Senin, 26 Februari 2018 | 05.59 WIB
KiniNEWS>Nasional>Hukum>Politikus Golkar Zulhendri Penuhi Panggilan KPK

Politikus Golkar Zulhendri Penuhi Panggilan KPK

Reporter : Fadilah | Selasa, 14 November 2017 - 11:32 WIB

IMG-27851

Gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). KiniNews/Rakisa.

Jakarta, kini.co.id – Wakil Bendahara Umum Partai Golkar, Zulhendri Hasan menyambangi Gedumg Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang terletak di Jalan Kuningan Persada, Jakarta Selatan, Selasa, (14/11/2017).

Kedatangangan Zulhendri tidak disangka-sangka, sebab namanya tidak tercantum dalam jadwal pemeriksaan penyidik KPK yang dirilis oleh tim Biro Humas KPK hari ini.

Kepada wartawan Zulhendri mengaku akan menjalani pemeriksaan sebagai saksi untuk melengkapi berkas perkara Markus Nari.

“Sebagai warga negara yang baik dipanggil oleh institusi penegak hukum sebagai saksi dalam perkara Markus Nari sebagai tindak pidana korupsi e-KTP, saya datang dong. Apalagi saya sebagai komunitas hukum yang mengerti hukum tentu kita patuhi,” tutur Zulhendri.

Zulhendri membenarkan bahwa pemanggilan ini merupakan panggilan ulang dari pemanggilan sebelumnya pada tanggal 7 November 2017 lalu.

Zulhendri kemudian menjelaskan alasan ketidakhadirannya pada tanggal 7 November 2017 lalu.

“Alasan pertama berada di luar kita. Yang kedua panggilan itu tidak jelas tertuju kepada siapa, karena nama saya hanya Zulhendri tok selaku pengurus partai Golkar. Ya seyogyanya kalau saya yang dimaksud, nama saya adalah Zulhendri Hasan, dengan titel SH, MH. Kedudukan di Partai Golkar sebagai Wakil Bendum,” katanya.

“Sementara untuk dipanggil hari Senin kemarin, pun terjadi kesalahan dari pihak KPK secara administratif pertama dipanggil hari Senin tanggal 14 November 2017, padahal hari Senin itu tanggal 13 November, nah ini ada kekeliruan yang seperti ini tentu menimbulkan keraguan. Setelah dikonfirmasi pada kami ya kami bilang hari Selasa saja jam 10.00 WIB,” pungkasnya.

Untuk diketahui, Markus Nari merupakan politikus Partai Golkar yang dijerat KPK karena diduga merintangi proses penyidikan dan pemeriksaan di pengadilan terkait kasus korupsi e-KTP. Dia ditetapkan sebagai tersangka pada awal Juni 2017 lalu.

Pihak yang diduga dipengaruhi adalah Irman dan Sugiharto, yang telah duduk sebagai terdakwa dalam kasus korupsi e-KTP, serta Miryam S Haryani dalam pencabutan keterangan berita acara pemeriksaan (BAP) pada persidangan kasus korupsi e-KTP.

Terkait kasus ini, nama Zulhendri pernah muncul dalam persidangan Miryam S Haryani, terdakwa kasus pemberi keterangan tidak benar di persidangan e-KTP pada Senin (4/9/2017).

Advokat Farhat Abbas yang duduk sebagai saksi, mengaku pernah berkomunikasi dengan Zulhendri Hasan terkait posisi Setya Novanto dalam kasus proyek pengadaan e-KTP.

Farhat membenarkan dia sempat menelepon Zulhendri. Percakapan itu kemudian menyebut ada pertemuan yang dihadiri SN, Setya Novanto, dan mengatakan dia aman dan tidak akan terseret kasus e-KTP.

Editor: Fatimah

KOMENTAR ANDA
Berita Nasional Terkini Lainnya
Bawaslu berhentikan sementara Ketua Panwaslu Garut
Hukum - Minggu, 25 Februari 2018 - 19:26 WIB

Bawaslu berhentikan sementara Ketua Panwaslu Garut

Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) memberhentikan sementara Ketua Panwaslu Kabupaten Garut, Heri Hasan Basri yang terjerat OTT Satgas Anti Money Politik ...
Banjir landa sejumlah wilayah di pulau Jawa
Peristiwa - Sabtu, 24 Februari 2018 - 20:58 WIB

Banjir landa sejumlah wilayah di pulau Jawa

Kepala Pusat Data, Informasi, dan Hubungan Masyarakat Badan Nasional Penanggulangan Bencana Sutopo Purwo Nugroho mengatakan banjir melanda sejumlah daerah di ...
Jalur kereta Cirebon-Tegal sudah bisa dilintasi
Peristiwa - Sabtu, 24 Februari 2018 - 20:51 WIB

Jalur kereta Cirebon-Tegal sudah bisa dilintasi

Petak jalan rel kereta api di kilometer 185 + 500 sampai dengan 186 + 600 (Stasiun Tanjung - Stasiun Losari  ...
Puan sebut PDI-P kantongi cawapres pendamping Jokowi
Politik - Sabtu, 24 Februari 2018 - 17:25 WIB

Puan sebut PDI-P kantongi cawapres pendamping Jokowi

Ketua Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrasi Indonesia (PDI) Perjuangan Puan Maharani mengatakan partainya telah mengantongi kriteria dan nama-nama calon wakil ...
Bangun infrastruktur, Angkasa Pura I gelontorkan Rp18,8 triliun
Ekonomi - Sabtu, 24 Februari 2018 - 17:19 WIB

Bangun infrastruktur, Angkasa Pura I gelontorkan Rp18,8 triliun

PT Angkasa Pura I (Persero) di 2018 akan menginvestasikan Rp18,8 triliun untuk membangun sejumlah infrastruktur bandar udara untuk perbaikan dan ...
PBB Tak Lolos, Yusril Kekeuh Polisikan Komisioner KPU
Hukum - Sabtu, 24 Februari 2018 - 14:17 WIB

PBB Tak Lolos, Yusril Kekeuh Polisikan Komisioner KPU

Tak terima partainya tak lolos verifikasi, Ketua Umum DPP Partai Bulan Bintang (PBB) Yusril Izha Mahendra kekeuh akan menyeret seluruh ...