterius di ...
Nasional - Rabu, 17 Oktober 2018 - 09:52 WIB

Sidang IPU 139 Jenewa, Jazuli: 36 Negara Tolak Pelegalan LGBT

Anggota Komisi I DPR RI, Jazuli Juwaini menyebut dalam sidang Inter-Parliamentary Union (IPU) 139 di Jenewa sebanyak 36 negara yang ...
Hukum - Rabu, 17 Oktober 2018 - 09:15 WIB

Berkasus Lagi, KPK Pertimbangkan Tuntutan Hukuman Maksimal terhadap Billy Sindoro

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) akan mempertimbangkan tuntutan hukuman maksimal kepada Bos Lippo Group, Billy Sindoro. Hal ini ...
- Selasa, 16 Oktober 2018 - 20:05 WIB

KPK sebut Bupati Bekasi tak sampaikan sedang hamil

Bicara Komisi Pemberantasan Korupsi (Jubir KPK), Febri Diansyah mengatakan bahwa selama menjalani pemeriksaan Bupati Bekasi non-aktif, Neneng Hasnah Yasin tidak ...
Peristiwa - Selasa, 16 Oktober 2018 - 19:59 WIB

Ternyata penembak gedung DPR lulus sertifikasi menembak

KETUA Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Bambang Soesatyo menuturkan bahwa terduga penembak peluru nyasar yang mengenai ruang kerja anggota DPR pada ...
Hukum - Selasa, 16 Oktober 2018 - 19:24 WIB

Meikarta, mengejar mimpi beralas upeti

OPERASI tangkap tangan (OTT) yang dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terhadap sejumlah pejabat di Kabupaten Bekasi, berbuntut pada penetapan tersangka ...