Rabu, 17 Januari 2018 | 17.35 WIB
KiniNEWS>Nasional>Politik>DPR Minta Publik Tidak Menuding Ada Pelemahan Terhadap KPK

DPR Minta Publik Tidak Menuding Ada Pelemahan Terhadap KPK

Reporter : Bayu Putra | Kamis, 9 November 2017 - 17:23 WIB

IMG-27774

Asrul Sani. (kininews/ist)

Jakarta, kini.co.id – Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) atas laporan yang dilayangkan tim Pengacara Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Setya Novanto (Setnov) telah terbit.

Adapun pihak terlapor yakni Komisioner Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Agus Rahardjo dan Saut Situmorang.

Anggota Komisi III DPR, Arsul Sani mengetahui terbitnya SPDP yang menyeret Agus-Saut. Dia menekankan, dengan terbitnya SPDP, status hukum terhadap Agus-Saut masih terlapor.

“Nah dalam hal ini Polri perlu berhati-hati betul menaikkan status dari terlapor menjadi tersangka,” ungkap Arsul di Kompleks Parlemen DPR RI Senayan, Jakarta, (9/11).

Menurut dia, kehati-hatian memang perlu dilakukan polisi mengusut dan menuntaskan laporan Setnov. Jangan sampai pengusutan dan penuntasan kasus justru menimbulkan pesan kurang baik di masyarakat terhadap institusi Polri.

“Karena pasti akan menimbulkan persepsi publik bahwa proses hukum yang terjadi merupakan upaya pelemahan terhadap KPK oleh Polri,” ungkapnya.

Hanya saja, jika status Agus-Saut jadi tersangka, Arsul menyarankan kepada keduanya mundur sebagai pimpinan KPK. Hal itu sebagaimana yang tertuang dalam UU KPK.

“Kalau soal proses hukum terhadap pimpinan KPK maka sebetulnya tidak ada ketentuan khusus yg mengatur kecuali ketentuan dalam UU KPK yang menetapkan bahwa jika pimpinan KPK menjadi tersangka maka yang bersangkutan diberhentikan sementara,” tuturnya.

Terakhir, ungkap dia, Polri perlu menjelaskan perihal terbitnya SPDP Agus-Saut. Utamanya untuk menjelaskan alasan Polri meningkatkan status laporan yang dilayangkan pengacara Setnov.

“Soal SPDP terhadap Pimpinan KPK, maka karena sudah telanjur menjadi konsumsi publik, Polri perlu menjelaskan ini. Penyidikan kasus apa dan mengapa sudah naik pada tahap penyidikan,” pungkasnya.

Editor: Fatimah

KOMENTAR ANDA
Berita Nasional Terkini Lainnya
Urgensi impor beras dipertanyakan
Politik - Rabu, 17 Januari 2018 - 17:09 WIB

Urgensi impor beras dipertanyakan

Anggota DPR Sukamta menyatakan pemerintah harus mengkaji betul sebelum sebuah kebijakan yang diambil terkait impor beras.Dia mempertanyakan urgensi harus ...
DPR Minta Tidak Ada Kebijakan Asing Untuk Miliki Pulau
Politik - Rabu, 17 Januari 2018 - 16:56 WIB

DPR Minta Tidak Ada Kebijakan Asing Untuk Miliki Pulau

Menanggapi adanya penawaran kepemilikan Pulau Ajab melalui situs privateislandsonline.com, Wakil Ketua Komisi II DPR RI, Lukman Edy menyatakan perlunya ketegasan ...
Ustadz ‘akhir zaman’ Zulkifli M  Ali jadi tersangka
Peristiwa - Rabu, 17 Januari 2018 - 16:45 WIB

Ustadz ‘akhir zaman’ Zulkifli M Ali jadi tersangka

Ustadz Zulkifli Muhammad Ali ditetapkan sebagai tersangka atas tuduhan sengaja menunjukkan kebencian atau ras benci kepada orang lain berdasarkan ras ...
Pemerintah Mau Impor Beras 500 Ribu Ton, DPR Panggil Mendag
Ekonomi - Rabu, 17 Januari 2018 - 14:44 WIB

Pemerintah Mau Impor Beras 500 Ribu Ton, DPR Panggil Mendag

Mengatasi mahalnya beras di tengah masyarakat, Pemerintah Indonesia memutuskan untuk melakukan impor.Kementerian Perdagangan (Kemendag) RI memutuskan akan mengimpor beras sebanyak ...
Rangkap jabatan Menteri, JK: Partai bisa diurus malam
Politik - Rabu, 17 Januari 2018 - 14:38 WIB

Rangkap jabatan Menteri, JK: Partai bisa diurus malam

Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) mengatakan menteri yang rangkap jabatan sebagai ketua partai bisa mengurus partai pada malam hari, ...
Resmi Menjabat Sebagai KSAU, Ini Harta Kekayaan Yuyu Sutisna
Nasional - Rabu, 17 Januari 2018 - 13:57 WIB

Resmi Menjabat Sebagai KSAU, Ini Harta Kekayaan Yuyu Sutisna

Marsekal Madya Yuyu Sutisna resmi menjabat sebagai Kepala Staf Angkatan Udara (KSAU) menggantikan posisi Marsekal Hadi Tjahjanto yang kini menjabat ...