Rabu, 17 Oktober 2018 | 11.18 WIB
KiniNEWS>Nasional>Hukum>Pengamat: Ahok Dipenjara, Bukti Buni Yani Tak Bersalah

Pengamat: Ahok Dipenjara, Bukti Buni Yani Tak Bersalah

Reporter : Yudi | Rabu, 15 November 2017 - 09:15 WIB

IMG-27900

Buni Yani jadi terdakwa. (Ist)

Bandung, kini.co.id – Vonis yang menjatuhi Buni Yani mengejutkan publik. Pasalnya, orang yang mengunggah video pidato Ahok menistakan agama Islam tersebut justru dijatuhi vonis 1 tahun 6 bulan penjara.

Pakar hukum pidana Universitas Muhammadiyah Jakarta (UMJ), Syaiful Bakhri berpendapat vonis tersebut tak berdasar.

Sebab, benar atau tidaknya Buni Yani sudah dibuktikan oleh peradilan lain yakni kasus penistaan agama dengan terpidana Basuki T Purnama alias Ahok.

Dipenjaranya Ahok seharusnya menjadi bukti bahwa Buni Yani tidak bersalah. Sebab dalam peradilan sebelumnya Ahok telah terbukti secara faktual melakukan kesalahan di Kepulauan Seribu.

“Salah atau tidaknya sudah dapat dibuktikan dalam peradilan lain (peradilan Ahok). Kesalahan terhadap itu, benar bahwa kegiatan Ahok di sana (Kepulauan Seribu) memang faktual dan telah diputuskan. Maka, atas dasar alat bukti petunjuk, harusnya dinilai. Kalau dinilai, kesalahan Buni Yani akan hilang,” jelasnya dilansir dari Okezone.

Sedangkan dengan vonis demikian, sambung Syaiful, justru membuka peluang bagi Ahok untuk melakukan upaya hukum luar biasa yakni peninjauan kembali (PK).

Syaiful mengatakan, vonis terhadap Buni dapat membuka peluang bagi Ahok untuk melakukan upaya hukum luar biasa, yakni peninjauan kembali (PK). Ia pun mendukung langkah Buni untuk mengajukan banding atas vonis tersebut.

“Banding itu akan melihat berkas. Pada berkas nanti akan nampaklah, bahwa (Buni) bisa bebas murni atau tidak. Dengan Buni Yani dapat dibuktikan (bersalah), walaupun tidak (berkekuatan hukum) tetap, itu nanti bisa membuka jalan Ahok untuk PK. Itu implikasinya,” tutur Syaiful.

Sementara, Jaksa Agung, M Prasetyo juga menganggap kasus Buni Yani tidak bisa dilepaskan dari kasus sebelumnya. Sehingga kasus tersebut menjadi hubungan sebab akibat.

Bedanya, M Prasetyo justru mengatakan vonis tersebut sudah tepat. Vonis tersebut, dikatakan Prasetyo, seimbang dengan vonis yang dijatuhkan terhadap Ahok.

Prasetyo pun tak menampik adanya implikasi dalam kasus Buni dan Ahok. Bahkan, Prasetyo menjelaskan alasan dibalik dakwaan dua tahun penjara dan denda Rp 100 juta dengan subsider tiga bulan penjara yang diajukan jaksa penuntut umum (JPU) terhadap Buni.

“Karena kita mengacu pada asas adequate theory. Teori sebab akibat, bahwa kasus yang satu tidak akan terjadi jika tidak ada kasus yang lainnya,” ujar Prasetyo.

Editor: Fatimah

KOMENTAR ANDA
Berita Nasional Terkini Lainnya
Peristiwa - Rabu, 17 Oktober 2018 - 11:12 WIB

Polisi Sebut Tersangka Tak Bermaksud Tembak Kaca DPR

Peristiwa penembakan kaca kantor DPR RI sempat menghebohkan publik. Netizen pun bertanya apakah ada maksud pembunuhan atau penembakan misterius di ...
Nasional - Rabu, 17 Oktober 2018 - 09:52 WIB

Sidang IPU 139 Jenewa, Jazuli: 36 Negara Tolak Pelegalan LGBT

Anggota Komisi I DPR RI, Jazuli Juwaini menyebut dalam sidang Inter-Parliamentary Union (IPU) 139 di Jenewa sebanyak 36 negara yang ...
Hukum - Rabu, 17 Oktober 2018 - 09:15 WIB

Berkasus Lagi, KPK Pertimbangkan Tuntutan Hukuman Maksimal terhadap Billy Sindoro

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) akan mempertimbangkan tuntutan hukuman maksimal kepada Bos Lippo Group, Billy Sindoro. Hal ini ...
- Selasa, 16 Oktober 2018 - 20:05 WIB

KPK sebut Bupati Bekasi tak sampaikan sedang hamil

Bicara Komisi Pemberantasan Korupsi (Jubir KPK), Febri Diansyah mengatakan bahwa selama menjalani pemeriksaan Bupati Bekasi non-aktif, Neneng Hasnah Yasin tidak ...
Peristiwa - Selasa, 16 Oktober 2018 - 19:59 WIB

Ternyata penembak gedung DPR lulus sertifikasi menembak

KETUA Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Bambang Soesatyo menuturkan bahwa terduga penembak peluru nyasar yang mengenai ruang kerja anggota DPR pada ...
Hukum - Selasa, 16 Oktober 2018 - 19:24 WIB

Meikarta, mengejar mimpi beralas upeti

OPERASI tangkap tangan (OTT) yang dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terhadap sejumlah pejabat di Kabupaten Bekasi, berbuntut pada penetapan tersangka ...