Rabu, 17 Januari 2018 | 17.45 WIB
KiniNEWS>Nasional>Hukum>Pengamat: Ahok Dipenjara, Bukti Buni Yani Tak Bersalah

Pengamat: Ahok Dipenjara, Bukti Buni Yani Tak Bersalah

Reporter : Yudi | Rabu, 15 November 2017 - 09:15 WIB

IMG-27900

Buni Yani jadi terdakwa. (Ist)

Bandung, kini.co.id – Vonis yang menjatuhi Buni Yani mengejutkan publik. Pasalnya, orang yang mengunggah video pidato Ahok menistakan agama Islam tersebut justru dijatuhi vonis 1 tahun 6 bulan penjara.

Pakar hukum pidana Universitas Muhammadiyah Jakarta (UMJ), Syaiful Bakhri berpendapat vonis tersebut tak berdasar.

Sebab, benar atau tidaknya Buni Yani sudah dibuktikan oleh peradilan lain yakni kasus penistaan agama dengan terpidana Basuki T Purnama alias Ahok.

Dipenjaranya Ahok seharusnya menjadi bukti bahwa Buni Yani tidak bersalah. Sebab dalam peradilan sebelumnya Ahok telah terbukti secara faktual melakukan kesalahan di Kepulauan Seribu.

“Salah atau tidaknya sudah dapat dibuktikan dalam peradilan lain (peradilan Ahok). Kesalahan terhadap itu, benar bahwa kegiatan Ahok di sana (Kepulauan Seribu) memang faktual dan telah diputuskan. Maka, atas dasar alat bukti petunjuk, harusnya dinilai. Kalau dinilai, kesalahan Buni Yani akan hilang,” jelasnya dilansir dari Okezone.

Sedangkan dengan vonis demikian, sambung Syaiful, justru membuka peluang bagi Ahok untuk melakukan upaya hukum luar biasa yakni peninjauan kembali (PK).

Syaiful mengatakan, vonis terhadap Buni dapat membuka peluang bagi Ahok untuk melakukan upaya hukum luar biasa, yakni peninjauan kembali (PK). Ia pun mendukung langkah Buni untuk mengajukan banding atas vonis tersebut.

“Banding itu akan melihat berkas. Pada berkas nanti akan nampaklah, bahwa (Buni) bisa bebas murni atau tidak. Dengan Buni Yani dapat dibuktikan (bersalah), walaupun tidak (berkekuatan hukum) tetap, itu nanti bisa membuka jalan Ahok untuk PK. Itu implikasinya,” tutur Syaiful.

Sementara, Jaksa Agung, M Prasetyo juga menganggap kasus Buni Yani tidak bisa dilepaskan dari kasus sebelumnya. Sehingga kasus tersebut menjadi hubungan sebab akibat.

Bedanya, M Prasetyo justru mengatakan vonis tersebut sudah tepat. Vonis tersebut, dikatakan Prasetyo, seimbang dengan vonis yang dijatuhkan terhadap Ahok.

Prasetyo pun tak menampik adanya implikasi dalam kasus Buni dan Ahok. Bahkan, Prasetyo menjelaskan alasan dibalik dakwaan dua tahun penjara dan denda Rp 100 juta dengan subsider tiga bulan penjara yang diajukan jaksa penuntut umum (JPU) terhadap Buni.

“Karena kita mengacu pada asas adequate theory. Teori sebab akibat, bahwa kasus yang satu tidak akan terjadi jika tidak ada kasus yang lainnya,” ujar Prasetyo.

Editor: Fatimah

KOMENTAR ANDA
Berita Nasional Terkini Lainnya
Urgensi impor beras dipertanyakan
Politik - Rabu, 17 Januari 2018 - 17:09 WIB

Urgensi impor beras dipertanyakan

Anggota DPR Sukamta menyatakan pemerintah harus mengkaji betul sebelum sebuah kebijakan yang diambil terkait impor beras.Dia mempertanyakan urgensi harus ...
DPR Minta Tidak Ada Kebijakan Asing Untuk Miliki Pulau
Politik - Rabu, 17 Januari 2018 - 16:56 WIB

DPR Minta Tidak Ada Kebijakan Asing Untuk Miliki Pulau

Menanggapi adanya penawaran kepemilikan Pulau Ajab melalui situs privateislandsonline.com, Wakil Ketua Komisi II DPR RI, Lukman Edy menyatakan perlunya ketegasan ...
Ustadz ‘akhir zaman’ Zulkifli M  Ali jadi tersangka
Peristiwa - Rabu, 17 Januari 2018 - 16:45 WIB

Ustadz ‘akhir zaman’ Zulkifli M Ali jadi tersangka

Ustadz Zulkifli Muhammad Ali ditetapkan sebagai tersangka atas tuduhan sengaja menunjukkan kebencian atau ras benci kepada orang lain berdasarkan ras ...
Pemerintah Mau Impor Beras 500 Ribu Ton, DPR Panggil Mendag
Ekonomi - Rabu, 17 Januari 2018 - 14:44 WIB

Pemerintah Mau Impor Beras 500 Ribu Ton, DPR Panggil Mendag

Mengatasi mahalnya beras di tengah masyarakat, Pemerintah Indonesia memutuskan untuk melakukan impor.Kementerian Perdagangan (Kemendag) RI memutuskan akan mengimpor beras sebanyak ...
Rangkap jabatan Menteri, JK: Partai bisa diurus malam
Politik - Rabu, 17 Januari 2018 - 14:38 WIB

Rangkap jabatan Menteri, JK: Partai bisa diurus malam

Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) mengatakan menteri yang rangkap jabatan sebagai ketua partai bisa mengurus partai pada malam hari, ...
Resmi Menjabat Sebagai KSAU, Ini Harta Kekayaan Yuyu Sutisna
Nasional - Rabu, 17 Januari 2018 - 13:57 WIB

Resmi Menjabat Sebagai KSAU, Ini Harta Kekayaan Yuyu Sutisna

Marsekal Madya Yuyu Sutisna resmi menjabat sebagai Kepala Staf Angkatan Udara (KSAU) menggantikan posisi Marsekal Hadi Tjahjanto yang kini menjabat ...