Kamis, 18 Oktober 2018 | 04.42 WIB
KiniNEWS>Nasional>Hukum>Vonis Dianggap Tak Berdasar, Buni Yani Bakal Laporkan Hakim ke KY

Vonis Dianggap Tak Berdasar, Buni Yani Bakal Laporkan Hakim ke KY

Reporter : Fauzan | Rabu, 15 November 2017 - 09:03 WIB

IMG-27899

Buni Yani menjelaskan soal video Ahok. (Ist)

Jakarta, kini.co.id – Panel hakim yang menangani perkara dugaan pelanggaran UU ITE dengan terdakwa Buni Yani, akan dilaporkan ke Komisi Yudisial.

Pasalnya, vonis yang dijatuhkan ke Buni dianggap tidak berdasar dan tidak berdasarkan fakta persidangan.

“Insya Allah lusa kita ke KY,” ujar pengacara Buni Yani, Aldwin Rahadian.

Selain itu, mereka juga akan melakukan banding atas vonis satu tahun 6 bulan penjara bagi Buni Yani.

“Kita akan banding… Kami sampaikan Minggu depan,” ucapnya lagi.

Sebelumya majelis hakim menjatuhkan vonis satu tahun enam bulan penjara untuk Buni Yani karena dianggap terbukti melakukan pelanggaran UU ITE dengan mengunggah ulang video eks Gubernur DKI, Ahok.

“Menyatakan terdakwa Buni Yani terbukti secara sah bersalah melakukan mengubah, menambah, mengurangi, melakukan transmisi, merusak, menghilangkan, memindahkan, menyembunyikan suatu informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik milik orang lain atau milik publik,” ucap ketua majelis hakim, M Sapto dalam sidang di Gedung Arsip, Jalan Seram, Bandung, Jawa Barat, kemarin.

Menurut majelis hakim, dia terbukti melawan hukum dengan mengunggah video pidato Ahok di Kepulauan Seribu tanpa seizin Diskominfomas Pemprov DKI sebagai pemilik video.

Selain itu, Buni juga dianggap terbukti mengubah durasi video asli berdurasi 1 jam 48 menit menjadi 30 detik.

Editor: Fatimah

KOMENTAR ANDA
Berita Nasional Terkini Lainnya
Peristiwa - Rabu, 17 Oktober 2018 - 18:28 WIB

Setelah 34 tahun, Tabloid BOLA berhenti terbit

TABLOID BOLA mengumumkan bakal menerbitkan edisi terakhirnya masing-masing pada hari Jumat (19/10) dan Selasa (23/10). Kepastian pemberhentian publikasi berdasarkan cuitan ...
Hukum - Rabu, 17 Oktober 2018 - 16:00 WIB

Tim Satgas KPK Geledah Matahari Tower Milik Lippo Group

Tim satgas Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) ternyata masih melakukan srangkaian penindakan di lapangan terkait kasus suap perizinan proyek pembangunan Meikarta.Mereka ...
Politik - Rabu, 17 Oktober 2018 - 15:57 WIB

Dana Saksi Tanggungan Parpol, Bukan Negara

Indonesia Corruption Watch (ICW) menolak keras usulan Komisi II DPR RI agar dana saksi dari parpol pada Pemilu 2019 ditanggung ...
Hukum - Rabu, 17 Oktober 2018 - 15:40 WIB

Soal Meikarta, KPK Buka Kemungkinan Tersangkakan Lippo Group

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) membuka kemungkinan menjerat Lippo Group selaku korporasi sebagai tersangka. Hal ini lantaran KPK memiliki komitmen yang ...
Peristiwa - Rabu, 17 Oktober 2018 - 14:01 WIB

Ruang DPR Ditembak Lagi, Ini Kata Ibas

Para anggota DPR RI kembali digegerkan dengan penembakan lewat kaca ruangan.Kali ini korbannya adalah ruang kerja 1008, yang ditempati Vivi ...
Peristiwa - Rabu, 17 Oktober 2018 - 13:44 WIB

Pengakuan Kader PAN Soal Penembakan di Ruangannya

Ruang kerja anggota DPR RI dari Fraksi PAN Totok Daryanto dihantam peluru. Peristiwa penembakan itu terjadi di lantai 20 nomor ...