Tuesday, 17 July 2018 | 18.53 WIB
KiniNEWS>Nasional>Hukum>KPK: Putusan Miryam Haryani Perkuat KPK Jerat Anggota DPR di Kasus e-KTP

KPK: Putusan Miryam Haryani Perkuat KPK Jerat Anggota DPR di Kasus e-KTP

Reporter : Fadilah | Tuesday, 14 November 2017 - 14:13 WIB

IMG-27862

Politikus Partai Hanura, Miryam S Haryani. (kininews/fadilah)

Jakarta, kini.co.id – Politikus Hanura, Miryam S Haryani telah dijatuhi vonis oleh Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

Jubir KPK, Febri Diansyah mengatakan putusan Hakim terhadap Miryam Haryani tersebut dapat memperkuat ‎bukti-bukti untuk menjerat anggota DPR yang sempat disebut menerima aliran dana korupsi e-KTP.

“Putusan tadi akan kami pelajari. Dugaan penerimaan uang dan aliran dana pada pihak lain juga akan kami dalami,” tutur Febri di Jakarta, Selasa, (14/11/2017).

Febri pun menegaskan, pihaknya akan menelusuri lebih lanjut nama-nama sejumlah pihak yang pernah disebut menerima uang panas e-KTP dalam BAP Miryam Haryani.

“Dari informasi awal yang dibacakan ‎di sidang, sebagian pertimbangan akan memperkuat penanganan kasus e-KTP ini. Fakta-fakta di BAP akan kmi telusuri lebih jauh,” tandasnya.

Diketahui selain dijatuhi vonis 5 tahun penjara, Miryam juga diharuskan membayar denda sebesar Rp 200 juta. Dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama tiga bulan.

Miryam terbukti melanggar Pasal 22 jo Pasal 35 ayat 1 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dalam UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 64 ayat 1 KUHP.

Editor: Fatimah

KOMENTAR ANDA
Berita Nasional Terkini Lainnya
Hukum - Tuesday, 27 March 2018 - 18:22 WIB

KPK Tahan Tujuh Tersangka Kasus Suap DPRD Malang

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) langsung menahan tujuh tersangka kasus dugaan korupsi Malang, Jawa Timur.Ketujuh orang yang dimaksud antara lain enam ...
Peristiwa - Tuesday, 27 March 2018 - 17:47 WIB

Arief Hidayat kembali dilantik jadi hakim MK

Presiden Jokowi kembali melantik Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Arief Hidayat sebagai hakim konstitusi untuk periode kedua, masa bakti 2018-2023. Arief mengucapkan sumpahnya ...
Politik - Tuesday, 27 March 2018 - 17:28 WIB

Bahas RKP 2019, DPD berharap program pemerintah tepat sasaran

Dewan Perwakilan Daerah (DPD) melihat masih banyak kebijakan pembangunan di daerah yang tidak tepat sasaran. Untuk itu, diharapkan pemerintah dapat ...
Politik - Tuesday, 27 March 2018 - 17:18 WIB

PKS siapkan sembilan nama untuk kalahkan Jokowi di Pilpres 2019

Ketua DPP PKS Mardani Ali Sera menyatakan ada sembilan nama yang siap ditawarkan untuk posisi calon presiden atau calon ...
Politik - Tuesday, 27 March 2018 - 16:56 WIB

Awasi Pemilu 2019, Bawaslu Mulai Buka Pendaftaran Pemantau

Tahapan pelaksaan Pemilu legislatif (Pileg) dan Pemilihan Presiden (Pilpres) 2019 sudah mulai berjalan. Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) pun mulai membuka ...
Hukum - Tuesday, 27 March 2018 - 16:48 WIB

Tiga Kandidat Deputi Penindakan Jalani Tes Akhir

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah mengantongi nama-nama calon Deputi Penindakan usai ditinggal Inspektur Heru Winarko yang diangkat Presiden Joko Widodo ...
Place your ads here...