Tuesday, 17 July 2018 | 18.47 WIB
KiniNEWS>Nasional>Politik>Fenomena Paradise Papers, Menkeu Diminta Tangani Serius

Fenomena Paradise Papers, Menkeu Diminta Tangani Serius

Reporter : Bayu Putra | Saturday, 11 November 2017 - 12:59 WIB

IMG-27817

Paradise papers. (Ilustrasi)

Jakarta, kini.co.id – Dunia dihebohkan dengan beredarnya orang-orang kaya yang dinilai melakukan penghindaran pajak, kali ini bertajuk Paradise Papers.

Berdasarkan data yang dipublikasi oleh International Consortium of Investigative Journalist (ICIJ) terdapat nama-nama pengusaha asal Indonesia yang masuk dalam paradise papers.

Atas dasar itu, pemerintah diminta untuk secepatnya dengan serius menelusuri dan menyelidiki data tersebut. Sehingga, dapat diketahui motif dari kasus ini.

Anggota Komisi XI DPR Hendrawan Pratikno mengatakan, siapapun yang menempatkan dananya yang cukup besar di luar negeri dengan trik canggih, karena mempunyai agenda penting. Maka, pemerintah, dalam hal ini Kementerian Keuangan (Kemenkeu) untuk segera mendapatkan hasil dari penulusuran atas temuan paradise papers.

“Sri Mulyani perlu meneliti ini, apalagi sudah berjanji untuk menelusurinya. Jadi, kita tunggu saja bagaimana hasil dari penelusuran Sri Mulyani itu terhadap paradise papers,” katanya dalam acara talkshow Polemik SINDO Trijaya di Warung Daun Cikini, Jakarta, (11/11).

Dia meyakini setelah dilakukan penelusuran lebih dalam, maka akan ditemukan nama-nama pengusaha lain selain dari yang beredar saat ini. “Mungkin nama yang dimunculkan yang seksi-seksi lebih dulu,” imbuhnya.

Menurutnya, potensi kerugian yang dialami negara sangat besar. Hal ini berkaca pada kejadian sebelumnya saat muncul panama papers, di mana ketika UU Tax Amnest disahkan dan dijalankan, dana yang diperoleh dari deklarasi harta luar negeri mencapai Rp1.031 triliun dan dana repatriasi tembus Rp147 triliun.

“Jadi, banyak misterius dari kehidupan orang-orang kaya di Indonesia. Memang mengurusi orang kaya ini repot tapi cukup menghasilkan,” imbuh Hendrawan.

Editor: Fatimah

KOMENTAR ANDA
Berita Nasional Terkini Lainnya
Hukum - Tuesday, 27 March 2018 - 18:22 WIB

KPK Tahan Tujuh Tersangka Kasus Suap DPRD Malang

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) langsung menahan tujuh tersangka kasus dugaan korupsi Malang, Jawa Timur.Ketujuh orang yang dimaksud antara lain enam ...
Peristiwa - Tuesday, 27 March 2018 - 17:47 WIB

Arief Hidayat kembali dilantik jadi hakim MK

Presiden Jokowi kembali melantik Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Arief Hidayat sebagai hakim konstitusi untuk periode kedua, masa bakti 2018-2023. Arief mengucapkan sumpahnya ...
Politik - Tuesday, 27 March 2018 - 17:28 WIB

Bahas RKP 2019, DPD berharap program pemerintah tepat sasaran

Dewan Perwakilan Daerah (DPD) melihat masih banyak kebijakan pembangunan di daerah yang tidak tepat sasaran. Untuk itu, diharapkan pemerintah dapat ...
Politik - Tuesday, 27 March 2018 - 17:18 WIB

PKS siapkan sembilan nama untuk kalahkan Jokowi di Pilpres 2019

Ketua DPP PKS Mardani Ali Sera menyatakan ada sembilan nama yang siap ditawarkan untuk posisi calon presiden atau calon ...
Politik - Tuesday, 27 March 2018 - 16:56 WIB

Awasi Pemilu 2019, Bawaslu Mulai Buka Pendaftaran Pemantau

Tahapan pelaksaan Pemilu legislatif (Pileg) dan Pemilihan Presiden (Pilpres) 2019 sudah mulai berjalan. Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) pun mulai membuka ...
Hukum - Tuesday, 27 March 2018 - 16:48 WIB

Tiga Kandidat Deputi Penindakan Jalani Tes Akhir

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah mengantongi nama-nama calon Deputi Penindakan usai ditinggal Inspektur Heru Winarko yang diangkat Presiden Joko Widodo ...
Place your ads here...