Jumat, 19 Oktober 2018 | 17.11 WIB
KiniNEWS>Nasional>Peristiwa>Dilarang Longmarch, Buruh Sebut Pemerintah dan Pengusaha Panik

Dilarang Longmarch, Buruh Sebut Pemerintah dan Pengusaha Panik

Reporter : Yudi | Jumat, 10 November 2017 - 10:52 WIB

IMG-27787

Penolakan atas upah murah. (Ist)

Jakarta, kini.co.id – Menuntut kenaikan upah, puluhan ribu buruh berencana melakukan aksi longmarch ke Istana Negara dan Balaikota DKI hari ini, Jumat (10/11/2017).

Namun, rombongan buruh berasal dari Tangerang, Serang, dan Cilegon tertahan di Kantor KC FSPMI Tangerang karena dihalangi aparat kepolisian untuk melakukan longmarch.

Sikap aparat kepolisian ini dikecam oleh para buruh yang ingin berjuang demi kesejahteraan mereka.

Buruh pun menilai penghalangan terhadap aksi ini adalah bentuk kepanikan dari pengusaha dan pemerintah.

“Mengapa ada orang jalan kaki di larang? Kami mengecam keras sikap aparat keamanan yang melarang kaum buruh untuk menyampaikan aspirasi dan pendapatnya,” kata Said Iqbal, Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI).

Said Iqbal menambahkan, tidak hanya melarang longmarch, para pendukung pengusaha hitam juga meng-hack website yang dikelola oleh buruh FSPMI-KSPI.

Terhadap larangan tersebut, Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal menyayangkan sikap aparat keamanan yang menghalang-halangi longmarch buruh menuju Jakarta.

Menurut Said Iqbal, pihaknya sudah menyampaikan surat pemberitahuan kepada pihak Kepolisian. Sehingga larangan longmarch buruh merupakan bentuk pengekangan terhadap hak masyarakat untuk menyampaikan pendapat.

Editor: Fatimah

KOMENTAR ANDA
Berita Nasional Terkini Lainnya
Peristiwa - Jumat, 19 Oktober 2018 - 14:29 WIB

Ketua DPR Pastikan Insiden Peluru Nyasar Bukan Ulah Teroris

Ketua DPR RI, Bambang Soesatyo (Bamsoet) memastikan insiden peluru nyasar di beberapa ruang kerja anggota dewan tidak terkait dengan aksi ...
Hukum - Jumat, 19 Oktober 2018 - 13:51 WIB

Masa Tahanan Eks Dirut Pertamina Diperpanjang 40 Hari

Masa tahanan Eks Dirut PT Pertamina (Persero), Karen Galaila Agustiawan diperpanjang sampai 22 November 2018. Kejaksaan Agung melakukan perpanjangan masa ...
Politik - Jumat, 19 Oktober 2018 - 13:39 WIB

DPR Sebut Pemasangan Kaca Anti Peluru Bisa Batal

Ketua Badan Urusan Rumah Tangga (BURT) DPR Anton Sihombing mengatakan, wacana pemasangan kaca antipeluru di Gedung Nusantara I DPR bisa ...
Politik - Jumat, 19 Oktober 2018 - 13:30 WIB

Awas, Libatkan Anak Kampanye Politik Bisa Dipidana

Anak-anak tidak diperkenankan untuk terlibat dalam kegiatan politik. Jika para orangtua melibatkan anaknya dalam kegiatan politik seperti kampanye atau apapun, ...
Politik - Jumat, 19 Oktober 2018 - 12:06 WIB

Incar Kursi Wagub DKI, Gerindra-PKS Yakin Tetap Mesra

Sepeninggal Sandiaga Uno, kursi Wakil Gubernur DKI kini menjadi incaran. Adalah dua partai yakni PKS dan Gerindra yang kini masih ...
Politik - Jumat, 19 Oktober 2018 - 11:30 WIB

Resolusi Dunia Yang Lebih Aman, Damai, dan Berkeadilan di IPU 139

Delegasi Indonesia yang dipimpin Wakil Ketua DPR Agus Hermanto dan Fadli Zon, Ketua BKSAP Nurhayati Ali Assegaf dan Wakil Ketua ...