Selasa, 21 November 2017 | 00.21 WIB
KiniNEWS>Nasional>Hukum>KPK: Putusan Miryam Haryani Perkuat KPK Jerat Anggota DPR di Kasus e-KTP

KPK: Putusan Miryam Haryani Perkuat KPK Jerat Anggota DPR di Kasus e-KTP

Reporter : Fadilah | Selasa, 14 November 2017 - 14:13 WIB

IMG-27862

Politikus Partai Hanura, Miryam S Haryani. (kininews/fadilah)

Jakarta, kini.co.id – Politikus Hanura, Miryam S Haryani telah dijatuhi vonis oleh Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

Jubir KPK, Febri Diansyah mengatakan putusan Hakim terhadap Miryam Haryani tersebut dapat memperkuat ‎bukti-bukti untuk menjerat anggota DPR yang sempat disebut menerima aliran dana korupsi e-KTP.

“Putusan tadi akan kami pelajari. Dugaan penerimaan uang dan aliran dana pada pihak lain juga akan kami dalami,” tutur Febri di Jakarta, Selasa, (14/11/2017).

Febri pun menegaskan, pihaknya akan menelusuri lebih lanjut nama-nama sejumlah pihak yang pernah disebut menerima uang panas e-KTP dalam BAP Miryam Haryani.

“Dari informasi awal yang dibacakan ‎di sidang, sebagian pertimbangan akan memperkuat penanganan kasus e-KTP ini. Fakta-fakta di BAP akan kmi telusuri lebih jauh,” tandasnya.

Diketahui selain dijatuhi vonis 5 tahun penjara, Miryam juga diharuskan membayar denda sebesar Rp 200 juta. Dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama tiga bulan.

Miryam terbukti melanggar Pasal 22 jo Pasal 35 ayat 1 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dalam UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 64 ayat 1 KUHP.

Editor: Fatimah

KOMENTAR ANDA
Berita Nasional Terkini Lainnya
Indonesia dilirik Belgia sebagai pasar ekspor utama kentang goreng
Ekonomi - Senin, 20 November 2017 - 23:02 WIB

Indonesia dilirik Belgia sebagai pasar ekspor utama kentang goreng

Industri makanan dan minuman di Indonesia tumbuh positif di sepanjang tahun 2017, bahkan berkontribusi pada produk domestik bruto (PDB) industri ...
Dirut Garuda Sambangi KPK Klarifikasi Soal LHKPN
Hukum - Senin, 20 November 2017 - 17:17 WIB

Dirut Garuda Sambangi KPK Klarifikasi Soal LHKPN

Direktur Utama PT Garuda Indonesia (Persero), Tbk, Pahala N Mansury menyambangi Gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang terletak di Jalan ...
PAN Desak Golkar untuk Pergantian Kursi Ketua DPR
Politik - Senin, 20 November 2017 - 17:12 WIB

PAN Desak Golkar untuk Pergantian Kursi Ketua DPR

Sekretaris Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) DPR Yandri Susanto mendesak Partai Golkar mengganti Setya Novanto dari kursi Ketua DPR RI. ...
Proses hukum terhadap pimpinan KPK tergantung bukti
Hukum - Senin, 20 November 2017 - 17:00 WIB

Proses hukum terhadap pimpinan KPK tergantung bukti

Wakapolri Komisaris Jenderal Syafrudin menegaskan kelanjutan proses hukum terhadap dua pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) atas dugaan pemalsuan surat dan ...
Nasdem minta Pemerintah tidak gantung terus  RUU Otsus Papua
Politik - Senin, 20 November 2017 - 16:01 WIB

Nasdem minta Pemerintah tidak gantung terus RUU Otsus Papua

Anggota Badan Legislasi DPR Sulaeman L. Hamzah menyatakan gelisah dengan nasib RUU Otsus Papua.Pasalnya, hingga saat ini RUU tersebut belum ...
Ketua DPR Masuk Bui, MKD Segera Ambil Sikap
Politik - Senin, 20 November 2017 - 15:42 WIB

Ketua DPR Masuk Bui, MKD Segera Ambil Sikap

Ketua Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) Sarifudin Sudding mengatakan, lembaganya segera mengambil sikap pacaspenahanan Ketua DPR Setya Novanto oleh KPK."Hari ini ...