Jumat, 19 Januari 2018 | 10.26 WIB
KiniNEWS>Nasional>Pendidikan>Menkes ingatkan layanan kesehatan yang menyesatkan

Menkes ingatkan layanan kesehatan yang menyesatkan

Kamis, 9 November 2017 - 23:50 WIB

IMG-27781

Menteri Kesehatan Nila Moeloek meminta agar iklan layanan yang berkaitan dengan kesehatan agar tidak menyesatkan publik serta harus mematuhi peraturan dan ketentuan. Istimewa

Jakarta, kini.co.id – Menteri Kesehatan Nila Moeloek meminta agar iklan layanan yang berkaitan dengan kesehatan agar tidak menyesatkan publik serta harus mematuhi peraturan dan ketentuan.

“Kita cari jalan. Saya tidak ingin ada yang pihak dirugikan. Jangan pembodohan dan menyesatkan publik,” kata Nila Moeloek dalam keterangannya di Jakarta, Kamis (9/11), saat menerima Komisioner Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) Pusat di Kantor Kementerian Kesehatan.

Nila berharap televisi dan radio dapat menjadi corong edukasi kesehatan bagi masyarakat.

Nila menyadari iklan kesehatan menjadi sumber pendapatan, namun media penyiaran semestinya dapat mematuhi peraturan dan ketentuan

Untuk itu ia mengaku mendukung adanya rencana penandatanganan kesepahaman tentang Kelompok Kerja (Pokja) yang melakukan pengawasan iklan dan publikasi di lembaga penyiaran.

Pokja ini melibatkan Kementerian Kesehatan, KPI Pusat, Lembaga Sensor Film (LSF), Badan Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM) dan kementerian-lembaga terkait.

“Kita lakukan bertahap dan strategis. Awalnya di pusat dulu. Nanti disusul di tingkat daerah, Dinkes dan KPID, tambah Menkes.

Koordinator Tim Pengawasan Iklan Terpadu Bidang Kesehatan di Media Massa Oscar Primadi menyampaikan Kementerian Kesehatan telah proaktif menyiapkan pengaduan terhadap iklan dan publikasi kesehatan yang melanggar peraturan kepada KPI Pusat dan KPI Daerah Jakarta.

“Selain regulasi dan pembinaan teknis, kita telah laporkan penyehat tradisional dan produk mengklaim kesehatan yang melanggar aturan ke KPI,” kata Oscar dilansir Antara.

Oscar yang juga Kepala Biro Komunikasi dan Pelayanan Masyarakat Kemenkes menyampaikan iklan dan publikasi yang telah dilaporkan kepada KPI Pusat dan KPI Daerah Jakarta yang melanggar peraturan.[]

Editor: Rakisa

KOMENTAR ANDA
Berita Nasional Terkini Lainnya
Soal Ustadz Zulkifli, Fahri Hamzah: Orang ngomong akhir zaman aja ga boleh
Politik - Jumat, 19 Januari 2018 - 07:42 WIB

Soal Ustadz Zulkifli, Fahri Hamzah: Orang ngomong akhir zaman aja ga boleh

Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah angkat bicara soal status tersangka Ustadz Zulkifli Muhammad Ali yang diduga melakukan ujaran kebencian. Menurut ...
Dana desa untuk  93 daerah siap dicairkan
Ekonomi - Jumat, 19 Januari 2018 - 07:33 WIB

Dana desa untuk 93 daerah siap dicairkan

Kementerian Keuangan menyatakan ada sekitar 25 persen daerah kota/kabupaten yang telah memenuhi syarat untuk pencairan dana desa tahap satu tahun ...
DPR dukung impor beras dengan catatan
Peristiwa - Kamis, 18 Januari 2018 - 21:49 WIB

DPR dukung impor beras dengan catatan

DPR mendukung kebijakan impor 500 ribu ton beras yang dilakukan oleh pemerintah. Hal itu disampaikan anggota Komisi VI DPR Nyat ...
Menteri Luhut ingin santri melek teknologi
Pendidikan - Kamis, 18 Januari 2018 - 21:35 WIB

Menteri Luhut ingin santri melek teknologi

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan meminta santri agar tidak buta teknologi dan mendorong mereka untuk belajar serta bekerja ...
Ustadz Zulkifli tak ditahan, dipersilahkan kembali berdakwah
Hukum - Kamis, 18 Januari 2018 - 21:02 WIB

Ustadz Zulkifli tak ditahan, dipersilahkan kembali berdakwah

Ustadz Zulkifli Muhammad Ali menjalani pemeriksaan sebagai tersangka kasus ujaran kebencian dan SARA.Diperiksa selama empat jam di Gedung Bareskrim ...
Bamsoet: Baik buruknya citra DPR tergantung media massa
Politik - Kamis, 18 Januari 2018 - 17:18 WIB

Bamsoet: Baik buruknya citra DPR tergantung media massa

Ketua DPR Bambang Soesatyo menyatakan, baik buruknya DPR sangat tergantung media massa. Karena itu, ia bertekad untuk membangun citra wakil ...