Kamis, 18 Oktober 2018 | 04.42 WIB
KiniNEWS>Nasional>Ekonomi>Kemenhub, Pelindo dan Angkasa Pura Harus Cari Solusi Lindungi Aset Strategis

Kemenhub, Pelindo dan Angkasa Pura Harus Cari Solusi Lindungi Aset Strategis

Reporter : Bayu Putra | Selasa, 14 November 2017 - 16:16 WIB

IMG-27865

Ilustrasi pelabuhan patumban. Foto Istimewa

Jakarta, kini.co.id – Wacana pemerintah yang akan menjual aset strategis nasional seperti 30 bandara dan 20 pelabuhan menuai sorotan tajam dari berbagai kalangan.

Anggota Komisi XI DPR dari Fraksi Gerindra, Heri Gunawan meminta kepada pengelola bandara dan pelabuhan serta Kementerian terkait untuk mencari langkah terbaik dan tidak mengabaikan nilai-nilai vital dan strategis di kawasan tersebut.

“PT Pelindo sebagai pengelola pelabuhan dan PT Angkasa Pura sebagai pengelola bandara serta Kementerian Perhubungan harus mencari langkah terbaik yang tidak boleh mengabaikan nilai-nilai vital dan strategis,” katanya di Gedung Parlemen DPR RI, Senayan, Jakarta, (14/11).

“Kementerian Perhubungan sebagai refresentasi negara tidak boleh lepas tangan 100 persen dari tugas pengelolaan pelabuhan dan bandara itu,” imbuhnya.

Anak buah prabowo ini menegaskan jika wacana tersebut benar-benar dilakukan maka negara absen menjaga dan melindungi aset-aset startegis nasional

“Jika itu yang dilakukan, maka negara menjadi sungguh-sungguh absen. Tidak hadir dan terkesan lepas tangan atas hal-hal strategis,” ujarnya.

Sebagai negara kelautan tentu ada banyak tantangan yang harus dihadapi dalam mengelola bandara dan pelabuhan.

Hal tersebut disebabkan karena Indonesia justru termasuk negara yang paling lambat mengembangkan infrastruktur pelabuhan.

Pelabuhan yang telah eksis, jika ditilik dari segi berth occupancy ratio (BOR) atau tingkat pemanfaatan kapasitas pelabuhan, ternyata memang belum memberikan hasil yang menggembirakan.

Pelabuhan yang dianggap besar di Tanah Air dalam dekade 10 tahun terakhir, ternyata BOR-nya masih belum menggembirakan.

“Sebut saja Pelabuhan Belawan BOR-nya hanya 60,52, Pelabuhan Tanjung Priok 65,90, Pelabuhan Tanjung Emas 43,00, Pelabuhan Tanjung Perak 71,00, dan Pelabuhan Makasar hanya 53,41,” katanya.

Kondisi tersebut semakin menyedihkan jika melihat BOR untuk pelabuhan- pelabuhan nonkomersial yang dikelola UPT yang hampir semuanya mempunyai BOR rata-rata di bawah 30 %.

“Perlu dicatat jika BOR suatu pelabuhan mencapai 75 %, barulah dibutuhkan pengembangan dan tambahan fasilitas,” ungkapnya.

“Tapi, sebisa mungkin hal tersebut tidak dijawab dengan swastanisasi dan privatisasi,” tegasnya.

Menurut dia, pengembangan pelabuhan dan bandara di Indonesia sangat diperlukan guna mengantisipasi perkembangan ekonomi dunia serta meningkatkan daya saing global.

“Dan untuk sampai ke sana diperlukan cetak biru yang tidak boleh asal jadi. PT Pelindo dan PT Angkasa Pura sebagai operator serta Kementerian Perhubungan sebagai regulator harus duduk bersama-sama untuk membuat cetak biru itu,” katanya.

“Dan kalaupun cetak biru itu ada, maka harus dilakukan uji. Dia musti mampu menjawab tantangan dan permasalahan konetivitas dan logistik dalam rangka meneguhkan kedaulatan NKRI,” tegasnya.

Editor: Fatimah

KOMENTAR ANDA
Berita Nasional Terkini Lainnya
Peristiwa - Rabu, 17 Oktober 2018 - 18:28 WIB

Setelah 34 tahun, Tabloid BOLA berhenti terbit

TABLOID BOLA mengumumkan bakal menerbitkan edisi terakhirnya masing-masing pada hari Jumat (19/10) dan Selasa (23/10). Kepastian pemberhentian publikasi berdasarkan cuitan ...
Hukum - Rabu, 17 Oktober 2018 - 16:00 WIB

Tim Satgas KPK Geledah Matahari Tower Milik Lippo Group

Tim satgas Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) ternyata masih melakukan srangkaian penindakan di lapangan terkait kasus suap perizinan proyek pembangunan Meikarta.Mereka ...
Politik - Rabu, 17 Oktober 2018 - 15:57 WIB

Dana Saksi Tanggungan Parpol, Bukan Negara

Indonesia Corruption Watch (ICW) menolak keras usulan Komisi II DPR RI agar dana saksi dari parpol pada Pemilu 2019 ditanggung ...
Hukum - Rabu, 17 Oktober 2018 - 15:40 WIB

Soal Meikarta, KPK Buka Kemungkinan Tersangkakan Lippo Group

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) membuka kemungkinan menjerat Lippo Group selaku korporasi sebagai tersangka. Hal ini lantaran KPK memiliki komitmen yang ...
Peristiwa - Rabu, 17 Oktober 2018 - 14:01 WIB

Ruang DPR Ditembak Lagi, Ini Kata Ibas

Para anggota DPR RI kembali digegerkan dengan penembakan lewat kaca ruangan.Kali ini korbannya adalah ruang kerja 1008, yang ditempati Vivi ...
Peristiwa - Rabu, 17 Oktober 2018 - 13:44 WIB

Pengakuan Kader PAN Soal Penembakan di Ruangannya

Ruang kerja anggota DPR RI dari Fraksi PAN Totok Daryanto dihantam peluru. Peristiwa penembakan itu terjadi di lantai 20 nomor ...