Senin, 26 Februari 2018 | 05.53 WIB
KiniNEWS>Nasional>Hukum>Tanggapi Laporan Novanto, Saut: Tidak Hukuman Mati Kan?

Tanggapi Laporan Novanto, Saut: Tidak Hukuman Mati Kan?

Reporter : Fadilah | Jumat, 10 November 2017 - 10:48 WIB

IMG-27786

Saut Situmorang. (kininews/ist)

Jakarta, kini.co.id – Saut Situmorang menjadi salah satu Pimpinan Komisi Penberantasan Korupsi (KPK) yang dibidik oleh Bareskrim Polri.

Dia dikaitkan dengan kasus dugaan surat oalsu pencegahan ke luar negeri terhadap Setya Novanto.

Saut mengaku tak gentar menghadapi proses hukum yang sedang dilakukan oleh Bareskrim.

Dia pun tak khawatir dengan ancaman hukum atas kasus dugaan yang sebelumnya dilayangkan oleh salah satu tim kuasa hukum Novanto.

Laporan itu saat ini sudah ditingkatkan ke penyidikan oleh Bareskrim Polri.‎

Saut berseloroh, hukuman pidana dalam kasus yang disangkakan kepada dirinya dan Ketua KPK Agus Rahardjo serta sejumlah penyidik lainnya itu tak sampai dihukum mati.

“Saya dilaporin, kalau dipenjara paling-paling dihukum berapa? dua tahun, ya tidak hukuman matikan,” katanya di Gedung KPK, Jakarta Selatan, Jumat, (9/11/2017).

Surat yang menjadi objek kasus itu berkaitan dengan permintaan pencegahan ke luar negeri (LN) untuk Setnov pada 2 Oktober 2017 lalu.

Dokumen itu dikirimkan KPK ke Direktorat Jenderal (Ditjen) Imigrasi Kementerian Hukum dan HAM.

Terkait hal itu, Saut menegaskan tidak ada yang salah dalam prosedur permintaan pencegahan itu. Surat keimigrasian tersebut ditandatangani oleh Saut setelah mendapat persetujuan dari 4 pimpinan KPK lain.

“Ya sudah (sesuai prosedur) dong emang kita egaliternya disini jalan dan kemudian itukan pimpinan yang lain juga harus setuju gitu. Cumakan waktu itu pak Agus lagi di luar jadi yah saya tandatangankan begitu biasanya,” pungkas Saut.

Editor: Fatimah

KOMENTAR ANDA
Berita Nasional Terkini Lainnya
Bawaslu berhentikan sementara Ketua Panwaslu Garut
Hukum - Minggu, 25 Februari 2018 - 19:26 WIB

Bawaslu berhentikan sementara Ketua Panwaslu Garut

Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) memberhentikan sementara Ketua Panwaslu Kabupaten Garut, Heri Hasan Basri yang terjerat OTT Satgas Anti Money Politik ...
Banjir landa sejumlah wilayah di pulau Jawa
Peristiwa - Sabtu, 24 Februari 2018 - 20:58 WIB

Banjir landa sejumlah wilayah di pulau Jawa

Kepala Pusat Data, Informasi, dan Hubungan Masyarakat Badan Nasional Penanggulangan Bencana Sutopo Purwo Nugroho mengatakan banjir melanda sejumlah daerah di ...
Jalur kereta Cirebon-Tegal sudah bisa dilintasi
Peristiwa - Sabtu, 24 Februari 2018 - 20:51 WIB

Jalur kereta Cirebon-Tegal sudah bisa dilintasi

Petak jalan rel kereta api di kilometer 185 + 500 sampai dengan 186 + 600 (Stasiun Tanjung - Stasiun Losari  ...
Puan sebut PDI-P kantongi cawapres pendamping Jokowi
Politik - Sabtu, 24 Februari 2018 - 17:25 WIB

Puan sebut PDI-P kantongi cawapres pendamping Jokowi

Ketua Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrasi Indonesia (PDI) Perjuangan Puan Maharani mengatakan partainya telah mengantongi kriteria dan nama-nama calon wakil ...
Bangun infrastruktur, Angkasa Pura I gelontorkan Rp18,8 triliun
Ekonomi - Sabtu, 24 Februari 2018 - 17:19 WIB

Bangun infrastruktur, Angkasa Pura I gelontorkan Rp18,8 triliun

PT Angkasa Pura I (Persero) di 2018 akan menginvestasikan Rp18,8 triliun untuk membangun sejumlah infrastruktur bandar udara untuk perbaikan dan ...
PBB Tak Lolos, Yusril Kekeuh Polisikan Komisioner KPU
Hukum - Sabtu, 24 Februari 2018 - 14:17 WIB

PBB Tak Lolos, Yusril Kekeuh Polisikan Komisioner KPU

Tak terima partainya tak lolos verifikasi, Ketua Umum DPP Partai Bulan Bintang (PBB) Yusril Izha Mahendra kekeuh akan menyeret seluruh ...