Kamis, 18 Oktober 2018 | 04.41 WIB
KiniNEWS>Nasional>Politik>Ketua Umum Hanura Minta Miryam Dipecat Sebagai Kader

Ketua Umum Hanura Minta Miryam Dipecat Sebagai Kader

Reporter : Bayu Putra | Selasa, 14 November 2017 - 09:38 WIB

IMG-27850

Miryam S Haryani di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Bungur, Jakarta Pusat, Selasa, (18/7/2017). (Kininews/Fadillah)

Jakarta, kini.co.id – Ketua Umum Partai Hanura Oesman Sapta Odang (OSO) mengambil langkah tegas terhadap kadernya, Miryam S Haryani.

Miryam divonis 5 tahun penjara oleh majelis hakim Pengadilan Tipikor Jakarta lantaran terbukti memberikan keterangan palsu di persidangan e-KTP.

“Berhentikan!,” kata OSO di Kompleks Parlemen DPR RI, Senayan, Jakarta, (14/11).

Miryam saat ini anggota DPR non-aktif. Hanura akan segera melantik pengganti antar-waktu (PAW) Miryam. “PAW-nya akan dilaksanakan,” janji OSO.

OSO menegaskan Miryam dipecat dari keanggotaan partai per hari senin kemarin (13/11/2017) .

“Ya, ya, ya,” sebut OSO menjawab pertanyaan apakah Miryam diberhentikan dari partai dan apakah pemberhentian ini berlaku per hari ini.

Majelis hakim Pengadilan Tipikor menyatakan Miryam terbukti memberikan keterangan tidak benar saat bersaksi untuk terdakwa e-KTP, Irman dan Sugiharto. Hakim juga menyebut Miryam berbohong soal tidak menerima duit e-KTP.

Selain itu, majelis hakim sependapat dengan kesaksian ahli psikologi forensik yang menyatakan tidak ditemukan adanya tekanan dari penyidik dalam video pemeriksaan Miryam.

Hakim menyatakan Miryam memberikan keterangan tidak benar saat mengatakan merasa ditekan dan diancam penyidik.

Miryam dihukum 5 tahun penjara dan denda Rp 200 juta subsider 3 bulan kurungan. Sebelumnya Miryam dituntut 8 tahun penjara oleh jaksa KPK.

Editor: Fatimah

KOMENTAR ANDA
Berita Nasional Terkini Lainnya
Peristiwa - Rabu, 17 Oktober 2018 - 18:28 WIB

Setelah 34 tahun, Tabloid BOLA berhenti terbit

TABLOID BOLA mengumumkan bakal menerbitkan edisi terakhirnya masing-masing pada hari Jumat (19/10) dan Selasa (23/10). Kepastian pemberhentian publikasi berdasarkan cuitan ...
Hukum - Rabu, 17 Oktober 2018 - 16:00 WIB

Tim Satgas KPK Geledah Matahari Tower Milik Lippo Group

Tim satgas Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) ternyata masih melakukan srangkaian penindakan di lapangan terkait kasus suap perizinan proyek pembangunan Meikarta.Mereka ...
Politik - Rabu, 17 Oktober 2018 - 15:57 WIB

Dana Saksi Tanggungan Parpol, Bukan Negara

Indonesia Corruption Watch (ICW) menolak keras usulan Komisi II DPR RI agar dana saksi dari parpol pada Pemilu 2019 ditanggung ...
Hukum - Rabu, 17 Oktober 2018 - 15:40 WIB

Soal Meikarta, KPK Buka Kemungkinan Tersangkakan Lippo Group

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) membuka kemungkinan menjerat Lippo Group selaku korporasi sebagai tersangka. Hal ini lantaran KPK memiliki komitmen yang ...
Peristiwa - Rabu, 17 Oktober 2018 - 14:01 WIB

Ruang DPR Ditembak Lagi, Ini Kata Ibas

Para anggota DPR RI kembali digegerkan dengan penembakan lewat kaca ruangan.Kali ini korbannya adalah ruang kerja 1008, yang ditempati Vivi ...
Peristiwa - Rabu, 17 Oktober 2018 - 13:44 WIB

Pengakuan Kader PAN Soal Penembakan di Ruangannya

Ruang kerja anggota DPR RI dari Fraksi PAN Totok Daryanto dihantam peluru. Peristiwa penembakan itu terjadi di lantai 20 nomor ...