Sabtu, 18 November 2017 | 07.53 WIB
KiniNEWS>Nasional>Hukum>KPK himbau Setya Novanto hadiri panggilan sebagai tersangka

KPK himbau Setya Novanto hadiri panggilan sebagai tersangka

Reporter : Yudi Andriansyah | Rabu, 15 November 2017 - 06:20 WIB

IMG-27898

Ketua DPR Setya Novanto meninggalkan ruang sidang seusai bersaksi dalam sidang kasus korupsi KTP elektronik (KTP-el) dengan terdakwa Andi Agustinus alias Andi Narogong di Pengadilan Tipikor Jakarta, Jumat (3/11). Antara/Hafid Mubarak A.

Jakarta, kini.co.id – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengimbau agar Ketua DPR Setya Novanto menghadiri pemanggilan pemeriksaan sebagai tersangka dalam kasus dugaan tindak pidana korupsi KTP-Elektronik pada Rabu (15/11).

“Saya kira ini seharusnya menjadi bentuk kepatuhan kita terhadap hukum, yaitu kalau dipanggil oleh penegak hukum sebaiknya datang,” kata Juru Bicara KPK Febri Diansyah di Jakarta, Selasa (14/11).

Surat panggilan kepada Setnov untuk diperiksa sebagai tersangka KTP-E sudah dikirimkan pada pekan lalu. Namun pengacara Setnov, Fredrich Yunadi mengatakan ketua umum Partai Golkar itu tidak akan hadir memenuhi panggilan KPK dengan alasan putusan MK tentang pasal 245 ayat 1 UU MD3 yaitu harus ada izin Presiden dan pasal 20A UUD 1945 yaitu anggota Dewan memiliki hak untuk bicara, untuk bertanya, untuk mengawasi dan punya imunitas

“Karena alasan imunitas ataupun dibutuhkannya persetujuan tertulis dari presiden sebenarnya kalau kita baca UU MD3 secara hati-hati tidak ada ketentuan seperti itu. Imunitas hanya diatur sebatas pada hal hal, misalnya diatur dalam pasal 224 UU MD3, seperti pernyataan atau pertanyaan yang diungkapkan dalam pelaksanaan tugas anggota DPR termasuk tindak lain,” jelas Febri.

Sedangkan dalam konteks dugaan tindak pidana korupsi, imunitas tidak bisa digunakan.

“Karena berisiko sekali kalau dengan alasan imunitas seseorang anggota DPR tidak bisa diperiksa atau lebih sulit dalam kasus kasus dugaan tindak pidana korupsi ini,” ungkap Febri.

Sebenarnya, pasal 245 ayat 3 UU MD3 jelas menyebutkan izin Presiden itu tidak berlaku kalau terkait tangkap tangan, kejahatan yang ancaman pidananya seumur hidup, mati dan kejahatan kemanusiaan dan keamanan negara.

“Kalau kita baca secara lebih lengkap UU MD3 tersebut, ada penegasan pengecualian izin tertulis presiden itu jika disangkakan melanggar tindak pidana khusus. Artinya klausul itu tidak bisa digunakan lagi tapi terkait panggil paksa sejauh ini belum memiliki rencana itu karena sejauh ini KPK masih fokus pemeriksaan terhadap saksi-saksi dan juga pemanggilan terhadap tersangka besok,” tambah Febri. 

KPK juga sudah memanggil istri Setnov, Deisti Astiani Tagor untuk agenda pemeriksaan pada Jumat (10/11), namun Deisti tidak datang dan mengirimkan surat pemberitahuan tidak hadir karena sakit. “Dilampirkan juga surat keterangan sakit dari Aditya Medical Centre yang pada pokoknya berisikan yang bersangkutan perlu istirahat karena sakit selama 1 minggu terhitung sejak 10 November 2017,” kata Febri.

Surat tersebut ditandatangani dokter pemeriksa Okky Khadarusman. 

“Yang bersangkutan akan diperiksa dalam kapasitas sebagai mantan Komisaris PT. Mondialindo Graha Perdana. Penyidik akan melakukan pemanggilan kembali untuk diperiksa pada Senin (19/11) depan. Kami ingatkan agar yang bersangkutan mematuhi aturan hukum dan hadir memenuhi panggilan penyidik,” tegas Febri dilansir Antara.

KPK kembali menetapkan Setnov sebagai tersangka dugaan korupsi KTP-E pada 31 Oktober 2017 setelah pada 29 September 2017 lalu hakim tunggal Cepi Iskanda membatalkan stataus tersangka Setnov.

Setnov disangkakan pasal 2 ayat 1 subsider pasal 3 UU No 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU No 20 tahun 2001 tentang perubahan atas UU No 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP.[]

Editor: Rakisa

KOMENTAR ANDA
Berita Nasional Terkini Lainnya
Buka Munas KAHMI, Jokowi singgung tantangan Negara
Politik - Jumat, 17 November 2017 - 21:59 WIB

Buka Munas KAHMI, Jokowi singgung tantangan Negara

Presiden Jokowi mengaku berbahagia hadir di tengah anggota KAHMI yang terkenal dengan orang-orang yang memiliki kehandalan di segala bidang."KAHMI ...
Mahfud MD tegaskan sikap politik KAHMI independen
Politik - Jumat, 17 November 2017 - 21:06 WIB

Mahfud MD tegaskan sikap politik KAHMI independen

Ketua Umum Korps Alumni Himpunan Mahasiswa Islam (KAHMI), Prof Mahfud MD menegaskan sikap politik organisasinya yang independen dan netral kepada ...
Agar tak kabur lagi, IPW sarankan KPK borgol Setnov
Hukum - Jumat, 17 November 2017 - 19:59 WIB

Agar tak kabur lagi, IPW sarankan KPK borgol Setnov

Indonesia Police Watch (IPW) menilai kasus kecelakaan tunggal yang menimpa Ketua DPR Setya Novanto menjadi blessing in disguise (berkah tersembunyi) bagi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).Pasalnya, PK ...
14 Parpol calon peserta Pemilu 2019 harus perbaiki pendaftaran
Politik - Jumat, 17 November 2017 - 19:39 WIB

14 Parpol calon peserta Pemilu 2019 harus perbaiki pendaftaran

Komisi Pemilihan Umum (KPU) menyampaikan hasil penelitian administrasi terhadap dokumen 14 partai politik (parpol) calon peserta pemilu 2019.Adapun, 14 ...
Warga Diminta Tidak Bertransaksi dengan Valuta Asing
Ekonomi - Jumat, 17 November 2017 - 17:10 WIB

Warga Diminta Tidak Bertransaksi dengan Valuta Asing

Gubernur Bank Indonesia (BI) Agus Martowardojo mengimbau masyarakat menggunakan transaksi di dalam negeri menggunakan Rupiah bukan valuta asing.Hal ini mengingat ...
Ini penjelasan Pemred Metro TV soal Hilman Mattauch
Peristiwa - Jumat, 17 November 2017 - 15:46 WIB

Ini penjelasan Pemred Metro TV soal Hilman Mattauch

Pihak Metro TV memberikan klarifikasinya terkait status Hilman Mattauch yang menyupiri Setya Novanto menggunakan mobil Toyota Fortuner B 1732 ZLO ...