Rabu, 17 Oktober 2018 | 13.28 WIB
KiniNEWS>Nasional>Hukum>Novanto Mangkir Panggilan KPK, PAN : Panggil Paksa Saja

Novanto Mangkir Panggilan KPK, PAN : Panggil Paksa Saja

Reporter : Bayu Putra | Rabu, 15 November 2017 - 14:19 WIB

IMG-27907

Setya Novanto. (Ist)

Jakarta, kini.co.id – Menanggapi sikap mangkir Setnov itu, politisi PAN Yandri Susanto menyarankan KPK untuk memanggil paksa.

“Kalau tidak (datang) panggil paksa saja. Tidak perlu banyak alasan,” ujar Yandri di Gedung Parlemen DPR RI Senayan, Jakarta, (15/11).

Menurut Yandri, hak imunitas memang dimiliki seluruh pimpinan maupun anggota DPR, tapi hal tersebut tidak berlaku untuk kasus terkait teroris dan korupsi.

Terkait salah satu alasan Setnov tidak menghadiri panggilan KPK karena masih menunggu uji materi Pasal 20 A Ayat 1 dan 2 UU KPK, yang diajukan kuasa hukumnya, dinilai Yandri sebagai sesuatu yang berbeda dan tidak bisa dijadikan alasan mangkir.

“Tidak ada hubungannya, antara proses KPK dan proses MK, ini suatu berbeda, jadi tidak bisa lembaga satu menyandera lembaga lain, tidak perlu banyak alasan,” Pungkas Yandri.

Diketahui kuasa hukum Setya Novanto, Fredrich Yunadi menyatakan kliennya tidak dapat memenuhi panggilan perdana Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) hari ini, sebagai tersangka korupsi e-KTP.

Editor: Fatimah

KOMENTAR ANDA
Berita Nasional Terkini Lainnya
Politik - Rabu, 17 Oktober 2018 - 11:54 WIB

Kalau Sukses di Jabar, PAN Bisa Menangkan Prabowo-Sandi

Ketua Umum Partai PAN, Zulkifli Hassan mengatakan jika PAN sukses menang di Jawa Barat, maka mereka akan bisa memenangkan Prabowo-Sandi ...
Peristiwa - Rabu, 17 Oktober 2018 - 11:12 WIB

Polisi Sebut Tersangka Tak Bermaksud Tembak Kaca DPR

Peristiwa penembakan kaca kantor DPR RI sempat menghebohkan publik. Netizen pun bertanya apakah ada maksud pembunuhan atau penembakan misterius di ...
Nasional - Rabu, 17 Oktober 2018 - 09:52 WIB

Sidang IPU 139 Jenewa, Jazuli: 36 Negara Tolak Pelegalan LGBT

Anggota Komisi I DPR RI, Jazuli Juwaini menyebut dalam sidang Inter-Parliamentary Union (IPU) 139 di Jenewa sebanyak 36 negara yang ...
Hukum - Rabu, 17 Oktober 2018 - 09:15 WIB

Berkasus Lagi, KPK Pertimbangkan Tuntutan Hukuman Maksimal terhadap Billy Sindoro

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) akan mempertimbangkan tuntutan hukuman maksimal kepada Bos Lippo Group, Billy Sindoro. Hal ini ...
- Selasa, 16 Oktober 2018 - 20:05 WIB

KPK sebut Bupati Bekasi tak sampaikan sedang hamil

Bicara Komisi Pemberantasan Korupsi (Jubir KPK), Febri Diansyah mengatakan bahwa selama menjalani pemeriksaan Bupati Bekasi non-aktif, Neneng Hasnah Yasin tidak ...
Peristiwa - Selasa, 16 Oktober 2018 - 19:59 WIB

Ternyata penembak gedung DPR lulus sertifikasi menembak

KETUA Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Bambang Soesatyo menuturkan bahwa terduga penembak peluru nyasar yang mengenai ruang kerja anggota DPR pada ...