Sabtu, 18 November 2017 | 08.05 WIB
KiniNEWS>Nasional>Hukum>Mantan Pimpinan KPK: Pengacara Novanto Bisa Dikenakan Pasal Obstruction of Justice

Mantan Pimpinan KPK: Pengacara Novanto Bisa Dikenakan Pasal Obstruction of Justice

Reporter : Fadilah | Senin, 13 November 2017 - 09:46 WIB

IMG-27828

Mantan Ketua KPK Bambang Widjojanto (Ist)

Jakarta, kini.co.id – Mantan Pimpinan Komisi Pemberantsan Korupsi (KPK) Bambang Widjojanto turut menanggapi langkah kuasa hukum Setya Novanto yang melaporkan para pemimpin lembaga antirasuah tersebut ke Bareskrim Polri.

Pria yang akrab disapa BW itu berpendapat bahwa KPK bisa menerapkan pasal obstruction of justice (perbuatan yang menghalang-halangi proses penegakan hukum) terhadap pengacara Ketua Umum Partai Golkar itu.

Pasal yang dimaksud adalah Pasal 21 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

“Lawyer SN (Setya Novanto) itu sebenarnya sudah mengarah pada obstruction of justice, maka dia bisa dikenakan pasal 21, karena ini perilakunya sudah kaya gate keeper,” tuturnya saat dikonfirmasi, Jakarta, Senin, (13/11/2017).

Sebab, sambung BW, perilakunya sudah bukan sekadar melindungi Novanto sebagai kliennya. Namun, mereka juga dianggap mengganggu proses hukum dalam pembuktian kejahatan yang dilakukan Novanto.

“Orang yang menghambat proses penyidikan yang sedang dilakukan oleh KPK. Kalau dia (pengacara Novanto) paham pasal 25 UU tipikor dan ada upaya-upaya untuk mendelegitimasi proses itu, maka demi hukum KPK harus mendorong supaya pasal 25 itu diterapkan dan pasal 21 UU tipikor,” kata BW.

Pada Jumat, (10/11/2017) Pengacara Ketua DPR RI Setya Novanto, Fredrich Yunadi, melaporkan dua pimpinan, dan dua penyidik KPK ke Bareskrim Polri.

Pelaporan tersebut dilakukan tidak lama setelah lembaga antirasuah itu menetapkan kembali Setya Novanto sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi proyek KTP berbasis elektronik (e-KTP).

Usai melaporkan, Fredrich menunjukan surat tanda bukti lapor di Bareskrim nomorTBL/825/XI/2017/Bareskrim dengan nomor laporan: LP/1192/XI/2017/Bareskrim tertanggal 10 November 2017.

Terlapor dari laporan ini yakni Ketua KPK Agus Rahardjo, Wakil Ketua KPK Saut Situmorang, Direktur Penyidikan KPK Aris Budiman, dan penyidik KPK Ambarita Damanik.

Alasan melaporkan para pihak ini di antaranya karena mereka yang menandatangi surat perintah penyidikan (sprindik), surat pemberitahuan dimulainya penyidikan (SPDP) dan yang mengumumkan Novanto sebagai tersangka.

Hingga saat ini, belum ada status hukum bagi para terlapor ini.

Editor: Fatimah

KOMENTAR ANDA
Berita Nasional Terkini Lainnya
Buka Munas KAHMI, Jokowi singgung tantangan Negara
Politik - Jumat, 17 November 2017 - 21:59 WIB

Buka Munas KAHMI, Jokowi singgung tantangan Negara

Presiden Jokowi mengaku berbahagia hadir di tengah anggota KAHMI yang terkenal dengan orang-orang yang memiliki kehandalan di segala bidang."KAHMI ...
Mahfud MD tegaskan sikap politik KAHMI independen
Politik - Jumat, 17 November 2017 - 21:06 WIB

Mahfud MD tegaskan sikap politik KAHMI independen

Ketua Umum Korps Alumni Himpunan Mahasiswa Islam (KAHMI), Prof Mahfud MD menegaskan sikap politik organisasinya yang independen dan netral kepada ...
Agar tak kabur lagi, IPW sarankan KPK borgol Setnov
Hukum - Jumat, 17 November 2017 - 19:59 WIB

Agar tak kabur lagi, IPW sarankan KPK borgol Setnov

Indonesia Police Watch (IPW) menilai kasus kecelakaan tunggal yang menimpa Ketua DPR Setya Novanto menjadi blessing in disguise (berkah tersembunyi) bagi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).Pasalnya, PK ...
14 Parpol calon peserta Pemilu 2019 harus perbaiki pendaftaran
Politik - Jumat, 17 November 2017 - 19:39 WIB

14 Parpol calon peserta Pemilu 2019 harus perbaiki pendaftaran

Komisi Pemilihan Umum (KPU) menyampaikan hasil penelitian administrasi terhadap dokumen 14 partai politik (parpol) calon peserta pemilu 2019.Adapun, 14 ...
Warga Diminta Tidak Bertransaksi dengan Valuta Asing
Ekonomi - Jumat, 17 November 2017 - 17:10 WIB

Warga Diminta Tidak Bertransaksi dengan Valuta Asing

Gubernur Bank Indonesia (BI) Agus Martowardojo mengimbau masyarakat menggunakan transaksi di dalam negeri menggunakan Rupiah bukan valuta asing.Hal ini mengingat ...
Ini penjelasan Pemred Metro TV soal Hilman Mattauch
Peristiwa - Jumat, 17 November 2017 - 15:46 WIB

Ini penjelasan Pemred Metro TV soal Hilman Mattauch

Pihak Metro TV memberikan klarifikasinya terkait status Hilman Mattauch yang menyupiri Setya Novanto menggunakan mobil Toyota Fortuner B 1732 ZLO ...