Kamis, 18 Januari 2018 | 04.31 WIB
KiniNEWS>Nasional>Hukum>KPK: Putusan Miryam Haryani Perkuat KPK Jerat Anggota DPR di Kasus e-KTP

KPK: Putusan Miryam Haryani Perkuat KPK Jerat Anggota DPR di Kasus e-KTP

Reporter : Fadilah | Selasa, 14 November 2017 - 14:13 WIB

IMG-27862

Politikus Partai Hanura, Miryam S Haryani. (kininews/fadilah)

Jakarta, kini.co.id – Politikus Hanura, Miryam S Haryani telah dijatuhi vonis oleh Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

Jubir KPK, Febri Diansyah mengatakan putusan Hakim terhadap Miryam Haryani tersebut dapat memperkuat ‎bukti-bukti untuk menjerat anggota DPR yang sempat disebut menerima aliran dana korupsi e-KTP.

“Putusan tadi akan kami pelajari. Dugaan penerimaan uang dan aliran dana pada pihak lain juga akan kami dalami,” tutur Febri di Jakarta, Selasa, (14/11/2017).

Febri pun menegaskan, pihaknya akan menelusuri lebih lanjut nama-nama sejumlah pihak yang pernah disebut menerima uang panas e-KTP dalam BAP Miryam Haryani.

“Dari informasi awal yang dibacakan ‎di sidang, sebagian pertimbangan akan memperkuat penanganan kasus e-KTP ini. Fakta-fakta di BAP akan kmi telusuri lebih jauh,” tandasnya.

Diketahui selain dijatuhi vonis 5 tahun penjara, Miryam juga diharuskan membayar denda sebesar Rp 200 juta. Dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama tiga bulan.

Miryam terbukti melanggar Pasal 22 jo Pasal 35 ayat 1 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dalam UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 64 ayat 1 KUHP.

Editor: Fatimah

KOMENTAR ANDA
Berita Nasional Terkini Lainnya
Fredrich Yunadi melawan, ajukan gugatan praperadilan
Hukum - Kamis, 18 Januari 2018 - 00:13 WIB

Fredrich Yunadi melawan, ajukan gugatan praperadilan

Advokat Fredrich Yunadi akan mengajukan gugatan praperadilan pada Kamis (18/1) ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Fredrich sebelumnya telah ditetapkan tersangka ...
Demi independensi, tiga dokter tolak jadi saksi ringankan  Bimanesh
Hukum - Rabu, 17 Januari 2018 - 22:37 WIB

Demi independensi, tiga dokter tolak jadi saksi ringankan Bimanesh

Tiga dokter menolak menjadi saksi meringankan untuk Bimanesh Sutarjo, tersangka tindak pidana merintangi penyidikan dugaan tindak pidana korupsi proyek e-KTP ...
Menteri Susi umumkan pencabutan larangan cantrang
Peristiwa - Rabu, 17 Januari 2018 - 18:38 WIB

Menteri Susi umumkan pencabutan larangan cantrang

Pemerintah resmi mencabut larangan penggunaan cantrang dan payang di kapal nelayan. Kebijakan itu dikeluarkan usai Presiden Jokowi dan Menteri Kelautan ...
Urgensi impor beras dipertanyakan
Politik - Rabu, 17 Januari 2018 - 17:09 WIB

Urgensi impor beras dipertanyakan

Anggota DPR Sukamta menyatakan pemerintah harus mengkaji betul sebelum sebuah kebijakan yang diambil terkait impor beras.Dia mempertanyakan urgensi harus ...
DPR Minta Tidak Ada Kebijakan Asing Untuk Miliki Pulau
Politik - Rabu, 17 Januari 2018 - 16:56 WIB

DPR Minta Tidak Ada Kebijakan Asing Untuk Miliki Pulau

Menanggapi adanya penawaran kepemilikan Pulau Ajab melalui situs privateislandsonline.com, Wakil Ketua Komisi II DPR RI, Lukman Edy menyatakan perlunya ketegasan ...
Ustadz ‘akhir zaman’ Zulkifli M  Ali jadi tersangka
Peristiwa - Rabu, 17 Januari 2018 - 16:45 WIB

Ustadz ‘akhir zaman’ Zulkifli M Ali jadi tersangka

Ustadz Zulkifli Muhammad Ali ditetapkan sebagai tersangka atas tuduhan sengaja menunjukkan kebencian atau ras benci kepada orang lain berdasarkan ras ...