Kamis, 18 Oktober 2018 | 04.42 WIB
KiniNEWS>Nasional>Hukum>KPK perpanjang penahanan Eddy Rumpoko

KPK perpanjang penahanan Eddy Rumpoko

Selasa, 14 November 2017 - 08:17 WIB

IMG-27848

Walikota Batu, Jawa Timur, Eddy Rumpoko tiba di gedung KPK, Jakarta, Ahad (17/9) dini hari. KiniNews/Rakisa

Jakarta, kini.co.id – Pemberantasan Korupsi (KPK) memperpanjang masa penahanan Wali Kota Batu nonaktif Eddy Rumoko, tersangka tindak pidana korupsi suap terkait pengadaan barang dan jasa di lingkungan Pemerintah Kota Batu Tahun Anggaran 2017.

“Perpanjangan penahanan selama 30 hari ke depan dari 16 November 2017 sampai 15 Desember 2017 untuk tersangka Eddy Rumpoko,” kata Juru Bicara KPK Febri Diansyah di Jakarta, Senin (13/11).

KPK sendiri telah menetapkan Eddy Rumpoko sebagai tersangka dugaan kasus tindak pidana korupsi terkait kasus itu pada 17 September 2017.

KPK telah menetapkan tiga tersangka dalam kasus tersebut. Diduga sebagai pihak pemberi, yaitu pengusaha Filipus Djap.

Sedangkan diduga sebagai pihak penerima, yakni Wali Kota Batu nonaktif Eddy Rumpoko dan Kepala Bagian Unit Layanan Pengadaan Pemkot Batu Edi Setyawan.

Sebelumnya, dalam operasi tangkap tangan (OTT) terkait kasus itu di Batu pada Sabtu (16/9), tim KPK mengamankan total uang sebesar Rp300 juta seperti dilansir dari Antara.

Diduga pemberian uang terkait fee 10 persen untuk Eddy Rumpoko dari proyek belanja modal dan mesin pengadaan mebelair di Pemkot Batu Tahun Anggaran 2017 yang dimenangkan PT Dailbana Prima dengan nilai proyek Rp5,26 miliar.

Diduga diperuntukan pada Eddy Rumpoko uang tunai Rp200 juta dari total fee Rp500 juta. Sedangkan Rp300 juta dipotong Filipus Djap untuk melunasi pembayaran mobil Toyota Alphard milik Wali Kota.

Sedangkan, Rp100 juta diduga diberikan Filipus Djap kepada Edi Setyawan sebagai fee untuk panitia pengadaan.

Eddy Rumpoko disangkakan melanggar Pasal 12 huruf a atau pasal 12 huruf b atau pasal 11 UU No 31 Tahun 1999 yang diubah dengan UU No 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Eddy Rumpoko juga mengajukan permohonan praperadilan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Sidang perdana telah digelar pada Senin (13/11) kemarin.

Dalam gugatan praperadilannya Eddy Rumpoko mengajukan beberapa poin antara lain tidak adanya barang bukti saat operasi tangkap tangan dilakukan dan juga tidak adanya surat perintah penangkapan saat penangkapan dilakukan. []

Editor: Rakisa

KOMENTAR ANDA
Berita Nasional Terkini Lainnya
Peristiwa - Rabu, 17 Oktober 2018 - 18:28 WIB

Setelah 34 tahun, Tabloid BOLA berhenti terbit

TABLOID BOLA mengumumkan bakal menerbitkan edisi terakhirnya masing-masing pada hari Jumat (19/10) dan Selasa (23/10). Kepastian pemberhentian publikasi berdasarkan cuitan ...
Hukum - Rabu, 17 Oktober 2018 - 16:00 WIB

Tim Satgas KPK Geledah Matahari Tower Milik Lippo Group

Tim satgas Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) ternyata masih melakukan srangkaian penindakan di lapangan terkait kasus suap perizinan proyek pembangunan Meikarta.Mereka ...
Politik - Rabu, 17 Oktober 2018 - 15:57 WIB

Dana Saksi Tanggungan Parpol, Bukan Negara

Indonesia Corruption Watch (ICW) menolak keras usulan Komisi II DPR RI agar dana saksi dari parpol pada Pemilu 2019 ditanggung ...
Hukum - Rabu, 17 Oktober 2018 - 15:40 WIB

Soal Meikarta, KPK Buka Kemungkinan Tersangkakan Lippo Group

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) membuka kemungkinan menjerat Lippo Group selaku korporasi sebagai tersangka. Hal ini lantaran KPK memiliki komitmen yang ...
Peristiwa - Rabu, 17 Oktober 2018 - 14:01 WIB

Ruang DPR Ditembak Lagi, Ini Kata Ibas

Para anggota DPR RI kembali digegerkan dengan penembakan lewat kaca ruangan.Kali ini korbannya adalah ruang kerja 1008, yang ditempati Vivi ...
Peristiwa - Rabu, 17 Oktober 2018 - 13:44 WIB

Pengakuan Kader PAN Soal Penembakan di Ruangannya

Ruang kerja anggota DPR RI dari Fraksi PAN Totok Daryanto dihantam peluru. Peristiwa penembakan itu terjadi di lantai 20 nomor ...