Selasa, 24 April 2018 | 17.28 WIB
KiniNEWS>Nasional>Pendidikan>Menkes ingatkan layanan kesehatan yang menyesatkan

Menkes ingatkan layanan kesehatan yang menyesatkan

Kamis, 9 November 2017 - 23:50 WIB

IMG-27781

Menteri Kesehatan Nila Moeloek meminta agar iklan layanan yang berkaitan dengan kesehatan agar tidak menyesatkan publik serta harus mematuhi peraturan dan ketentuan. Istimewa

Jakarta, kini.co.id – Menteri Kesehatan Nila Moeloek meminta agar iklan layanan yang berkaitan dengan kesehatan agar tidak menyesatkan publik serta harus mematuhi peraturan dan ketentuan.

“Kita cari jalan. Saya tidak ingin ada yang pihak dirugikan. Jangan pembodohan dan menyesatkan publik,” kata Nila Moeloek dalam keterangannya di Jakarta, Kamis (9/11), saat menerima Komisioner Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) Pusat di Kantor Kementerian Kesehatan.

Nila berharap televisi dan radio dapat menjadi corong edukasi kesehatan bagi masyarakat.

Nila menyadari iklan kesehatan menjadi sumber pendapatan, namun media penyiaran semestinya dapat mematuhi peraturan dan ketentuan

Untuk itu ia mengaku mendukung adanya rencana penandatanganan kesepahaman tentang Kelompok Kerja (Pokja) yang melakukan pengawasan iklan dan publikasi di lembaga penyiaran.

Pokja ini melibatkan Kementerian Kesehatan, KPI Pusat, Lembaga Sensor Film (LSF), Badan Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM) dan kementerian-lembaga terkait.

“Kita lakukan bertahap dan strategis. Awalnya di pusat dulu. Nanti disusul di tingkat daerah, Dinkes dan KPID, tambah Menkes.

Koordinator Tim Pengawasan Iklan Terpadu Bidang Kesehatan di Media Massa Oscar Primadi menyampaikan Kementerian Kesehatan telah proaktif menyiapkan pengaduan terhadap iklan dan publikasi kesehatan yang melanggar peraturan kepada KPI Pusat dan KPI Daerah Jakarta.

“Selain regulasi dan pembinaan teknis, kita telah laporkan penyehat tradisional dan produk mengklaim kesehatan yang melanggar aturan ke KPI,” kata Oscar dilansir Antara.

Oscar yang juga Kepala Biro Komunikasi dan Pelayanan Masyarakat Kemenkes menyampaikan iklan dan publikasi yang telah dilaporkan kepada KPI Pusat dan KPI Daerah Jakarta yang melanggar peraturan.[]

Editor: Rakisa

KOMENTAR ANDA
Berita Nasional Terkini Lainnya
KPK Tahan Tujuh Tersangka Kasus Suap DPRD Malang
Hukum - Selasa, 27 Maret 2018 - 18:22 WIB

KPK Tahan Tujuh Tersangka Kasus Suap DPRD Malang

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) langsung menahan tujuh tersangka kasus dugaan korupsi Malang, Jawa Timur.Ketujuh orang yang dimaksud antara lain enam ...
Arief Hidayat kembali dilantik jadi hakim MK
Peristiwa - Selasa, 27 Maret 2018 - 17:47 WIB

Arief Hidayat kembali dilantik jadi hakim MK

Presiden Jokowi kembali melantik Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Arief Hidayat sebagai hakim konstitusi untuk periode kedua, masa bakti 2018-2023. Arief mengucapkan sumpahnya ...
Bahas RKP 2019, DPD berharap program pemerintah tepat sasaran
Politik - Selasa, 27 Maret 2018 - 17:28 WIB

Bahas RKP 2019, DPD berharap program pemerintah tepat sasaran

Dewan Perwakilan Daerah (DPD) melihat masih banyak kebijakan pembangunan di daerah yang tidak tepat sasaran. Untuk itu, diharapkan pemerintah dapat ...
PKS siapkan sembilan nama untuk  kalahkan Jokowi di Pilpres 2019
Politik - Selasa, 27 Maret 2018 - 17:18 WIB

PKS siapkan sembilan nama untuk kalahkan Jokowi di Pilpres 2019

Ketua DPP PKS Mardani Ali Sera menyatakan ada sembilan nama yang siap ditawarkan untuk posisi calon presiden atau calon ...
Awasi Pemilu 2019, Bawaslu Mulai Buka Pendaftaran Pemantau
Politik - Selasa, 27 Maret 2018 - 16:56 WIB

Awasi Pemilu 2019, Bawaslu Mulai Buka Pendaftaran Pemantau

Tahapan pelaksaan Pemilu legislatif (Pileg) dan Pemilihan Presiden (Pilpres) 2019 sudah mulai berjalan. Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) pun mulai membuka ...
Tiga Kandidat Deputi Penindakan Jalani Tes Akhir
Hukum - Selasa, 27 Maret 2018 - 16:48 WIB

Tiga Kandidat Deputi Penindakan Jalani Tes Akhir

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah mengantongi nama-nama calon Deputi Penindakan usai ditinggal Inspektur Heru Winarko yang diangkat Presiden Joko Widodo ...