Senin, 26 Februari 2018 | 06.11 WIB
KiniNEWS>Nasional>Politik>Kalau Terbukti, DPR Minta Agus dan Saut Dipecat dari KPK

Kalau Terbukti, DPR Minta Agus dan Saut Dipecat dari KPK

Reporter : Bayu Putra | Jumat, 10 November 2017 - 09:11 WIB

IMG-27783

Ketua KPK Agus Rahardjo dalam rapat dengar pendapat dengan Komisi III DPR di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa (12/9). KiniNews/Wahyu.

Jakarta, kini.co.id – Anggota Komisi III DPR Fraksi Partai Gerindra Muhammad Syafi’i mengatakan kalau pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi Agus Rahardjo dan Saut Situmorang terbukti bersalah dalam kasus penerbitan surat palsu serta menyalahgunakan wewenang, keduanya harus diberhentikan.

“KPK dengan komisioner kan dua hal yang berbeda. Kalau memang itu terbukti, ya dia harus diberhentikan dan cari komisioner yang baru,” kata Syafi’i Kepada Wartawan di Jakarta (10/11).

Pemberhentian dapat dilakukan jika kasus keduanya sudah sampai ke pengadilan. Selanjutnya dilakukan seleksi untuk komisioner KPK yang baru.

Sebab itu, lanjut Syafi’i, persoalan tersebut dikait-kaitkan dengan isu politik. Sebab, kasus tersebut telah memenuhi prosedur hukum untuk diproses secara hukum.

“Masalahnya sekarang selalu seperti itu. Kalau orang yang dianggap tidak ada kerugian di pihaknya yang jadi tersangka, bilangnya itu kan hukum. Begitu nanti kalau ada hal-hal yang itu menyangkut kepentingan di pihak dia, itu politik. Kalau saya Netral saja,” tutur Syafi’i.

Syafi’i mengatakan tidak menutup kemungkinan juga pimpinan KPK melakukan kesalahan. Jadi tidak ada salahnya jika kasus mereka dtindak lanjuti sesuai dengan ketentuan hukum.

“Mereka jadi komisioner belum berapa lama. Sebelum ini kan mereka banyak aktivitas, tidak tertutup kemungkinan dalam aktivitas-aktivitas itu mereka mau melakukan kesalahan. Jadi saya memandangnya itu murni proses hukum. Silakan ditindaklanjuti sesuai dengan aturan hukum,” kata Syafi’i.

Sementara itu, Kapolri Jenderal Tito Karnavian memerintahkan penyidik Bareskrim Polri berhati-hati menangani kasus Agus dan Saut, dalam dugaan pemalsuan dokumen dan penyalahgunaan wewenang.

“Ini suatu yang permasalahan hukum yang menarik. Saya minta penyidik hati hati betul. Ini masalah celah hukum, yang interpertasi hukumnya bisa berbeda-beda‎ dari satu ahli ke lainnya. Harus dilakukan secara imbang,” kata Tito di Polda Metro Jaya.

Editor: Fatimah

KOMENTAR ANDA
Berita Nasional Terkini Lainnya
Bawaslu berhentikan sementara Ketua Panwaslu Garut
Hukum - Minggu, 25 Februari 2018 - 19:26 WIB

Bawaslu berhentikan sementara Ketua Panwaslu Garut

Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) memberhentikan sementara Ketua Panwaslu Kabupaten Garut, Heri Hasan Basri yang terjerat OTT Satgas Anti Money Politik ...
Banjir landa sejumlah wilayah di pulau Jawa
Peristiwa - Sabtu, 24 Februari 2018 - 20:58 WIB

Banjir landa sejumlah wilayah di pulau Jawa

Kepala Pusat Data, Informasi, dan Hubungan Masyarakat Badan Nasional Penanggulangan Bencana Sutopo Purwo Nugroho mengatakan banjir melanda sejumlah daerah di ...
Jalur kereta Cirebon-Tegal sudah bisa dilintasi
Peristiwa - Sabtu, 24 Februari 2018 - 20:51 WIB

Jalur kereta Cirebon-Tegal sudah bisa dilintasi

Petak jalan rel kereta api di kilometer 185 + 500 sampai dengan 186 + 600 (Stasiun Tanjung - Stasiun Losari  ...
Puan sebut PDI-P kantongi cawapres pendamping Jokowi
Politik - Sabtu, 24 Februari 2018 - 17:25 WIB

Puan sebut PDI-P kantongi cawapres pendamping Jokowi

Ketua Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrasi Indonesia (PDI) Perjuangan Puan Maharani mengatakan partainya telah mengantongi kriteria dan nama-nama calon wakil ...
Bangun infrastruktur, Angkasa Pura I gelontorkan Rp18,8 triliun
Ekonomi - Sabtu, 24 Februari 2018 - 17:19 WIB

Bangun infrastruktur, Angkasa Pura I gelontorkan Rp18,8 triliun

PT Angkasa Pura I (Persero) di 2018 akan menginvestasikan Rp18,8 triliun untuk membangun sejumlah infrastruktur bandar udara untuk perbaikan dan ...
PBB Tak Lolos, Yusril Kekeuh Polisikan Komisioner KPU
Hukum - Sabtu, 24 Februari 2018 - 14:17 WIB

PBB Tak Lolos, Yusril Kekeuh Polisikan Komisioner KPU

Tak terima partainya tak lolos verifikasi, Ketua Umum DPP Partai Bulan Bintang (PBB) Yusril Izha Mahendra kekeuh akan menyeret seluruh ...