Jumat, 19 Oktober 2018 | 17.12 WIB
KiniNEWS>Nasional>Politik>Persoalan Listrik Jangan Sampai Jadi Alat Lawan Politik Serang Jokowi

Persoalan Listrik Jangan Sampai Jadi Alat Lawan Politik Serang Jokowi

Reporter : Bayu Putra | Rabu, 15 November 2017 - 15:52 WIB

IMG-27912

Ilustrasi

Jakarta, kini.co.id – Politisi PDI Perjuangan Darmadi Durianto menilai rencana Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) dan PT PLN (Persero) yang akan menaikkan besaran daya listrik rumah tangga membutuhkan pengkajian mendalam. Jika tidak, akan berdampak negatif bagi pemerintahan Jokowi.

“Jangan sampai rencana kenaikan daya listrik ini “digoreng” oleh lawan politik yang tentunya akan merugikan pemerintahan Jokowi,” ujar Darmadi Durianto di gedung Parlemen DPR RI Senayan, Jakarta, (15/11).

Menurut anggota DPR-RI ini, segala hal yang terkait tarif atau harga merupakan hal yang sangat sensitif bagi publik. Tingkat sensitivitas tersebut tereskalasi dalam kondisi seperti saat ini yakni saat pemerintah tengah serius menjaga daya beli dan pola konsumsi masyarakat agar tetap kuat.

“Sekalipun niatan itu baik, jangan sampai yang diterima oleh masyarakat menjadi negatif. Perubahan daya listrik ini harus disosialisasi setelah dilakukan riset secara mendalam, terutama dari sudut pandang masyarakat,” kata Bendahara Umum Megawati Institute ini.

Dia mengungkapkan, masyarakat seperti konstituennya di Jakarta Barat, Jakarta Utara, dan Kep.Seribu, banyak yang mengeluhkan tentang kenaikan tarif dasar listrik, kemudian tentang daya beli.

“Jika sekarang ini ada rencana perubahan daya listrik, tentunya akan menambah kekhawatiran masyarakat,” ungkap Darmadi.

Publik, lanjut dia, tentu akan bertanya-tanya apa tujuan pemerintah tentang perubahan daya listrik ini.

“Meskipun tidak akan dikenakan biaya apa pun dan besaran tarif per KWH tidak akan berubah, publik tetap khawatir, ketika disatukan pada suatu saat nanti akhirnya tarifnya akan disatukan juga. Jangan sampai kondisi ini merugikan pemerintahan Jokowi, terlebih “digoreng” pihak-pihak tertentu,” katanya mengingatkan.

Seperti diketahui, baru-baru ini muncul pengumuman dari Kementerian ESDM yang mengatakan akan ada penyatuan golongan daya listrik pelanggan PLN tipe residensial.

Penyederhanaan ini berlaku kepada pelanggan golongan 900 VA non subsidi, 1.300 VA, 2.200 VA, dan 3.300 VA.Semua golongan tersebut akan dinaikkan dan ditambah dayanya menjadi 4.400 VA.

Sedangkan golongan 450 VA dengan pelanggan sebanyak 23 juta rumah tangga dan golongan 900 VA dengan pelanggan 6,5 juta rumah tangga yang disubsidi oleh pemerintah, tidak mengalami perubahan. Bagi konsumen golongan 4.400 VA hingga 12.600 VA dinaikkan dan ditambahkan dayanya menjadi 13.000 VA, dan golongan 13.000 VA ke atas dayanya akan di-loss stroom.

Editor: Fatimah

KOMENTAR ANDA
Berita Nasional Terkini Lainnya
Peristiwa - Jumat, 19 Oktober 2018 - 14:29 WIB

Ketua DPR Pastikan Insiden Peluru Nyasar Bukan Ulah Teroris

Ketua DPR RI, Bambang Soesatyo (Bamsoet) memastikan insiden peluru nyasar di beberapa ruang kerja anggota dewan tidak terkait dengan aksi ...
Hukum - Jumat, 19 Oktober 2018 - 13:51 WIB

Masa Tahanan Eks Dirut Pertamina Diperpanjang 40 Hari

Masa tahanan Eks Dirut PT Pertamina (Persero), Karen Galaila Agustiawan diperpanjang sampai 22 November 2018. Kejaksaan Agung melakukan perpanjangan masa ...
Politik - Jumat, 19 Oktober 2018 - 13:39 WIB

DPR Sebut Pemasangan Kaca Anti Peluru Bisa Batal

Ketua Badan Urusan Rumah Tangga (BURT) DPR Anton Sihombing mengatakan, wacana pemasangan kaca antipeluru di Gedung Nusantara I DPR bisa ...
Politik - Jumat, 19 Oktober 2018 - 13:30 WIB

Awas, Libatkan Anak Kampanye Politik Bisa Dipidana

Anak-anak tidak diperkenankan untuk terlibat dalam kegiatan politik. Jika para orangtua melibatkan anaknya dalam kegiatan politik seperti kampanye atau apapun, ...
Politik - Jumat, 19 Oktober 2018 - 12:06 WIB

Incar Kursi Wagub DKI, Gerindra-PKS Yakin Tetap Mesra

Sepeninggal Sandiaga Uno, kursi Wakil Gubernur DKI kini menjadi incaran. Adalah dua partai yakni PKS dan Gerindra yang kini masih ...
Politik - Jumat, 19 Oktober 2018 - 11:30 WIB

Resolusi Dunia Yang Lebih Aman, Damai, dan Berkeadilan di IPU 139

Delegasi Indonesia yang dipimpin Wakil Ketua DPR Agus Hermanto dan Fadli Zon, Ketua BKSAP Nurhayati Ali Assegaf dan Wakil Ketua ...