Sabtu, 18 November 2017 | 08.03 WIB
KiniNEWS>Nasional>Hukum>Pengamat: Ahok Dipenjara, Bukti Buni Yani Tak Bersalah

Pengamat: Ahok Dipenjara, Bukti Buni Yani Tak Bersalah

Reporter : Yudi | Rabu, 15 November 2017 - 09:15 WIB

IMG-27900

Buni Yani jadi terdakwa. (Ist)

Bandung, kini.co.id – Vonis yang menjatuhi Buni Yani mengejutkan publik. Pasalnya, orang yang mengunggah video pidato Ahok menistakan agama Islam tersebut justru dijatuhi vonis 1 tahun 6 bulan penjara.

Pakar hukum pidana Universitas Muhammadiyah Jakarta (UMJ), Syaiful Bakhri berpendapat vonis tersebut tak berdasar.

Sebab, benar atau tidaknya Buni Yani sudah dibuktikan oleh peradilan lain yakni kasus penistaan agama dengan terpidana Basuki T Purnama alias Ahok.

Dipenjaranya Ahok seharusnya menjadi bukti bahwa Buni Yani tidak bersalah. Sebab dalam peradilan sebelumnya Ahok telah terbukti secara faktual melakukan kesalahan di Kepulauan Seribu.

“Salah atau tidaknya sudah dapat dibuktikan dalam peradilan lain (peradilan Ahok). Kesalahan terhadap itu, benar bahwa kegiatan Ahok di sana (Kepulauan Seribu) memang faktual dan telah diputuskan. Maka, atas dasar alat bukti petunjuk, harusnya dinilai. Kalau dinilai, kesalahan Buni Yani akan hilang,” jelasnya dilansir dari Okezone.

Sedangkan dengan vonis demikian, sambung Syaiful, justru membuka peluang bagi Ahok untuk melakukan upaya hukum luar biasa yakni peninjauan kembali (PK).

Syaiful mengatakan, vonis terhadap Buni dapat membuka peluang bagi Ahok untuk melakukan upaya hukum luar biasa, yakni peninjauan kembali (PK). Ia pun mendukung langkah Buni untuk mengajukan banding atas vonis tersebut.

“Banding itu akan melihat berkas. Pada berkas nanti akan nampaklah, bahwa (Buni) bisa bebas murni atau tidak. Dengan Buni Yani dapat dibuktikan (bersalah), walaupun tidak (berkekuatan hukum) tetap, itu nanti bisa membuka jalan Ahok untuk PK. Itu implikasinya,” tutur Syaiful.

Sementara, Jaksa Agung, M Prasetyo juga menganggap kasus Buni Yani tidak bisa dilepaskan dari kasus sebelumnya. Sehingga kasus tersebut menjadi hubungan sebab akibat.

Bedanya, M Prasetyo justru mengatakan vonis tersebut sudah tepat. Vonis tersebut, dikatakan Prasetyo, seimbang dengan vonis yang dijatuhkan terhadap Ahok.

Prasetyo pun tak menampik adanya implikasi dalam kasus Buni dan Ahok. Bahkan, Prasetyo menjelaskan alasan dibalik dakwaan dua tahun penjara dan denda Rp 100 juta dengan subsider tiga bulan penjara yang diajukan jaksa penuntut umum (JPU) terhadap Buni.

“Karena kita mengacu pada asas adequate theory. Teori sebab akibat, bahwa kasus yang satu tidak akan terjadi jika tidak ada kasus yang lainnya,” ujar Prasetyo.

Editor: Fatimah

KOMENTAR ANDA
Berita Nasional Terkini Lainnya
Buka Munas KAHMI, Jokowi singgung tantangan Negara
Politik - Jumat, 17 November 2017 - 21:59 WIB

Buka Munas KAHMI, Jokowi singgung tantangan Negara

Presiden Jokowi mengaku berbahagia hadir di tengah anggota KAHMI yang terkenal dengan orang-orang yang memiliki kehandalan di segala bidang."KAHMI ...
Mahfud MD tegaskan sikap politik KAHMI independen
Politik - Jumat, 17 November 2017 - 21:06 WIB

Mahfud MD tegaskan sikap politik KAHMI independen

Ketua Umum Korps Alumni Himpunan Mahasiswa Islam (KAHMI), Prof Mahfud MD menegaskan sikap politik organisasinya yang independen dan netral kepada ...
Agar tak kabur lagi, IPW sarankan KPK borgol Setnov
Hukum - Jumat, 17 November 2017 - 19:59 WIB

Agar tak kabur lagi, IPW sarankan KPK borgol Setnov

Indonesia Police Watch (IPW) menilai kasus kecelakaan tunggal yang menimpa Ketua DPR Setya Novanto menjadi blessing in disguise (berkah tersembunyi) bagi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).Pasalnya, PK ...
14 Parpol calon peserta Pemilu 2019 harus perbaiki pendaftaran
Politik - Jumat, 17 November 2017 - 19:39 WIB

14 Parpol calon peserta Pemilu 2019 harus perbaiki pendaftaran

Komisi Pemilihan Umum (KPU) menyampaikan hasil penelitian administrasi terhadap dokumen 14 partai politik (parpol) calon peserta pemilu 2019.Adapun, 14 ...
Warga Diminta Tidak Bertransaksi dengan Valuta Asing
Ekonomi - Jumat, 17 November 2017 - 17:10 WIB

Warga Diminta Tidak Bertransaksi dengan Valuta Asing

Gubernur Bank Indonesia (BI) Agus Martowardojo mengimbau masyarakat menggunakan transaksi di dalam negeri menggunakan Rupiah bukan valuta asing.Hal ini mengingat ...
Ini penjelasan Pemred Metro TV soal Hilman Mattauch
Peristiwa - Jumat, 17 November 2017 - 15:46 WIB

Ini penjelasan Pemred Metro TV soal Hilman Mattauch

Pihak Metro TV memberikan klarifikasinya terkait status Hilman Mattauch yang menyupiri Setya Novanto menggunakan mobil Toyota Fortuner B 1732 ZLO ...