Senin, 26 Februari 2018 | 06.09 WIB
KiniNEWS>Nasional>Hukum>Ini Kronologis Penetapan Kembali Status Tersangka Setnov

Ini Kronologis Penetapan Kembali Status Tersangka Setnov

Reporter : Fauzan | Sabtu, 11 November 2017 - 09:05 WIB

IMG-27812

Wakil Ketua KPK Saut Situmorang. Antara/Hafidz Mubarak A

Jakarta, kini.co.id – Ditetapkannya Ketua DPR RI, Setya Novanto sebagai tersangka kasus korupsi pengadaan e-KTP untuk kedua kalinya membuat publik geger.

Pasalnya Ketua Umum Partai Golkar tersebut baru saja lolos dari status tersangka lewat upaya praperadilan.

Wakil Ketua KPK Saut Situmorang di gedung KPK, Jakarta, Jumat (10/11), diketahui bahwa surat perintah dimulainya penyidikan (SPDP) atas nama tersangka telah diterbitkan pada Selasa (31/10) lalu.

“Sebagai pemenuhan hak tersangka, KPK telah mengantar surat pada Jumat (3/11) perihal SPDP. Diantar ke rumah SN di kawasan Wijaya, Kebayoran Baru, pada sore hari,” ujar Saut.

KPK, kata Saut, tentu telah melakukan kajian hukum sehingga berani menyematkan kembali status tersebut. Ia pun mengaku KPK telah mempelajati secara seksama putusan praperadilan yang telah diputus hakim tunggal Ceppy Iskandar pada 29 September 2017.

Ia menjelaskan sebelum menetapkan Setnov sebagai tersangka, KPK melakukan penyelidikan baru awal Oktober 2017 untuk pengembangan perkara KTP-el melalui serangkaian proses dengan meminta keterangan sejumlah pihak dan mengumpulkan bukti yang relevan.

Selain itu, Setnov dua kali dimintai keterangan sebagai saksi untuk tersangka Andi Agustinus yakni pada Jumat (13/10) dan dipanggil ulang pada Rabu (18/10). Namun Setnov mangkir dari dua panggilan tersebut.

Setelah itu, KPK menganggal bukti permulaan telah cukup, sehingga pada Sabtu (28/10) pimpinan dan penyelidik melakukan gelar perkara. Dan selang 3 hari setelah itu SPDP pun diterbitkan.

Setnov pun disangka melangar Pasal 2 Ayat 1 subsider Pasal 3 UU Tipikor juncto Pasal 55 Ayat 1 ke-1.

Sementara, pihak Setnov memastikan akan melawan lewat jalur praperadilan ke PN Jakarta Selatan.

“Kita akan mengajukan gugatan praperadilan,” kata kuasa hukum Ketua DPR Setya Novanto, Fredrich Yunadi, Jumat (10/11).

Tidak hanya itu, Fredrich mengatakan, tim kuasa hukum Novanto juga melaporkan KPK ke Bareskrim Polri atas dugaan melakukan tindak pidana melawan putusan pengadilan praperadilan di PN Jakarta Selatan 29 September lalu.

Editor: Fatimah

KOMENTAR ANDA
Berita Nasional Terkini Lainnya
Bawaslu berhentikan sementara Ketua Panwaslu Garut
Hukum - Minggu, 25 Februari 2018 - 19:26 WIB

Bawaslu berhentikan sementara Ketua Panwaslu Garut

Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) memberhentikan sementara Ketua Panwaslu Kabupaten Garut, Heri Hasan Basri yang terjerat OTT Satgas Anti Money Politik ...
Banjir landa sejumlah wilayah di pulau Jawa
Peristiwa - Sabtu, 24 Februari 2018 - 20:58 WIB

Banjir landa sejumlah wilayah di pulau Jawa

Kepala Pusat Data, Informasi, dan Hubungan Masyarakat Badan Nasional Penanggulangan Bencana Sutopo Purwo Nugroho mengatakan banjir melanda sejumlah daerah di ...
Jalur kereta Cirebon-Tegal sudah bisa dilintasi
Peristiwa - Sabtu, 24 Februari 2018 - 20:51 WIB

Jalur kereta Cirebon-Tegal sudah bisa dilintasi

Petak jalan rel kereta api di kilometer 185 + 500 sampai dengan 186 + 600 (Stasiun Tanjung - Stasiun Losari  ...
Puan sebut PDI-P kantongi cawapres pendamping Jokowi
Politik - Sabtu, 24 Februari 2018 - 17:25 WIB

Puan sebut PDI-P kantongi cawapres pendamping Jokowi

Ketua Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrasi Indonesia (PDI) Perjuangan Puan Maharani mengatakan partainya telah mengantongi kriteria dan nama-nama calon wakil ...
Bangun infrastruktur, Angkasa Pura I gelontorkan Rp18,8 triliun
Ekonomi - Sabtu, 24 Februari 2018 - 17:19 WIB

Bangun infrastruktur, Angkasa Pura I gelontorkan Rp18,8 triliun

PT Angkasa Pura I (Persero) di 2018 akan menginvestasikan Rp18,8 triliun untuk membangun sejumlah infrastruktur bandar udara untuk perbaikan dan ...
PBB Tak Lolos, Yusril Kekeuh Polisikan Komisioner KPU
Hukum - Sabtu, 24 Februari 2018 - 14:17 WIB

PBB Tak Lolos, Yusril Kekeuh Polisikan Komisioner KPU

Tak terima partainya tak lolos verifikasi, Ketua Umum DPP Partai Bulan Bintang (PBB) Yusril Izha Mahendra kekeuh akan menyeret seluruh ...