Kamis, 18 Oktober 2018 | 04.41 WIB
KiniNEWS>Nasional>Politik>Fadli Zon Pertanyaan Sikap Aparat Yang Lunak Dalam Menindak OPM

Fadli Zon Pertanyaan Sikap Aparat Yang Lunak Dalam Menindak OPM

Reporter : Bayu Putra | Selasa, 14 November 2017 - 13:58 WIB

IMG-27860

Wakil Ketua DPR RI Fadli Zon (Ist)

Jakarta, kini.co.id – Wakil Ketua DPR RI Fadli Zon mengecam, tindakan penyanderaan oleh Kelompok Teroris Bersenjata Organisasi Papua Merdeka (OPM) tak dapat ditolerir dan mencederai HAM.

“Saya mengecam keras tindakan penyanderaan oleh Kelompok Bersenjata OPM. Apa yang mereka lakukan bukan lagi tindakan kriminal biasa. Melainkan bentuk tindakan terorisme. Sehingga mereka lebih tepat disebut kelompok teroris, daripada kelompok kriminal,” katanya di Kompleks Parlemen DPR RI Senayan, Jakarta, (14/11).

Diketahui, sejak Kamis (9/11) sekitar 1.300 orang disandera oleh Kelompok Bersenjata di Desa Kimbely dan Banti, Distrik Tembagapura, Jayapura, Papua. Kelompok tersebut diduga bagian dari OPM. Penyanderaan membuat warga tak bisa bergerak, diisolasi dan dilarang keluar dari kampungnya.

Fadli menegaskan, penyanderaan tersebut tak hanya melanggar hukum Indonesia, namun juga mengancam hidup ribuan warga sipil di Papua. Ini semacam test the water dari OPM.

“Pihak Kepolisian dan TNI harus berupaya keras agar para sandera bisa segera bebas. Ini sudah lebih dari empat hari. Tentunya kondisi warga terisolasi sudah mulai kekurangan makanan. Kondisi fisik mereka juga pasti menurun,” tegas politisi Gerindra ini.

Dalam kondisi ini, lanjutnya, pihak Kepolisian dan TNI sebisa mungkin menghindari kontak senjata. Utamakan pendekatan persuasif dan preventif. Namun kita pun harus menunjukkan kedaulatan dan tak didikte oleh kelompok separatis.

“Masyarakat bertanya-tanya kenapa kejadian ini seperti dibiarkan dan aparat tak bertindak tegas. Masyarakat juga banyak yang menanyakan, mengapa mereka hanya disebut Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) bukan Kelompok Teroris atau Separatis,” paparnya.

Lebih lanjut ia menegaskan, harus ada penanganan tegas terhadap OPM dengan cara persuasif, dialog atau cara lain yang diperlukan. Ancaman yang dilakukan oleh Organisasi Papua Merdeka (OPM) selama ini menunjukkan, seolah-olah Indonesia tak berdaya.

Sebagai Ketua Tim Pemantau Otsus di Papua, saya mengamati, gerakan pro-kemerdekaan Papua dalam tiga tahun ini semakin nyaring. Mereka tak hanya well organized, tapi juga well funded. Hal itu terlihat dari upaya internasionalisasi isu Papua, yang antara lain dimotori oleh United Liberation Movement for West Papua (ULMWP). Mereka aktif mencari basis dukungan di forum internasional. Seperti di Melanesian Spearhead Group (MSG), Pacific Island Forum (PIF), dan bahkan di forum dekolonisasi di the United Nations (UN).

Sebagai Tim Pemantau Otsus Papua DPR RI, ia mengaku, terus menggali perkembangan terbaru. Ia juga menjelaskan, Otsus dibentuk salah satunya agar permasalahan di Papua bisa cepat teratasi.

“DPR ingin implementasi Otsus ini dapat memberikan dampak strategis bagi penyelesaian permasalahan politik dan keamanan di Papua. Tak hanya dijalankan sebatas “business as usual,” tegasnya.

Ia meminta pemerintah jangan menganggap enteng masalah Papua dan segera mengambil langkah ke arah penyelesaian. Jika tindakan penyanderaan didiamkan, maka akan berulang sebagai cara mencari perhatian internasional oleh OPM.

Editor: Fatimah

KOMENTAR ANDA
Berita Nasional Terkini Lainnya
Peristiwa - Rabu, 17 Oktober 2018 - 18:28 WIB

Setelah 34 tahun, Tabloid BOLA berhenti terbit

TABLOID BOLA mengumumkan bakal menerbitkan edisi terakhirnya masing-masing pada hari Jumat (19/10) dan Selasa (23/10). Kepastian pemberhentian publikasi berdasarkan cuitan ...
Hukum - Rabu, 17 Oktober 2018 - 16:00 WIB

Tim Satgas KPK Geledah Matahari Tower Milik Lippo Group

Tim satgas Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) ternyata masih melakukan srangkaian penindakan di lapangan terkait kasus suap perizinan proyek pembangunan Meikarta.Mereka ...
Politik - Rabu, 17 Oktober 2018 - 15:57 WIB

Dana Saksi Tanggungan Parpol, Bukan Negara

Indonesia Corruption Watch (ICW) menolak keras usulan Komisi II DPR RI agar dana saksi dari parpol pada Pemilu 2019 ditanggung ...
Hukum - Rabu, 17 Oktober 2018 - 15:40 WIB

Soal Meikarta, KPK Buka Kemungkinan Tersangkakan Lippo Group

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) membuka kemungkinan menjerat Lippo Group selaku korporasi sebagai tersangka. Hal ini lantaran KPK memiliki komitmen yang ...
Peristiwa - Rabu, 17 Oktober 2018 - 14:01 WIB

Ruang DPR Ditembak Lagi, Ini Kata Ibas

Para anggota DPR RI kembali digegerkan dengan penembakan lewat kaca ruangan.Kali ini korbannya adalah ruang kerja 1008, yang ditempati Vivi ...
Peristiwa - Rabu, 17 Oktober 2018 - 13:44 WIB

Pengakuan Kader PAN Soal Penembakan di Ruangannya

Ruang kerja anggota DPR RI dari Fraksi PAN Totok Daryanto dihantam peluru. Peristiwa penembakan itu terjadi di lantai 20 nomor ...