Senin, 26 Februari 2018 | 06.02 WIB
KiniNEWS>Nasional>Hukum>Ini jawaban KPK soal permohonan praperadilan Eddy Rumpoko

Ini jawaban KPK soal permohonan praperadilan Eddy Rumpoko

Reporter : Yudi Andriansyah | Rabu, 15 November 2017 - 00:54 WIB

IMG-27895

Wakil Ketua KPK Basaria Panjaitan (kanan) bersama juru bicara KPK Febri Diansyah (kiri) memberikan keterangan saat menggelar konfrensi pers terkait Operasi Tangkap Tangan (OTT) Bupati Nganjuk di Gedung KPK Jakarta, Kamis (26/10). Antara/Wahyu A Putro

Jakarta, kini.co.id – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memberikan jawaban atas permohonan praperadilan yang diajukan Wali Kota Batu nonaktif Eddy Rumpoko di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan (PN Jaksel), Selasa (14/11).

Sebelumnya KPK telah menetapkan Eddy Rumpoko sebagai tersangka suap terkait dengan pengadaan barang dan jasa di lingkungan Pemerintah Kota Batu Tahun Anggaran 2017 pada 17 September 2017

“Jawaban dari KPK jelaskan kronologis dan menegaskan bahwa operasi tangkap tangan yang dilakukan sah dengan bukti-bukti yang kuat,” kata Juru Bicara KPK Febri Diansyah di Jakarta.

KPK bahkan sejak Rabu (8/11) lalu telah melimpahkan proses penyidikan ke tahap penuntutan untuk tersangka Filipus Djap, tersangka pemberi suap dalam kasus tersebut.

“Sejak minggu lalu, terhadap pihak yang diduga memberikan suap telah dilakukan pelimpahan perkara ke tahap dua sehingga dalam waktu dekat akan disidang di Pengadilan Tipikor Surabaya,” kata Febri.

Seperti diketahui, sidang perdana praperadilan Eddy Rumpoko telah digelar pada Senin (13/11).

Beberapa poin permohonan praperadilan Eddy Rumpoko, antara lain tidak adanya barang bukti saat operasi tangkap tangan dan tidak adanya surat perintah penangkapan saat penangkapan.

KPK telah menetapkan tiga tersangka dalam kasus tersebut. Diduga sebagai pihak pemberi, yaitu pengusaha Filipus Djap, sedangkan diduga sebagai pihak penerima, yakni Wali Kota Batu nonaktif Eddy Rumpoko dan Kepala Bagian Unit Layanan Pengadaan Pemkot Batu Edi Setyawan.

Dalam operasi tangkap tangan terkait dengan kasus itu di Batu pada Sabtu (16/9), tim KPK mengamankan total uang Rp300 juta.

Diduga pemberian uang terkait fee 10 persen untuk Eddy Rumpoko dari proyek belanja modal dan mesin pengadaan mebeler di Pemkot Batu Tahun Anggaran 2017 yang dimenangkan PT Dailbana Prima dengan nilai proyek Rp5,26 miliar.

Diduga diperuntukan pada Eddy Rumpoko uang tunai Rp200 juta dari total fee Rp500 juta, sedangkan Rp300 juta dipotong Filipus Djap untuk melunasi pembayaran mobil Toyota Aplhard milik wali kota itu.

Selain itu, uang Rp100 juta diduga diberikan Filipus Djap kepada Edi Setyawan sebagai fee untuk panitia pengadaan. []

Editor: Rakisa

KOMENTAR ANDA
Berita Nasional Terkini Lainnya
Bawaslu berhentikan sementara Ketua Panwaslu Garut
Hukum - Minggu, 25 Februari 2018 - 19:26 WIB

Bawaslu berhentikan sementara Ketua Panwaslu Garut

Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) memberhentikan sementara Ketua Panwaslu Kabupaten Garut, Heri Hasan Basri yang terjerat OTT Satgas Anti Money Politik ...
Banjir landa sejumlah wilayah di pulau Jawa
Peristiwa - Sabtu, 24 Februari 2018 - 20:58 WIB

Banjir landa sejumlah wilayah di pulau Jawa

Kepala Pusat Data, Informasi, dan Hubungan Masyarakat Badan Nasional Penanggulangan Bencana Sutopo Purwo Nugroho mengatakan banjir melanda sejumlah daerah di ...
Jalur kereta Cirebon-Tegal sudah bisa dilintasi
Peristiwa - Sabtu, 24 Februari 2018 - 20:51 WIB

Jalur kereta Cirebon-Tegal sudah bisa dilintasi

Petak jalan rel kereta api di kilometer 185 + 500 sampai dengan 186 + 600 (Stasiun Tanjung - Stasiun Losari  ...
Puan sebut PDI-P kantongi cawapres pendamping Jokowi
Politik - Sabtu, 24 Februari 2018 - 17:25 WIB

Puan sebut PDI-P kantongi cawapres pendamping Jokowi

Ketua Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrasi Indonesia (PDI) Perjuangan Puan Maharani mengatakan partainya telah mengantongi kriteria dan nama-nama calon wakil ...
Bangun infrastruktur, Angkasa Pura I gelontorkan Rp18,8 triliun
Ekonomi - Sabtu, 24 Februari 2018 - 17:19 WIB

Bangun infrastruktur, Angkasa Pura I gelontorkan Rp18,8 triliun

PT Angkasa Pura I (Persero) di 2018 akan menginvestasikan Rp18,8 triliun untuk membangun sejumlah infrastruktur bandar udara untuk perbaikan dan ...
PBB Tak Lolos, Yusril Kekeuh Polisikan Komisioner KPU
Hukum - Sabtu, 24 Februari 2018 - 14:17 WIB

PBB Tak Lolos, Yusril Kekeuh Polisikan Komisioner KPU

Tak terima partainya tak lolos verifikasi, Ketua Umum DPP Partai Bulan Bintang (PBB) Yusril Izha Mahendra kekeuh akan menyeret seluruh ...