Rabu, 17 Januari 2018 | 17.49 WIB
KiniNEWS>Nasional>Hukum>Siap Diperiksa, Saut: ‘Paling Saya Ga Dihukum Hati’

Siap Diperiksa, Saut: ‘Paling Saya Ga Dihukum Hati’

Reporter : Fadilah | Jumat, 10 November 2017 - 10:31 WIB

IMG-27785

Dirjen Pajak, Ken Dwijugiasteadi didampingi Wakil Ketua KPK Saut Situmorang memberikan keterangan pers soal dana desa di Gedung KPk, Selasa (8/8). KiniNews/Fadilah.

Jakarta, kini.co.id – Wakil Ketua KPK, Saut Situmorang yang menjadi salah satu sasaran yang dibidik oleh Bareskrim Polri yang dikaitkan dengan kasus dugaan surat palsu pencegahan ke luar negeri terhadap Setya Novanto.

Menganggapi hal itu, Saut mengaku tak gentar menghadapi proses hukum yang sedang dilakukan oleh Bareskrim.

Dia pun tak khawatir dengan ancaman hukum atas kasus dugaan yang sebelumnya dilayangkan oleh salah satu tim kuasa hukum Novanto.

Laporan itu saat ini  sudah ditingkatkan ke penyidikan oleh Bareskrim Polri.‎ Saut berseloroh, hukuman pidana dalam kasus yang disangkakan kepada dirinya dan Ketua KPK Agus Rahardjo serta sejumlah penyidik lainnya itu tak sampai dihukum mati. 

“Saya dilaporin, kalau dipenjara paling-paling dihukum berapa? dua tahun, ya tidak hukuman matikan,” katanya di Gedung KPK, Jakarta Selatan, Jumat, (10/11).

Surat yang menjadi objek kasus itu berkaitan dengan permintaan pencegahan ke luar negeri (LN) untuk Setnov pada 2 Oktober 2017 lalu.

Dokumen itu dikirimkan KPK ke Direktorat Jenderal (Ditjen) Imigrasi Kementerian Hukum dan HAM.

Terkait hal itu, Saut menegaskan tidak ada yang salah dalam prosedur permintaan pencegahan itu.

Surat keimigrasian tersebut ditandatangani oleh Saut setelah mendapat persetujuan dari 4 pimpinan KPK lain.

“Ya sudah (sesuai prosedur) dong emang kita egaliternya disini jalan dan kemudian itukan pimpinan yang lain juga harus setuju gitu. Cumakan waktu itu pak Agus lagi di luar jadi yah saya tandatangankan begitu biasanya,” pungkas Saut. []

Editor: Rakisa

KOMENTAR ANDA
Berita Nasional Terkini Lainnya
Urgensi impor beras dipertanyakan
Politik - Rabu, 17 Januari 2018 - 17:09 WIB

Urgensi impor beras dipertanyakan

Anggota DPR Sukamta menyatakan pemerintah harus mengkaji betul sebelum sebuah kebijakan yang diambil terkait impor beras.Dia mempertanyakan urgensi harus ...
DPR Minta Tidak Ada Kebijakan Asing Untuk Miliki Pulau
Politik - Rabu, 17 Januari 2018 - 16:56 WIB

DPR Minta Tidak Ada Kebijakan Asing Untuk Miliki Pulau

Menanggapi adanya penawaran kepemilikan Pulau Ajab melalui situs privateislandsonline.com, Wakil Ketua Komisi II DPR RI, Lukman Edy menyatakan perlunya ketegasan ...
Ustadz ‘akhir zaman’ Zulkifli M  Ali jadi tersangka
Peristiwa - Rabu, 17 Januari 2018 - 16:45 WIB

Ustadz ‘akhir zaman’ Zulkifli M Ali jadi tersangka

Ustadz Zulkifli Muhammad Ali ditetapkan sebagai tersangka atas tuduhan sengaja menunjukkan kebencian atau ras benci kepada orang lain berdasarkan ras ...
Pemerintah Mau Impor Beras 500 Ribu Ton, DPR Panggil Mendag
Ekonomi - Rabu, 17 Januari 2018 - 14:44 WIB

Pemerintah Mau Impor Beras 500 Ribu Ton, DPR Panggil Mendag

Mengatasi mahalnya beras di tengah masyarakat, Pemerintah Indonesia memutuskan untuk melakukan impor.Kementerian Perdagangan (Kemendag) RI memutuskan akan mengimpor beras sebanyak ...
Rangkap jabatan Menteri, JK: Partai bisa diurus malam
Politik - Rabu, 17 Januari 2018 - 14:38 WIB

Rangkap jabatan Menteri, JK: Partai bisa diurus malam

Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) mengatakan menteri yang rangkap jabatan sebagai ketua partai bisa mengurus partai pada malam hari, ...
Resmi Menjabat Sebagai KSAU, Ini Harta Kekayaan Yuyu Sutisna
Nasional - Rabu, 17 Januari 2018 - 13:57 WIB

Resmi Menjabat Sebagai KSAU, Ini Harta Kekayaan Yuyu Sutisna

Marsekal Madya Yuyu Sutisna resmi menjabat sebagai Kepala Staf Angkatan Udara (KSAU) menggantikan posisi Marsekal Hadi Tjahjanto yang kini menjabat ...