Senin, 26 Februari 2018 | 06.11 WIB
KiniNEWS>Nasional>Politik>Persoalan Listrik Jangan Sampai Jadi Alat Lawan Politik Serang Jokowi

Persoalan Listrik Jangan Sampai Jadi Alat Lawan Politik Serang Jokowi

Reporter : Bayu Putra | Rabu, 15 November 2017 - 15:52 WIB

IMG-27912

Ilustrasi

Jakarta, kini.co.id – Politisi PDI Perjuangan Darmadi Durianto menilai rencana Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) dan PT PLN (Persero) yang akan menaikkan besaran daya listrik rumah tangga membutuhkan pengkajian mendalam. Jika tidak, akan berdampak negatif bagi pemerintahan Jokowi.

“Jangan sampai rencana kenaikan daya listrik ini “digoreng” oleh lawan politik yang tentunya akan merugikan pemerintahan Jokowi,” ujar Darmadi Durianto di gedung Parlemen DPR RI Senayan, Jakarta, (15/11).

Menurut anggota DPR-RI ini, segala hal yang terkait tarif atau harga merupakan hal yang sangat sensitif bagi publik. Tingkat sensitivitas tersebut tereskalasi dalam kondisi seperti saat ini yakni saat pemerintah tengah serius menjaga daya beli dan pola konsumsi masyarakat agar tetap kuat.

“Sekalipun niatan itu baik, jangan sampai yang diterima oleh masyarakat menjadi negatif. Perubahan daya listrik ini harus disosialisasi setelah dilakukan riset secara mendalam, terutama dari sudut pandang masyarakat,” kata Bendahara Umum Megawati Institute ini.

Dia mengungkapkan, masyarakat seperti konstituennya di Jakarta Barat, Jakarta Utara, dan Kep.Seribu, banyak yang mengeluhkan tentang kenaikan tarif dasar listrik, kemudian tentang daya beli.

“Jika sekarang ini ada rencana perubahan daya listrik, tentunya akan menambah kekhawatiran masyarakat,” ungkap Darmadi.

Publik, lanjut dia, tentu akan bertanya-tanya apa tujuan pemerintah tentang perubahan daya listrik ini.

“Meskipun tidak akan dikenakan biaya apa pun dan besaran tarif per KWH tidak akan berubah, publik tetap khawatir, ketika disatukan pada suatu saat nanti akhirnya tarifnya akan disatukan juga. Jangan sampai kondisi ini merugikan pemerintahan Jokowi, terlebih “digoreng” pihak-pihak tertentu,” katanya mengingatkan.

Seperti diketahui, baru-baru ini muncul pengumuman dari Kementerian ESDM yang mengatakan akan ada penyatuan golongan daya listrik pelanggan PLN tipe residensial.

Penyederhanaan ini berlaku kepada pelanggan golongan 900 VA non subsidi, 1.300 VA, 2.200 VA, dan 3.300 VA.Semua golongan tersebut akan dinaikkan dan ditambah dayanya menjadi 4.400 VA.

Sedangkan golongan 450 VA dengan pelanggan sebanyak 23 juta rumah tangga dan golongan 900 VA dengan pelanggan 6,5 juta rumah tangga yang disubsidi oleh pemerintah, tidak mengalami perubahan. Bagi konsumen golongan 4.400 VA hingga 12.600 VA dinaikkan dan ditambahkan dayanya menjadi 13.000 VA, dan golongan 13.000 VA ke atas dayanya akan di-loss stroom.

Editor: Fatimah

KOMENTAR ANDA
Berita Nasional Terkini Lainnya
Bawaslu berhentikan sementara Ketua Panwaslu Garut
Hukum - Minggu, 25 Februari 2018 - 19:26 WIB

Bawaslu berhentikan sementara Ketua Panwaslu Garut

Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) memberhentikan sementara Ketua Panwaslu Kabupaten Garut, Heri Hasan Basri yang terjerat OTT Satgas Anti Money Politik ...
Banjir landa sejumlah wilayah di pulau Jawa
Peristiwa - Sabtu, 24 Februari 2018 - 20:58 WIB

Banjir landa sejumlah wilayah di pulau Jawa

Kepala Pusat Data, Informasi, dan Hubungan Masyarakat Badan Nasional Penanggulangan Bencana Sutopo Purwo Nugroho mengatakan banjir melanda sejumlah daerah di ...
Jalur kereta Cirebon-Tegal sudah bisa dilintasi
Peristiwa - Sabtu, 24 Februari 2018 - 20:51 WIB

Jalur kereta Cirebon-Tegal sudah bisa dilintasi

Petak jalan rel kereta api di kilometer 185 + 500 sampai dengan 186 + 600 (Stasiun Tanjung - Stasiun Losari  ...
Puan sebut PDI-P kantongi cawapres pendamping Jokowi
Politik - Sabtu, 24 Februari 2018 - 17:25 WIB

Puan sebut PDI-P kantongi cawapres pendamping Jokowi

Ketua Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrasi Indonesia (PDI) Perjuangan Puan Maharani mengatakan partainya telah mengantongi kriteria dan nama-nama calon wakil ...
Bangun infrastruktur, Angkasa Pura I gelontorkan Rp18,8 triliun
Ekonomi - Sabtu, 24 Februari 2018 - 17:19 WIB

Bangun infrastruktur, Angkasa Pura I gelontorkan Rp18,8 triliun

PT Angkasa Pura I (Persero) di 2018 akan menginvestasikan Rp18,8 triliun untuk membangun sejumlah infrastruktur bandar udara untuk perbaikan dan ...
PBB Tak Lolos, Yusril Kekeuh Polisikan Komisioner KPU
Hukum - Sabtu, 24 Februari 2018 - 14:17 WIB

PBB Tak Lolos, Yusril Kekeuh Polisikan Komisioner KPU

Tak terima partainya tak lolos verifikasi, Ketua Umum DPP Partai Bulan Bintang (PBB) Yusril Izha Mahendra kekeuh akan menyeret seluruh ...