Rabu, 17 Oktober 2018 | 11.16 WIB
KiniNEWS>Nasional>Hukum>KPK: Putusan Miryam Haryani Perkuat KPK Jerat Anggota DPR di Kasus e-KTP

KPK: Putusan Miryam Haryani Perkuat KPK Jerat Anggota DPR di Kasus e-KTP

Reporter : Restu Fadilah | Selasa, 14 November 2017 - 14:13 WIB

IMG-27862

Politikus Partai Hanura, Miryam S Haryani. (kininews/fadilah)

Jakarta, kini.co.id – Politikus Hanura, Miryam S Haryani telah dijatuhi vonis oleh Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

Jubir KPK, Febri Diansyah mengatakan putusan Hakim terhadap Miryam Haryani tersebut dapat memperkuat ‎bukti-bukti untuk menjerat anggota DPR yang sempat disebut menerima aliran dana korupsi e-KTP.

“Putusan tadi akan kami pelajari. Dugaan penerimaan uang dan aliran dana pada pihak lain juga akan kami dalami,” tutur Febri di Jakarta, Selasa, (14/11/2017).

Febri pun menegaskan, pihaknya akan menelusuri lebih lanjut nama-nama sejumlah pihak yang pernah disebut menerima uang panas e-KTP dalam BAP Miryam Haryani.

“Dari informasi awal yang dibacakan ‎di sidang, sebagian pertimbangan akan memperkuat penanganan kasus e-KTP ini. Fakta-fakta di BAP akan kmi telusuri lebih jauh,” tandasnya.

Diketahui selain dijatuhi vonis 5 tahun penjara, Miryam juga diharuskan membayar denda sebesar Rp 200 juta. Dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama tiga bulan.

Miryam terbukti melanggar Pasal 22 jo Pasal 35 ayat 1 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dalam UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 64 ayat 1 KUHP.

Editor: Fatimah

KOMENTAR ANDA
Berita Nasional Terkini Lainnya
Peristiwa - Rabu, 17 Oktober 2018 - 11:12 WIB

Polisi Sebut Tersangka Tak Bermaksud Tembak Kaca DPR

Peristiwa penembakan kaca kantor DPR RI sempat menghebohkan publik. Netizen pun bertanya apakah ada maksud pembunuhan atau penembakan misterius di ...
Nasional - Rabu, 17 Oktober 2018 - 09:52 WIB

Sidang IPU 139 Jenewa, Jazuli: 36 Negara Tolak Pelegalan LGBT

Anggota Komisi I DPR RI, Jazuli Juwaini menyebut dalam sidang Inter-Parliamentary Union (IPU) 139 di Jenewa sebanyak 36 negara yang ...
Hukum - Rabu, 17 Oktober 2018 - 09:15 WIB

Berkasus Lagi, KPK Pertimbangkan Tuntutan Hukuman Maksimal terhadap Billy Sindoro

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) akan mempertimbangkan tuntutan hukuman maksimal kepada Bos Lippo Group, Billy Sindoro. Hal ini ...
- Selasa, 16 Oktober 2018 - 20:05 WIB

KPK sebut Bupati Bekasi tak sampaikan sedang hamil

Bicara Komisi Pemberantasan Korupsi (Jubir KPK), Febri Diansyah mengatakan bahwa selama menjalani pemeriksaan Bupati Bekasi non-aktif, Neneng Hasnah Yasin tidak ...
Peristiwa - Selasa, 16 Oktober 2018 - 19:59 WIB

Ternyata penembak gedung DPR lulus sertifikasi menembak

KETUA Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Bambang Soesatyo menuturkan bahwa terduga penembak peluru nyasar yang mengenai ruang kerja anggota DPR pada ...
Hukum - Selasa, 16 Oktober 2018 - 19:24 WIB

Meikarta, mengejar mimpi beralas upeti

OPERASI tangkap tangan (OTT) yang dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terhadap sejumlah pejabat di Kabupaten Bekasi, berbuntut pada penetapan tersangka ...