Jumat, 19 Oktober 2018 | 17.12 WIB
KiniNEWS>Nasional>Hukum>Ini Kronologis Penetapan Kembali Status Tersangka Setnov

Ini Kronologis Penetapan Kembali Status Tersangka Setnov

Reporter : Fauzan | Sabtu, 11 November 2017 - 09:05 WIB

IMG-27812

Wakil Ketua KPK Saut Situmorang. Antara/Hafidz Mubarak A

Jakarta, kini.co.id – Ditetapkannya Ketua DPR RI, Setya Novanto sebagai tersangka kasus korupsi pengadaan e-KTP untuk kedua kalinya membuat publik geger.

Pasalnya Ketua Umum Partai Golkar tersebut baru saja lolos dari status tersangka lewat upaya praperadilan.

Wakil Ketua KPK Saut Situmorang di gedung KPK, Jakarta, Jumat (10/11), diketahui bahwa surat perintah dimulainya penyidikan (SPDP) atas nama tersangka telah diterbitkan pada Selasa (31/10) lalu.

“Sebagai pemenuhan hak tersangka, KPK telah mengantar surat pada Jumat (3/11) perihal SPDP. Diantar ke rumah SN di kawasan Wijaya, Kebayoran Baru, pada sore hari,” ujar Saut.

KPK, kata Saut, tentu telah melakukan kajian hukum sehingga berani menyematkan kembali status tersebut. Ia pun mengaku KPK telah mempelajati secara seksama putusan praperadilan yang telah diputus hakim tunggal Ceppy Iskandar pada 29 September 2017.

Ia menjelaskan sebelum menetapkan Setnov sebagai tersangka, KPK melakukan penyelidikan baru awal Oktober 2017 untuk pengembangan perkara KTP-el melalui serangkaian proses dengan meminta keterangan sejumlah pihak dan mengumpulkan bukti yang relevan.

Selain itu, Setnov dua kali dimintai keterangan sebagai saksi untuk tersangka Andi Agustinus yakni pada Jumat (13/10) dan dipanggil ulang pada Rabu (18/10). Namun Setnov mangkir dari dua panggilan tersebut.

Setelah itu, KPK menganggal bukti permulaan telah cukup, sehingga pada Sabtu (28/10) pimpinan dan penyelidik melakukan gelar perkara. Dan selang 3 hari setelah itu SPDP pun diterbitkan.

Setnov pun disangka melangar Pasal 2 Ayat 1 subsider Pasal 3 UU Tipikor juncto Pasal 55 Ayat 1 ke-1.

Sementara, pihak Setnov memastikan akan melawan lewat jalur praperadilan ke PN Jakarta Selatan.

“Kita akan mengajukan gugatan praperadilan,” kata kuasa hukum Ketua DPR Setya Novanto, Fredrich Yunadi, Jumat (10/11).

Tidak hanya itu, Fredrich mengatakan, tim kuasa hukum Novanto juga melaporkan KPK ke Bareskrim Polri atas dugaan melakukan tindak pidana melawan putusan pengadilan praperadilan di PN Jakarta Selatan 29 September lalu.

Editor: Fatimah

KOMENTAR ANDA
Berita Nasional Terkini Lainnya
Peristiwa - Jumat, 19 Oktober 2018 - 14:29 WIB

Ketua DPR Pastikan Insiden Peluru Nyasar Bukan Ulah Teroris

Ketua DPR RI, Bambang Soesatyo (Bamsoet) memastikan insiden peluru nyasar di beberapa ruang kerja anggota dewan tidak terkait dengan aksi ...
Hukum - Jumat, 19 Oktober 2018 - 13:51 WIB

Masa Tahanan Eks Dirut Pertamina Diperpanjang 40 Hari

Masa tahanan Eks Dirut PT Pertamina (Persero), Karen Galaila Agustiawan diperpanjang sampai 22 November 2018. Kejaksaan Agung melakukan perpanjangan masa ...
Politik - Jumat, 19 Oktober 2018 - 13:39 WIB

DPR Sebut Pemasangan Kaca Anti Peluru Bisa Batal

Ketua Badan Urusan Rumah Tangga (BURT) DPR Anton Sihombing mengatakan, wacana pemasangan kaca antipeluru di Gedung Nusantara I DPR bisa ...
Politik - Jumat, 19 Oktober 2018 - 13:30 WIB

Awas, Libatkan Anak Kampanye Politik Bisa Dipidana

Anak-anak tidak diperkenankan untuk terlibat dalam kegiatan politik. Jika para orangtua melibatkan anaknya dalam kegiatan politik seperti kampanye atau apapun, ...
Politik - Jumat, 19 Oktober 2018 - 12:06 WIB

Incar Kursi Wagub DKI, Gerindra-PKS Yakin Tetap Mesra

Sepeninggal Sandiaga Uno, kursi Wakil Gubernur DKI kini menjadi incaran. Adalah dua partai yakni PKS dan Gerindra yang kini masih ...
Politik - Jumat, 19 Oktober 2018 - 11:30 WIB

Resolusi Dunia Yang Lebih Aman, Damai, dan Berkeadilan di IPU 139

Delegasi Indonesia yang dipimpin Wakil Ketua DPR Agus Hermanto dan Fadli Zon, Ketua BKSAP Nurhayati Ali Assegaf dan Wakil Ketua ...