Tuesday, 17 July 2018 | 18.31 WIB
KiniNEWS>Nasional>Hukum>Pengamat: Ahok Dipenjara, Bukti Buni Yani Tak Bersalah

Pengamat: Ahok Dipenjara, Bukti Buni Yani Tak Bersalah

Reporter : Yudi | Wednesday, 15 November 2017 - 09:15 WIB

IMG-27900

Buni Yani jadi terdakwa. (Ist)

Bandung, kini.co.id – Vonis yang menjatuhi Buni Yani mengejutkan publik. Pasalnya, orang yang mengunggah video pidato Ahok menistakan agama Islam tersebut justru dijatuhi vonis 1 tahun 6 bulan penjara.

Pakar hukum pidana Universitas Muhammadiyah Jakarta (UMJ), Syaiful Bakhri berpendapat vonis tersebut tak berdasar.

Sebab, benar atau tidaknya Buni Yani sudah dibuktikan oleh peradilan lain yakni kasus penistaan agama dengan terpidana Basuki T Purnama alias Ahok.

Dipenjaranya Ahok seharusnya menjadi bukti bahwa Buni Yani tidak bersalah. Sebab dalam peradilan sebelumnya Ahok telah terbukti secara faktual melakukan kesalahan di Kepulauan Seribu.

“Salah atau tidaknya sudah dapat dibuktikan dalam peradilan lain (peradilan Ahok). Kesalahan terhadap itu, benar bahwa kegiatan Ahok di sana (Kepulauan Seribu) memang faktual dan telah diputuskan. Maka, atas dasar alat bukti petunjuk, harusnya dinilai. Kalau dinilai, kesalahan Buni Yani akan hilang,” jelasnya dilansir dari Okezone.

Sedangkan dengan vonis demikian, sambung Syaiful, justru membuka peluang bagi Ahok untuk melakukan upaya hukum luar biasa yakni peninjauan kembali (PK).

Syaiful mengatakan, vonis terhadap Buni dapat membuka peluang bagi Ahok untuk melakukan upaya hukum luar biasa, yakni peninjauan kembali (PK). Ia pun mendukung langkah Buni untuk mengajukan banding atas vonis tersebut.

“Banding itu akan melihat berkas. Pada berkas nanti akan nampaklah, bahwa (Buni) bisa bebas murni atau tidak. Dengan Buni Yani dapat dibuktikan (bersalah), walaupun tidak (berkekuatan hukum) tetap, itu nanti bisa membuka jalan Ahok untuk PK. Itu implikasinya,” tutur Syaiful.

Sementara, Jaksa Agung, M Prasetyo juga menganggap kasus Buni Yani tidak bisa dilepaskan dari kasus sebelumnya. Sehingga kasus tersebut menjadi hubungan sebab akibat.

Bedanya, M Prasetyo justru mengatakan vonis tersebut sudah tepat. Vonis tersebut, dikatakan Prasetyo, seimbang dengan vonis yang dijatuhkan terhadap Ahok.

Prasetyo pun tak menampik adanya implikasi dalam kasus Buni dan Ahok. Bahkan, Prasetyo menjelaskan alasan dibalik dakwaan dua tahun penjara dan denda Rp 100 juta dengan subsider tiga bulan penjara yang diajukan jaksa penuntut umum (JPU) terhadap Buni.

“Karena kita mengacu pada asas adequate theory. Teori sebab akibat, bahwa kasus yang satu tidak akan terjadi jika tidak ada kasus yang lainnya,” ujar Prasetyo.

Editor: Fatimah

KOMENTAR ANDA
Berita Nasional Terkini Lainnya
Hukum - Tuesday, 27 March 2018 - 18:22 WIB

KPK Tahan Tujuh Tersangka Kasus Suap DPRD Malang

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) langsung menahan tujuh tersangka kasus dugaan korupsi Malang, Jawa Timur.Ketujuh orang yang dimaksud antara lain enam ...
Peristiwa - Tuesday, 27 March 2018 - 17:47 WIB

Arief Hidayat kembali dilantik jadi hakim MK

Presiden Jokowi kembali melantik Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Arief Hidayat sebagai hakim konstitusi untuk periode kedua, masa bakti 2018-2023. Arief mengucapkan sumpahnya ...
Politik - Tuesday, 27 March 2018 - 17:28 WIB

Bahas RKP 2019, DPD berharap program pemerintah tepat sasaran

Dewan Perwakilan Daerah (DPD) melihat masih banyak kebijakan pembangunan di daerah yang tidak tepat sasaran. Untuk itu, diharapkan pemerintah dapat ...
Politik - Tuesday, 27 March 2018 - 17:18 WIB

PKS siapkan sembilan nama untuk kalahkan Jokowi di Pilpres 2019

Ketua DPP PKS Mardani Ali Sera menyatakan ada sembilan nama yang siap ditawarkan untuk posisi calon presiden atau calon ...
Politik - Tuesday, 27 March 2018 - 16:56 WIB

Awasi Pemilu 2019, Bawaslu Mulai Buka Pendaftaran Pemantau

Tahapan pelaksaan Pemilu legislatif (Pileg) dan Pemilihan Presiden (Pilpres) 2019 sudah mulai berjalan. Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) pun mulai membuka ...
Hukum - Tuesday, 27 March 2018 - 16:48 WIB

Tiga Kandidat Deputi Penindakan Jalani Tes Akhir

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah mengantongi nama-nama calon Deputi Penindakan usai ditinggal Inspektur Heru Winarko yang diangkat Presiden Joko Widodo ...
Place your ads here...